Guru Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan, Jangan Bebani Dengan Administrasi

Sedang Trending 2 bulan yang lalu

Guru Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan, Jangan Bebani dengan Administrasi

Sistem pendidikan nasional kudu terus dibenahi. Kongres XXIII 2024 di Jakarta, Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) menilai kunci untuk perbaikan mutu pendidikan di Indonesia terletak pada tata kelola pembimbing nan baik.

Data menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia belum setara di lingkup internasional apalagi regional. Selama dua dasawarsa terakhir, kualitas pendidikan Indonesia tetap stagnan terlihat dari beberapa ukuran-ukuran internasional seperti TIMMS dan PISA.

"Kebijakan tata kelola pembimbing kudu dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar terbentuk sistem manajemen pembimbing nan terpadu. Untuk itulah, PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu dalam pengelolaan guru," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi.

PGRI meminta pemerintah memperhatikan beberapa perihal mengenai bumi pendidikan khususnya kebijakan terhadap para guru. Pertama, mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar nan berbobot dan/atau berbasis teknologi-informasi, namun tanpa membebani pembimbing dengan administrasi.

PGRI juga mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi pembimbing negeri dan swasta.  PGRI juga meminta pemerintah menuntaskan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS Guru, serta penyelesaian 1,6 juta pembimbing non sertifikat pendidik.

Di sisi lain, Unifah meminta para guru, untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalitas. PGRI telah mendorong pemerintah untuk menyelesaikan status guru, baik pembimbing negeri maupun pembimbing swasta dan tenaga kependidikan untuk memperoleh hak-haknya memperoleh peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi secara konstitusional dan wajar. 

"Kami juga mendorong pemerintah untuk menyelesaikan beragam persoalan tentang pembimbing seperti penuntasan sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru, dan lain-lain,  mendorong pemerintah mengurangi beban manajemen nan kudu dilakukan guru, serta menempatkan  pembimbing PPPK di sekolah asal, mengurangi beban mengajar guru, dan memberikan tunjangan unik pembimbing wilayah 3T," kata Unifah nan SekolahDasar.Net kutip dari Media Indonesia (25/03/24).

Selengkapnya
Sumber Pendidikan Sekolah Dasar
Pendidikan Sekolah Dasar