Hukum Membayar Zakat Anak Sudah Dewasa, Sahkah?

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Kincaimedia– Bagaimana norma bayar amal anak sudah dewasa, sah? Bulan Ramadhan merupakan bulan ladang amal. Sangat banyak kebaikan ibadah nan dapat dipanen pada bulan ini; ada nan sifatnya rekomendasi dan ada nan sifatnya keharusan; ada nan sifatnya spiritual dan ada nan sifatnya sosial.

Sebagai umat Islam, merupakan sebuah keharusan untuk merealisasikan titah agama, salah satunya adalah rukun Islam. Selain puasa, salah satu ibadah wajib nan inheren dengan bulan Ramadhan adalah amal fitrah.

Zakat fitrah merupakan pilar ketiga dalam rukun Islam. Secara ontologis, amal fitrah merupakan ibadah nan berkarakter vertikal dan horizontal. Selain manifesto bakal penghambaan kepada Allah Swt., amal fitrah merupakan salah satu kebaikan ibadah nan dapat memberdayakan ekonomi umat, nan disebut sebagai asnaf amal alias mustahiq zakat. Hal ini seperti nas nan tertuang dalam QS. Al-Taubah: 60;

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ 

.Artinya: “Sesungguhnya amal itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, nan dilunakkah hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) nan berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang nan sedang dalam perjalanan, sebagai tanggungjawab dari Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Secara definitif, makna nan tersirat dari frasa “al-shadaqat” bukan lah seperti infak pada umumnya. Sebab infak pada umumnya tidak terbatas distribusinya. Sedangkan dalam ayat zakat, alokasi amal hanya dikhususkan kepada delapan golongan saja, tidak boleh selainnya, lantaran ayat ini mengandung norma qasr (limitasi). [Abdurrahman al-Sa’di, Tafsir al-Sa’di, 341]

Praktik di masyarakat pada umumnya, pengalokasian amal fitrah dilakukan ketika menjelang akhir Ramadhan. Hal ini lantaran menggunakan sistem lokomotif dengan disetorkan ke masjid alias mushola terdekat secara simultan. Setelah amal para jamaah telah terhimpun, amil bakal mengalokasikan amal sesuai dengan info nan tergolong asnaf amal di masyarakat secara intensif dan presisif. 

Berbicara tentang model penunaian amal fitrah, biasanya setiap family mengeluarkan amal secara kolektif atas nama personil family lain; misalnya, seorang suami mengeluarkan amal dari hartanya untuk istri beserta anak-anaknya, sekaligus meniatkannya. Dalam pandangan fikih, khususnya ajaran Syafi’i, praktik semacam ini adalah sah.

Hal ini merujuk pada teori fikih nan korelatif antara bab amal dan nafkah:

وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَة مِنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ فَاضِلًا عَنْ النَّفَقَةِ

Artinya: “Barang siapa nan bertanggung jawab mengeluarkan amal fitrah untuk dirinya, maka dia juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan amal fitrah untuk orang-orang nan di bawah tanggungan nafkahnya, dengan syarat mereka Islam dan dia berkecukupan dari nafkah keseharian.” [Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, 6/113]

Bermula dari adagium di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap orang adakalanya wajib mengeluarkan amal untuk dirinya sendiri dan adakalanya mengeluarkan amal untuk orang lain nan wajib atas dirinya. Kewajiban mengeluarkan amal untuk orang lain atas dirinya ini paling tidak lantaran tiga faktor: kepemilikan, pernikahan, dan kekerabatan.

Dengan demikian, seseorang nan bertanggung jawab menanggung nafkah karena salah satu dari ketiga aspek itu, maka dia juga wajib mengeluarkan amal dari hartanya atas nama mereka. Hanya saja perihal ini tidak mutlak, melainkan terdapat syarat-syarat khusus. [Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, 6/112] 

Artinya, menunaikan amal atas nama keluarga, baik istri alias anak adalah tanggungjawab bagi pihak nan menanggung nafkah. Karena tetap dalam pengampuannya, maka ketika seseorang menzakati personil family lain (yang tetap menjadi tanggungan nafkah), sekaligus meniatkannya tanpa sepengetahuan alias izin dari pihak nan mengenai maka hukumnya adalah sah.

Hal ini atas dasar tanggungjawab dalam menanggung nafkah, sehingga seolah-olah dia sedang menzakati dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan orang-orang nan bukan lagi dalam tanggungan nafkahnya, maka nan berkepentingan wajib meniatkan sendiri, karena amal adalah salah satu ibadah nan keabsahannya tergantung pada niat. 

Berawal dari konsepsi di atas, maka nan menjadi persoalan adalah, apakah status anak dalam penunaian amal itu berkarakter absolut? Inilah nan menjadi problem dilematis, di mana banyak masyarakat berfamili menzakati anak-anak mereka atas dasar premis kultural. Bahkan anak-anak mereka nan telah besar alias berpenghasilan (mampu untuk bekerja).

Mereka berasumsi bahwa selama statusnya tetap menjadi “anak” dan belum berumah tangga, maka zakatnya bakal ditanggung oleh orang tua. Berbekal doktrin seperti ini, maka mereka sudah terbiasa menzakati anak-anak mereka nan sudah besar alias berpenghasilan, sekalipun tanpa izin alias sepengetahuan mereka. 

Secara normatif, pada dasarnya setiap anak mempunyai pemisah maksimum kapan nafkah mereka tetap ditanggung oleh orang tua. Hal ini menjadi esensial untuk dimengerti lantaran bakal berimplikasi kepada sub-sistem amal fitrah.

Mengacu pada pembahasan nafkah, anak-anak nan nafkahnya tetap ditanggung oleh orang tua itu kudu memuat tiga syarat: Pertama, fakir dan tetap kecil. Maka anak nan sudah beranjak remaja dan berpenghasilan (mampu secara finansial untuk bekerja) nafkahnya sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua. 

Kedua, fakir dan lumpuh. Maka anak nan sudah bisa secara finansial dan kuat untuk bekerja nafkahnya sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua. Ketiga, fakir dan gila. Maka anak-anak nan bisa secara finansial dan berakal nafkahnya sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua. [Ibnu Qasim, Fath al-Qarib al-Mujib, 261] 

Dengan syarat demikian, maka ustadz fikih menyimpulkan jawaban atas kejadian menzakati anak nan telah besar dan berpenghasilan sebagai berikut:

(قوله: ولا عن ولد كبير) ، أي ولا تجب عن ولد كبير على أبيه، بل تجب عليه، فلو أخرجها عنه أبوه من ماله لا تسقط عنه إلا بإذنه، لعدم استقلاله

Artinya: “Tidak dengan anak nan sudah besar. Maksudnya, orang tua sudah tidak wajib menanggung nafkah anak nan sudah besar. Sehingga seandainya orang tua mengeluarkan amal dari hartanya atas nama anaknya, maka tidak sah selain mendapat persetujuan alias izin (dari anak tersebut), karena dalam perihal ini orang tua tidak lagi mempunyai kewenangan atas itu.” [Abu Bakar al-Syatha, I’anah al-Thalibin, 2/193]

Mengeluarkan amal atas nama anak secara de jure mempunyai izin nan perlu diperhatikan. Jika anak tetap kecil, maka orang tua tidak perlu meminta persetujuan darinya saat menzakati dengan hartanya. Lain halnya dengan anak nan telah besar nan mumpuni untuk bekerja. Jika orang tua hendak mengeluarkan amal dari hartanya atas nama anak, maka kudu mendapat persetujuan (izin) darinya. 

Menyoal tentang konsep “izin”, kebanyakan ajaran Syafi’i menyatakan bahwa izin dalam persoalan ini kudu melalui verbal secara definitif (sharih). Sehingga, memandang maraknya orang tua nan menzakati anak nan telah besar dan berpenghasilan tanpa izin secara definitif maka dapat berpotensi tidak sah.

Namun, nyatanya pendapat ini bukan lah pendapat tunggal dalam ajaran Syafi’i. Terdapat paparan kasus dari fatwa progresif kontemporer nan secara substantif relevan sebagai pedoman untuk merespon kejadian konteks kini:

أن الشخص اذا سافر وعنده أولاد محاجير لا يجوز لأحد إخراج الفطرة عنهم لا أبوه ولا غيره إلا بإذنه أو ظن رضاه ، فإن لم يأذن ولم يظن رضاه وجب على القاضي إخراجها عنهم من مالهم إن كان وإلا فمن مال أبيهم

Artinya: “Seandainya seorang bapak sedang bepergian, sedangkan dia mempunyai anak-anak nan tetap di bawah tanggungannya, maka tidak boleh orang lain mengeluarkan amal atas anak-anak itu, sekalipun kakeknya ataupun lainnya, selain terdapat izin alias dugaan adanya kerelaan dari bapak anak-anak itu (yang berwajiban mengeluarkan zakat).” [Habib Salim Baghitsan, Fath Ilah al-Manan, 56].

Hal ini sejalan dengan rumusan ajaran Syafi’i dalam konsep wakalah, bahwa hakikatnya izin dalam perwakilan itu tidak hanya terbatas secara verbal (al-nuthq), melainkan juga kebiasaan setempat (al-‘urf). [Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, 1/350]

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tolok ukur dari pada izin sebetulnya adalah terletak pada kerelaan pihak nan wajib mengeluarkan zakat, ialah anak nan telah berpenghasilan. Sehingga, legalitas izin dalam mengeluarkan amal atas orang lain nan sudah bukan menjadi tanggungannya tidak hanya melalui verbal secara definitif (al-tashrih bi al-idzn), melainkan juga dapat dengan adanya dugaan kerelaan (dzan al-ridha). 

Alhasil, memandang kejadian masyarakat nan mengeluarkan amal atas nama anak-anak mereka nan sudah besar alias berpenghasilan tanpa adanya izin adalah sah, selama terdapat dugaan kuat bahwa anak nan berkepentingan terdapat kerelaan alias telah menjadi sebuah kultur famili bahwa amal anak selalu dikeluarkan oleh orang tua.

Demikian penjelasan norma bayar amal anak sudah dewasa, sahkah? Sebagai konklusi akhir, norma bayar amal anak sudah dewasa adalah sah. Wallahu ‘alam
 

Selengkapnya
Sumber Bincang Syariah
Bincang Syariah