Hukuman Untuk Koruptor Di Negara Islam, Sejak Era Kekhalifahan Hingga Kini

KincaiMedia,JAKARTA -- Masyarakat Indonesia belakangan ini ramai memprotes atas balasan koruptor Harvey Moeis yang rugikan negara hingga Rp 300 triliun tapi dihukum ringan. 

Harvey Moeis hanya divonis 6,5 tahun penjara oleh pengadil Eko Aryanto. 

Lalu gimana negara-negara Islam sendiri menghukum koruptor? 

Islam jelas sangat mengutuk perilaku korupsi. Hukuman untuk koruptor dalam sejarah Islam dan di negara-negara Islam masa sekarang bervariasi tergantung pada konteks norma syariah dan sistem norma modern yang berlaku. 

Dalam sejarah Islam, korupsi dianggap sebagai pengkhianatan kepada masyarakat dan pelanggaran amanah yang diembankan kepada seorang pemimpin alias pejabat.

Hukuman untuk korupsi dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, pengaruh jera, dan pengembalian kewenangan rakyat. Di masa kekhalifahan, balasan sering berkarakter langsung dan tegas, sementara negara-negara Islam modern mengangkat sistem norma yang sering kali merupakan kombinasi antara hukum dan norma sekuler.

Ada beragam balasan yang diterapkan dalam pemerintahan Islam, seperti pemberian hukuman sosial dan ekonomi. Para koruptor bakal dipecat dari jabatannya dan mengembalikan kekayaan yang dikorupsi kepada negara alias masyarakat.

Umar bin Khattab dikenal sebagai Khalifah sangat keras terhadap pejabat korup. Dalam The Rightly Guided Caliphs and the Umayyads, AF Ahmed menulis, saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, dia memecat pejabat alias kepala daerah yang melakukan korupsi.

Di awal-awal pemerintahannya, Umar juga pernah menginspeksi kekayaan pejabat negara dan menyita kekayaan yang didapat dari korupsi. Lalu, kekayaan sitaan dikumpulkan di Baitul Mal untuk digunakan bagi kepentingan rakyat.

Pada masa Dinasti Umayah (661-750 M), Umar bin Abdul Aziz juga menegakkan balasan kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi. Umar bin Abdul Aziz menetapkan hukuman koruptor dengan dijilid (hukuman dera 100 kali) dan ditahan dalam waktu yang sangat lama.

Dalam konteks era sekarang, negara-negara Islam menetapkan balasan yang berbeda-beda terhadap koruptor. Berikut daftarnya:

1. Arab Saudi

Sebagai tempat lahirnya Islam, Arab Saudi termasuk negara Islam yang cukup keras dalam menghukum koruptor. Pemerintah Saudi menerapkan balasan penjara dan denda besar terhadap koruptor.

Hukuman eksekusi meninggal unik koruptor di Arab Saudi tidak ditemukan. Namun, dalam beberapa kasus ekstrem seperti kasus pembuhan, makar, dan terorisme, eksekusi meninggal dijatuhkan dengan metode pancung oleh pengeksekusi yang telah terlatih.

2. Iran

Berbeda dengan Arab Saudi, Iran menerapkan balasan meninggal dalam kasus-kasus besar, terutama jika korupsi dianggap merugikan ekonomi nasional secara signifikan.  

Berdasarkan norma di Iran, pelanggaran seperti korupsi dapat dikenakan balasan mati. Berdasarkan laporan dari Hak Asasi Manusia Iran, ribuan orang diduga telah dieksekusi di Iran sejak Hassan Rouhani menjabat sebagai presiden pada 2013.

Kasus korupsi di Iran yang sempat menjadi perbincangan hangat pada 2016 lampau adalah kasus penggelapan minyak. Dalam kasus ini, miliarder Iran Babak Zanjani divonis balasan mati.

Pada September 2018 lalu, Iran juga pernah menghukum meninggal Vahid Mazloumin dan Mohammad Esmail Ghasemi lantaran tuduhan korupsi yang berangkaian dengan manipulasi pasar emas dan mata duit Iran.