Dia menjelaskan, pers berbasis elektronik di satu sisi mempercepat arus informasi. Namun disisi lain menimbulkan tidak terkendalinya informasi, lantaran siapapun dapat menyebarkan info dengan cepat.
Akibat info yang tak terkendali tersebut, kata dia, akhirnya menimbulkan banyak hoaks yang bertebaran di ruang digital. Hoaks-hoaks ini lampau menjadi konsumsi publik secara terus menerus, sehingga hoaks itu menjadi sesuatu yang dipercaya kebenarannya.
Dalam perspektif Islam, kata Kiai Cholil, hoaks sangat rawan dan dapat menakut-nakuti iktikad maupun muamalah seorang muslim. Karena itu, menurut dia, Komdigi kudu segera mengatasinya dengan membikin regulasi.
"Solusinya semua lembaga kudu aware tentang ini khususnya Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi), di mana Komdigi kudu membikin izin yang dapat mengatasi terus bertebarannya hoaks di ruang digital," ujar Kiai Cholil saat menjadi narasumber FGD "Penanggulangan Hoaks di Ruang Digital" di Jakarta, Kamis (20/2/2025)
Menurut dia, MUI juga berupaya mengendalikan hoaks di ruang digital dengan beragam upaya, di antaranya dengan mengeluarkan fatwa tentang Fiqih Media Sosial dan juga memberikan literasi terhadap dai tentang bumi media sosial
"Sehingga dai juga memahami media sosial saat ini dan berceramah di media sosial untuk melindungi masyarakat," ucap Kiai Cholil.
Dalam FGD yang digelar Komisi Dakwah ini, Kiai Cholil juga menjelaskan bahwa era sekarang ini sangat mengenai dengan infomasi. Dia menyebutnya sebagai era elektronik (electronic age), ialah terjadinya disrupsi wahana penyampaian informasi.
"Akibatnya sekarang pers berbasis cetak gulung tikar yang berakibat bertambahnya pengangguran," kata Pengasuh Ponpes Cendikia Amanah Depok ini.
Di kegiatan yang sama, narasumber dari Infokom MUI Pusat, Ismail Fahmi menguatkan dengan fakta-fakta gimana ruang digital kita dikuasai oleh hoaks yang disebarkan orang dengan beragam kepentingannya.
Ismail Fahmi menegaskan bahwa hoaks di ruang digital kudu ditertibkan oleh lembaga berwenang, termasuk Kondigi. "Diantaranya adalah Komdigi dan peran-peran lembaga keagamaan pun kudu lebih intens lagi dalam menangani hoaks," jelas dia.
Sementara itu, perwakilan dari Komdigi yang diwakili Ajeng Riska Rahmadhani menjelaskan, Komdigi sedang merampungkan Rencana Peraturan Pemerintah Pembatasan Media Sosial dimana saat ini sudah dalam pengharmonisan dengan Kemenkum RI.
Berita Lainnya
English (US) · 
Indonesian (ID) ·