Pedoman Dasar Muslim Dalam Berpolitik

KincaiMedia, JAKARTA -- Pada suatu hari, Abu Dzar al-Ghifari meminta kepada Rasulullah SAW agar diangkat menjadi seorang pejabat. Namun, Nabi Muhammad SAW menolaknya.

Sambil menepuk-nepuk pundak sahabatnya itu, kepadanya Nabi SAW menasihati, "Tidak, Abu Dzar, engkau orang lemah. Ketahuilah, kedudukan itu amanah. Ia kelak di hari hariakhir merupakan kehinaan dan penyesalan, selain bagi orang yang mendapatkannya dengan betul dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan betul pula" (HR Bukhari).

Imam Nawawi menyebut hadits di atas merupakan pedoman dasar dalam berpolitik. Politik dapat menjadi sumber petaka bagi orang yang tidak bisa dan tidak bertanggung jawab.

Sebaliknya, kata Nawawi, politik dapat pula menjadi ladang pengabdian dan kebaikan saleh yang subur bagi orang yang bisa dan bertanggung jawab. Politik (kekuasaan) bukan sesuatu yang buruk. Ia seumpama pisau bermata dua: bisa baik dan buruk.

Ia menjadi baik dengan tiga syarat, seperti disebut dalam sabda di atas, ialah berada di tangan orang yang tepat (capable), diperoleh dengan langkah yang betul (acceptable), dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (responsible).

Sayangnya, dalam percaturan politik, orang kerap hanya bicara satu hal, ialah gimana merebut kekuasaan dan mencapai takhta, bukan gimana mempergunakan kekuasaan itu serta mempertanggungjawabkannya kepada rakyat, dan terlebih lagi kepada Tuhan, Allah SWT.

Kekuasaan alias takhta memang menggiurkan. Sebab, dengan takhta, orang membayangkan dapat mencapai semua angan dan keinginannya. Menurut Imam Ghazali, dibanding harta, takhta jauh lebih menggoda.

Ada tiga argumen kenapa demikian. Pertama, kekuasaan dapat menjadi perangkat (wasilah) untuk memperbanyak harta. Dengan takhta, seorang bisa memperkaya diri.

Tidak demikian sebaliknya. Orang yang telah menghabiskan seluruh hartanya, tidak dengan sendirinya dia bisa mencapai takhta.

sumber : Hikmah Republika oleh A Ilyas Ismail