Musyrif Diny Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, memberikan keterangan kepada jurnalis Media Center Haji (MCH) saat tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Selasa (12/5/2026).
JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum durasi ini menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) maupun vape. Keputusan yang mengharamkan seluruh rantai rokok elektrik, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya ini sontak memicu beragam dialog serta ombak pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.
Menanggapi beragam pertanyaan tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh memberikan klarifikasi komprehensif saat mengisi pengajian rutin pekanan yang membedah Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani.
Dalam penjelasannya, Kiai Ni’am menyoroti maraknya pertanyaan template di media sosial yang sering kali mempertanyakan perbedaan status aturan antara rokok konvensional dan rokok elektrik. Sebagian publik mempertanyakan kenapa rokok tembakau konvensional memiliki ragam aturan (seperti makruh dan haram), sementara rokok elektrik maupun vape secara tegas ditetapkan hukumnya haram secara menyeluruh.
Menjawab hal tersebut, Kiai Ni’am menegaskan bahwa kondisi dan kenyataan ilmiah di balik kedua produk tersebut sangatlah berbeda."Jika pada rokok konvensional statis terdapat ruang khilaf di kalangan ulama, keberadaan rokok elektrik justru tidak menyisakan ruang khilaf karena terbukti secara ilmiah mendatangkan mudarat yang masif dan membahayakan Kesehatan," kata Kiai Ni'am dikutip Republika dari halaman MUI Digital, Ahad (15/11/202)
Selain sisi kesehatan, Kiai Ni’am menerangkan dari sisi ekonomi yang kerap dijadikan alasan oleh sebagian pihak, yaitu hal sumbangan cukai rokok elektrik terhadap pemasukan negara.
Berdasarkan koordinasi langsung dengan pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, terungkap kenyataan bahwa pengenaan cukai tinggi pada vape sama sekali bukan bermaksud untuk mencari penerimaan maupun pendapatan negara. Ia mengungkapkan, pengenaan cukai itu yaitu untuk memberi limitasi agar akses vape ini tidak gampang diakses oleh publik. “Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,"kata Ni'am.