Kincai Media– Ada seorang pemuda membawa golok ke tempat amalan di Rajeg, Kabupaten Tangerang. Minggu, 20 September 2026, ia berbareng sejumlah penduduk mendatangi jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) yang sedang beribadah.
Dalam video yang beredar, pemuda disebut Aji Cahyono itu mendesak agar aktivitas amalan dihentikan dan tempat tersebut ditutup. “Saya nggak mau tahu, tutup kini sampai selamanya. Saya pemuda, aku yang mengepalai pemuda,” katanya.
Jemaat akhirnya membubarkan diri. Anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia ikut meninggalkan tempat amalan dalam kondisi ketakutan. Persoalan persetujuan kemudian menjadi karena yang dikemukakan warga. Tetapi sejak kapan permasalahan pengelolaan boleh diselesaikan dengan golok dan ancaman?
Peristiwa serupa pernah terjadi di Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari, Semarang. Gereja itu sebenarnya telah mengantongi persetujuan hakikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 1998. Namun, pada 1 Agustus 2019, sekelompok penduduk mendatangi letak pembangunan, memprotes pendirian gereja, dan menggembok pagar bangunan. Penolakan berlanjut hingga tahun berikutnya.
Pada Maret 2020, penduduk balik berunjuk rasa di depan Balai Kota Semarang. Mereka mempersoalkan keabsahan persetujuan yang telah diterbitkan pemerintah. Pemerintah Kota Semarang akhirnya menerbitkan IMB baru pada September 2020.
Dua peristiwa ini memang memiliki permasalahan administratif yang berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan satu masalah, hak beribadah dan pendirian rumah amalan dapat terus eksis di bawah tekanan himpunan yang mengatasnamakan kepentingan mayoritas.
Kita sering merayakan kerukunan antarumat beragama. Spanduk toleransi dipasang. Seminar digelar. Pejabat berpidato tentang pentingnya menjaga keberagaman. Namun, di sejumlah tempat, orang statis mesti menghadapi intimidasi cuma untuk menjalankan ibadahnya.
Rumah amalan ditolak. Kegiatan keagamaan dibubarkan. Jemaat diancam. Pembangunan tempat amalan terhambat oleh tekanan sekelompok warga. Ironisnya, peristiwa semacam ini kerap dianggap sebagai permasalahan biasa. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai aspirasi masyarakat.
Di sinilah masalahnya. Intimidasi tidak lagi sekadar aksi sekelompok orang. Ia mulai memperoleh pembenaran sosial. Tekanan massa seolah menjadi metode yang sah untuk menentukan siapa yang boleh beribadah dan siapa yang mesti mengalah.
Data SETARA Institute memperlihatkan permasalahan ini belum selesai. Sepanjang 2024, institusi tersebut mencatat 260 peristiwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan dan berkeyakinan (KBB), dengan 402 tindakan. Angka ini meningkat dibandingkan 2023 yang mencatat 217 peristiwa dan 329 tindakan.
Lebih khusus, gangguan terhadap pendirian dan operasionalisasi rumah amalan mencapai 42 kasus pada 2024. Jumlah itu memang turun dari 65 kasus pada 2023. Namun, penurunan tersebut belum berarti persoalannya selesai. Selama lima tahun terakhir, gangguan rumah amalan statis berulang.
Catatan KontraS untuk masa Desember 2024-November 2025 juga memperlihatkan permasalahan serupa. Dari 32 peristiwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan dan berkeyakinan yang dipantau, 17 berhubungan dengan perizinan tempat ibadah. Ada pula pelarangan ibadah, perusakan, penyegelan, dan intimidasi.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Di belakangnya ada orang yang kehilangan tempat beribadah, famili yang hidup dalam kecemasan, dan kelompok yang mesti mempertanyakan balik haknya sebagai penduduk negara.
Bahaya terbesar justru muncul ketika penduduk mulai terbiasa menyaksikan semua itu. Normalisasi membikin aksi yang seharusnya ditolak perlahan dianggap wajar. Pembubaran amalan disebut menjaga ketertiban. Penyegelan dianggap solusi konflik. Ancaman terhadap jemaat diperlakukan sebagai urusan internal warga. Padahal, tidak adanya kerusuhan bukan berarti tidak adanya ketidakadilan.
Stanley Cohen dalam States of Denial (2001) menerangkan sepertiapa penduduk dapat menyangkal maupun mengecilkan penderitaan orang lain meskipun mengetahui peristiwa tersebut. Penyangkalan semacam ini relevan untuk membaca sikap publik terhadap intimidasi rumah ibadah. Orang tahu ada pelanggaran, tetapi memilih tidak menganggapnya sebagai permasalahan bersama.
Gejala itu gampang ditemukan dalam permasalahan intimidasi rumah ibadah. Ketika sekelompok orang membubarkan ibadah, sebagian penduduk menganggapnya sekadar perselisihan antarwarga. Ketika jemaat diancam maupun rumah amalan disegel, ada yang justru bertanya apakah himpunan tersebut sudah cukup mengikuti ketentuan lingkungan.
Perhatian perlahan bergeser dari aksi intimidasi kepada perilaku korbannya. Seolah-olah orang yang diancam mesti lebih dahulu membuktikan bahwa dirinya layak dilindungi. Padahal, intimidasi dan pemaksaan tidak pernah menjadi metode yang sah untuk menyelesaikan perbedaan.
Saat itu penyangkalan menjadi berbahaya. Masyarakat mungkin tidak ikut mengancam, tidak membawa senjata, dan tidak terlibat dalam pembubaran ibadah. Tetapi ketika mereka memilih diam, mengecilkan persoalan, maupun menganggapnya sebagai urusan himpunan lain, ruang bagi intimidasi semakin terbuka.
Ketidakadilan akhirnya tidak cuma bertetap karena keberanian pelakunya, tetapi juga karena keengganan orang-orang di sekitarnya untuk bersuara. Kita mungkin tidak menjadi pelaku intimidasi, tetapi jangan sampai ketidakpedulian membikin kita ikut memelihara keadaannya.
Padahal, demokrasi tidak boleh bekerja berdasarkan kehendak himpunan yang paling keras. Mayoritas memang memiliki suara. Namun, bunyi kebanyakan tidak memberinya hak untuk mencabut kebebasan himpunan lain.
Konstitusi telah menjamin kebebasan tersebut. Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memberikan garansi bagi setiap penduduk untuk memeluk kepercayaan dan menjalankan ibadah. Negara bukan pemberi kemurahan hati. Negara adalah pemegang tanggung jawab untuk melindungi hak warga.
Karena itu, pemerintah tidak boleh menyerahkan nasib rumah amalan kepada tekanan massa. Dialog boleh dilakukan. Keberatan penduduk boleh disampaikan. Tetapi intimidasi dan pemaksaan tidak boleh menjadi alas pengambilan keputusan.
Perintah Melindungi Rumah Ibadah Non-Muslim
Persoalan ini juga memiliki dimensi keagamaan. Dalam Islam, perlindungan tempat amalan bukan ide yang asing. Al-Qur’an menyebutnya secara jelas dalam Surah Al-Hajj ayat 40:
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
Artinya; “Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah akan dihancurkan.”
Imam Al-Tabari dalam Jāmi‘ al-Bayān, ketika menafsirkan ayat tersebut, menulis:
وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم عن بعض ، لولا ذلك لتظالموا ، فهدم القاهرون صوامع المقهورين وبيعهم وما سمى جل ثناؤه . ولم يضع الله تعالى دلالة في عقل على أنه عنى من ذلك بعضا دون بعض ، ولا جاء بأن ذلك كذلك خبر يجب التسليم له ، فذلك على الظاهر والعموم على ما قد بينته قبل لعموم ظاهر ذلك جميع ما ذكرنا .
Artinya; “Semua itu merupakan bentuk pencegahan dari Allah terhadap sebagian manusia melalui sebagian yang lain. Seandainya tidak ada pencegahan tersebut, niscaya manusia akan saling berbuat zalim. Orang-orang yang berkuasa akan menghancurkan biara-biara milik orang-orang yang tertindas, gereja-gereja mereka, serta tempat-tempat amalan lainnya yang telah disebutkan oleh Allah Yang Mahamulia.
Allah Yang Mahatinggi tidak memberikan instruksi melalui pikiran yang memberitahu bahwa arti ayat tersebut cuma mencakup sebagian bentuk pencegahan, bukan yang lainnya. Tidak pula terdapat histori yang mesti diterima yang mengungkapkan bahwa maknanya dibatasi demikian.
Karena itu, ayat tersebut mesti dipahami berdasarkan arti lahiriah dan cakupannya yang umum, sebagaimana telah aku jelaskan sebelumnya. Sebab, keumuman arti lahiriah ayat tersebut mencakup seluruh hal yang telah kami sebutkan.” (Ibnu Jarir at Thabari, Jami’ul Bayan, (Mesir: Darul Ma’arif, tt) Jilid 18, halaman 648)
Kutipan ini penting. Al-Tabari menerangkan ancaman ketika tidak ada kekuatan yang mencegah manusia saling menzalimi. Yang kuat dapat menghancurkan tempat amalan himpunan yang lemah. Keterangan ini memberi landasan moral untuk menolak kesewenang-wenangan dan melindungi tempat ibadah.
Lebih jauh, dalam buku Mushannaf Ibn Abi Syaibah, Jilid 7, halaman 635 merekam surat kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (w. 101 H) kepada petugas maupun petinggi pemerintah. Ia berkata;
( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله قال : جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه .
Artinya; “Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami dari Ubay bin Abdullah, ia berkata: Telah sampai kepada kami surat Umar bin Abdul Aziz yang berbunyi: Janganlah menghancurkan tempat ibadah, gereja, maupun rumah peribadatan api yang telah disepakati dalam kontrak damai dengan mereka.” (Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, Mushannaf Ibn Abi Syaibah, (Beirut: Darul Fikr, 1994 M), Jilid 7, halaman 635)
Maka, membela kebebasan beribadah bukan berarti mengurangi kepercayaan sendiri. Menghormati rumah amalan orang lain bukan intimidasi bagi agama. Justru di situlah keadilan dan kedewasaan berkeyakinan diuji.
Negara mesti memungut peran lebih tegas. Aparat perlu melindungi jemaat, bukan meminta mereka mengalah demi meredakan tekanan. Pemerintah daerah mesti memastikan ketentuan administratif tidak menjadi alat diskriminasi. Tokoh kepercayaan pun perlu bernada ketika intimidasi dilakukan atas nama agama.
Sebab, jika tekanan massa selalu berhasil, penduduk akan belajar bahwa aturan bisa dikalahkan oleh ancaman. Hari ini himpunan minoritas yang kehilangan hak. Esok, siapa pun bisa menjadi korban ketika dominasi jalanan dianggap lebih tinggi daripada konstitusi.
Kerukunan tidak diukur dari seberapa sering petinggi mengucapkan kata toleransi. Ia diukur dari kapasitas negara menjamin setiap orang dapat beribadah tanpa rasa takut.
Rumah amalan seharusnya menjadi tempat orang menemukan ketenangan, bukan tempat mereka belajar hidup dalam ancaman. Jika intimidasi terus dibiarkan, yang perlahan disegel bukan cuma rumah ibadah. Tetapi juga pintu demokrasi.