Pemenuhan Hak Pekerja Migran Perspektif Fikih

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Kincaimedia– Pemenuhan kewenangan pekerja migran hukumnya wajib. Karena pemenuhan kewenangan merupakan kesepakatan nan wajib ditunaikan sebagai kompensasi dari jasa pekerja migran.  Berkaitan dengan tanggungjawab tersebut berkelindan dengan hak-hak nan mesti didapat oleh pekerja migran. Ada 4 kewenangan pekerja migran nan perlu dijelaskan dan dipenuhi oleh pihak perusahaan alias perorangan.

4 Hak Pekerja Migran nan Perlu Ditunaikan

Dari 4 kewenangan tersebut maka kewenangan pekerja migran sesungguhnya masuk ke banyak konsep dalam fikih. Antara lain konsep perjanjian nan mengikat kontrak, mulai dari jam kerja maupun upah. Selain itu, juga konsep ijarah di mana pekerja migran menyediakan jasanya. Terakhir, konsep milkul Yamin juga menarik disinggung mengenai perjanjian jenis pekerjaannya.

Pertama, pekerja migran berkuasa memperoleh semua hak-hak nan telah disepakati dalam kontrak. Sehingga wajib atas perusahaan untuk memenuhi poin-poin perjanjian tersebut dan tidak boleh bertindak manipulasinya dengan merevisi poin nan disepakati secara wenang-wenang.

Dalam Al-Qur’an tertulis tanggungjawab menunaikan janji-janji nan juga meliputi  kontrak kerja nan disepakati. Mengingat ayatnya nan bertindak umum.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

“Hai orang-orang nan beriman, penuhilah janji-janji itu…” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Kedua, mengenai dengan pekerjaan nan dibebankan kepada pekerja migran. Yaitu mesti dalam keahlian pekerja migran. Tidak boleh membebani melampaui kapabilitas pekerja. Dalam fikih, konsep membebankan pekerjaan lebih dari kapasitas, hukumnya haram. Sehingga disunahkah meringankan beban kerjanya.

Secara teknis dalam Kifāyatu al-Akhyar (hal: 448) disebutkan.

وَلَا يُكَلف من الْعَمَل مَالا يُطيق وَإِذا اسْتَعْملهُ لَيْلًا أراحه نَهَارا وَبِالْعَكْسِ

“Tidak boleh membebankan budak (pekerja pekerja migran) pekerjaan nan di luar kapasitasnya. Bila sudah dipekerjakan di malam hari hendaknya siangnya diistirahatkan, alias kebalikannya”.

Sementara dalam bumi kontemporer ini, ketentuan di atas bisa juga mencakup pekerja migran nan bekerja di sebuah instansi. Maka para majikan alias kepala sepantasnya meringankan pekerjaan pekerja migran. Konsekuensinya, jika pekerja migran dibebankan pekerjaan nan sangat memberatkan maka pihak pekerja migran berkuasa memutus perjanjian alias melapor kepada pihak berkuasa untuk menggugatnya.

Ketiga, bayaran nan mesti dibayarkan. Terkait bayaran maka wajib dibayar sebagaimana ustadz sepakat tentang tanggungjawab tersebut. Upah alias penghasilan tersebut sebagai kompensasi dari pekerjaan sang pekerja migran. Wahbah al-Zuhaily dalam Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu juz 8, laman 6452 menegaskan.

 وله حقه في الأجر العادل الكافي مقابل عمله

Artinya; “Dan bagi pekerja (termasuk pekerja migran) dia mendapatkan kewenangan penghasilan nan sesuai dan setara sebagai kompensasi pekerjaannya”.

Sementara Imam al-Rafi’i menegaskan bahwa upahnya kudu jelas nominalnya dan sesuai kriteria tsaman (uang jual beli) jika tidak dibayar di muka. Dalam al-‘Azīz juz 6 perihal 86, Imam Rafi’i menegaskan;

ويجب أن تكون الأجرة معلومة القدر، والوصف كالثمن إذا كان في الذمة

Artinya; “Wajib hukumnya penghasilan tersebut diketahui nominalnya dan sesuai dengan kriteria tsaman jika ada salam tanggungan”.

Terkait pembayaran upah  tidak sedikit sabda nan membahas teknis pembayarannya agar tidak ditunda-tunda apa lagi tidak dibayar. Salah satunya, sabda nan Imam Muslim dan Bukhari nan meriwayatkan dari jalur Anas bahwa Abu Thaibah melakukan canduk kepada Nabi lampau Nabi langsung membayarkan upahnya dengan satu karung kurma.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ” حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسلَّم ؛ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

Artinya; “Dari Anas bin Malik, “Abu Thaibah mencanduk Nabi lampau Nabi memerintahkannya untuk memberikan satu karung kurma (sebagai upah)” (HR. Bukhari & Muslim).

Selain sabda praktik tersebut, juga sabda nan memerintahkan agar bayar bayaran segera mungkin sebelum keringat pekerja belum kering.

 قال رسول الله ﷺ: ” أعْطوا الأجير أجْره ؛ قبل أنْ يَجف عَرَقه

Artinya; “Rasulullah bersabda, “Berikanlah bayaran para pekerja itu sebelum keringatnya kering”.

Hadis ini tidak hanya memerintahkan untuk menyegerakan pembayaran penghasilan pada seseorang tetapi juga larangan untuk menunda-nunda pembayaran karyawan.

Keempat, agunan sosial. Artinya, pekerja migran mempunyai kewenangan agunan sosial nan wajib dipenuhi semisal terjadi kecelakaan kerja maka wajib membiayai tanggungan rumah sakit. Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami juz 8, laman 6452 menegaskan;

 وله الحق في كل الضمانات المتعلقة بالسلامة والأمن

Artinya; “Pekerja pekerja migran berkuasa mendapatkan akomodasi agunan sosial berupa kesehatan maupun keamanan”.

Dalam fikih klasik agunan sosial ini sesungguhnya dikategorikan kebutuhan pokok semisal makan dan biaya lain-lain nan mencakup agunan sosial. Dalam kitab Kifāyatu al-Akhyār halaman 440,  ketika menjelaskan kewenangan agunan sosial seorang pekerja menegaskan;

وَقد اتّفق الْعلمَاء على ذَلِك فَيلْزمهُ إطعامه ومؤنته بِقدر الْكِفَايَة وَيعْتَبر فِي ذَلِك رغبته وزهادته

Artinya; “Sungguh ustadz sepakat atas tanggungjawab agunan sosial itu sehingga wajib atas majikan untuk memberikan makanan dan biayai hidupnya (jaminan sosial) dengan cukup untuk pekerjanya.

Sementara itu, jika terjadi silang sengkarut alias persengketaan antara pihak perusahaan dan pekerja migran maka negara wajib mengintervensi guna memastikan hak-hak dan tanggungjawab masing-masing dengan penuh keadilan. Sebagai corak kehadiran negara nan mempunyai tanggungjawab untuk melindungi penduduk negaranya dan menjamin kesejahteraan hidup penduduk negara.

Hal ini sebagaimana ditegaskan Wahbah al-Zuhayli dalam al-Fiqh al-Islami halaman 6452;

إذا اختلف العمال وأرباب العمل فمن حقهم على الدولة والقضاء التدخل دون تمييز، لرفع الظلم وإقرار الحق

Artinya; “Bila terjadi sengketa antara pekerja dan pemilik maka tanggungjawab negara datang untuk mengintervensi keputusan norma tanpa adanya diskriminasi untuk menghilangkan kezaliman dan menetapkan hak-haknya”.

Walhasil, Islam datang dengan membawa banyak prinsip universal untuk menjamin hak-hak kaum proletariat nan dulunya berupa budak dan pekerja, termasuk pekerja migran saat ini.

Selengkapnya
Sumber Bincang Syariah
Bincang Syariah