Hukum Asuransi Sosial

Definisi asuransi sosial

Telah diketahui bahwasanya terdapat beragam corak alias jenis dari asuransi. Mulai dari asuransi ta’awun, asuransi sosial, asuransi komersil, asuransi kecelakaan, dan asuransi-asuransi yang lainnya. Sejatinya, asuransi yang sejalan dengan hukum Islam adalah asuransi yang dibangun di atas prinsip ta’aawun (tolong-menolong), membantu sesama, dan gotong royong. Hal ini tentunya sebagai corak penerapan dari firman Allah Ta’ala,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“… Tolong-menolonglah Anda dalam (mengerjakan) amal dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Dan juga corak penerapan dari sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Orang beragama terhadap orang beragama lainnya ibaratkan satu bangunan, yang satu sama lain saling menguatkan.” (Muttafaqun ‘alaih)

Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Ta’ala dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam untuk saling menolong antara sesama muslim. Tentunya, sangat banyak faedah yang diperoleh dari tolong-menolong tersebut.

Asuransi sosial, yang dalam bahasa Arab disebut dengan التأمين الإجتماعي (at-ta’miin al-ijtima’i), adalah salah satu dari jenis asuransi yang berkembang dengan beragam bentuknya. Sejatinya, asuransi dengan model seperti ini tidak jauh berbeda dengan asuransi yang berkarakter ta’awun.

Jika dilihat dari definisi, asuransi sosial adalah,

هو التأمين الذي تقوم به الدولة وتشرف عليه بغير قصد الربح

“Yaitu jenis asuransi yang diselenggarakan dan diawasi oleh negara tanpa adanya tujuan untuk mengambil keuntungan.” [1]

Oleh lantaran itu, asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan agunan sosial bagi personil masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berasas peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. [2]

Asuransi sosial sendiri mempunyai beragam macam model dan bentuk, yang secara garis besar terbagi menjadi dua, ialah asuransi berupa kerugian dan jiwa. Dari kedua jenis ini, terbagi lagi menjadi beberapa macam model.

Model asuransi sosial

Dari dua jenis di atas, model asuransi sosial menjadi beragam. Berikut di antaranya,

Asuransi sosial

Merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai andaikan dia mengalami kecelakaan, sakit, cacat, disabilitas, alias ketika sudah mencapai usia tua. Dengan hadiah tentunya berupa pemotongan penghasilan setiap bulannya, alias iuran yang dikeluarkan.

Asuransi pensiun

Biasanya, biaya pensiun diambil dari iuran tiap bulan alias kurun waktu tertentu sebagai corak asuransi atas berakhirnya masa kerja, untuk di kemudian hari diberikan ketika masa kerja sudah berhujung alias setelah bekerja selama periode tertentu. Hal ini berbeda tentunya antara kebijakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.

Asuransi kesehatan

Yaitu corak dari salah satu asuransi sosial, di mana negara menanggung biaya pengobatan yang dibutuhkan oleh pegawai yang sakit dan pegawai bayar iuran tiap bulannya.

Dan asuransi-asuransi lainnya, di mana semua asuransi ini dikelola oleh negara, bukan oleh suatu perusahaan alias atas nama pribadi. Sehingga negaralah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelolanya.

Biasanya, asuransi dengan corak seperti ini hukumnya diwajibkan oleh suatu negara. Bahkan menjadi kebijakan utamanya, lantaran perihal ini kembali untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan masyarakat pada suatu negara.

Dalam pembayaran asuransi ini, pekerja, pemberi kerja, dan negara umumnya ikut berkontribusi untuk keberlangsungan asuransi sosial ini. Bahkan negara memberikan lebih dari porsi yang semestinya dibandingkan pihak yang dijaminkannya.

Hukum asuransi sosial

Tentunya, sudah dapat dipahami bahwa asuransi sosial sejatinya hukumnya boleh dan mubah. Bahkan kebanyakan ustadz di era ini berfatwa bakal bolehnya jenis asuransi sosial yang semacam ini. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang kudu terpenuhi.

Perlu diketahui argumen kenapa asuransi sosial ini diperbolehkan [3],

Pertama, asuransi sosial ini murni sama sekali tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan. Keuntungan itu justru kembali kepada para pegawai alias yang ikut serta pada asuransi ini. Berbeda halnya dengan asuransi komersil yang tujuan utamanya adalah untuk mengambil keuntungan, yang tentunya sangat susah jika tujuannya demikian untuk terlepas dari jeratan riba, gharar, dan perjudian.

Kedua, asuransi sosial sejatinya termasuk dari tanggungjawab yang dibebankan kepada negara untuk menjaga dan melindungi rakyatnya. Terlebih jika usia mereka sudah lanjut usia dan sakit. Tentu kebijakan seperti ini sangat membantu rakyatnya untuk menghadapi kesulitan, sehingga timbullah maslahat dari perihal tersebut. Oleh lantaran itu, tambahan nominal yang diberikan oleh negara sejatinya bukanlah suatu jenis dari riba ataupun gharar. Bahkan perihal itu merupakan suatu kewajiban.

Ketiga, asuransi sosial sejatinya nyaris sama dengan asuransi ta’awun (tolong-menolong) yang diperbolehkan atas dasar kesepakatan para ulama. Karena hubungan antara rakyat dan negara sifatnya adalah ta’aawun (tolong-menolong), bukan untuk saling mengambil keuntungan. Sehingga tercapailah tujuan utama dari pengadaan asuransi sosial, ialah kemaslahatan bersama. Bukan untuk kemaslahatan pribadi, terlebih lagi kemaslahatan suatu perusahaan.

Syarat-syarat asuransi sosial

Di antara syarat yang paling krusial dalam asuransi sosial ini adalah:

(1) Tujuan utama dalam asuransi sosial ini adalah tolong-menolong, bukan untuk mengambil untung pribadi.

(2) Dikelola oleh negara, bukan pribadi alias perusahaan tertentu.

(3) Dikelola secara amanah, lantaran biaya yang dikelola adalah biaya masyarakat, bukan milik pribadi.

(4) Tidak ada unsur riba, gharar, dan perjudian.

Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam.

Baca juga: Asuransi Dalam Timbangan Syariat

***

Depok, 1 Dzulqa’dah 1446H / 29 April 2025

Penulis: Zia Abdurrofi

Artikel Kincai Media

Referensi:

(1) Secara umum, pembahasan ini diringkas dari website: https://islamqa.info/ar/answers/243216 dan risalah doktoral Al-Ahkam At-Tabi’iyyah Li’uqudi At-Tamin, karya Dr. Ahmad bin Hamd.

(2) ‘Aqdu At-Ta’min At-Tijariy Litta’widh ‘An Adh-Dhoror, karya Dr. Muhammad bin Hasan bin Abdul Aziz Alu Syaikh.

dan beberapa referensi lainnya

Catatan kaki:

[1] https://islamqa.info/ar/answers/243216

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_sosial

[3] Diringkas dari Al-Ahkam At-Tabi’iyyah Li’uqudi At-Ta’min, hal. 181; dan website islamqa.info