DEN HAAG -- Sejumlah negara, institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perkumpulan internasional, dan himpunan hak asasi manusia menyambut putusan berhistoris Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya pada 2017, sekaligus mendesak kepatuhan penuh Myanmar atas putusan tersebut dalam sidang di Den Haag, Kamis (19/11/2026).
Sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Kamis (19/11/2026), putusan di Den Haag itu menjadi anotasi berhistoris karena pertama kalinya sebuah negara dinyatakan berkewajiban atas tindak genosida di Mahkamah Internasional. Gugatan yang diajukan Gambia pada November 2019 dengan sokongan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu juga menetapkan tanggung jawab Myanmar untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, yang ketentuannya akan ditetapkan kemudian.
Pemerintah deskripsi Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang melibatkan elemen Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ketua Aung San Suu Kyi, mengungkapkan menghormati kewenangan ICJ beserta putusannya. NUG berikrar mempertimbangkan temuan dan perintah pengadilan serta menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas dan pencegahan kekejaman lanjutan.
Gambia menyambut putusan tersebut dengan kepuasan mendalam dan menyebutnya sebagai hari berhistoris bagi keadilan internasional. Pemerintah Gambia menegaskan tanggung jawab mencegah dan menghukum genosida merupakan tanggung jawab berbareng negara pihak Konvensi Genosida 1948, serta meminta Myanmar melaksanakan putusan itu sepenuhnya tanpa penundaan.
Bangladesh juga menyambut putusan ICJ dan mendesak Myanmar segera menjalankannya. Kementerian Luar Negeri Bangladesh menilai putusan itu dapat membuka jalan bagi pemulangan pengungsi Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat, seraya menegaskan repatriasi statis menjadi satu-satunya solusi nyata atas krisis Rohingya.
Melalui unggahan di X, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memuji putusan ICJ karena dinilai memberi pemulihan bagi para korban dan menegakkan hakikat tanpa impunitas.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan putusan tersebut sebagai perwujudan keadilan internasional sekaligus penegasan bahwa impunitas atas kejahatan mengerikan tidak boleh dibiarkan. Ia juga meminta Myanmar mematuhi keputusan pengadilan tersebut.
Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menilai putusan ini menjadi cara krusial menuju penanganan akar masalah pengungsian Rohingya serta pelacakan solusi jangka panjang, termasuk akses kebangsaan dan pembuatan kondisi kepulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat. UNHCR mencatat lebih dari 1,3 juta pengungsi Rohingya statis mengungsi di area sebagian besar di Bangladesh, sementara lebih dari 100 ribu orang mengungsi di dalam negeri di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk mengungkapkan putusan itu menyimpulkan secara jelas bahwa Myanmar berkewajiban atas salah satu kejahatan paling biadab terhadap kemanusiaan. Ia menambahkan penderitaan penduduk Rohingya merupakan noda bagi kemanusiaan.
Langkah diplomatik tegas juga diumumkan Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengungkapkan Inggris memerintahkan pengusiran atase pertahanan Myanmar dan memanggil kuasa upaya Myanmar, sekaligus menyerukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB serta menyiapkan cara lanjutan dalam beberapa hari ke depan.
Sementara itu, seorang petinggi Amerika Serikat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Washington tengah mempelajari putusan ICJ untuk menilai implikasinya, seraya menekankan pentingnya menjaga interpretasi Konvensi Genosida dan mencegah politisasi pengadilan. AS juga mengungkapkan sokongan bagi rakyat Burma serta keprihatinan mendalam atas pelanggaran HAM terhadap Muslim Rohingya dan himpunan minoritas lain.
Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Yanghee Lee mengatakan momen ini sebagai hari yang sangat emosional bagi penduduk Rohingya, dengan anotasi bahwa keadilan telah diputuskan namun belum sepenuhnya terwujud.
Aktivis Rohingya sekaligus salah satu ketua Dewan Nasional Arakan Rohingya (ARNC), Nay San Lwin, mengungkapkan keadilan bagi Rohingya berarti pemulihan kewarganegaraan, pengakuan identitas, serta kepulangan yang terlindungi dan bermartabat.
Koalisi 219 perkumpulan penduduk sipil Rohingya dan Myanmar yang pernyataannya dipublikasikan Justice For Myanmar juga menuntut reparasi, pemulihan kewarganegaraan, kepulangan aman, serta pertanggungjawaban kriminal ketua militer Myanmar, termasuk Min Aung Hlaing.
Direktur Eksekutif Women's Peace Network, Wai Wai Nu, menilai putusan tersebut mematahkan upaya militer selama puluhan tahun untuk menghapus identitas Rohingya, menyangkal keberadaan mereka, dan mengabaikan penderitaan mereka. D
engan mengungkapkan Myanmar berbuat genosida serta memerintahkan garansi ketidakberulangan, restitusi, dan kompensasi, pengadilan tertinggi bumi itu dinilai telah mematahkan ketidakjujuran yang disponsori negara tersebut.
Di sisi lain, Amnesty International mengatakan putusan tersebut sebagai pengakuan historis dan berotoritas atas kekejaman terhadap Rohingya. Penasihat senior keadilan internasional Human Rights Watch Maria Elena Vignoli juga menyambut putusan itu sebagai pengakuan yang durasi dinantikan atas penderitaan penduduk Rohingya akibat aksi militer Myanmar.
Sumber: