PP Nomor 26 Tahun 2026 merupakan izin baru yang mengatur Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dosen di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan norma bagi penyelenggaraan pengadaan unik PNS Dosen yang berasal dari PPPK Dosen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian status dan pengembangan pekerjaan pengajar sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pengajar pada perguruan tinggi negeri.

Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada 25 Juni 2026 oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal yang sama. PP Nomor 26 Tahun 2026 tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65.

Apa yang Diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2026?

Secara umum, PP Nomor 26 Tahun 2026 mengatur sistem pengadaan unik PNS Dosen yang berasal dari PPPK Dosen di lingkungan lembaga pemerintah.

Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Pengadaan Khusus PNS Dosen merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan lembaga pemerintah.

Kebijakan ini tidak berfaedah seluruh PPPK Dosen secara otomatis diangkat menjadi PNS. PPPK Dosen yang memenuhi kriteria dan persyaratan dapat mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen, kemudian kudu melalui tahapan seleksi yang telah ditentukan.

Dengan demikian, aspek krusial yang perlu diperhatikan PPPK Dosen adalah kriteria peserta, persyaratan, sistem seleksi, kelulusan, dan proses pengangkatan menjadi PNS Dosen.

Latar Belakang Diterbitkannya PP Nomor 26 Tahun 2026

PP ini diterbitkan antara lain lantaran pengajar mempunyai kegunaan strategis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Pemerintah juga mencatat adanya kekurangan susunan pengajar yang signifikan pada perguruan tinggi negeri sehingga dapat memengaruhi pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, rasio pengajar dan mahasiswa, serta legalisasi program studi.

Di sisi lain, PPPK Dosen telah direkrut melalui proses seleksi berbasis kompetensi dan kualifikasi. Karena itu, pemerintah memandang perlu adanya kebijakan strategis yang tetap mengedepankan sistem merit, kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, prinsip nondiskriminasi, dan kepastian hukum.

Penjelasan PP juga menyebut bahwa perguruan tinggi negeri menghadapi persoalan kekurangan susunan dosen, khususnya berangkaian dengan rasio pengajar dan mahasiswa, jumlah pengajar tetap, serta legalisasi program studi.

Siapa yang Dapat Mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen?

Salah satu poin yang paling banyak diperhatikan adalah mengenai PPPK Dosen yang memenuhi kriteria dan persyaratan.

PP Nomor 26 Tahun 2026 menetapkan bahwa kriteria PPPK Dosen yang dapat mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen adalah PPPK Dosen yang diangkat sampai dengan tahun 2025.

Artinya, ketentuan ini secara unik menyasar PPPK Dosen yang telah diangkat sampai dengan tahun 2025, dengan tetap memperhatikan persyaratan lainnya.

Persyaratan PPPK Dosen untuk Mengikuti Pengadaan Khusus PNS

PPPK Dosen yang mengikuti tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen kudu memenuhi sejumlah persyaratan.

Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 26 Tahun 2026, persyaratan tersebut meliputi:

1. Memiliki keputusan pengangkatan sebagai PPPK Dosen.
2. Berusia paling tinggi 1 tahun sebelum pemisah usia pensiun Jabatan Dosen pada saat melamar.
3. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
4. Memiliki surat keterangan tidak mengonsumsi alias menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan unsur adiktif lainnya.
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berasas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan norma tetap lantaran melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun alias lebih.
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri alias tidak dengan hormat sebagai PNS.
7. Tidak menjadi personil alias pengurus partai politik alias terlibat politik praktis.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias negara lain yang ditentukan oleh lembaga pemerintah.
9. Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan kedudukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi.

Dengan demikian, status sebagai PPPK Dosen saja belum cukup. Peserta kudu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam PP serta ketentuan pelaksanaannya.

Ruang Lingkup Instansi Pemerintah

Pengadaan Khusus PNS Dosen dalam PP Nomor 26 Tahun 2026 mencakup:

• perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi;
• perguruan tinggi negeri keagamaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian agama; dan
• perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian dan/atau lembaga.

PPPK Dosen di lingkungan lembaga pemerintah yang memenuhi kriteria dan persyaratan dapat mengikuti pengadaan unik tersebut.

Tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen

PP Nomor 26 Tahun 2026 menetapkan bahwa pengadaan unik PNS Dosen dilakukan melalui beberapa tahapan.

Tahapan tersebut terdiri atas:

1. Perencanaan

2. Pengumuman

3. Pelamaran

4. Seleksi

5. Pengumuman hasil seleksi

6. Pengangkatan.

Pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh lembaga pemerintah setelah memperoleh penetapan kebutuhan Jabatan PNS Dosen dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian aparatur negara berasas usulan pejabat pembina kepegawaian.

Perencanaan

Tahap perencanaan mencakup penyusunan kebutuhan dan pembentukan panitia seleksi.

Kebutuhan disusun berasas PPPK Dosen yang telah diangkat sampai dengan tahun 2025 pada jenjang kedudukan fungsional dan kedudukan akademik Dosen.

Pengumuman dan Pelamaran

Pengumuman dilakukan oleh panitia seleksi instansi.

Sementara itu, pelamaran dilakukan secara elektronik melalui sistem info Pengadaan Khusus PNS Dosen.

Seleksi

Seleksi Pengadaan Khusus PNS Dosen terdiri atas:

• seleksi administrasi;
• seleksi kompetensi dasar; dan
• seleksi kompetensi bidang.

Seleksi manajemen digunakan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan manajemen dan kualifikasi dengan arsip pelamaran.

Sementara itu, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bagian menggunakan sistem seleksi berbasis komputer yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai kewenangan dalam manajemen ASN dan pengawasan penerapan sistem merit.

Pedoman Seleksi Pengadaan Khusus PNS Dosen

Pelaksanaan seleksi tidak hanya merujuk pada ketentuan umum PP. Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi menyusun pedoman Pengadaan Khusus PNS Dosen.

Pedoman tersebut paling sedikit memuat:

• persyaratan jabatan;
• persyaratan pelamar;
• jenis tes;
• pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes;
• kriteria penilaian;
• kompetensi pengetes alias lembaga penguji;
• bobot penilaian setiap jenis tes;
• sifat tes, apakah menggugurkan alias tidak menggugurkan; dan
• formulir alias aplikasi resmi yang digunakan untuk tes dan/atau penilaian.

Pedoman tersebut kemudian disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian aparatur negara untuk memperoleh persetujuan.

Bagaimana Penentuan Kelulusan?

Hasil seleksi diolah oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai kewenangan dalam manajemen ASN.

Hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) kemudian disampaikan kepada ketua panitia seleksi lembaga untuk diumumkan sebagai dasar penetapan kelulusan akhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelulusan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian aparatur negara.

Apakah PPPK Dosen Otomatis Menjadi PNS?

Tidak otomatis.

Ini merupakan salah satu perihal krusial yang perlu dipahami.

Penjelasan PP Nomor 26 Tahun 2026 secara tegas menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK Dosen menjadi PNS Dosen tidak serta-merta berkarakter otomatis, melainkan melalui proses pertimbangan dan verifikasi untuk memastikan peserta memenuhi standar yang ditetapkan.

Jadi, PPPK Dosen yang memenuhi kriteria dapat mengikuti pengadaan khusus, tetapi tetap kudu mengikuti tahapan yang ditetapkan dan dinyatakan lulus.

Ketentuan Setelah Lulus Seleksi

PPPK Dosen yang telah lulus seleksi Pengadaan Khusus PNS Dosen diangkat menjadi PNS Dosen dan diberikan pangkat, golongan ruang, serta masa kerja PNS.

Pangkat dan golongan ruang paling rendah diberikan sesuai dengan jenjang kedudukan berasas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menariknya, masa kerja PPPK Dosen dapat dipertimbangkan sebagai masa kerja PNS. Penetapan masa kerja tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang berkuasa dalam kebijakan teknis dan manajemen ASN.

Hak dan Penghasilan PNS Dosen

Setelah diangkat menjadi PNS Dosen, yang berkepentingan diberikan penghasilan dan kewenangan lainnya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian penjelasan PP disebutkan bahwa penghasilan yang dimaksud mencakup gaji dan tunjangan yang diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak lainnya termasuk pensiun sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pensiun PNS dan janda/dudanya.

Pembekalan Setelah Diangkat Menjadi PNS

PNS Dosen yang telah diangkat berasas pengadaan unik wajib mengikuti pembekalan sebagai PNS.

Pembekalan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang mengangkat PNS Dosen dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkuasa dalam pengembangan kapabilitas serta pembelajaran ASN.

Ketentuan Peralihan bagi PPPK Dosen

PP Nomor 26 Tahun 2026 juga mengatur kondisi PPPK Dosen selama proses pengadaan unik berlangsung.

Pada saat PP mulai berlaku:

• PPPK Dosen tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai proses Pengadaan Khusus PNS Dosen selesai.
• PPPK Dosen yang tidak mengikuti tahapan pengadaan unik lantaran pemisah usia pensiun Jabatan Dosen tetap menjalankan tugas sampai perjanjian kerja berakhir.
• PPPK Dosen yang tidak mengikuti tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen tetap menjalankan tugas sampai perjanjian kerja berakhir.

Dengan demikian, PP ini tidak serta-merta mengakhiri status dan tugas PPPK Dosen selama proses pengadaan unik berlangsung.

Pengadaan Khusus Ini Dilaksanakan Berapa Kali?

Hal yang sangat krusial untuk diketahui adalah bahwa Pengadaan Khusus PNS Dosen berasas PP Nomor 26 Tahun 2026 dilaksanakan untuk 1 (satu) kali pelaksanaan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pengadaan unik tersebut merupakan kebijakan unik yang pelaksanaannya tidak dirancang sebagai proses pengadaan berulang setiap tahun berasas PP ini.

Tujuan PP Nomor 26 Tahun 2026

Berdasarkan penjelasan PP, kebijakan ini mempunyai beberapa tujuan utama, antara lain:

1. memberikan kepastian status dan perlindungan norma bagi PPPK Dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Dosen;
2. memenuhi kebutuhan pengajar pada perguruan tinggi negeri secara lebih cepat, efisien, dan terukur;
3. meningkatkan motivasi, produktivitas, dan profesionalitas pengajar dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
4. mendukung pencapaian standar nasional pendidikan tinggi dan peningkatan legalisasi melalui pemenuhan rasio pengajar dan mahasiswa serta kecukupan jumlah pengajar tetap; dan
5. mewujudkan manajemen ASN berbasis merit dan berkeadilan.

Dampak PP Nomor 26 Tahun 2026 bagi PPPK Dosen dan Perguruan Tinggi

Bagi PPPK Dosen, kebijakan ini memberikan kesempatan untuk memperoleh kepastian status kepegawaian dan pengembangan pekerjaan yang lebih berkelanjutan, sepanjang memenuhi kriteria, persyaratan, dan dinyatakan lulus seleksi.

Bagi perguruan tinggi negeri, pengadaan unik ini diharapkan dapat memperkuat kapabilitas kelembagaan, membantu pemenuhan kebutuhan dosen, meningkatkan akreditasi, serta memperbaiki rasio pengajar dan mahasiswa.

Sementara bagi pemerintah, kebijakan ini merupakan bagian dari penataan sumber daya ASN agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Ringkasan PP Nomor 26 Tahun 2026

FAQ PP Nomor 26 Tahun 2026

1. Apa itu PP Nomor 26 Tahun 2026?

PP Nomor 26 Tahun 2026 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan lembaga pemerintah.

2. Apakah semua PPPK Dosen dapat menjadi PNS?

Tidak. PPPK Dosen kudu memenuhi kriteria dan persyaratan serta mengikuti tahapan pengadaan unik dan dinyatakan lulus seleksi.

3. PPPK Dosen tahun berapa yang dapat mengikuti pengadaan khusus?

PP Nomor 26 Tahun 2026 menetapkan kriteria peserta adalah PPPK Dosen yang diangkat sampai dengan tahun 2025.

4. Apakah pengangkatan PPPK Dosen menjadi PNS dilakukan otomatis?

Tidak. Pengangkatan dilakukan melalui sistem pengadaan unik dan seleksi. Penjelasan PP menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berkarakter otomatis.

5. Apa saja seleksi Pengadaan Khusus PNS Dosen?

Seleksi terdiri atas seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

6. Apakah SKD dan SKB menggunakan sistem komputer?

Ya. Seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bagian menggunakan sistem seleksi berbasis komputer.

7. Bagaimana jika PPPK Dosen tidak mengikuti pengadaan khusus?

PPPK Dosen yang tidak mengikuti tahapan pengadaan unik tetap menjalankan tugas sampai dengan perjanjian kerja berakhir.

8. Bagaimana dengan PPPK Dosen yang tidak dapat mengikuti seleksi lantaran pemisah usia pensiun?

PPPK Dosen tersebut tetap menjalankan tugas sampai dengan perjanjian kerja berakhir.

9. Apakah masa kerja PPPK Dosen diperhitungkan setelah menjadi PNS?

Masa kerja PPPK Dosen dapat dipertimbangkan sebagai masa kerja PNS sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Apakah PNS Dosen hasil pengadaan unik mendapatkan kewenangan sebagai PNS?

Ya. PNS Dosen diberikan penghasilan dan kewenangan lainnya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Apakah PNS Dosen hasil pengadaan unik memperoleh kewenangan pensiun?

Penjelasan PP menyebut bahwa kewenangan lainnya termasuk pensiun sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pensiun PNS dan janda/dudanya.

12. Berapa kali Pengadaan Khusus PNS Dosen dilaksanakan?

Berdasarkan Pasal 18, Pengadaan Khusus PNS Dosen berasas PP Nomor 26 Tahun 2026 dilaksanakan untuk 1 kali pelaksanaan.

Download PP Nomor 26 Tahun 2026

PP Nomor 26 Tahun 2026 memberikan kerangka norma unik bagi pengadaan PNS Dosen yang berasal dari PPPK Dosen. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk memberikan kepastian status dan pekerjaan bagi PPPK Dosen yang memenuhi persyaratan serta menjawab kebutuhan pengajar pada perguruan tinggi negeri.

Hal yang perlu digarisbawahi, PPPK Dosen tidak otomatis menjadi PNS. Peserta kudu memenuhi kriteria dan persyaratan, mengikuti seleksi administrasi, SKD, dan SKB, serta dinyatakan lulus sebelum dapat diangkat menjadi PNS Dosen.

Karena penyelenggaraan pengadaan unik ini dilakukan satu kali, PPPK Dosen yang termasuk kriteria sebaiknya mencermati ketentuan PP Nomor 26 Tahun 2026 beserta pedoman dan ketentuan teknis pelaksanaannya ketika telah diterbitkan.

Bagi yang memerlukan Salinan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen di Lingkungan Instansi Pemerintah

📥 Unduh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2026 (PDF)

Demikian info tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan ditetapkan dan diundangkan pada 25 Juni 2026 serta tercatat sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65. Semoga ada manfaatnya.

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) resmi ditetapkan sebagai izin baru yang mengatur penyelenggaraan Program Keluarga Harapan bagi family miskin dan/atau rentan di Indonesia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 ini ditetapkan pada 7 Agustus 2026 dan menjadi dasar terbaru dalam penyelenggaraan PKH. Regulasi ini sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 tentang Apa?

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan mengatur penyelenggaraan PKH sebagai program pemberian support sosial bersyarat berupa duit kepada family miskin dan/atau rentan.

Dalam peraturan ini, PKH diarahkan tidak hanya sebagai support sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akses family penerima faedah terhadap jasa pendidikan dan kesehatan, mendorong pemberdayaan sosial, serta membangun kemandirian keluarga.

Peraturan tersebut mendefinisikan PKH sebagai program pemberian Bantuan Sosial bersyarat berupa duit kepada family miskin dan/atau rentan, sedangkan penerima faedah disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Latar Belakang

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 diterbitkan antara lain lantaran pemerintah memandang perlu adanya optimasi dan penyesuaian PKH sebagai program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan terintegrasi.

Regulasi sebelumnya, ialah Permensos Nomor 1 Tahun 2018, dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan norma dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan baru.

Dengan demikian, Permensos Nomor 8 Tahun 2026 menjadi izin terbaru yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, pelaksana PKH, pendamping sosial, serta masyarakat penerima manfaat.

Tujuan PKH

• Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses pendidikan dan kesehatan.
• Mengurangi beban pengeluaran family miskin.
• Mendorong pemberdayaan sosial dan kemandirian.
• Membentuk kesadaran KPM dalam mengakses jasa dasar.

Komponen Kepesertaan

Kesehatan

• Ibu hamil
• Anak usia 0–7 tahun
• Lanjut usia
• Penyandang disabilitas

Pendidikan

• Anak SD/MI alias sederajat
• Anak SMP/MTs alias sederajat
• Anak SMA/MA alias sederajat
• Anak usia 6–21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar

Hak dan Kewajiban KPM

Hak:

• Bantuan Sosial PKH
• Pendampingan sosial
• Akses jasa kesehatan dan pendidikan

Kewajiban:

• Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
• Memanfaatkan jasa kesehatan
• Memanfaatkan jasa pendidikan dengan kehadiran minimal 85%

Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan calon dan penerima KPM
2. Penyaluran support sosial melalui mitra penyalur (bank, pos, dll)
3. Pendampingan berupa P2K2, verifikasi komitmen, dan pemutakhiran data

Evaluasi, Terminasi, dan Graduasi

• Evaluasi: dilakukan setiap tahun untuk menilai kepantasan dan pencapaian kemandirian.
• Terminasi: jika KPM tidak lagi memenuhi komponen PKH.
• Graduasi: jika kesejahteraan family meningkat dan tidak lagi sesuai kriteria penerima bantuan.

Pengawasan dan Pengaduan

Pengawasan dilakukan oleh unit kerja Kementerian Sosial. Pengaduan dapat disampaikan melalui:

• Pusat kendali Kemensos
• Sistem LAPOR! nasional
• Dinas sosial provinsi/kabupaten/kota

Kesimpulan

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 membawa pengaturan terbaru mengenai Program Keluarga Harapan dengan menekankan pemberian support sosial bersyarat sekaligus peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan sosial, perubahan perilaku, serta kemandirian KPM.

Peraturan ini juga memperjelas penggunaan DTSEN, komponen kesehatan dan pendidikan, kewenangan dan tanggungjawab KPM, sistem penyaluran bantuan, pendampingan, P2K2, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, evaluasi, terminasi, dan graduasi.

Dengan berlakunya Permensos Nomor 8 Tahun 2026, masyarakat dan pelaksana PKH perlu memperhatikan ketentuan terbaru tersebut lantaran izin ini menggantikan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

FAQ

Unduh Dokumen Resmi

Untuk membaca komplit isi PERMENSOS Nomor 8 Tahun 2026

📥 Unduh Permensos No. 8 Tahun 2026 (PDF)

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (PIP KIP Kuliah) On Going pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) Kemenag Tahun Anggaran 2026 resmi mempunyai petunjuk teknis sebagai referensi penyelenggaraan program. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026.

Keputusan tentang Juknis PIP (KIP) Kuliah On Going Kemenag Tahun 2026 ini ditetapkan di Jakarta pada 26 Januari 2026 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin. Juknis tersebut bertindak untuk tahun anggaran 2026 dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KIP Kuliah On Going pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

Apa Itu KIP Kuliah On Going?

KIP Kuliah merupakan support sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa yang tidak bisa secara ekonomi dan mempunyai potensi akademik baik untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Program ini merupakan transformasi dari Bidikmisi. Mulai tahun 2020, Program Indonesia Pintar yang sebelumnya menyasar peserta didik pendidikan dasar dan menengah diperluas ke jenjang pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah. Program tersebut juga diterapkan pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah Kementerian Agama.

Dalam Juknis KIP Kuliah On Going 2026, program diarahkan untuk menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dari family kurang bisa sehingga mereka memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan tinggi.

Perubahan Pengelolaan KIP Kuliah Tahun 2026

Salah satu perihal krusial dalam Juknis KIP Kuliah On Going 2026 adalah perubahan pengelolaan program.

Pada tahun 2025, pengelolaan KIP Kuliah On Going tetap dilakukan pada satuan kerja perguruan tinggi keagamaan unit eselon I. Mulai tahun 2026, seluruh pengelolaan Program KIP Kuliah On Going dialihkan ke Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Perubahan tersebut menjadi salah satu argumen krusial diterbitkannya Juknis KIP Kuliah On Going Tahun Anggaran 2026 agar penyelenggaraan program dapat berjalan secara sistematis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Tujuan Juknis PIP KIP Kuliah On Going Kemenag 2026

Petunjuk teknis ini disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan program yang:

• tertib administrasi;
• transparan;
• akuntabel;
• tepat proses;
• tepat sasaran;
• tepat waktu; dan
• tepat jumlah.

Dengan demikian, Juknis tidak hanya mengatur pemberian support kepada mahasiswa, tetapi juga mengatur tata kelola program dari proses penggantian penerima, pengelolaan dana, pencairan, pembinaan, hingga pelaporan dan evaluasi.

Sasaran KIP Kuliah On Going Tahun 2026

KIP Kuliah On Going Tahun Anggaran 2026 diperuntukkan bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan yang memenuhi persyaratan.

Secara khusus, sasaran program dalam Juknis adalah mahasiswa dari angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025 yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah.

Artinya, Juknis ini berfokus pada keberlanjutan support bagi mahasiswa yang tetap menjalani studi, termasuk sistem penggantian andaikan terdapat penerima yang tidak lagi memenuhi ketentuan.

Persyaratan Calon Pengganti Penerima KIP Kuliah

Juknis KIP Kuliah On Going 2026 secara unik mengatur persyaratan calon pengganti penerima.

Calon pengganti kudu memenuhi ketentuan berikut:

1. merupakan mahasiswa aktif PTK angkatan 2022, 2023, 2024, alias 2025;
2. memiliki keterbatasan ekonomi tetapi mempunyai potensi akademik alias prestasi nonakademik yang dibuktikan dengan arsip yang sah;
3. tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan alias organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah, yang dibuktikan dengan pakta integritas; dan
4. sanggup untuk tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah.

Penetapan calon pengganti penerima KIP Kuliah dilakukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP).

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Program

Juknis membagi tugas dan tanggung jawab kepada beberapa pihak.

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas antara lain:

• menyusun Juknis KIP Kuliah On Going Tahun Anggaran 2026;
• melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan;
• melakukan pemantauan dan evaluasi;
• menerima laporan dari PTP; dan
• melakukan proses pencairan.

2. Perguruan Tinggi Penyelenggara

PTP mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan calon pengganti penerima program KIP Kuliah.

3. Tim Pengelola

Tim pengelola bertugas:

• memverifikasi dan menyeleksi informasi calon penerima;
• memberikan pelayanan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan;
• melaporkan perubahan informasi penerima setiap semester andaikan ada; dan
• menyusun laporan penyelenggaraan program semester dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA.

4. Mahasiswa Penerima

Penerima KIP Kuliah mempunyai sejumlah kewajiban, antara lain bersungguh-sungguh mengikuti studi, berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu, mengikuti pembinaan dan pendampingan, serta menggunakan biaya support secara baik dan bertanggung jawab.

Penerima juga wajib menandatangani pakta integritas dan kuitansi penerimaan biaya serta melaporkan perubahan informasi kepada PTP.

Besaran Dana KIP Kuliah On Going 2026

Salah satu info yang paling banyak dicari mahasiswa adalah berapa besaran KIP Kuliah tahun 2026.

Berdasarkan Juknis, penerima KIP Kuliah On Going memperoleh alokasi:

Rp6.600.000 per mahasiswa per semester

Dana tersebut terdiri atas:

Bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000 per semester dapat diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Untuk PTK Islam Swasta (PTKIS), PTP KIP Kuliah dapat membikin kebijakan pengelolaan support biaya pendidikan untuk program capacity building mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Dana KIP Kuliah Digunakan untuk Apa?

Dana program KIP Kuliah digunakan untuk:

1. biaya hidup alias living cost mahasiswa;
2. biaya pendidikan penerima KIP Kuliah;
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
4. peningkatan kualitas pendidikan penerima program.

Penerima juga berkuasa mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan, antara lain UKT alias biaya sejenis yang berkarakter operasional pendidikan, biaya gedung/pembinaan/investasi/infaq alias sejenisnya, serta biaya praktikum laboratorium, bahan, alias biaya pendidikan lainnya.

Berapa Lama KIP Kuliah On Going Diberikan?

Jangka waktu pemberian KIP Kuliah On Going mengikuti sisa masa studi mahasiswa setelah ditetapkan sebagai penerima.

Juknis menetapkan waktu pemberian support paling lama sesuai masa studi:

• 6 semester untuk Program Diploma Tiga (D3); dan
• 8 semester untuk Program Strata Satu (S1).

Untuk mahasiswa On Going, support diberikan selama waktu yang tersisa dari masa pemberian tersebut.

Dengan demikian, mahasiswa yang menjadi penerima pada saat sudah menjalani beberapa semester tidak otomatis memperoleh support selama enam alias delapan semester penuh, tetapi sesuai sisa masa pemberian berasas ketentuan program.

Mekanisme Pencairan KIP Kuliah

Pencairan biaya KIP Kuliah dapat dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) secara by name by address.

Apabila jumlah penerima lebih dari 100 mahasiswa, pencairan dapat dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur.

Mekanisme pengajuan pembayaran dilakukan berasas surat keputusan penerima program yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA. Seluruh sistem pencairan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal melalui Pusat juga dapat memfasilitasi pembuatan rekening bagi penerima dan melakukan kerja sama dengan bank operasional pemerintah.

Bantuan KIP Kuliah yang diterima mahasiswa tidak dikenakan pajak.

Kapan KIP Kuliah Dapat Dihentikan?

Perguruan Tinggi Penyelenggara dapat menghentikan KIP Kuliah andaikan penerima tidak lagi memenuhi ketentuan.

Beberapa argumen penghentian antara lain:

• tidak memenuhi persyaratan akademik;
• melanggar patokan alias kode etik perguruan tinggi;
• cuti lantaran sakit alias argumen lain yang ditentukan PTP;
• mendapatkan skorsing minimal satu semester;
• drop out;
• tidak mengikuti kegiatan akademik alias tidak melakukan daftar ulang;
• mengundurkan diri secara sah;
• lulus sebelum waktu danasiwa berakhir;
• meninggal dunia;
• terbukti melanggar persyaratan sebagai penerima bantuan;
• terbukti alias terindikasi kuat menjadi bagian organisasi/gerakan anti-Pancasila dan NKRI;
• menikah; atau
• dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan norma tetap.

Oleh karena itu, penerima KIP Kuliah perlu memperhatikan ketentuan akademik dan tata tertib perguruan tinggi selama menerima bantuan.

Apakah Penerima yang Berhenti Bisa Diganti?

Ya. Juknis menyediakan sistem penggantian penerima KIP Kuliah.

Pengganti kudu berasal dari mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah. Proses penggantian dilakukan melalui seleksi secara objektif dan dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal.

Dokumen yang diperlukan antara lain:

1. Keputusan Rektor/Ketua tentang penggantian penerima;
2. fotokopi kitab rekening mahasiswa pengganti;
3. surat keterangan aktif rekening original dari bank; dan
4. fotokopi Indeks Prestasi (IP) terakhir.

Mahasiswa berstatus penerima pengganti hanya mendapatkan support yang sifatnya melanjutkan, bukan memulai kembali program KIP Kuliah dari awal.

Pembinaan dan Pendampingan Mahasiswa Penerima

Program KIP Kuliah tidak hanya berangkaian dengan pemberian dana. PTP juga dapat melaksanakan pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas akademik dan nonakademik penerima.

Bentuk pembinaan dapat mencakup:

• pengembangan akademik;
• pengembangan bakat, minat, dan kegemaran;
• pengembangan karakter dan kepemimpinan;
• pengabdian masyarakat dan kepedulian sosial; serta
• pengembangan kemahasiswaan lainnya.

PTP juga dapat membentuk organisasi mahasiswa penerima KIP Kuliah. Selain itu, pembinaan dapat dilakukan melalui corak asrama, ma’had, alias pesantren sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaporan Program KIP Kuliah

Perguruan Tinggi Penyelenggara wajib menyampaikan laporan program KIP Kuliah kepada Sekretariat Jenderal.

Laporan semester

Laporan program per semester memuat:

• fotokopi kuitansi; dan
• fotokopi kitab tabungan yang membuktikan biaya program telah diterima penerima.

Laporan akhir tahun anggaran

Laporan akhir tahun antara lain memuat:

• rekapitulasi IPK penerima;
• prestasi nonakademik andaikan ada;
• nama-nama penerima pengganti andaikan ada;
• fotokopi kuitansi; dan
• fotokopi kitab tabungan sebagai bukti penerimaan dana.

Laporan dibuat dalam corak soft copy melalui aplikasi KIP Kuliah pada alamat yang tercantum dalam Juknis, ialah kip-kuliah.kemenag.go.id.

Pemantauan dan Evaluasi: Prinsip 3T

Pelaksanaan KIP Kuliah On Going 2026 dipantau dan dievaluasi oleh Sekretariat Jenderal melalui Pusat berbareng PTP.

Pemantauan diarahkan untuk memastikan program memenuhi prinsip 3T, yaitu:

1. Tepat Sasaran

Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima kudu sesuai dengan kriteria yang diatur dalam petunjuk teknis.

2. Tepat Jumlah

Jumlah biaya dan mahasiswa penerima kudu sesuai dengan kuota alias perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah penerima kurang alias melampaui ketentuan, perguruan tinggi wajib melaporkannya kepada Sekretariat Jenderal.

3. Tepat Waktu

Seluruh tahapan, mulai dari proses seleksi sampai penyelesaian masa studi, kudu sesuai jadwal. Dana support biaya hidup juga kudu diterima mahasiswa sesuai sistem penyaluran.

Dokumen yang Terdapat dalam Juknis KIP Kuliah 2026

Selain ketentuan program, lampiran Juknis juga menyediakan beberapa format arsip yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan program.

Format 1 – Pakta Integritas Penerima KIP Kuliah

Pakta integritas berisi pernyataan mahasiswa untuk bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan, tidak mengikuti kegiatan alias organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah, menggunakan biaya sesuai Juknis, serta menaati ketentuan sebagai penerima KIP Kuliah.

Format 2 – Surat Pernyataan

Format ini digunakan untuk pernyataan PTP bahwa pengelolaan KIP Kuliah dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran serta menaati ketentuan yang berlaku.

Format 3 – Kuitansi

Format kuitansi mencantumkan nilai support sebesar Rp6.600.000,00 dan digunakan sebagai arsip penerimaan biaya program KIP Kuliah.

Format 4 – Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua

Bagi calon penerima yang tidak mempunyai KIP untuk PIP alias Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH, tersedia format surat pernyataan penghasilan orang tua/wali.

Dalam format tersebut dinyatakan bahwa orang tua/wali tidak bisa secara ekonomi, dengan pendapatan kotor campuran di bawah Rp4.000.000 per bulan dan pendapatan kotor campuran yang dibagi jumlah personil family di bawah Rp750.000 per orang.

Download Juknis PIP KIP Kuliah Kemenag Tahun 2026

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 44 Tahun 2026 menjadi dasar penyelenggaraan Program KIP Kuliah On Going pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026.

Juknis ini mengatur secara menyeluruh beragam aspek program, mulai dari sasaran dan persyaratan calon pengganti, pembagian tugas pengelola, besaran bantuan, sistem pencairan, penggunaan dana, penghentian dan penggantian penerima, pembinaan mahasiswa, hingga pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Untuk tahun 2026, penerima KIP Kuliah On Going memperoleh alokasi Rp6.600.000 per mahasiswa setiap semester, yang terdiri atas Rp4.200.000 untuk biaya hidup dan Rp2.400.000 untuk biaya pendidikan.

Bagi mahasiswa penerima maupun perguruan tinggi penyelenggara, memahami Juknis ini krusial agar penyelenggaraan program melangkah tertib, transparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Bagi Anda yang memerlukan salinan Juknis PIP KIP Kuliah On Going PTK Tahun 2026 silahkan unduh melallui link di bawah ini.

Link download Juknis PIP KIP Kuliah On Going Kemenag Tahun 2026

FAQ KIP Kuliah On Going PTK Tahun 2026

1. Apa dasar norma Juknis KIP Kuliah On Going PTK Tahun 2026?

Dasarnya adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut ditetapkan pada 26 Januari 2026.

2. Siapa sasaran KIP Kuliah On Going tahun 2026?

Sasarannya adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025 yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah.

3. Berapa support KIP Kuliah On Going tahun 2026?

Total support adalah Rp6.600.000 per mahasiswa per semester. Rinciannya Rp4.200.000 untuk biaya hidup dan Rp2.400.000 untuk biaya pendidikan.

4. Apakah support KIP Kuliah dikenakan pajak?

Tidak. Juknis secara tegas menyebut bahwa penerima program KIP Kuliah tidak dikenakan tanggungjawab bayar pajak atas support sosial yang diterima.

5. Berapa lama KIP Kuliah diberikan?

Pemberian support mengikuti sisa masa studi dalam ketentuan program, ialah maksimal 6 semester untuk D3 dan 8 semester untuk S1. Untuk mahasiswa On Going, support diberikan selama waktu yang tersisa dari masa tersebut.

6. Apakah mahasiswa penerima KIP Kuliah boleh menikah?

Dalam Juknis, penerima kudu menyatakan sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. Menikah juga tercantum sebagai salah satu argumen penghentian program.

7. Apakah penerima KIP Kuliah yang berakhir dapat digantikan?

Ya. Penerima yang dihentikan dapat diganti mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan. Penggantian dilakukan melalui seleksi secara objektif dan dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal.

8. Apakah mahasiswa pengganti mendapatkan support dari awal?

Tidak. Juknis menyebut bahwa mahasiswa berstatus pengganti hanya memperoleh biaya support yang sifatnya melanjutkan, bukan memulai program KIP Kuliah dari awal.

9. Untuk apa biaya hidup KIP Kuliah digunakan?

Juknis menyebut biaya program digunakan antara lain untuk biaya hidup (living cost) dan biaya pendidikan. Pengelolaan biaya kudu dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab oleh penerima.

10. Apakah penerima KIP Kuliah kudu mengikuti pembinaan?

Ya. Penerima wajib mengikuti pembinaan, bimbingan, dan pendampingan yang diselenggarakan PTP maupun Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

11. Apa saja corak pembinaan penerima KIP Kuliah?

Pembinaan dapat berupa pengembangan akademik, talenta dan minat, karakter dan leadership, pengabdian masyarakat, kepedulian sosial, serta pengembangan kemahasiswaan lainnya.

12. Apa prinsip pemantauan KIP Kuliah?

Pemantauan menggunakan prinsip 3T, ialah tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

13. Dokumen apa yang kudu dibuat penerima KIP Kuliah?

Dalam lampiran Juknis terdapat antara lain Pakta Integritas Penerima KIP Kuliah dan kuitansi penerimaan dana. Terdapat pula format surat pernyataan bagi PTP dan surat pernyataan penghasilan orang tua/wali.

14. Di mana laporan KIP Kuliah disampaikan?

Juknis menyebut laporan program dibuat dalam corak soft copy dan diserahkan melalui aplikasi KIP Kuliah pada kip-kuliah.kemenag.go.id.

Buku Panduan Kokurikuler PAUD SD SMP SMA Sederajat merupakan arsip krusial bagi satuan pendidikan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kokurikuler agar lebih terarah, bermakna, kontekstual, serta sesuai dengan kebutuhan murid.

Panduan ini diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dokumen yang dibahas dalam tulisan ini berjudul Panduan Kokurikuler Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan diterbitkan pada tahun 2025.
Bagi kepala satuan pendidikan, guru, koordinator kokurikuler, maupun pihak lain yang terlibat dalam pembelajaran, pedoman ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kegiatan kokurikuler yang tidak sekadar menjadi kegiatan tambahan, tetapi betul-betul mendukung penguatan kompetensi dan karakter murid.

Download Panduan Kokurikuler PAUD SD SMP SMA Sederajat

Bagi Bapak/Ibu yang memerlukan arsip lengkapnya, kami menyediakan Panduan Kokurikuler PAUD SD SMP SMA Sederajat dalam format PDF.

👉 DOWNLOAD PANDUAN KOKURIKULER PAUD SD SMP SMA SEDERAJAT (PDF)

Nama dokumen: Panduan Kokurikuler Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Penerbit: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikdasmen
Format: PDF

Apa Itu Kokurikuler?

Dalam panduan, kokurikuler didefinisikan sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka mengembangkan kompetensi murid, terutama penguatan karakter.

Dengan demikian, kokurikuler mempunyai posisi strategis dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih luas. Murid tidak hanya belajar memahami konsep, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan, melakukan refleksi, berkolaborasi, serta menghadapi persoalan yang relevan dengan kehidupan nyata.

Panduan menekankan bahwa kegiatan kokurikuler dapat menjadi ruang bagi siswa untuk belajar secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Tujuan Kokurikuler

Tujuan utama kegiatan kokurikuler adalah mendukung pencapaian delapan dimensi profil lulusan melalui pengalaman belajar yang berarti dan kontekstual.

Delapan dimensi profil lulusan tersebut meliputi:

1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Kewargaan
3. Penalaran kritis
4. Kreativitas
5. Kolaborasi
6. Kemandirian
7. Kesehatan
8. Komunikasi

Kedelapan dimensi tersebut merupakan hasil dari capaian pengetahuan, keterampilan, dan karakter murid.

Karena itu, kegiatan kokurikuler sebaiknya tidak dibuat secara acak. Satuan pendidikan perlu terlebih dulu menentukan dimensi profil lulusan yang bakal diperkuat, kemudian memilih tema dan corak kegiatan yang sesuai.

Karakteristik Kegiatan Kokurikuler

Kegiatan kokurikuler berkarakter fleksibel dan kontekstual. Satuan pendidikan dapat mengembangkan beragam corak kegiatan sesuai kebutuhan siswa dan karakter lingkungan sekolah.

Namun, elastis bukan berfaedah kegiatan dibuat tanpa perencanaan. Panduan menegaskan bahwa kegiatan kokurikuler perlu berangkat dari identifikasi dimensi profil lulusan yang mau dikuatkan alias diperdalam.

Secara umum, kegiatan kokurikuler perlu:

• memiliki tujuan memperkuat satu alias lebih dimensi profil lulusan;
• menggunakan tema yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakter murid;
• mengelola alokasi waktu secara elastis sesuai struktur kurikulum;
• memiliki rangkaian kegiatan yang terencana;
• memuat tujuan, langkah-langkah pelaksanaan, dan asesmen.

Tiga Bentuk Utama Kokurikuler

Dalam Panduan Kokurikuler, terdapat tiga corak utama yang dapat dipilih dan dikembangkan oleh satuan pendidikan.

1. Pembelajaran Kolaboratif Lintas Disiplin Ilmu

Bentuk ini mengintegrasikan dua alias lebih mata pelajaran alias muatan pembelajaran dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan nyata murid.

Tujuannya adalah membantu siswa memandang keterkaitan antarkeilmuan sekaligus mengembangkan delapan dimensi profil lulusan. Untuk PAUD, lintas disiplin dapat dipahami sebagai lintas aspek perkembangan pada komponen Capaian Pembelajaran PAUD.

Contohnya adalah tema “Lingkunganku Sehat, Aku Kuat”. Murid dapat mengawasi kondisi lingkungan, mengidentifikasi masalah kebersihan, mengolah data, membikin laporan, kemudian menghasilkan poster alias media kampanye kesehatan.

Kegiatan tersebut dapat melibatkan IPAS, Matematika, Bahasa Indonesia, serta Seni dan Budaya.

2. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH)

Kokurikuler juga dapat dilaksanakan melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH).

Tujuh kebiasaan tersebut adalah:

1. Bangun pagi
2. Beribadah
3. Berolahraga
4. Makan sehat dan bergizi
5. Gemar belajar
6. Bermasyarakat
7. Tidur cepat

Dalam panduan, G7KAIH bukan sekadar semboyan alias rayuan moral, tetapi menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang dirancang melalui identifikasi kebutuhan, tujuan, pelaksanaan, pendampingan, dan asesmen.

Pada PAUD, kegiatan G7KAIH dapat diintegrasikan dengan kegiatan intrakurikuler selama tema dan aktivitasnya berangkaian dengan 7KAIH.

3. Cara Lainnya

Satuan pendidikan juga dapat mengembangkan kegiatan kokurikuler melalui cara lainnya.

Bentuk ini dapat berupa kegiatan unik satuan pendidikan, kegiatan berbasis konteks lokal, kegiatan berbasis nilai-nilai satuan pendidikan, maupun kegiatan yang dikembangkan berasas potensi dan kebutuhan murid.

Contohnya antara lain:

• kelas membatik;
• permainan tradisional;
• praktik bertani alias berkebun;
• kegiatan pelestarian budaya;
• pagelaran seni;
• kegiatan berbasis potensi masyarakat sekitar.

Kegiatan tersebut dapat menjadi kokurikuler selama dirancang secara terencana, melibatkan siswa secara aktif, mempunyai asesmen yang relevan, serta berorientasi pada penguatan delapan dimensi profil lulusan.

Kerangka Pembelajaran Kokurikuler

Agar kokurikuler menjadi pengalaman belajar yang bermakna, pedoman menggunakan empat komponen utama, yaitu:

Praktik Pedagogis

Pendidik berkedudukan sebagai aktivator, kolaborator, dan developer budaya belajar. Pembelajaran dapat menggunakan pendekatan seperti inquiry, project-based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan ruang eksplorasi.

Lingkungan Pembelajaran

Lingkungan belajar tidak terbatas pada ruang kelas. Murid dapat belajar di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, organisasi lokal, maupun ruang digital.

Lingkungan pembelajaran perlu aman, terbuka, inklusif, dan menghargai keberagaman langkah belajar murid.

Kemitraan Pembelajaran

Pelaksanaan kokurikuler dapat melibatkan beragam pihak melalui konsep Catur Pusat Pendidikan, ialah satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media.

Kemitraan tersebut dapat diperluas dengan komunitas, bumi upaya dan bumi industri, tokoh masyarakat, maupun tokoh kepercayaan sesuai kebutuhan kegiatan.

Pemanfaatan Teknologi Digital

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mencari referensi, mendokumentasikan kegiatan, berkolaborasi, memvisualisasikan ide, mempublikasikan hasil pembelajaran, serta mendukung asesmen dan pertukaran info antarguru.

Tahapan Perencanaan Kokurikuler

Perencanaan kokurikuler dimulai dengan pembentukan tim kerja kokurikuler. Pada awal tahun ajaran, kepala satuan pendidikan membentuk tim yang dapat terdiri atas kepala satuan pendidikan, koordinator kokurikuler, pembimbing kelas/guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, serta penduduk satuan pendidikan lainnya yang relevan.

Selanjutnya dilakukan kajian satuan pendidikan dengan memperhatikan:

• kebutuhan belajar murid;
• minat dan talenta murid;
• capaian pembelajaran yang belum optimal;
• sumber daya fisik;
• sumber daya manusia;
• kondisi finansial;
• lingkungan sekitar;
• kondisi sosial dan karakter kehidupan murid.

Dari hasil kajian tersebut, satuan pendidikan menentukan:

Dimensi Profil Lulusan → Tema → Bentuk Kegiatan → Tujuan Pembelajaran → Alokasi Waktu → Aktivitas → Asesmen → Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Contoh Tema Kokurikuler

Panduan memberikan beberapa referensi tema yang dapat digunakan sebagai inspirasi, antara lain:

• Generasi sehat dan bugar
• Peduli dan berbagi
• Aku cinta Indonesia
• Hidup irit dan produktif
• Berkarya untuk sesama dan bangsa
• Gaya hidup berkelanjutan
• dan tema-tema lain yang sesuai konteks satuan pendidikan.

Tema tersebut bukan merupakan daftar yang kudu digunakan secara kaku. Satuan pendidikan didorong untuk mengembangkan tema lain sesuai kebutuhan, kondisi lingkungan, karakter murid, serta potensi daerah.

Alokasi Waktu Kokurikuler PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK

Panduan juga mencantumkan alokasi waktu kegiatan kokurikuler dalam satu tahun pelajaran.

Untuk SMK/MAK, alokasinya adalah kelas X sebanyak 180 JP, kelas XI 144 JP, kelas XII program 3 tahun 32 JP, dan kelas XII program 4 tahun 144 JP.

Alokasi tersebut merupakan total penyelenggaraan kokurikuler dalam satu tahun pelajaran. Satuan pendidikan dapat membaginya menjadi dua semester dan tidak kudu membagi waktu setiap kegiatan secara sama. Hal ini memberikan keleluasaan dalam menyusun kegiatan kokurikuler sesuai kebutuhan.

Contoh Program Kokurikuler PAUD SD SMP SMA Sederajat

Selain Panduan Kokurikuler, kami juga menyediakan Contoh Program Kokurikuler PAUD SD SMP SMA Sederajat yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun program di satuan pendidikan.

👉 DOWNLOAD CONTOH PROGRAM KOKURIKULER PAUD SD SMP SMA SEDERAJAT

Contoh program tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Panduan sendiri memberikan contoh perencanaan kegiatan yang mencakup dimensi profil lulusan, tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, kegiatan, serta alokasi waktu.

Sebagai contoh, pada jenjang SMP terdapat inspirasi kegiatan bertema Peduli Lingkungan dengan konsentrasi penalaran kritis dan komunikasi. Kegiatan dapat menggunakan pembelajaran berbasis proyek, kerjasama guru, pemanfaatan laptop/proyektor serta aplikasi presentasi, dan kegiatan nyata untuk menganalisis kondisi lingkungan.

Pelaksanaan dan Asesmen Kokurikuler

Kegiatan kokurikuler perlu memberikan pengalaman belajar yang mencakup tiga proses penting, yaitu:

1. Memahami
2. Mengaplikasi
3. Merefleksi

Ketiganya dirancang sebagai rangkaian pengalaman belajar sehingga kegiatan tidak berakhir pada aktivitas, tetapi menghasilkan proses pembelajaran yang bermakna.

Asesmen digunakan untuk memandang perkembangan dan akibat kegiatan terhadap kompetensi murid. Dalam penyelenggaraan G7KAIH misalnya, asesmen dapat digunakan untuk memandang perubahan kebiasaan dan sikap murid.

Pelaporan Hasil Kokurikuler

Panduan juga memuat bagian unik mengenai pelaporan hasil kokurikuler. Pelaporan menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan kokurikuler setelah kegiatan dan asesmen dilakukan.

Karena itu, satuan pendidikan perlu memastikan kegiatan, asesmen, dokumentasi, dan hasil pembelajaran terdokumentasi dengan baik sehingga perkembangan siswa dapat menjadi bahan refleksi dan tindak lanjut.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi kokurikuler tidak hanya memandang hasil akhir, tetapi juga penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Dalam panduan, pertimbangan mencakup antara lain tujuan evaluasi, pelaksana evaluasi, model evaluasi, kajian hasil evaluasi, serta tindak lanjut.

Hasil pertimbangan dapat digunakan untuk memperbaiki kegiatan berikutnya sehingga program kokurikuler semakin sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi satuan pendidikan.

Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Sekolah

Dalam menyusun program kokurikuler, satuan pendidikan sebaiknya tidak hanya memilih kegiatan yang terlihat menarik. Yang lebih krusial adalah memastikan adanya hubungan antara kebutuhan murid, dimensi profil lulusan, tema, tujuan pembelajaran, aktivitas, asesmen, dan tindak lanjut.

Kegiatan yang sudah biasa dilakukan di sekolah juga dapat dikembangkan menjadi kegiatan kokurikuler. Panduan memberikan contoh kerja hormat yang dapat dikaitkan dengan dimensi kerjasama dan kebiasaan bermasyarakat, selama kegiatan tersebut dirancang secara sadar, terencana, melibatkan siswa secara aktif, serta terhubung dengan nilai yang mau ditanamkan.

Dengan demikian, sekolah tidak selalu kudu membikin kegiatan baru. Praktik baik yang sudah melangkah dapat dikembangkan dan diselaraskan dengan tujuan kokurikuler.

FAQ Panduan Kokurikuler PAUD SD SMP SMA Sederajat

Apa yang dimaksud dengan kokurikuler?

Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi murid, terutama penguatan karakter.

Apa tujuan utama kegiatan kokurikuler?

Kegiatan kokurikuler bermaksud mendukung pencapaian delapan dimensi profil lulusan melalui pengalaman belajar yang berarti dan kontekstual.

Apa saja delapan dimensi profil lulusan?

Delapan dimensi tersebut adalah keagamaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.

Apakah kegiatan kokurikuler wajib berupa proyek?

Tidak. Panduan memberikan tiga corak utama, ialah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan langkah lainnya yang sesuai konteks satuan pendidikan serta memenuhi kriteria kokurikuler.

Apakah PAUD dapat melaksanakan kokurikuler?

Ya. Pada satuan PAUD, kokurikuler dapat diintegrasikan dengan kegiatan intrakurikuler alias diberikan tema dan alokasi waktu tersendiri selama tujuan dan hasil pembelajarannya memperkuat delapan dimensi profil lulusan.

Apakah sekolah dapat membikin tema kokurikuler sendiri?

Ya. Satuan pendidikan didorong untuk mengembangkan tema yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, karakter murid, dan konteks sosial budaya setempat.

Apakah orang tua dapat dilibatkan dalam kegiatan kokurikuler?

Ya. Panduan memberikan ruang bagi keterlibatan orang tua, masyarakat, dan/atau bumi kerja dalam merancang serta menyelenggarakan kokurikuler.

Apakah alokasi waktu kokurikuler kudu dibagi sama rata setiap kegiatan?

Tidak. Alokasi waktu merupakan total dalam satu tahun pelajaran. Satuan pendidikan dapat membaginya menjadi dua semester dan alokasi waktu setiap kegiatan tidak kudu sama.

Apakah kegiatan yang sudah melangkah di sekolah dapat dijadikan kokurikuler?

Bisa. Kegiatan yang sudah melangkah dapat diadaptasi menjadi kokurikuler selama dirancang secara sadar dan terencana, melibatkan siswa secara aktif, serta diarahkan pada penguatan dimensi profil lulusan.

Apakah tersedia contoh program kokurikuler?

Ya. Kami menyediakan Contoh Program Kokurikuler PAUD SD SMP SMA Sederajat yang dapat digunakan sebagai referensi dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan.

Penutup

Panduan Kokurikuler PAUD SD SMP SMA Sederajat memberikan ruang yang cukup elastis bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar.

Kokurikuler bukan sekadar kegiatan tambahan di luar pembelajaran. Dengan perencanaan yang tepat, kokurikuler dapat menjadi sarana untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata sekaligus memperkuat delapan dimensi profil lulusan.

Semoga Panduan Kokurikuler PAUD SD SMP SMA Sederajat dan Contoh Program Kokurikuler yang kami bagikan dapat membantu kepala sekolah, guru, koordinator kokurikuler, dan satuan pendidikan dalam menyusun serta melaksanakan kegiatan kokurikuler yang lebih terarah, bermakna, dan kontekstual.

Panduan Pembelajaran dan Asesmen (PPA) Edisi Revisi Tahun 2025 datang sebagai salah satu referensi bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan asesmen pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.

Panduan terbaru ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada siswa serta penerapan pembelajaran mendalam (deep learning). Dokumen ini juga memberikan penjelasan mengenai perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran dan asesmen, pengolahan serta pelaporan hasil asesmen, hingga refleksi dan tindak lanjut.

Download Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi 2025

Bagi Bapak/Ibu pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, maupun organisasi belajar yang memerlukan arsip lengkapnya, Buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi Tahun 2025 dapat diunduh dalam format PDF.

📥 DOWNLOAD BUKU PANDUAN PEMBELAJARAN DAN ASESMEN EDISI REVISI TERBARU

Catatan: Untuk dipublikasikan di website, file PDF sebaiknya terlebih dulu diunggah ke penyimpanan/Drive milik website, kemudian tautan di atas diganti dengan tautan download tersebut.

Apa Itu Panduan Pembelajaran dan Asesmen?

Panduan Pembelajaran dan Asesmen merupakan arsip yang memuat kerangka kerja pembelajaran mendalam, perencanaan pembelajaran dan asesmen, penyelenggaraan pembelajaran dan asesmen, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen, serta beragam contoh yang dapat digunakan sebagai inspirasi oleh pendidik dan satuan pendidikan.

Dalam pedoman ini, pembelajaran dan asesmen dipandang sebagai satu siklus. Asesmen memberikan info yang digunakan untuk merancang pembelajaran, sedangkan hasil asesmen digunakan untuk memandang efektivitas pembelajaran yang telah berlangsung.

Panduan juga menegaskan bahwa asesmen yang diutamakan adalah asesmen formatif yang berorientasi pada perkembangan kompetensi murid.

Edisi Revisi Panduan Pembelajaran dan Asesmen Tahun 2025

Berdasarkan arsip yang diterbitkan, Panduan Pembelajaran dan Asesmen ini merupakan Edisi Revisi Tahun 2025 dan tercantum sebagai Edisi Revisi Ke-3, Juli 2025. Revisi dilakukan berasas umpan kembali serta penyesuaian dengan izin terbaru.

Dokumen menjelaskan bahwa perbaikan pada jenis revisi tersebut tidak mengubah substansi secara signifikan, tetapi lebih diarahkan untuk memperjelas dan mempermudah pendidik dalam memahami pedoman dan implementasinya.

Fokus Utama Panduan Pembelajaran dan Asesmen

Panduan ini memberikan perhatian besar terhadap pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran diarahkan agar siswa menjadi pembelajar aktif sehingga kompetensi dapat berkembang secara optimal.

Pembelajaran mendalam dalam pedoman ini diarahkan untuk mendorong:

• keterampilan berpikir tingkat tinggi;
• penerapan pengetahuan dalam konteks bumi nyata;
• pembelajaran yang berkesadaran;
• pembelajaran yang bermakna;
• pembelajaran yang menggembirakan; dan
• perkembangan kompetensi murid.

Pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang menekankan pembuatan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu.

Kerangka Kerja Pembelajaran Mendalam

Salah satu bagian krusial dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi 2025 adalah Kerangka Kerja Pembelajaran Mendalam.

Kerangka tersebut terdiri atas empat komponen utama:

1. Dimensi profil lulusan
2. Prinsip pembelajaran
3. Pengalaman belajar
4. Kerangka pembelajaran

Keempat komponen tersebut menjadi bagian krusial dalam menciptakan pengalaman belajar yang mendalam bagi murid.

1. Delapan Dimensi Profil Lulusan

Pembelajaran mendalam difokuskan pada pencapaian delapan dimensi profil lulusan, yaitu:

1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME
2. Kewargaan
3. Penalaran kritis
4. Kreativitas
5. Kolaborasi
6. Kemandirian
7. Kesehatan
8. Komunikasi

Delapan dimensi tersebut merupakan kompetensi utuh yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan pendidikan, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan karakter.

Tiga Prinsip Utama Pembelajaran Mendalam

Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi 2025 menjelaskan tiga prinsip utama pembelajaran mendalam, ialah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

1. Berkesadaran

Pembelajaran berkesadaran berfaedah siswa mempunyai kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif dan bisa meregulasi diri.

Murid memahami tujuan pembelajaran, mempunyai motivasi intrinsik, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan.

Dalam penerapannya, pendidik dapat memberikan pertanyaan pemantik, memastikan siswa mengetahui tujuan pembelajaran, memberikan ruang eksplorasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakter serta kenyamanan murid.

2. Bermakna

Pembelajaran berarti terjadi ketika siswa dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual.

Pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan info alias konten, tetapi mendorong siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata.

Materi pembelajaran dapat dikaitkan dengan pengalaman murid, lingkungan sekitar, serta beragam rumor personal, lokal, nasional, maupun global.

3. Menggembirakan

Pembelajaran menggembirakan menciptakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi.

Suasana belajar yang positif dapat membantu siswa terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan.

Pembelajaran yang menggembirakan juga memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, bakat, minat, dan perkembangan murid.

Pengalaman Belajar: Memahami, Mengaplikasi, dan Merefleksi

Dalam pembelajaran mendalam, pengalaman belajar siswa terdiri atas tiga tahapan utama:

Memahami

Murid difasilitasi untuk aktif mengonstruksi pengetahuan sehingga bisa memahami konsep alias materi secara mendalam dari beragam sumber dan konteks.

Mengaplikasi

Murid mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pada tahap ini siswa dapat menghubungkan ide, menganalisis, serta membangun solusi imajinatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah konkret.

Merefleksi

Murid mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan alias praktik nyata yang telah dilakukan. Refleksi juga berangkaian dengan keahlian siswa dalam mengelola proses belajarnya secara mandiri.

Dengan demikian, pembelajaran tidak berakhir pada tahap memahami materi, tetapi dilanjutkan dengan penerapan pengetahuan dan refleksi terhadap proses serta hasil belajar.

Empat Komponen Kerangka Pembelajaran

Kerangka pembelajaran dalam pedoman ini mencakup empat komponen yang saling mendukung, yaitu:

• Praktik pedagogis
• Kemitraan pembelajaran
• Lingkungan pembelajaran
• Pemanfaatan teknologi digital

Praktik pedagogis berangkaian dengan strategi mengajar yang dipilih pendidik. Kemitraan pembelajaran menekankan kerjasama antara pendidik, murid, orang tua, komunitas, dan mitra profesional.

Sementara itu, lingkungan pembelajaran mencakup ruang fisik, ruang virtual, serta budaya belajar. Teknologi digital dapat digunakan sebagai pendukung pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual.

Prinsip Asesmen dalam Pembelajaran

Panduan Pembelajaran dan Asesmen juga memberikan penekanan pada prinsip asesmen agar penilaian dapat mencerminkan pencapaian belajar siswa secara utuh, adil, dan bermakna.

Terdapat tiga prinsip asesmen dalam pembelajaran, yaitu:

1. Berkeadilan

Asesmen dilakukan sesuai tujuan secara berkeadilan dan tidak bias terhadap latar belakang, identitas, maupun kebutuhan unik murid.

2. Objektif

Asesmen dilakukan berasas info aktual mengenai perkembangan alias hasil belajar murid. Penilaian menggunakan kriteria ketercapaian yang jelas dan berfokus pada kompetensi yang hendak dicapai.

Teknik asesmen tidak hanya berupa tes tertulis alias lisan, tetapi dapat menggunakan observasi maupun asesmen performa seperti praktik, produk, projek, dan portofolio.

3. Edukatif

Asesmen digunakan sebagai umpan kembali bagi pendidik, murid, dan orang tua untuk meningkatkan proses serta hasil belajar.

Dengan demikian, asesmen tidak hanya digunakan untuk mengukur alias menghakimi hasil belajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses perbaikan pembelajaran.

Perencanaan Pembelajaran dan Asesmen

Dalam perencanaan pembelajaran, Capaian Pembelajaran (CP) menjadi kompetensi yang kudu dicapai murid. CP kemudian perlu diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang dapat dicapai siswa hingga akhir fase.

Alur berpikir dalam perencanaan pembelajaran meliputi:

Menganalisis Capaian Pembelajaran → Menyusun Tujuan Pembelajaran dan Alurnya → Merencanakan Pembelajaran dan Asesmen.

Pendidik dapat mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan/atau perencanaan pembelajaran secara mandiri, menggunakan contoh yang disediakan pemerintah, maupun memodifikasi contoh sesuai kebutuhan belajar murid.

Hal krusial yang ditekankan adalah keahlian pendidik untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran sesuai konteks dan karakter murid.

Pelaksanaan Pembelajaran dan Asesmen

Perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam memperhatikan:

1. Tujuan pembelajaran;
2. Kerangka pembelajaran;
3. Pengalaman belajar;
4. Asesmen pembelajaran.

Kerangka pembelajaran dapat mencakup praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Sementara pengalaman belajar dilaksanakan melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.

Asesmen dapat dirancang pada:

• awal pembelajaran;
• proses pembelajaran; dan
• akhir pembelajaran.

Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asesmen

Panduan juga membahas pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Hasil asesmen tidak hanya digunakan untuk mengetahui pencapaian murid, tetapi menjadi info untuk melakukan refleksi dan menentukan tindak lanjut pembelajaran.

Dalam konteks asesmen sumatif, hasilnya dapat digunakan untuk menilai pencapaian hasil belajar sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan.

Sasaran Pengguna Panduan Pembelajaran dan Asesmen

Panduan ini ditujukan terutama untuk:

• Pendidik, sebagai rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta asesmen.
• Kepala sekolah, sebagai referensi dalam menjalankan kegunaan sebagai pemimpin pembelajaran.
• Pengawas sekolah/penilik, untuk mendiskusikan, merefleksikan, dan mendampingi proses pembelajaran.
• Komunitas belajar, sebagai bahan obrolan dan sumber inspirasi untuk mengembangkan praktik pembelajaran.

Daftar Isi Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi Terbaru

Secara umum, kitab ini terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu:

1. Pendahuluan
2. Kerangka Kerja Pembelajaran Mendalam dalam Pembelajaran dan Asesmen
3. Perencanaan Pembelajaran dan Asesmen
4. Pelaksanaan Pembelajaran dan Asesmen
5. Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asesmen
6. Refleksi dan Tindak Lanjut Pembelajaran dan Asesmen
7. Daftar Pustaka
8. Lampiran-Lampiran

Mengapa Panduan Ini Penting bagi Guru?

Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi 2025 dapat menjadi referensi krusial bagi pendidik lantaran memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen.

Guru tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan materi, tetapi juga perlu merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.

Selain itu, asesmen ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Informasi hasil asesmen dapat digunakan untuk memberikan umpan kembali dan memperbaiki proses pembelajaran berikutnya.

Kesimpulan

Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi Terbaru merupakan referensi bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid.

Salah satu penekanan krusial dalam jenis revisi ini adalah penerapan kerangka pembelajaran mendalam dengan tiga prinsip utama, ialah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.

Panduan ini juga menempatkan pembelajaran dan asesmen sebagai satu siklus yang saling berkaitan. Dengan demikian, asesmen tidak hanya dilakukan untuk mengetahui hasil belajar, tetapi juga dimanfaatkan sebagai info untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Bagi pendidik yang memerlukan arsip lengkap, silakan download Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi Tahun 2025 melalui tautan yang tersedia di atas.

FAQ Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi Terbaru

Apa itu Panduan Pembelajaran dan Asesmen?

Panduan Pembelajaran dan Asesmen adalah arsip yang memberikan referensi mengenai kerangka pembelajaran mendalam, perencanaan, pelaksanaan, asesmen, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen, serta contoh penerapannya.

Apa jenis terbaru yang terdapat dalam arsip ini?

Dokumen yang dibagikan adalah Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi Tahun 2025, dengan keterangan Edisi Revisi Ke-3, Juli 2025.

Siapa saja yang dapat menggunakan Panduan Pembelajaran dan Asesmen?

Panduan ditujukan untuk pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, dan organisasi belajar.

Apa yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam?

Dalam panduan, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang menekankan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu.

Apa saja prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam?

Tiga prinsip utamanya adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Apa saja pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam?

Pengalaman belajar terdiri atas memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.

Apa saja dimensi profil lulusan?

Ada delapan dimensi profil lulusan, ialah keagamaan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.

Apa prinsip asesmen dalam pedoman ini?

Prinsip asesmen meliputi berkeadilan, objektif, dan edukatif. Asesmen diarahkan untuk memberikan info dan umpan kembali yang mendukung perkembangan kompetensi murid.

Apakah asesmen hanya dilakukan melalui tes tertulis?

Tidak. Panduan menjelaskan bahwa pendidik dapat menggunakan beragam teknik asesmen, termasuk observasi dan asesmen performa seperti praktik, produk, projek, serta portofolio.

Di mana mendapatkan Buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi Terbaru?

Buku PDF komplit dapat diunduh melalui tombol Download Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi 2025 yang tersedia pada tulisan ini.

Berikut ini Admin bakal membagikan Link Download Modul Ajar (RPM) IPS Sosiologi Kelas 12 SMA MA SMK. Modul Ajar alias RPM ini disusun merujuk pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen (PPA) Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Edisi Revisi Terbaru

Sebagaimana diketahui Penyusunan Modul Ajar alias Rencana Pembelajaran Mendalam menjadi salah satu bagian krusial dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendidik perlu merancang pembelajaran bukan sekadar untuk menyampaikan materi, tetapi untuk memastikan siswa memperoleh pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Tata langkah penyusunan perencanaan pembelajaran tersebut dapat merujuk pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen (PPA) Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Edisi Revisi Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).

Panduan ini menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan untuk merumuskan tujuan belajar, langkah mencapai tujuan tersebut, serta langkah menilai ketercapaian tujuan belajar. Pembelajaran dan asesmen juga dipandang sebagai satu siklus yang saling berkaitan.

Apa yang Dimaksud dengan Rencana Pembelajaran Mendalam?

Rencana Pembelajaran Mendalam merupakan arsip perencanaan yang digunakan pendidik untuk memandu penyelenggaraan pembelajaran agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang utuh.

Dalam Buku PPA, pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan siswa dengan menekankan pembuatan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Kerangka pembelajaran mendalam terdiri atas dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran.

Dengan demikian, Modul Ajar alias Rencana Pembelajaran Mendalam sebaiknya tidak hanya berisi daftar materi dan langkah kegiatan guru, tetapi menggambarkan gimana murid:

• memahami konsep secara mendalam;
• mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata; dan
• merefleksikan proses serta hasil belajarnya.

Apakah Modul Ajar Masih Dapat Digunakan?

Ya. Buku PPA Edisi Revisi 2025 secara definitif menyebut RPP alias modul ajar sebagai corak perencanaan pembelajaran.

Pendidik dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran secara mandiri, mengembangkan berasas contoh yang disediakan pemerintah, alias menggunakan dan memodifikasi contoh sesuai kebutuhan belajar murid. Pemerintah juga menyediakan contoh alur tujuan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran berupa RPP alias modul ajar melalui Platform Rumah Pendidikan.

Artinya, yang paling krusial bukan sekadar nama dokumennya, tetapi isi dan kualitas perencanaan pembelajaran tersebut serta kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran.

Langkah-Langkah Membuat Modul Ajar alias Rencana Pembelajaran Mendalam

Secara garis besar, penyusunan perencanaan pembelajaran dilakukan melalui rangkaian:

Menganalisis Capaian Pembelajaran → Menyusun Tujuan Pembelajaran dan Alurnya → Merencanakan Pembelajaran dan Asesmen.

CP merupakan kompetensi yang kudu dicapai siswa pada akhir fase. Karena rumusan CP tetap berkarakter umum, pendidik perlu menguraikannya menjadi tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara berjenjang sampai akhir fase.

Berikut tata langkah praktisnya.

1. Analisis Capaian Pembelajaran

Langkah pertama adalah memahami Capaian Pembelajaran (CP) secara utuh.

Pendidik tidak cukup hanya mengambil satu kalimat CP, tetapi perlu mempelajari rasional, tujuan, karakteristik, serta capaian pembelajaran per fase pada mata pelajaran yang diampu. Hasil kajian CP kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan tujuan pembelajaran dan alurnya.

Pada tahap ini, pembimbing dapat mengidentifikasi:

• kompetensi yang kudu dikuasai murid;
• pengetahuan alias konsep penting;
• keterampilan yang perlu dikembangkan;
• konteks yang relevan dengan murid;
• keterkaitan dengan dimensi profil lulusan.

Untuk pendidikan dasar dan menengah, fase CP secara umum meliputi Fase A sampai Fase F, sedangkan PAUD menggunakan Fase Fondasi.

2. Menyusun Tujuan Pembelajaran

Setelah memahami CP, pendidik merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP).

Menurut Buku PPA, tujuan pembelajaran dikembangkan dari CP dan perlu mencakup dua komponen utama, yaitu:

1. Kompetensi, ialah kesatuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menunjukkan keahlian siswa sebagai hasil proses pembelajaran.
2. Lingkup materi, ialah konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir unit pembelajaran.

Tujuan pembelajaran sebaiknya menggunakan kata kerja operasional yang relevan dan mendorong siswa mencapai kompetensi yang dituju.

Contoh

Kurang spesifik:

Murid memahami pencemaran lingkungan.

Lebih operasional:

Murid menganalisis penyebab pencemaran lingkungan di sekitar sekolah dan merancang solusi sederhana untuk menguranginya.

Tujuan kedua memberikan gambaran lebih jelas mengenai kompetensi dan lingkup materi yang kudu dicapai.

3. Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan kemudian diurutkan menjadi Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).

ATP merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah diurutkan dalam satu fase dan kemudian ditetapkan per tahunnya. Pendidik dapat menggunakan contoh ATP yang tersedia, memodifikasinya sesuai kebutuhan, alias menyusun ATP secara mandiri.

Buku PPA juga menegaskan bahwa tidak ada format komponen ATP yang ditetapkan Pemerintah, sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan format ATP dengan kebutuhannya.

4. Menentukan Dimensi Profil Lulusan

Dalam pembelajaran mendalam, pendidik perlu menentukan dimensi profil lulusan yang bakal dikembangkan melalui pembelajaran.

Buku PPA menyebut delapan dimensi profil lulusan, yaitu:

1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME;
2. Kewargaan;
3. Penalaran kritis;
4. Kreativitas;
5. Kolaborasi;
6. Kemandirian;
7. Kesehatan; dan
8. Komunikasi.

Guru tidak kudu memasukkan seluruh dimensi dalam satu modul ajar. Dimensi dipilih sesuai tujuan pembelajaran dan karakter mata pelajaran.

Yang penting, dimensi tersebut terintegrasi dalam proses pembelajaran, bukan sekadar ditulis sebagai formalitas dalam dokumen.

5. Menentukan Kerangka Pembelajaran

Selanjutnya pendidik menentukan kerangka pembelajaran yang terdiri atas empat komponen utama:

A. Praktik Pedagogis

Praktik pedagogis adalah model, strategi, alias metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar.

Contohnya:

• Problem Based Learning;
• Project Based Learning;
• Inquiry Learning;
• pembelajaran berbasis permainan;
• pembelajaran kolaboratif;
• pembelajaran kontekstual;
• pendekatan berbasis genre; dan
• model pembelajaran lainnya.

Buku PPA menekankan bahwa praktik pedagogis perlu berfokus pada pengalaman autentik, praktik nyata, keahlian berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi.

B. Kemitraan Pembelajaran

Kemitraan pembelajaran berkarakter opsional, tetapi dapat memperkuat pembelajaran.

Kemitraan dapat melibatkan:

• guru lintas mata pelajaran;
• murid lintas kelas;
• rekan sejawat;
• orang tua;
• komunitas;
• tokoh masyarakat;
• dunia upaya dan bumi industri;
• institusi;
• mitra profesional.

Dengan kemitraan, pembelajaran tidak hanya menjadi hubungan satu arah antara pembimbing dan murid, tetapi menjadi proses kolaboratif.

C. Lingkungan Pembelajaran

Lingkungan pembelajaran perlu dirancang agar menciptakan budaya belajar yang:

• aman;
• nyaman;
• inklusif;
• kolaboratif;
• mendorong eksplorasi;
• memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat; dan
• mendukung refleksi.

Lingkungan dapat berupa ruang kelas, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, maupun ruang virtual.

D. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan digital berkarakter opsional, tetapi dapat menjadi pendukung pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual.

Contohnya:

• video pembelajaran;
• platform pembelajaran;
• perpustakaan digital;
• forum obrolan daring;
• aplikasi penilaian;
• aplikasi pengolah data;
• kecerdasan artifisial sebagai perangkat dukung pembelajaran; dan
• teknologi asistif bagi siswa berkebutuhan khusus.

Teknologi tidak kudu selalu digunakan. Penggunaannya perlu dipilih andaikan memang membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran.

6. Merancang Pengalaman Belajar: Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi

Ini merupakan salah satu bagian krusial dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Mendalam.

Buku PPA menggunakan tiga pengalaman belajar, yaitu:

1. Memahami

Pada tahap memahami, siswa aktif mengonstruksi pengetahuan agar dapat memahami konsep alias materi secara mendalam.

Kegiatan dapat berupa:

• mengamati;
• membaca beragam sumber;
• mengeksplorasi;
• berdiskusi;
• mengajukan pertanyaan;
• menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya;
• menganalisis informasi.

Pengetahuan yang dibangun meliputi pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, serta pengetahuan nilai dan karakter.

Dalam merancang kegiatan memahami, pembimbing dapat mengintegrasikan prinsip berkesadaran, bermakna, dan/atau menggembirakan.

2. Mengaplikasi

Tahap mengaplikasi membawa siswa menggunakan pengetahuan yang telah dipahami dalam konteks nyata.

Murid dapat:

• menyelesaikan masalah;
• melakukan eksperimen;
• membuat produk;
• melakukan praktik;
• membuat proyek;
• melakukan simulasi;
• menganalisis kasus;
• menerapkan konsep pada situasi kehidupan sehari-hari.

Tahap ini mendorong siswa menghubungkan ide, melakukan analisis, serta mengembangkan solusi imajinatif dan inovatif.

3. Merefleksi

Tahap merefleksi bukan sekadar meminta siswa mengulang materi.

Murid diarahkan untuk:

• mengevaluasi proses belajar;
• memaknai pengalaman;
• mengevaluasi hasil tindakan;
• mengidentifikasi kesulitan;
• menentukan perihal yang sudah berhasil;
• memperbaiki strategi belajar;
• merancang tindak lanjut.

Refleksi juga mengembangkan keahlian izin diri dan metakognisi murid.

7. Menerapkan Prinsip Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan

Ketiga prinsip tersebut menjadi karakter krusial dalam pembelajaran mendalam.

Berkesadaran

Murid memahami tujuan pembelajaran, mempunyai motivasi belajar, fokus, serta terlibat dalam menentukan strategi belajarnya.

Contoh:

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa menentukan langkah menyelesaikan masalah.

Bermakna

Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, pengalaman sebelumnya, serta persoalan yang relevan dengan kehidupan murid.

Contoh:

Dalam pembelajaran matematika, siswa menggunakan konsep bilangan untuk menyelesaikan masalah jual beli dan literasi finansial.

Menggembirakan

Pembelajaran menciptakan suasana positif, menantang, menyenangkan, memotivasi, dan memberikan ruang bagi prakarsa serta produktivitas murid.

Jadi, pembelajaran menggembirakan bukan berfaedah sekadar membikin kegiatan menjadi permainan. Yang lebih krusial adalah siswa merasa nyaman, tertantang, terlibat, dan mendapatkan pengalaman belajar yang berkesan.

8. Merancang Asesmen Pembelajaran

Asesmen kudu dirancang sebagai bagian dari pembelajaran, bukan ditempatkan hanya pada akhir pembelajaran.

Buku PPA menjelaskan bahwa perencanaan asesmen diawali dengan menentukan tujuan asesmen, kemudian memilih alias mengembangkan instrumen yang sesuai dengan tujuan, karakter murid, serta rencana pembelajaran.

Dalam pembelajaran mendalam, asesmen tetap mencakup:

Asesmen Awal

Digunakan untuk mengetahui kesiapan siswa sebelum pembelajaran dan menjadi dasar untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran.

Asesmen Proses/Formative

Dilaksanakan selama pembelajaran untuk mengetahui perkembangan siswa dan memberikan umpan balik.

Asesmen Akhir/Sumatif

Digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh.

Asesmen dalam pembelajaran mendalam menekankan asesmen yang autentik dan holistik.

Teknik asesmen dapat berupa:

• tes tertulis;
• tes lisan;
• observasi;
• performa/praktik;
• produk;
• projek;
• portofolio;
• penilaian diri;
• penilaian antarteman; dan
• teknik lain yang sesuai tujuan asesmen.

9. Gunakan Pendekatan Backward Design

Buku PPA juga memperkenalkan penggunaan Backward Design dalam merancang pembelajaran.

Urutannya adalah:

Apa yang mau dicapai? → Bukti apa yang menunjukkan tujuan telah tercapai? → Kegiatan pembelajaran apa yang membantu siswa mencapai tujuan tersebut?

Dengan demikian, pembimbing tidak memulai dari pertanyaan:

“Hari ini saya mau mengajar materi apa?”

Tetapi mulai dari:

“Kompetensi apa yang kudu dimiliki murid?”

Kemudian:

“Bukti apa yang menunjukkan bahwa siswa sudah mencapai kompetensi tersebut?”

Barulah pembimbing menentukan:

“Kegiatan pembelajaran seperti apa yang dapat membantu siswa mencapainya?”

Buku PPA merumuskan tiga langkah backward design tersebut sebagai memahami tujuan pembelajaran, menentukan strategi asesmen, dan merancang proses belajar.

Struktur Modul Ajar alias Rencana Pembelajaran Mendalam

Berdasarkan contoh kerangka perencanaan pembelajaran dalam Buku PPA, struktur praktis yang dapat digunakan pembimbing adalah sebagai berikut:

A. Identifikasi

1. Asesmen Awal

Tuliskan strategi asesmen awal yang digunakan untuk mengetahui kesiapan siswa serta tindak lanjut berasas hasil asesmen.

2. Dimensi Profil Lulusan

Pilih dimensi profil lulusan yang relevan dengan tujuan pembelajaran.

B. Desain Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran

Tuliskan tujuan yang memuat kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi menggunakan kata kerja operasional.

2. Praktik Pedagogis

Tuliskan model, strategi, alias metode pembelajaran yang digunakan.

3. Kemitraan Pembelajaran

Tuliskan corak kerjasama andaikan diperlukan.

4. Lingkungan Pembelajaran

Jelaskan lingkungan fisik, virtual, dan budaya belajar yang bakal dibangun.

5. Pemanfaatan Digital

Tuliskan teknologi alias media digital yang digunakan andaikan relevan.

Komponen-komponen tersebut ditampilkan dalam contoh kerangka perencanaan pembelajaran pada Buku PPA.

C. Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Memahami

Tuliskan kegiatan yang membikin siswa aktif membangun pemahaman.

2. Mengaplikasi

Tuliskan kegiatan yang membikin siswa menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata.

3. Merefleksi

Tuliskan kegiatan yang membikin siswa mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil belajar.

Ketiga pengalaman belajar tersebut dapat berjalan dalam satu alias beberapa kali pertemuan.

D. Asesmen Pembelajaran

Tuliskan teknik dan instrumen asesmen yang digunakan selama proses dan pada akhir pembelajaran.

Contoh Format Sederhana Rencana Pembelajaran Mendalam

Format tersebut merupakan penyederhanaan dari kerangka perencanaan pembelajaran yang dicontohkan dalam Buku PPA. Pendidik tetap dapat mengembangkan format sesuai kebutuhan lantaran pedoman memberikan elastisitas dalam pengembangan mekanisme, prosedur, dan format selama tidak mengurangi standar yang ditetapkan dalam regulasi.

Contoh Alur Penyusunan Modul Ajar

Agar lebih mudah diterapkan, pembimbing dapat menggunakan alur berikut:

1. Baca CP secara utuh

↓

2. Tentukan kompetensi dan materi esensial

↓

3. Susun Tujuan Pembelajaran

↓

4. Tentukan dimensi profil lulusan yang relevan

↓

5. Tentukan bukti ketercapaian tujuan melalui asesmen

↓

6. Pilih praktik pedagogis

↓

7. Rancang kemitraan dan lingkungan pembelajaran

↓

8. Tentukan pemanfaatan digital jika diperlukan

↓

9. Susun pengalaman belajar Memahami

↓

10. Susun pengalaman belajar Mengaplikasi

↓

11. Susun pengalaman belajar Merefleksi

↓

12. Tentukan asesmen awal, proses, dan akhir

↓

13. Tentukan tindak lanjut berasas hasil asesmen

Dengan alur tersebut, modul ajar tidak menjadi sekadar arsip administratif, tetapi betul-betul menjadi panduan pembimbing dalam menciptakan pengalaman belajar yang berarti bagi murid.

Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Guru

Ada beberapa perihal yang perlu diperhatikan ketika membikin Modul Ajar alias Rencana Pembelajaran Mendalam.

1. Jangan membikin modul hanya untuk memenuhi administrasi

Perencanaan pembelajaran semestinya betul-betul membantu pembimbing melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Jangan memaksakan semua model pembelajaran

Guru tidak kudu menggunakan Project Based Learning, Inquiry, Problem Based Learning, alias model tertentu dalam setiap pembelajaran.

Model dipilih berasas tujuan pembelajaran, karakter materi, kondisi murid, dan konteks satuan pendidikan.

3. Jangan memasukkan semua dimensi profil lulusan

Pilih dimensi yang betul-betul relevan dengan pembelajaran.

4. Jangan menjadikan teknologi sebagai kewajiban

Teknologi digital berkarakter opsional. Gunakan andaikan memang membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, alias kontekstual.

5. Jangan melupakan asesmen awal

Asesmen awal sangat krusial untuk mengetahui kesiapan siswa sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi mereka. Buku PPA menempatkan asesmen awal sebagai bagian krusial dalam perencanaan pembelajaran.

6. Pastikan kegiatan mengarah pada tujuan

Setiap kegiatan dalam modul sebaiknya mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan pembelajaran.

Contoh Singkat Penerapan

Misalnya pembimbing mau mengajarkan materi literasi finansial.

Tujuan Pembelajaran

Murid bisa menyelesaikan persoalan keseharian yang melibatkan konsep bilangan bulat dan logis dalam konteks literasi finansial.

Praktik Pedagogis

Pembelajaran berbasis masalah dan obrolan kelompok.

Kemitraan

Guru dapat melibatkan pihak seperti tenaga kerja bank alias instansi pegadaian untuk memberikan wawasan mengenai produk keuangan.

Lingkungan Pembelajaran

Kelas dibuat sebagai ruang obrolan dan eksplorasi yang memungkinkan siswa bekerja secara kolaboratif.

Pemanfaatan Digital

Murid dapat menggunakan video, Microsoft Excel, dan kalkulator.

Memahami

Murid mengawasi dan mendiskusikan persoalan jual beli.

Mengaplikasi

Murid menyelesaikan persoalan finansial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Merefleksi

Murid menjelaskan strategi yang digunakan, kesulitan yang dihadapi, dan gimana konsep tersebut dapat digunakan dalam kehidupan.

Contoh seperti ini sejalan dengan contoh arsip perencanaan pembelajaran SMP dalam Buku PPA yang menggunakan konteks bilangan dan literasi finansial.

Inti Perbedaan Perencanaan Pembelajaran Mendalam

Perencanaan pembelajaran mendalam tidak berfaedah pembimbing kudu membikin arsip yang semakin panjang dan rumit.

Justru Buku PPA menekankan bahwa arsip perencanaan pembelajaran disusun secara fleksibel, jelas, dan sederhana.

Hal yang membedakan adalah langkah pembimbing merancang pembelajaran.

Pembelajaran diarahkan agar:

Murid memahami → siswa mengaplikasikan → siswa merefleksikan.

Sementara prosesnya dibangun dengan prinsip:

Berkesadaran → Bermakna → Menggembirakan.

Dan didukung oleh:

Praktik Pedagogis + Kemitraan Pembelajaran + Lingkungan Pembelajaran + Pemanfaatan Teknologi Digital.

Dengan demikian, Modul Ajar alias Rencana Pembelajaran Mendalam bukan sekadar kumpulan langkah kegiatan pembelajaran, melainkan sebuah rancangan yang menghubungkan tujuan, asesmen, pengalaman belajar, lingkungan, dan strategi pembelajaran secara utuh.

Kesimpulan

Tata langkah membikin Modul Ajar alias Rencana Pembelajaran Mendalam merujuk pada Buku PPA Edisi Revisi 2025 pada dasarnya dimulai dari kajian CP, penyusunan TP dan ATP, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen.

Dalam merancangnya, pembimbing perlu mengidentifikasi kesiapan siswa dan dimensi profil lulusan, menentukan tujuan pembelajaran, memilih praktik pedagogis, merancang kemitraan dan lingkungan pembelajaran, serta menentukan pemanfaatan teknologi digital jika diperlukan.

Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dirancang melalui pengalaman Memahami, Mengaplikasi, dan Merefleksi, dengan menerapkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Yang tidak kalah penting, asesmen kudu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kesiapan murid, asesmen proses untuk memberikan umpan kembali dan memantau perkembangan, sedangkan asesmen akhir digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.

Dengan pendekatan tersebut, pembimbing mempunyai ruang untuk mengembangkan Modul Ajar alias Rencana Pembelajaran Mendalam sesuai karakter murid, mata pelajaran, lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang tersedia.\

FAQ Tata Cara Membuat Modul Ajar alias Rencana Pembelajaran Mendalam

Apakah Modul Ajar tetap digunakan dalam pembelajaran mendalam?

Ya. Buku PPA Edisi Revisi 2025 secara definitif menyebut RPP alias modul ajar sebagai corak perencanaan pembelajaran. Guru dapat membikin sendiri, memodifikasi contoh pemerintah, alias menggunakan contoh yang tersedia sesuai kebutuhan murid.

Apa saja komponen utama Rencana Pembelajaran Mendalam?

Kerangka perencanaan dalam Buku PPA mencakup identifikasi, kreasi pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Desain pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, serta pemanfaatan digital.

Apa tiga pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam?

Tiga pengalaman belajar tersebut adalah Memahami, Mengaplikasi, dan Merefleksi. Ketiganya merupakan langkah alias jalan yang ditempuh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Apa tiga prinsip pembelajaran mendalam?

Tiga prinsip utamanya adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiganya saling melengkapi dalam membangun pengalaman belajar yang mendalam.

Apakah semua dimensi profil lulusan kudu dimasukkan dalam satu modul?

Tidak. Guru memilih dimensi profil lulusan yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakter mata pelajaran. Dimensi tersebut sebaiknya terintegrasi dalam proses pembelajaran, bukan hanya dituliskan dalam dokumen.

Apakah pemanfaatan teknologi digital wajib dicantumkan?

Tidak. Pemanfaatan digital berkarakter opsional dan digunakan secara strategis andaikan dapat mendukung pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual.

Apakah pembimbing wajib menggunakan Project Based Learning?

Tidak. Guru dapat memilih model alias strategi yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran. Buku PPA memberikan contoh beragam praktik pedagogis, antara lain pembelajaran berbasis projek, masalah, inkuiri, permainan, genre, dan kolaboratif.

Apakah asesmen hanya dilakukan di akhir pembelajaran?

Tidak. Perencanaan asesmen mencakup asesmen pada awal, proses, dan akhir pembelajaran. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kesiapan murid, sedangkan asesmen selama proses memberikan info dan umpan kembali untuk memperbaiki pembelajaran.

Apakah format Modul Ajar kudu sama untuk semua guru?

Tidak. Buku PPA memberikan elastisitas kepada pendidik untuk mengembangkan mekanisme, prosedur, dan format sesuai konteks masing-masing, sepanjang tidak mengurangi standar yang ditetapkan pemerintah.

Apa prinsip terpenting dalam membikin Rencana Pembelajaran Mendalam?

Prinsip terpenting adalah memastikan seluruh rancangan betul-betul mengarah pada tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Guru perlu memikirkan apa yang mau dicapai, bukti ketercapaian tujuan, kemudian kegiatan yang dapat membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Inilah inti pendekatan backward design dalam Buku PPA.

Download Modul Ajar (RPM) IPS Sosiiologi Kelas 12 SMA

Bagi yang memerlukan Modul Ajar (RPM) IPS Sosiologi Kelas 12 SMA silahkan download melalui link download yang tersedia di bawah ini

Link Download Modul Ajar (RPM) IPS Sosiologi Kelas 12 SMA MA SMK

Baca Juga!

Download Modul Ajar (RPM) Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) Matematika Kelas 12 SMMA SMK

Download Modul Ajar (RPM) PAI BP Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) Bahasa Inggris Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) IPS Geografi Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) Informatika Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) IPA Biologi Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) IPA FISIKA Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) IPA KIMIA Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) IPS Ekonomi Kelas 12 SMA MA SMK

Download Modul Ajar (RPM) IPS Sejarah Kelas 12 SMA MA SMK

Demikin info tentang Link Download Modul Ajar dan Rencana Pembelajaran Mendalam (RPM) IPS Sosiiologi Kelas 12 SMA MA SMK jenis Terbaru.

Jadwal dan persyaratan Seleksi Penerimaan Taruna Baru STMKG Tahun 2026 menjadi info krusial bagi lulusan SMA, MA, dan SMK yang mau mengikuti pendidikan kedinasan di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

Berdasarkan Buku Pedoman Penerimaan Taruna Baru STMKG Tahun 2026, STMKG membuka Penerimaan Taruna Baru (PTB) Tahun Akademik 2026/2027 melalui susunan nasional dan susunan afirmasi. Total kebutuhan yang bakal diterima adalah 130 taruna/taruni untuk program Sarjana Terapan (Diploma IV).

Rangkaian seleksi meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), tes kebugaran, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

STMKG Buka Penerimaan Taruna Baru Tahun 2026

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pada penerimaan tahun akademik 2026/2027, STMKG menyediakan susunan untuk empat program studi Sarjana Terapan, yaitu:

1. Meteorologi

2. Klimatologi

3. Geofisika

4. Instrumentasi-MKG

Jumlah keseluruhan susunan yang dibuka adalah 130 taruna/taruni, terdiri atas 50 susunan Meteorologi, 25 susunan Klimatologi, 25 susunan Geofisika, dan 30 susunan Instrumentasi-MKG.

Peserta yang dinyatakan lulus bakal menjalani pendidikan selama 8 semester alias 4 tahun. Pendidikan tersebut dilaksanakan dalam skema ikatan dinas dan biaya pendidikan ditanggung oleh negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Formasi Penerimaan Taruna Baru STMKG 2026

Formasi PTB STMKG Tahun 2026 terdiri atas formasi nasional dan formasi afirmasi.

Formasi nasional diperuntukkan bagi peserta dari seluruh daerah Indonesia. Sementara itu, susunan afirmasi terdiri atas afirmasi Papua bagi Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP serta afirmasi daerah untuk peserta dari beberapa provinsi tertentu.

Rincian Formasi STMKG 2026

Data susunan tersebut tercantum dalam Tabel 1 Buku Pedoman PTB STMKG Tahun 2026.

Persyaratan PTB (Penerimaan Taruna Baru) STMKG 2026

Calon peserta PTB STMKG Tahun 2026 wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan akademik yang telah ditetapkan dalam pedoman.

Persyaratan Umum

Persyaratan umum calon taruna/taruni STMKG Tahun 2026 meliputi:

1. Pria alias wanita dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna.

3. Peserta yang menggunakan kacamata diperbolehkan dengan ketentuan lensa sferis maksimal minus (-) 4 D dan lensa silindris maksimal minus (-) 2 D.

4. Bersedia melakukan pengobatan LASIK dengan biaya sendiri andaikan dinyatakan diterima/lulus seleksi.

5. Berusia minimal 15 tahun dan maksimal 23 tahun pada 1 November 2026.

6. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan.

7. Bebas narkoba yang dibuktikan melalui pemeriksaan kesehatan.

8. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan lembaga lain.

9. Tinggi badan minimal 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk wanita, dengan berat badan seimbang.

10. Bersedia bekerja di BMKG sesuai ketentuan yang bertindak setelah menyelesaikan pendidikan.

11. Bersedia ditempatkan di seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan Khusus Peserta Afirmasi

Peserta yang mengikuti susunan afirmasi kudu memenuhi persyaratan tambahan sesuai daerah afirmasi yang dilamar.

Peserta afirmasi kudu mempunyai akta kelahiran alias domisili sesuai identitas KTP/KK di daerah afirmasi yang ditentukan. Selain itu, peserta kudu pernah menyelesaikan pendidikan SD, SMP, alias SMA/sederajat di provinsi afirmasi yang dilamar.

Untuk peserta afirmasi Orang Asli Papua (OAP), terdapat persyaratan tambahan berupa rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik calon taruna STMKG Tahun 2026 adalah:

• Lulus alias bakal lulus SMA/MA/SMK alias sederajat untuk semua jurusan.

• Peserta yang lulus tahun 2026 tetapi ijazahnya belum diterbitkan wajib menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL), Surat Keterangan Aktif di Kelas XII, alias arsip yang dipersyaratkan dalam pedoman.

Dokumen yang Diperlukan Saat Pendaftaran

Dalam proses pendaftaran melalui SSCASN, peserta wajib melengkapi arsip persyaratan yang ditentukan.

Dokumen yang tercantum dalam pedoman antara lain:

1. Bukti pembayaran pendaftaran STMKG.

2. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah, format JPG, maksimal 500 KB.

3. KTP, KK, KIA, alias surat keterangan dari Dukcapil, sesuai ketentuan.

4. Ijazah SMA/MA/SMK alias Surat Keterangan Lulus/Surat Keterangan Aktif di Kelas XII alias arsip lain yang dipersyaratkan.

5. Dokumen tambahan bagi peserta afirmasi.

6. Peserta afirmasi OAP wajib mengunggah arsip OAP sesuai ketentuan, termasuk surat keterangan OAP yang dikeluarkan oleh MRP.

Peserta kudu memastikan informasi dan arsip yang dikirim telah benar. Data yang telah dikirim dan diverifikasi tidak dapat diubah sesuai ketentuan dalam pedoman.

Jadwal Penerimaan Taruna Baru STMKG 2026

Berikut agenda krusial PTB STMKG Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Buku Pedoman PTB STMKG Tahun 2026.

Catatan: Jadwal yang diberi tanda (*) tetap berkarakter tentatif lantaran menyesuaikan penjadwalan BKN. Panitia dapat melakukan perubahan agenda dan bakal mengumumkannya melalui pengumuman tersendiri.

Pendaftaran PTB STMKG 2026 Dilakukan Secara Online

Pendaftaran PTB STMKG Tahun 2026 dilakukan melalui dua sistem, ialah Sistem Penerimaan Taruna Baru STMKG (PTB STMKG) dan SSCASN Sekolah Kedinasan.

Pendaftaran dilakukan pada 18–30 Agustus 2026 melalui:

• Sistem PTB STMKG: simas.stmkg.ac.id/spmbfront/

• SSCASN BKN: sscasn.bkn.go.id

Peserta terlebih dulu membikin akun pada sistem PTB STMKG, mengisi informasi yang diperlukan, kemudian memperoleh kode billing pembayaran pendaftaran. Biaya pendaftaran STMKG tercantum sebesar Rp75.000. Setelah pembayaran berhasil, bukti pembayaran digunakan dalam proses pendaftaran SSCASN.

Peserta juga perlu membikin akun SSCASN Sekolah Kedinasan menggunakan NIK yang telah tervalidasi melalui informasi Dukcapil.

Biaya Seleksi PTB STMKG Tahun 2026

Berdasarkan pedoman, biaya yang perlu dibayarkan peserta antara lain:

• Pendaftaran STMKG: Rp75.000.

• CAT SKD: Rp100.000.

• CAT SKB: Rp100.000.

Biaya proses seleksi sampai dengan pendaftaran ulang ditanggung oleh peserta, sedangkan biaya pendidikan selama menjalani pendidikan di STMKG ditanggung oleh negara.

Peserta yang telah dinyatakan lulus manajemen kemudian kudu melakukan pembayaran biaya CAT SKD sesuai kode billing. Peserta yang tidak melakukan pembayaran dalam rentang waktu yang ditentukan tidak dapat mengikuti SKD dan dinyatakan gugur.

Tahapan Seleksi PTB STMKG 2026

Proses seleksi PTB STMKG Tahun 2026 terdiri atas beberapa tahapan.

1. Seleksi Administrasi

Seleksi manajemen dilakukan setelah peserta menyelesaikan proses pendaftaran dan mengunggah arsip yang dipersyaratkan melalui SSCASN.

Hasil seleksi manajemen diumumkan melalui SSCASN. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi manajemen dapat mengusulkan sanggahan sesuai agenda yang telah ditetapkan.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Peserta yang lulus manajemen dapat mengikuti SKD setelah melakukan pembayaran sesuai ketentuan.

SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan terdiri atas:

• Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

• Tes Intelegensi Umum (TIU)

• Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

SKD dilaksanakan di 35 lokasi yang telah ditentukan.

Peserta yang lulus SKD ditentukan berasas pemenuhan periode pemisah sesuai ketentuan dan pemeringkatan sebanyak maksimal 3 kali jumlah susunan pada masing-masing program studi.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Peserta yang lulus SKD dapat melanjutkan ke SKB.

Materi SKB terdiri atas tiga mata pelajaran khusus, yaitu:

• Fisika: 32 soal

• Matematika: 28 soal

• Bahasa Inggris: 20 soal

Total terdapat 80 soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 90 menit.

Peserta SKB yang dapat melanjutkan ke tahap tes kebugaran, kesehatan, dan wawancara ditentukan berasas ranking terbaik dengan jumlah paling banyak 2 kali jumlah formasi pada masing-masing program studi.

4. Tes Kebugaran

Tes kebugaran dilakukan menggunakan metode Cooper, ialah peserta melangkah alias berlari secepat-cepatnya menempuh jarak 2,4 kilometer dan waktu tempuh bakal dicatat.

Tes kebugaran dilaksanakan di UPT BMKG terdekat dengan letak tes sesuai ketentuan panitia.

5. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit alias klinik kesehatan yang telah ditunjuk panitia.

Biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh peserta. Hasil pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu komponen penilaian dalam penentuan kelulusan akhir.

6. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu tahapan akhir seleksi. Aspek yang dinilai antara lain motivasi dan komitmen, keahlian berpikir kritis dan strategis, keahlian menyelesaikan masalah, keahlian interpersonal, kesadaran diri, kepintaran emosi, serta keahlian belajar sigap dan mengembangkan diri.

Pada saat wawancara, peserta wajib membawa arsip pendidikan yang dipersyaratkan, seperti rapor, Surat Keterangan Lulus, alias piagam original sesuai kondisi peserta.

Penentuan Kelulusan Akhir PTB STMKG 2026

Penentuan hasil akhir dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir yang dihitung dari nilai wawancara, kebugaran, dan kesehatan.

Rumus yang digunakan adalah:

Nilai Akhir = 0,4 × NWW + 0,3 × NBG + 0,3 × NKS

Keterangan:

• NWW = Nilai Tes Wawancara

• NBG = Nilai Tes Kebugaran

• NKS = Nilai Kesehatan

Apabila terdapat nilai akhir yang sama, penentuan ranking selanjutnya mempertimbangkan nilai kumulatif SKD, kemudian nilai TKP, TIU, TWK, nilai rata-rata piagam alias rapor, dan usia sesuai urutan yang tercantum dalam pedoman.

Jumlah peserta yang diterima sesuai hasil akhir adalah 130 taruna/taruni, dengan tambahan peserta persediaan sebanyak 80 orang sesuai pembagian susunan yang ditetapkan.

Pendaftaran Ulang Taruna Baru STMKG 2026

Peserta yang dinyatakan lulus pada pengumuman akhir wajib melakukan pendaftaran ulang secara langsung di Kampus STMKG Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Pendaftaran ulang dijadwalkan pada 23–27 November 2026. Peserta yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan dapat digantikan oleh peserta persediaan sesuai urutan peringkat.

Pendidikan dan Ikatan Dinas STMKG

Peserta yang diterima sebagai taruna/taruni bakal menjalani pendidikan selama empat tahun alias delapan semester.

Lulusan STMKG berkuasa memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr) sesuai bagian program studi. Setelah menyelesaikan pendidikan, lulusan bakal diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai ketentuan yang bertindak dan selanjutnya ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis BMKG di seluruh Indonesia.

FAQ Penerimaan Taruna Baru STMKG 2026

Kapan pendaftaran STMKG Tahun 2026 dibuka?

Pendaftaran dan pembayaran seleksi manajemen PTB STMKG Tahun 2026 dilaksanakan pada 18–30 Agustus 2026.

Berapa jumlah susunan STMKG Tahun 2026?

Total susunan PTB STMKG Tahun 2026 adalah 130 taruna/taruni untuk empat program studi Sarjana Terapan.

Apa saja program studi yang dibuka STMKG 2026?

Program studi yang dibuka adalah Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan Instrumentasi-MKG.

Apakah semua bidang SMA/MA/SMK dapat mendaftar?

Berdasarkan pedoman PTB STMKG 2026, lulusan alias calon lulusan SMA/MA/SMK alias sederajat dari semua jurusan dapat mendaftar, dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Berapa pemisah usia calon taruna STMKG 2026?

Calon peserta berumur tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada 1 November 2026.

Berapa tinggi badan minimal untuk mendaftar STMKG?

Tinggi badan minimal adalah 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk wanita, dengan berat badan seimbang.

Apakah peserta yang berkacamata boleh mendaftar STMKG?

Peserta dapat berkacamata dengan ketentuan lensa sferis maksimal minus (-) 4 D dan lensa silindris maksimal minus (-) 2 D serta memenuhi ketentuan kesehatan lainnya.

Berapa biaya pendaftaran STMKG 2026?

Biaya pendaftaran STMKG tercantum sebesar Rp75.000. Selain itu terdapat biaya CAT SKD sebesar Rp100.000 dan CAT SKB sebesar Rp100.000 sesuai tahapan seleksi.

Di mana pendaftaran STMKG 2026 dilakukan?

Pendaftaran dilakukan melalui Sistem PTB STMKG dan SSCASN Sekolah Kedinasan BKN sesuai agenda dan ketentuan dalam pedoman.

Kapan tes SKD STMKG 2026 dilaksanakan?

Tes SKD dijadwalkan pada 22 September–7 Oktober 2026, dengan catatan agenda tersebut tetap tentatif dan menyesuaikan penjadwalan BKN.

Kapan pengumuman final PTB STMKG 2026?

Pengumuman final PTB STMKG 2026 dijadwalkan pada 18–19 November 2026 melalui laman resmi PTB STMKG.

Kapan awal perkuliahan taruna baru STMKG?

Awal perkuliahan Tahun Akademik 2026/2027 dijadwalkan pada 30 November 2026.

Download Buku Pedoman PTB STMKG Tahun 2026

Bagi calon peserta yang memerlukan info lebih komplit mengenai Jadwal dan Persyaratan Seleksi Penerimaan Taruna Baru STMKG Tahun 2026, termasuk ketentuan formasi, pembayaran, letak seleksi, arsip pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, serta blangko yang diperlukan, dapat mengunduh Buku Pedoman PTB STMKG Tahun 2026.

📥 Download Jadwal Persyaratan dan Buku Pedoman PTB STMKG Tahun 2026

Informasi Resmi PTB STMKG 2026

Informasi PTB STMKG Tahun 2026 diumumkan melalui laman resmi panitia ptb.stmkg.ac.id. Buku pedoman juga menegaskan bahwa pertanyaan mengenai proses pendaftaran hanya dilayani melalui helpdesk STMKG pada laman tersebut.

Peserta juga perlu memperhatikan bahwa panitia dapat melakukan perubahan agenda andaikan diperlukan dan perubahan tersebut bakal diumumkan melalui pengumuman resmi.

Artikel ini disusun berasas Buku Pedoman Penerimaan Taruna Baru STMKG Tahun 2026 dan ditujukan sebagai info bagi calon peserta PTB STMKG Tahun Akademik 2026/2027.

PP Nomor 26 Tahun 2026 menjadi salah satu izin krusial bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dosen di lingkungan lembaga pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara unik sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen yang berasal dari PPPK Dosen, dengan tetap memperhatikan prinsip merit, kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, nondiskriminasi, dan kepastian hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen di Lingkungan Instansi Pemerintah ditetapkan di Jakarta pada 25 Juni 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Peraturan ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65.

Apa Itu PP Nomor 26 Tahun 2026?

PP Nomor 26 Tahun 2026 adalah peraturan yang menjadi dasar norma penyelenggaraan Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan lembaga pemerintah.

Dalam peraturan tersebut, Pengadaan Khusus PNS Dosen didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS Dosen yang berasal dari PPPK Dosen di lingkungan lembaga pemerintah.

Kebijakan ini tidak berfaedah seluruh PPPK Dosen secara otomatis berubah status menjadi PNS. PPPK Dosen yang memenuhi kriteria dan persyaratan dapat mengikuti tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen, termasuk melalui proses seleksi yang telah ditentukan.

📘 Latar Belakang

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 26 Tahun 2026 sebagai solusi atas kekurangan susunan pengajar di perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini memberikan kepastian status norma dan pekerjaan bagi PPPK Dosen, sekaligus memperkuat mutu tridharma perguruan tinggi.

✨ Ruang Lingkup

• Perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbudristek.
• Perguruan tinggi negeri keagamaan di bawah Kementerian Agama.
• Perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian/lembaga lain.

⚖️ Kriteria dan Persyaratan

PPPK Dosen yang dapat mengikuti pengadaan unik adalah mereka yang diangkat sampai dengan tahun 2025 dan memenuhi syarat berikut:

• Memiliki SK pengangkatan sebagai PPPK Dosen.
• Usia maksimal 1 tahun sebelum pemisah pensiun kedudukan dosen.
• Sehat jasmani dan rohani.
• Tidak pernah terlibat tindak pidana ≥ 2 tahun.
• Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai PNS.
• Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik.
• Bersedia ditempatkan di seluruh daerah NKRI.

🛠️ Mekanisme Pengadaan Khusus

1. Perencanaan – penyusunan kebutuhan dan pembentukan panitia seleksi.
2. Pengumuman – dilakukan oleh panitia seleksi instansi.
3. Pelamaran – dilakukan secara elektronik melalui sistem info resmi.
4. Seleksi – terdiri dari seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang.
5. Pengumuman Hasil – berasas integrasi nilai seleksi.
6. Pengangkatan – PPPK Dosen yang lulus diangkat menjadi PNS Dosen.

💰 Penghasilan dan Hak

PNS Dosen yang diangkat melalui sistem ini berkuasa atas penghasilan dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

❓ FAQ (Frequently Asked Questions)

Apa itu Pengadaan Khusus PNS Dosen?

Mekanisme afirmatif untuk mengangkat PPPK Dosen menjadi PNS Dosen melalui seleksi khusus.

Siapa yang bisa ikut?

PPPK Dosen yang diangkat sampai tahun 2025 dan memenuhi syarat administratif serta kompetensi.

Apakah otomatis jadi PNS?

Tidak. PPPK Dosen tetap kudu melalui seleksi manajemen dan kompetensi sesuai pedoman.

Bagaimana masa kerja dihitung?

Masa kerja PNS dapat mempertimbangkan masa kerja sebelumnya sebagai PPPK Dosen.

Apakah bertindak selamanya?

Tidak. PP ini hanya bertindak untuk satu kali pelaksanaan.

📥 Unduh arsip komplit PP Nomor 26 Tahun 2026 melalui link berikut: Download PP 26/2026

Namun, ada perihal krusial yang perlu diluruskan sejak awal. Istilah “PPPK pusat” dan “PPPK daerah” bukan dua jenis ASN yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Perbedaan yang sering disebut sebagai PPPK pusat dan PPPK daerah pada dasarnya berangkaian dengan instansi pemerintah yang mengelola alias menjadi tempat ASN tersebut bekerja.

Karena itu, andaikan suatu saat terdapat kebijakan pengalihan pengelolaan pembimbing PPPK dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang perlu diperhatikan bukan sekadar perubahan istilah, tetapi juga instansi pembina, kewenangan pengelolaan kepegawaian, penganggaran, penempatan, karier, serta kewenangan dan tanggungjawab guru.

Apa yang Dimaksud Guru PPPK Daerah Menjadi Pegawai Pemerintah Pusat?

Secara sederhana, pembimbing PPPK daerah adalah pembimbing yang berstatus PPPK dan bekerja pada satuan pendidikan yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah.

Sementara itu, pembimbing PPPK pada lembaga pusat bekerja alias ditugaskan pada unit/satuan pendidikan yang menjadi bagian dari kewenangan lembaga pemerintah pusat.

Dengan demikian, andaikan terjadi pengalihan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, perubahan yang paling krusial bukanlah berubahnya status dari “PPPK” menjadi jenis ASN baru, melainkan beralihnya lembaga pengelola alias lembaga tempat ASN tersebut berada.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri menegaskan bahwa dalam UU ASN tidak ada status ASN baru di luar PNS dan PPPK.

Mengapa Isu Pengalihan Guru PPPK ke Pemerintah Pusat Menjadi Perhatian?

Pengelolaan pembimbing berangkaian langsung dengan kualitas jasa pendidikan. Di sisi lain, pemerintah daerah mempunyai kondisi fiskal, kebutuhan guru, dan keahlian pengelolaan kepegawaian yang berbeda-beda.

Dalam praktiknya, perubahan kebijakan pengelolaan pembimbing dapat berakibat terhadap beberapa hal, antara lain:

• kepastian pembayaran penghasilan;

• pengelolaan kebutuhan dan susunan guru;

• distribusi pembimbing antardaerah;

• penempatan guru;

• pengembangan karier;

• pengembangan kompetensi;

• administrasi kepegawaian;

• perencanaan kebutuhan pembimbing secara nasional.

BKN menjelaskan bahwa pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, pemindahan, promosi, dan pemberhentian PPPK, berada dalam kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada lembaga masing-masing.

Oleh karena itu, perubahan lembaga pengelola dapat membawa akibat administratif dan manajerial yang cukup besar.

Untung Guru PPPK Daerah Jika Menjadi ASN Pusat

Apabila kebijakan pengalihan pengelolaan pembimbing PPPK daerah ke pemerintah pusat betul-betul diterapkan dengan sistem yang jelas, terdapat sejumlah potensi keuntungan.

1. Pengelolaan Guru Lebih Terintegrasi

Salah satu potensi untung adalah pengelolaan pembimbing dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dalam skala nasional.

Pemerintah pusat dapat mempunyai gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kebutuhan guru, kekurangan guru, pengedaran guru, serta kebutuhan tenaga pendidik berasas daerah dan jenjang pendidikan.

Hal tersebut berpotensi membantu pemerintah melakukan redistribusi pembimbing secara lebih terencana.

2. Perencanaan Kebutuhan Guru Lebih Terarah

Pengelolaan secara nasional dapat memudahkan penyusunan kebutuhan pembimbing berasas informasi pendidikan dan kebutuhan satuan pendidikan.

Dengan perencanaan yang lebih terintegrasi, kebutuhan pembimbing di daerah yang mengalami kekurangan dapat lebih mudah dipetakan.

Namun, efektivitasnya tetap berjuntai pada kualitas data, sistem formasi, serta kebijakan penempatan guru.

3. Potensi Kepastian Pengelolaan Anggaran

Salah satu argumen kenapa rumor pengalihan pembimbing PPPK menjadi perhatian adalah masalah keahlian fiskal daerah.

Jika pengelolaan pembimbing tertentu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka pembiayaan yang berangkaian dengan pembimbing tersebut dapat direncanakan melalui sistem anggaran pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini secara teori dapat mengurangi ketergantungan terhadap keahlian fiskal masing-masing daerah.

Meski demikian, pengalihan lembaga tidak otomatis berfaedah setiap pembimbing bakal memperoleh kenaikan penghasilan alias tunjangan. Besaran kewenangan finansial tetap berjuntai pada ketentuan yang berlaku.

4. Administrasi Kepegawaian Lebih Seragam

Jika pembimbing dikelola oleh lembaga pusat, standar manajemen kepegawaian dapat lebih seragam.

Misalnya dalam hal:

• pemutakhiran informasi kepegawaian;

• pengelolaan perjanjian kerja;

• pengembangan kompetensi;

• penugasan;

• pembinaan karier;

• evaluasi kinerja.

Standarisasi tersebut dapat mengurangi perbedaan tata kelola antarwilayah.

5. Peluang Pengembangan Karier Lebih Terstruktur

Pengelolaan secara nasional juga berpotensi membuka pola pengembangan pekerjaan yang lebih luas.

Guru dapat mempunyai kesempatan mengikuti beragam program pengembangan kompetensi, pelatihan, penugasan, alias program nasional sesuai kebutuhan dan persyaratan.

Tetapi sekali lagi, kesempatan tersebut bukan berfaedah otomatis setiap pembimbing bakal mendapatkan promosi alias kenaikan jabatan.

Rugi alias Konsekuensi Guru PPPK Jika Beralih ke Pemerintah Pusat

Selain keuntungan, perubahan pengelolaan juga mempunyai sejumlah potensi konsekuensi.

1. Kemungkinan Penempatan Menjadi Lebih Fleksibel

Salah satu perihal yang paling perlu diperhatikan pembimbing adalah persoalan penempatan.

Jika pengelolaan pembimbing berada dalam lingkup yang lebih luas, pemerintah dapat mempunyai kebutuhan untuk melakukan redistribusi tenaga pendidik berasas kebutuhan nasional.

Artinya, pembimbing perlu memahami bahwa pengelolaan secara terpusat tidak selalu berfaedah pembimbing bebas menentukan letak penempatan.

Ketentuan penempatan dan pemindahan tentunya bakal sangat berjuntai pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

2. Potensi Perubahan Instansi dan Administrasi

Perubahan lembaga pengelola dapat memerlukan penyesuaian manajemen kepegawaian.

Data ASN, unit kerja, jabatan, perjanjian kerja, penggajian, serta arsip kepegawaian kudu disesuaikan dengan sistem yang ditetapkan.

BKN saat ini menggunakan sistem digital dalam pengelolaan manajemen ASN, termasuk proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN melalui sistem yang terintegrasi.

Karena itu, proses perubahan tidak semestinya dipahami sebagai sekadar mengganti nama lembaga pada arsip kepegawaian.

3. Belum Tentu Pengahasilan Langsung Naik, Bahkan Mungkin Turun untuk Beberapa Daerah Tertentu

Ini merupakan salah satu perihal yang sering menimbulkan salah persepsi.

Menjadi PPPK pada lembaga pusat tidak otomatis membikin penghasilan pembimbing lebih tinggi.

Besaran penghasilan, tunjangan, dan kewenangan finansial kudu mengikuti peraturan yang bertindak serta keputusan dan sistem penganggaran pemerintah.

Dengan demikian, pembimbing sebaiknya tidak mengambil konklusi bahwa perubahan pengelolaan pasti memberikan kenaikan penghasilan.

4. Potensi Perubahan Pola Kerja

Guru yang sebelumnya terbiasa dengan sistem pengelolaan pemerintah daerah dapat menghadapi pola manajemen yang berbeda ketika berada di bawah lembaga pusat.

Perubahan dapat mencakup sistem pelaporan, pembinaan, koordinasi, evaluasi, hingga penugasan.

Adaptasi manajemen menjadi salah satu akibat yang kudu dipersiapkan.

5. Kebijakan Penempatan Harus Diperhatikan

Bagi pembimbing yang sudah lama bekerja di daerah tertentu, perubahan kebijakan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan penempatan.

Guru perlu memperhatikan secara jeli andaikan nantinya terdapat ketentuan mengenai:

• lokasi penempatan;

• redistribusi guru;

• pemindahan;

• kebutuhan guru;

• prioritas daerah;

• kekosongan guru;

• mekanisme permohonan pindah.

Karena itu, jangan hanya memandang untung dari sisi gaji, tetapi juga pertimbangkan aspek lokasi kerja dan kepastian penempatan.

Apakah PPPK Daerah dan PPPK Pusat Berbeda Status?

Tidak dalam makna jenis ASN.

UU Nomor 20 Tahun 2023 menetapkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Tidak terdapat jenis ASN berjulukan “PPPK Pusat” alias “PPPK Daerah” sebagai kategori status ASN yang terpisah.

Istilah tersebut lebih tepat digunakan untuk menjelaskan instansi pemerintah yang menjadi tempat pengelolaan alias kedudukan PPPK.

Karena itu, andaikan terjadi perpindahan dari lembaga daerah ke lembaga pusat, perihal tersebut perlu dilihat sebagai perubahan kedudukan alias pengelolaan kepegawaian berasas kebijakan dan prosedur yang sah.

Apakah Perubahan Ini Otomatis Berlaku untuk Semua Guru PPPK?

Tidak dapat disimpulkan demikian.

Perubahan pengelolaan ASN kudu mempunyai dasar hukum, mekanisme, serta keputusan dari pejabat yang berwenang.

BKN menegaskan bahwa pengelolaan ASN merupakan kewenangan PPK pada lembaga masing-masing, termasuk dalam perihal pengangkatan, pemindahan, promosi, dan pemberhentian PPPK.

Karena itu, pembimbing sebaiknya tidak langsung mempercayai info di media sosial yang menyatakan bahwa semua pembimbing PPPK daerah otomatis berubah menjadi PPPK pusat.

Tunggu info resmi dari pemerintah, BKN, kementerian terkait, alias pemerintah daerah.

Hal yang Perlu Diperhatikan Guru PPPK

Jika pemerintah nantinya mengeluarkan kebijakan pengalihan pengelolaan pembimbing PPPK daerah kepada pemerintah pusat, beberapa perihal berikut perlu diperiksa sebelum pembimbing mengambil kesimpulan.

1. Dasar hukum

Pastikan terdapat peraturan, keputusan, alias kebijakan resmi yang menjadi dasar pengalihan.

2. Instansi penerima

Guru perlu mengetahui secara jelas lembaga pusat mana yang bakal menjadi pengelola.

3. Status kepegawaian

Pastikan pengalihan tidak menyebabkan kesalahpahaman mengenai status PPPK.

4. Perjanjian kerja

Periksa apakah perjanjian kerja tetap berlaku, diperbarui, alias kudu dilakukan penyesuaian.

5. Gaji dan tunjangan

Perhatikan ketentuan mengenai gaji, tunjangan, TPP, tunjangan pekerjaan guru, dan kewenangan finansial lainnya.

6. Masa kerja

Perhatikan gimana masa kerja yang telah diperoleh sebelumnya diperhitungkan dalam manajemen kepegawaian.

7. Penempatan

Ini menjadi salah satu aspek paling krusial lantaran perubahan lembaga dapat berangkaian dengan kebutuhan dan pengedaran guru.

8. Pengembangan karier

Perhatikan ketentuan mengenai kenaikan jabatan, pengembangan kompetensi, pelatihan, penugasan, dan pola karier.

Untung Rugi dalam Perspektif Guru

Jika disederhanakan, gambaran potensi untung dan konsekuensinya adalah sebagai berikut:

Apakah Menjadi PPPK Pusat Pasti Lebih Menguntungkan?

Belum tentu.

Jawabannya berjuntai pada gimana kebijakan tersebut dirancang dan dilaksanakan.

Jika pengalihan bisa meningkatkan kepastian penghasilan, memperbaiki pengedaran guru, memperkuat pembinaan, serta memberikan pola pekerjaan yang jelas, maka perubahan tersebut dapat memberikan faedah besar.

Sebaliknya, jika tidak disertai sistem penempatan, pembiayaan, administrasi, dan perlindungan kewenangan pembimbing yang jelas, perubahan justru dapat menimbulkan persoalan baru.

Oleh lantaran itu, pembimbing sebaiknya tidak menilai kebijakan hanya dari istilah “PPPK pusat”. Yang jauh lebih krusial adalah membaca aturan penyelenggaraan dan kewenangan yang diberikan kepada guru.

Jangan Sampai Perubahan Status Justru Menurunkan Kesejahteraan Guru

Tujuan utama perbaikan tata kelola ASN semestinya tidak hanya menyederhanakan pengelolaan, tetapi juga memastikan kepastian status, penghasilan, perlindungan, dan kesejahteraan guru.

Jika pemerintah betul-betul melakukan pengalihan pengelolaan pembimbing PPPK daerah ke pusat, maka salah satu perihal yang perlu dijelaskan secara transparan adalah:

• Apakah TPP alias tunjangan daerah tetap diberikan?
• Siapa yang bayar tunjangan tersebut?
• Apakah pemerintah pusat menyediakan tunjangan pengganti?
• Apakah nominal penghasilan pembimbing bakal tetap sama?
• Bagaimana perlakuan terhadap pembimbing yang berada di daerah dengan biaya hidup tinggi?
• Apakah bakal ada komponen penghasilan berbasis wilayah?
• Bagaimana perlindungan terhadap kewenangan yang telah diterima pembimbing sebelum pengalihan?
• Apakah perubahan tersebut menjamin tidak terjadi penurunan kesejahteraan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut krusial dijawab sebelum kebijakan diterapkan, bukan setelah pembimbing mengalami perubahan penghasilan.

Kesimpulan

Perubahan pembimbing PPPK daerah menjadi pegawai pemerintah pusat tidak boleh dipahami sebagai perubahan dari satu jenis ASN ke jenis ASN lainnya. Berdasarkan UU ASN, jenis ASN tetap terdiri atas PNS dan PPPK.

Jika terdapat kebijakan pengalihan pengelolaan pembimbing PPPK dari daerah ke pusat, faedah yang mungkin diperoleh antara lain pengelolaan yang lebih terintegrasi, perencanaan kebutuhan pembimbing yang lebih nasional, manajemen yang lebih seragam, serta potensi penguatan pembinaan dan pengembangan karier.

Di sisi lain, pembimbing perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan administrasi, pola pembinaan, sistem penganggaran, serta persoalan penempatan dan redistribusi guru.

Dengan demikian, apakah pembimbing PPPK daerah lebih untung jika menjadi PPPK pemerintah pusat sangat berjuntai pada isi kebijakan, sistem pengalihan, dan agunan kewenangan guru.

Guru juga perlu berhati-hati terhadap info yang menyebut adanya “status ASN baru”. BKN telah menegaskan bahwa berasas UU Nomor 20 Tahun 2023, tidak ada status ASN lain selain PNS dan PPPK.

FAQ Untung Rugi Guru PPPK Daerah Menjadi PPPK Pusat

1. Apa itu PPPK pusat?

PPPK pusat merupakan istilah yang umum digunakan untuk menyebut PPPK yang bekerja pada lembaga pemerintah pusat. Secara hukum, status ASN-nya tetap PPPK, bukan jenis ASN baru.

2. Apa perbedaan PPPK daerah dan PPPK pusat?

Perbedaannya terutama berangkaian dengan instansi pemerintah tempat PPPK bekerja alias dikelola. Jenis ASN-nya tetap sama, ialah PPPK.

3. Apakah pembimbing PPPK daerah otomatis bisa menjadi PPPK pusat?

Tidak otomatis. Perubahan kedudukan alias lembaga kudu mengikuti kebijakan, prosedur, dan keputusan pejabat yang berwenang.

4. Apakah menjadi PPPK pusat otomatis mendapatkan penghasilan lebih besar?

Tidak. Perubahan lembaga pengelola tidak otomatis berfaedah kenaikan gaji. Hak finansial mengikuti ketentuan yang berlaku.

5. Apakah masa kerja pembimbing PPPK daerah bakal lenyap jika pindah ke pusat?

Tidak boleh langsung disimpulkan demikian. Cara pengakuan dan pencatatan masa kerja kudu merujuk pada ketentuan resmi yang mengatur sistem pengalihan alias perpindahan.

6. Apakah pembimbing PPPK pusat dapat dipindahkan ke daerah lain?

Kemungkinan penempatan alias pemindahan kudu dilihat berasas patokan yang berlaku. Guru perlu memperhatikan ketentuan unik mengenai penempatan, kebutuhan organisasi, dan kewenangan PPK.

7. Apakah Tunjangan Profesi Guru (TPG) otomatis berubah?

Tidak otomatis. TPG dan kewenangan finansial pembimbing mempunyai ketentuan tersendiri sehingga perubahan lembaga tidak dengan sendirinya mengubah alias meningkatkan tunjangan.

8. Apakah perubahan menjadi PPPK pusat membikin pembimbing lebih mudah naik karier?

Belum tentu. Pengembangan pekerjaan tetap dipengaruhi oleh jabatan, kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, formasi, dan ketentuan yang berlaku.

9. Apa untung terbesar jika pembimbing PPPK dikelola pemerintah pusat?

Potensi untung terbesarnya adalah pengelolaan kebutuhan dan pengedaran pembimbing yang lebih terintegrasi secara nasional, terutama andaikan didukung informasi dan sistem penempatan yang baik.

10. Apa kerugian alias akibat yang paling perlu diperhatikan?

Salah satu perihal yang paling perlu diperhatikan adalah kepastian penempatan. Guru kudu memahami apakah perubahan lembaga dapat diikuti sistem redistribusi alias penugasan sesuai kebutuhan pemerintah.

11. Apakah PPPK pusat merupakan status baru ASN?

Tidak. BKN menegaskan bahwa berasas UU ASN, jenis ASN hanya PNS dan PPPK.

12. Kepada siapa pembimbing kudu bertanya jika ada info perubahan PPPK daerah menjadi pusat?

Guru sebaiknya memeriksa info dari BKN, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, alias kanal resmi lembaga kepegawaian. Hindari mengambil keputusan hanya berasas unggahan media sosial alias pesan berantai.

13. Apa yang kudu dilakukan pembimbing jika betul-betul ada kebijakan pengalihan?

Guru sebaiknya membaca dasar norma dan petunjuk teknis secara lengkap, kemudian memeriksa status kepegawaian, lembaga penerima, perjanjian kerja, penghasilan dan tunjangan, masa kerja, serta ketentuan penempatan.

14. Apakah pengalihan pembimbing PPPK ke pusat selalu lebih baik?

Tidak ada jawaban yang sama untuk semua guru. Kebijakan dapat memberikan faedah dari sisi pengelolaan nasional, tetapi konsekuensinya juga kudu dilihat dari aspek penempatan, administrasi, karier, dan kewenangan keuangan.

15. Apa konklusi mengenai untung rugi pembimbing PPPK daerah menjadi ASN pusat?

Kesimpulannya, perubahan pengelolaan berpotensi memberikan keuntungan, tetapi tidak otomatis membikin seluruh pembimbing lebih sejahtera. Guru perlu memandang patokan teknis dan agunan kewenangan secara keseluruhan sebelum menilai apakah kebijakan tersebut menguntungkan.

Catatan: Artikel ini membahas konsep dan potensi akibat perubahan pengelolaan pembimbing PPPK. Istilah “PPPK pusat” digunakan sebagai istilah umum untuk membedakan lembaga pusat dan daerah, bukan sebagai jenis ASN baru. Setiap kebijakan pengalihan kudu merujuk pada peraturan dan keputusan resmi yang berlaku.

Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026 tanggal 12 Agustus 2026 tentang Jadwal Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026, rangkaian seleksi bakal dimulai dengan pengumuman pada 15 Agustus 2026 dan dilanjutkan dengan pendaftaran mulai 18 Agustus 2026.

Pada tulisan ini disajikan agenda komplit penerimaan peserta didik sekolah kedinasan tahun 2026, daftar kementerian/lembaga penyelenggara, tahapan seleksi, serta beberapa perihal krusial yang perlu diperhatikan calon peserta.

Jadwal Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun 2026

Berikut agenda resmi penerimaan peserta didik sekolah kedinasan tahun 2026 berasas surat BKN.

Keterangan: tanda (*) bertindak andaikan lembaga mengusulkan seleksi lanjutan menggunakan metode CAT BKN. Jadwal tersebut tercantum dalam lampiran surat BKN Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026.

Kapan Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 Dibuka?

Berdasarkan agenda resmi, pendaftaran seleksi sekolah kedinasan tahun 2026 dimulai pada 18 Agustus 2026 dan berhujung pada 30 Agustus 2026.

Sementara itu, pengumuman seleksi sudah dimulai lebih awal, ialah pada 15 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2026. Karena masa pendaftaran relatif terbatas, calon peserta sebaiknya tidak menunggu sampai hari terakhir untuk melakukan pendaftaran.

Daftar Kementerian/Lembaga Penyelenggara Sekolah Kedinasan Tahun 2026

Dalam surat BKN tersebut tercantum 9 kementerian/lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, yaitu:

1. Kementerian Keuangan;

2. Kementerian Dalam Negeri;

3. Kementerian Perhubungan;

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

5. Kementerian Hukum;

6. Badan Pusat Statistik (BPS);

7. Badan Intelijen Negara (BIN);

8. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); dan

9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Daftar tersebut tercantum secara resmi dalam lampiran Surat BKN Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026.

Download Jadwal Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026

Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026 tanggal 12 Agustus 2026 tentang Jadwal Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026, rangkaian seleksi akan dimulai dengan pengumuman pada 15 Agustus 2026 dan dilanjutkan dengan pendaftaran mulai 18 Agustus 2026.

Tahapan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2026

Secara umum, penerimaan peserta didik sekolah kedinasan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan, tahapan seleksi meliputi:

1. Pengumuman penerimaan;

2. Pendaftaran;

3. Seleksi administrasi;

4. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

5. Seleksi lanjutan;

6. Penentuan kelulusan akhir; dan

7. Pengumuman akhir hasil seleksi.

Dengan demikian, calon peserta perlu mempersiapkan diri bukan hanya untuk tahap pendaftaran dan SKD, tetapi juga untuk seleksi lanjutan yang ketentuannya dapat berbeda sesuai kementerian/lembaga penyelenggara.

Pendaftaran Dilakukan Secara Daring

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 mengatur bahwa pendaftaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan/atau portal resmi kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan. Calon peserta juga hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Kedinasan.

Apabila pelamar diketahui mendaftar lebih dari satu Sekolah Kedinasan, pelamar tersebut dinyatakan gugur.

Karena itu, calon peserta perlu menentukan pilihan sekolah kedinasan dengan jeli dan memastikan seluruh informasi serta arsip yang dimasukkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Seleksi Administrasi

Seleksi manajemen dilakukan untuk menilai kesesuaian antara persyaratan manajemen dengan arsip pelamaran.

Peserta yang memenuhi persyaratan manajemen dinyatakan lulus seleksi manajemen dan berkuasa mengikuti SKD. Sebaliknya, peserta yang dokumennya tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Oleh karena itu, calon peserta sebaiknya membaca pengumuman resmi masing-masing lembaga secara teliti, terutama mengenai persyaratan usia, ijazah, nilai, dokumen, program studi, serta ketentuan unik lainnya.

Ada Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

Peserta yang merasa keberatan terhadap hasil seleksi manajemen dapat mengusulkan sanggahan melalui SSCASN.

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 mengatur bahwa sanggahan dapat diajukan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi manajemen diumumkan. Panitia dapat menerima alias menolak argumen sanggahan. Sanggahan dapat diterima andaikan kesalahan bukan berasal dari peserta.

Untuk tahun 2026, berasas agenda BKN, masa sanggah berjalan 4–5 September 2026, sedangkan proses jawab sanggah berjalan 4–6 September 2026. Pengumuman pasca sanggah dijadwalkan pada 7–8 September 2026.

Pelaksanaan SKD Sekolah Kedinasan 2026

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan menggunakan CAT BKN. SKD digunakan untuk menilai kesesuaian kompetensi peserta dengan standar Kompetensi Dasar PNS.

SKD meliputi tiga golongan tes, yaitu:

• Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);

• Tes Inteligensi Umum (TIU); dan

• Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Materi soal, jumlah dan komposisi soal, serta Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri.

Untuk tahun 2026, penyelenggaraan SKD dengan metode CAT BKN dijadwalkan pada 22 September sampai 7 Oktober 2026. Pengumuman hasil SKD dijadwalkan berjalan pada 1–13 Oktober 2026.

Seleksi Lanjutan Sekolah Kedinasan

Peserta yang dinyatakan lulus SKD bakal mengikuti seleksi lanjutan.

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 menjelaskan bahwa seleksi lanjutan dilaksanakan berasas pedoman masing-masing penyelenggara. Pedoman tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis tes, substansi yang dinilai, kriteria penilaian, berat setiap tes, sifat tes, serta kriteria dan penentuan kelulusan akhir.

Dalam agenda penerimaan tahun 2026, penyelenggaraan seleksi lanjutan non-CAT BKN dijadwalkan pada 11–28 Oktober 2026.

Bagi lembaga yang mengusulkan seleksi lanjutan menggunakan metode CAT BKN, terdapat tahapan pembayaran PNBP, pengesahan data, penjadwalan, pengumuman jadwal, hingga penyelenggaraan seleksi lanjutan CAT BKN.

Kapan Pengumuman Kelulusan Akhir Sekolah Kedinasan 2026?

Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian/lembaga penyelenggara dijadwalkan pada rentang 21 Oktober sampai 1 November 2026.

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 menyebut bahwa kelulusan akhir ditetapkan berasas ranking terbaik peserta dari hasil seleksi lanjutan sesuai dengan jumlah kebutuhan peserta didik yang telah mendapatkan persetujuan Menteri.

Apabila terdapat nilai seleksi lanjutan yang sama, terdapat urutan kriteria yang digunakan untuk menentukan kelulusan akhir, antara lain nilai kumulatif SKD, nilai TKP, TIU dan TWK, nilai rata-rata ijazah/rapor sesuai persyaratan, kemudian usia tertinggi.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Calon Peserta?

Calon peserta sekolah kedinasan tahun 2026 sebaiknya mempersiapkan beberapa perihal sejak sebelum pendaftaran dibuka.

1. Pantau pengumuman resmi

Perhatikan pengumuman dari kementerian/lembaga penyelenggara lantaran pengumuman penerimaan sekurang-kurangnya memuat alokasi kebutuhan, persyaratan, tata langkah pendaftaran, agenda seleksi, jenis dan berat tes seleksi lanjutan, serta jasa support resmi.

2. Siapkan dokumen

Pastikan arsip yang diperlukan telah tersedia dan sesuai dengan persyaratan lembaga yang dipilih.

3. Tentukan satu pilihan sekolah kedinasan

Karena pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu Sekolah Kedinasan, pilihan kudu dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

4. Persiapkan SKD

Mulailah mempelajari materi TWK, TIU, dan TKP serta berlatih mengerjakan soal dengan sistem CAT.

5. Jangan mengabaikan seleksi lanjutan

Lulus SKD belum berfaedah otomatis diterima. Peserta yang lulus SKD tetap kudu mengikuti seleksi lanjutan sesuai ketentuan lembaga masing-masing.

FAQ Jadwal Sekolah Kedinasan Tahun 2026

1. Kapan pengumuman seleksi sekolah kedinasan 2026?

Pengumuman seleksi sekolah kedinasan tahun 2026 dijadwalkan pada 15–24 Agustus 2026.

2. Kapan pendaftaran sekolah kedinasan 2026 dibuka?

Pendaftaran seleksi dijadwalkan mulai 18 Agustus 2026 sampai 30 Agustus 2026.

3. Kapan seleksi manajemen sekolah kedinasan 2026?

Seleksi manajemen dijadwalkan berjalan pada 18 Agustus–1 September 2026.

4. Kapan pengumuman hasil seleksi administrasi?

Pengumuman hasil seleksi manajemen dijadwalkan pada 2–3 September 2026.

5. Kapan masa sanggah sekolah kedinasan 2026?

Masa sanggah dijadwalkan pada 4–5 September 2026, kemudian proses jawab sanggah pada 4–6 September 2026.

6. Kapan penyelenggaraan SKD sekolah kedinasan 2026?

SKD dengan metode CAT BKN dijadwalkan berjalan pada 22 September–7 Oktober 2026.

7. Apa saja materi SKD sekolah kedinasan?

SKD terdiri atas TWK, TIU, dan TKP. SKD dilaksanakan menggunakan CAT BKN.

8. Apakah lulus SKD berfaedah pasti lulus sekolah kedinasan?

Tidak. Peserta yang lulus SKD tetap kudu mengikuti seleksi lanjutan. Kelulusan akhir ditentukan berasas hasil seleksi lanjutan dan jumlah kebutuhan peserta didik yang telah disetujui.

9. Berapa sekolah kedinasan yang boleh dipilih?

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026, pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Kedinasan. Jika diketahui mendaftar lebih dari satu, pelamar dinyatakan gugur.

10. Kapan pengumuman kelulusan akhir sekolah kedinasan 2026?

Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian/lembaga dijadwalkan pada 21 Oktober–1 November 2026.

11. Instansi apa saja yang membuka penerimaan sekolah kedinasan tahun 2026?

Surat BKN mencantumkan sembilan penyelenggara, ialah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, BPS, BIN, BSSN, dan BMKG.

12. Di mana calon peserta dapat mengetahui persyaratan lengkap?

Persyaratan komplit perlu dilihat pada pengumuman penerimaan yang diterbitkan melalui SSCASN dan/atau portal resmi kementerian/lembaga penyelenggara, lantaran setiap lembaga dapat mempunyai ketentuan dan seleksi lanjutan masing-masing.

Penutup

Jadwal penerimaan peserta didik sekolah kedinasan tahun 2026 menjadi info krusial bagi lulusan SMA/sederajat yang mau mengikuti pendidikan kedinasan. Berdasarkan agenda BKN, rangkaian seleksi dimulai dengan pengumuman pada 15 Agustus 2026, pendaftaran pada 18–30 Agustus 2026, penyelenggaraan SKD pada 22 September–7 Oktober 2026, dan pengumuman kelulusan akhir pada 21 Oktober–1 November 2026.

Calon peserta disarankan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan dokumen, memahami persyaratan sekolah kedinasan yang dipilih, serta mempersiapkan diri menghadapi SKD dan seleksi lanjutan.

Catatan penting: agenda di atas berasal dari Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026 tanggal 12 Agustus 2026 dan lampirannya. Untuk persyaratan dan ketentuan teknis masing-masing sekolah kedinasan, peserta tetap perlu memperhatikan pengumuman resmi dari kementerian/lembaga penyelenggara.

KomunitasBelajar.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 19 Tahun 2026 tentang OTK SNT (Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Nasional Terintegrasi).

Peraturan ini menjadi dasar norma dalam mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, nomenklatur, lokasi, serta penataan organisasi Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada 4 Agustus 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti. Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi.

Apa Itu Sekolah Nasional Terintegrasi?

Dalam Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026, Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) adalah salah satu corak satuan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu sistem pembelajaran dan tata kelola yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi alias Kepala SNT adalah pembimbing yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SNT.

Dengan demikian, SNT mempunyai karakter yang berbeda dari satuan pendidikan pada umumnya lantaran pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Dasar Pembentukan Sekolah Nasional Terintegrasi

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 menjelaskan bahwa pembentukan SNT diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi.

Selain itu, diperlukan pengaturan unik mengenai organisasi dan tata kerja SNT. Pembentukan organisasi dan tata kerja tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kedudukan Sekolah Nasional Terintegrasi

Menurut Pasal 2 Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026, Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Sekolah Terintegrasi.

SNT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Terintegrasi, serta dipimpin oleh seorang Kepala SNT.

Direktur Sekolah Terintegrasi sendiri merupakan pejabat ketua tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan di bagian sekolah nasional terintegrasi.

Tugas Sekolah Nasional Terintegrasi

Salah satu ketentuan krusial dalam Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 terdapat pada Pasal 3.

SNT mempunyai tugas melaksanakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar mulai dari kelas VII sampai dengan jenjang pendidikan menengah kelas XII secara terintegrasi.

Artinya, cakupan pendidikan SNT dimulai dari kelas VII sampai kelas XII, yang mencakup jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam satu sistem penyelenggaraan pendidikan.

Fungsi Sekolah Nasional Terintegrasi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, SNT menyelenggarakan sejumlah kegunaan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 4, kegunaan SNT meliputi:

1. Pelaksanaan pembelajaran berbasis sains, teknologi, seni, dan olahraga.

2. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan talenta peserta didik.

3. Pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik.

4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling.

5. Pengelolaan sarana dan prasarana serta unit penunjang pembelajaran.

6. Pelaksanaan penjaminan mutu internal.

7. Fasilitasi pengembangan praktik baik penyelenggaraan pendidikan dan sumber belajar.

8. Pengelolaan data dan sistem info pendidikan.

9. Pelaksanaan kemitraan.

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

11. Pelaksanaan administrasi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SNT tidak hanya berorientasi pada kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga mencakup pengembangan talenta peserta didik, karakter, jasa pengarahan dan konseling, penjaminan mutu, pengelolaan data, kemitraan, hingga pertimbangan dan administrasi.

Susunan Organisasi Sekolah Nasional Terintegrasi

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 juga mengatur susunan organisasi SNT.

Berdasarkan Pasal 6, susunan organisasi Sekolah Nasional Terintegrasi terdiri atas:

• Kepala SNT

• Wakil Kepala SNT

• Subbagian Tata Usaha

• Unit Penunjang

• Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur tersebut menjadi dasar dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di lingkungan Sekolah Nasional Terintegrasi.

1. Kepala SNT

Kepala SNT mempunyai tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada pembimbing dan tenaga kependidikan.

Kepala SNT dijabat oleh pembimbing dan bukan merupakan kedudukan struktural.

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Kepala SNT juga menerapkan sistem akuntabilitas keahlian pemerintah, manajemen risiko, dan transformasi digital.

2. Wakil Kepala SNT

Wakil Kepala SNT bekerja membantu Kepala SNT dalam urusan:

• akademik;

• kesiswaan;

• hubungan masyarakat;

• sarana prasarana; dan

• administrasi.

Wakil Kepala SNT terdiri atas:

• Wakil Kepala SNT Bidang I; dan

• Wakil Kepala SNT Bidang II.

Wakil Kepala SNT Bidang I menangani urusan yang berangkaian dengan kelas VII sampai kelas IX, sedangkan Wakil Kepala SNT Bidang II menangani urusan kelas X sampai kelas XII.

Wakil Kepala SNT dijabat oleh pembimbing sebagai tugas tambahan dan bukan merupakan kedudukan struktural.

3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan beragam kegiatan administrasi, antara lain:

• administrasi umum;

• administrasi akademik;

• administrasi kesiswaan;

• sumber daya manusia;

• perencanaan;

• keuangan;

• barang milik negara;

• pengumpulan dan pengolahan informasi info pendidikan;

• pemantauan;

• evaluasi; dan

• pelaporan.

Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas alias kedudukan struktural setingkat eselon IV.b.

4. Unit Penunjang

Unit penunjang mempunyai tugas mendukung penyelenggaraan pendidikan pada SNT.

Unit penunjang dipimpin oleh seorang kepala. Adapun pembentukan dan jumlah unit penunjang ditetapkan oleh Kepala SNT setelah memperoleh persetujuan Direktur.

Kepala unit penunjang dapat dijabat oleh pembimbing alias tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi relevan sebagai tugas tambahan dan/atau tenaga fungsional lain sesuai bagian keahliannya. Jabatan tersebut bukan merupakan kedudukan struktural.

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 mengatur bahwa kedudukan fungsional dan kedudukan pelaksana ditetapkan pada SNT berasas kebutuhan yang ditentukan melalui analisis kedudukan dan kajian beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap penyelenggaraan tugas dan kegunaan unit organisasi sesuai bagian skill dan keterampilan.

Sementara itu, kedudukan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dapat ditugaskan secara perseorangan maupun dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan keahlian organisasi.

Tata Kerja Sekolah Nasional Terintegrasi

Tata kerja SNT diarahkan pada pengelolaan organisasi yang efektif, terintegrasi, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pasal 15 menetapkan bahwa Kepala SNT dalam memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsinya menerapkan:

• sistem akuntabilitas keahlian pemerintah;

• manajemen risiko; dan

• transformasi digital.

Selanjutnya, setiap unsur di lingkungan SNT wajib menerapkan prinsip:

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi.

Prinsip tersebut diterapkan baik di lingkungan SNT maupun dalam hubungan dengan lembaga pemerintah dan lembaga lain yang terkait.

SNT juga wajib menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur di lingkungan SNT.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan, SNT berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

Kedudukan Kepala SNT dan Wakil Kepala SNT

Salah satu perihal yang perlu diperhatikan adalah status kedudukan Kepala SNT dan Wakil Kepala SNT.

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 menegaskan:

Kepala SNT dijabat oleh pembimbing dan bukan merupakan kedudukan struktural.

Sementara itu:

Wakil Kepala SNT dijabat oleh pembimbing sebagai tugas tambahan dan bukan merupakan kedudukan struktural.

Ketentuan ini membedakan posisi Kepala SNT dan Wakil Kepala SNT dari kedudukan struktural dalam organisasi pemerintahan.

Jumlah Sekolah Nasional Terintegrasi

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 menetapkan bahwa jumlah Sekolah Nasional Terintegrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak 17 SNT.

Nomenklatur dan letak SNT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

Berikut daftar 17 Sekolah Nasional Terintegrasi beserta lokasinya:

Daftar tersebut berasal dari Lampiran II Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026.

Penataan Organisasi Sekolah Nasional Terintegrasi

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 juga memberikan ketentuan mengenai perubahan organisasi dan tata kerja SNT.

Setiap perubahan organisasi dan tata kerja SNT ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian aparatur negara.

Ketentuan ini memberikan kerangka agar perubahan struktur organisasi SNT tetap dilakukan sesuai sistem yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kapan Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 Mulai Berlaku?

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 mulai bertindak pada tanggal diundangkan.

Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada 4 Agustus 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti.

Peraturan tersebut kemudian diperintahkan untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hal Penting dalam Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026

Jika dirangkum, beberapa poin krusial yang perlu diketahui dari Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) merupakan satuan pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu sistem pembelajaran dan tata kelola yang terintegrasi.

2. SNT menyelenggarakan pendidikan mulai kelas VII sampai kelas XII.

3. SNT merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Sekolah Terintegrasi.

4. SNT dipimpin oleh Kepala SNT.

5. Struktur organisasi SNT terdiri atas Kepala SNT, Wakil Kepala SNT, Subbagian Tata Usaha, Unit Penunjang, serta kedudukan fungsional dan kedudukan pelaksana.

6. Wakil Kepala SNT terdiri atas Bidang I untuk kelas VII–IX dan Bidang II untuk kelas X–XII.

7. Kepala SNT dan Wakil Kepala SNT bukan kedudukan struktural.

8. Tata kerja SNT menerapkan akuntabilitas kinerja, manajemen risiko, transformasi digital, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi.

9. Terdapat 17 Sekolah Nasional Terintegrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

10. Nomenklatur dan letak ke-17 SNT ditetapkan dalam Lampiran II Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026.

FAQ Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026

Apa yang diatur dalam Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026?

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 mengatur organisasi dan tata kerja Sekolah Nasional Terintegrasi, termasuk kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, jabatan, tata kerja, nomenklatur dan lokasi, serta penataan organisasi SNT.

Apa yang dimaksud dengan Sekolah Nasional Terintegrasi?

Sekolah Nasional Terintegrasi alias SNT adalah salah satu corak satuan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu sistem pembelajaran dan tata kelola yang terintegrasi.

SNT menyelenggarakan pendidikan kelas berapa?

SNT melaksanakan pendidikan umum mulai dari kelas VII sampai kelas XII secara terintegrasi.

Siapa yang memimpin Sekolah Nasional Terintegrasi?

SNT dipimpin oleh Kepala SNT, yang merupakan pembimbing yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SNT.

Apakah Kepala SNT merupakan kedudukan struktural?

Tidak. Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 menyebut bahwa Kepala SNT dijabat oleh pembimbing dan bukan merupakan kedudukan struktural.

Berapa jumlah Sekolah Nasional Terintegrasi?

Jumlah SNT di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan sebanyak 17 Sekolah Nasional Terintegrasi.

Di mana saja letak Sekolah Nasional Terintegrasi?

Ke-17 SNT tersebar di beragam daerah, antara lain Subulussalam, Banyumas, Otorita Ibu Kota Nusantara, Minahasa Utara, Tidore Kepulauan, Bone Bolango, Bogor, Cianjur, Gowa, Kupang, Tarakan, Donggala, Bolaang Mongondow, Jepara, Buton Tengah, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur.

Apa tugas Wakil Kepala SNT Bidang I?

Wakil Kepala SNT Bidang I membantu Kepala SNT dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, dan manajemen untuk kelas VII sampai kelas IX.

Apa tugas Wakil Kepala SNT Bidang II?

Wakil Kepala SNT Bidang II membantu Kepala SNT dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, dan manajemen untuk kelas X sampai kelas XII.

Apakah Wakil Kepala SNT merupakan kedudukan struktural?

Tidak. Wakil Kepala SNT dijabat oleh pembimbing sebagai tugas tambahan dan bukan merupakan kedudukan struktural.

Kapan Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 berlaku?

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 mulai bertindak pada tanggal diundangkan.

Penutup dan Link Download Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026

Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 tentang OTK (Organisasi dan Tata Kerja)  SNT (Sekolah Nasional Terintegrasi) menjadi landasan dalam membangun struktur organisasi dan tata kerja SNT sebagai bagian dari penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi.

Peraturan ini tidak hanya mengatur struktur organisasi, tetapi juga menjelaskan pembagian tugas, fungsi, kedudukan jabatan, tata kerja, pengelolaan pendidikan, hingga penetapan 17 letak Sekolah Nasional Terintegrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengelola pendidikan, maupun pihak yang memerlukan info mengenai kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 krusial untuk dipahami sebagai dasar penyelenggaraan organisasi dan tata kerja Sekolah Nasional Terintegrasi.

Dokumen Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2026 dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui ketentuan secara lengkap, termasuk skema susunan organisasi dan daftar nomenklatur serta letak SNT yang tercantum dalam lampiran peraturan.

KIP Kuliah 2026 kembali dibuka sebagai salah satu program pemerintah untuk membantu calon mahasiswa dari family kurang bisa secara ekonomi agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Program ini memberikan support berupa pembebasan biaya pendidikan serta support biaya hidup selama masa studi sesuai ketentuan.

Pedoman Pendaftaran Program KIP Kuliah Tahun 2026 diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT). Pedoman ini menjadi referensi bagi calon pendaftar, perguruan tinggi, dan pihak mengenai dalam memahami persyaratan serta sistem pendaftaran KIP Kuliah 2026.

Apa Itu KIP Kuliah?

Kartu Indonesia Pintar Kuliah alias KIP Kuliah merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu mahasiswa dari family miskin dan rentan miskin, khususnya mereka yang mempunyai prestasi dan semangat belajar tinggi, agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.

Program KIP Kuliah telah bersambung dari program Bidikmisi yang dimulai pada tahun 2010 dan menjadi KIP Kuliah sejak tahun 2020. Berdasarkan pedoman, program tersebut telah membantu lebih dari satu juta mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.

KIP Kuliah 2026

Pada tahun 2026, Kemdiktisaintek melalui PPAPT kembali menyalurkan support KIP Kuliah kepada mahasiswa dari family kurang bisa yang mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Program ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa baru, tetapi juga menjamin kelancaran pencairan KIP Kuliah yang sedang berjalan, termasuk bagi mahasiswa program profesi, hingga masa studi selesai.

KIP Kuliah dapat digunakan oleh mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pada program studi yang memenuhi ketentuan akreditasi.

Manfaat KIP Kuliah 2026

Penerima KIP Kuliah 2026 mendapatkan beberapa faedah utama, antara lain:

1. Pembebasan biaya pendidikan

Biaya pendidikan alias UKT/SPP bagi penerima KIP Kuliah dibayarkan pemerintah langsung kepada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Program studi penerima KIP Kuliah kudu terakreditasi secara resmi dan tercatat dalam sistem legalisasi nasional.

2. Bantuan biaya hidup

Selain biaya pendidikan, mahasiswa baru penerima KIP Kuliah 2026 memperoleh support biaya hidup bulanan yang besarannya disesuaikan dengan daerah letak perguruan tinggi dan standar biaya hidup setempat.

Dalam pedoman KIP Kuliah 2026, support biaya hidup ditetapkan dalam 5 klaster, yaitu:

• Rp800.000 per bulan
• Rp950.000 per bulan
• Rp1.100.000 per bulan
• Rp1.250.000 per bulan
• Rp1.400.000 per bulan

Bantuan biaya hidup diberikan satu kali setiap semester alias enam bulan dan ditransfer langsung ke rekening penerima KIP Kuliah.

3. Dana biaya hidup menjadi kewenangan mahasiswa

Dana support biaya hidup merupakan kewenangan penerima dan ditransfer langsung ke rekening pribadi mahasiswa.

Perguruan tinggi, LLDIKTI, maupun pihak lain tidak diperbolehkan memotong, memanfaatkan, alias menahan biaya dana hidup KIP Kuliah. Kampus juga tidak diperbolehkan menyimpan kitab tabungan alias ATM penerima dalam corak apa pun.

Biaya Apa Saja yang Ditanggung KIP Kuliah?

KIP Kuliah menjamin biaya pendidikan sampai lulus sesuai dengan jenjang studi yang ditempuh. Biaya pendidikan per semester dibayarkan Kemdiktisaintek kepada perguruan tinggi sesuai besaran yang telah ditetapkan.

Namun, terdapat sejumlah biaya yang tidak termasuk dalam cakupan biaya pendidikan KIP Kuliah, antara lain:

• Jas almamater alias baju praktikum;
• Biaya asrama;
• Biaya KKN;
• Biaya PKL alias magang;
• Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilakukan secara mandiri;
• Biaya wisuda.

Sementara itu, biaya yang berangkaian dengan kegiatan akademik utama tetap dijamin sesuai ketentuan KIP Kuliah.

Syarat Penerima KIP Kuliah 2026

Berdasarkan Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah 2026, calon penerima kudu memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui seluruh jalur masuk perguruan tinggi akademik alias perguruan tinggi vokasi, baik PTN maupun PTS, pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi.
2. Merupakan lulusan SMA, SMK, alias corak lain yang sederajat yang lulus pada tahun melangkah alias maksimal lulus 2 tahun sebelumnya.
3. Memiliki keterbatasan ekonomi alias berasal dari family miskin/rentan miskin dan/atau mempunyai pertimbangan unik yang dibuktikan dengan arsip yang valid.

Persyaratan Ekonomi KIP Kuliah 2026

Pedoman juga mengatur prioritas penerima berasas kondisi ekonomi keluarga.

Prioritas pertama

Pemegang alias pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah yang terdata dalam Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maksimal pada desil 4 dan lulus SNPMB melalui jalur:

• Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); atau
• Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Prioritas kedua

Pemegang alias pemilik KIP Pendidikan Menengah yang terdata dalam DTSEN maksimal pada desil 4 dan lulus seleksi berdikari masuk perguruan tinggi di PTN maupun PTS.

Prioritas ketiga

Mahasiswa yang lulus seleksi masuk PTN alias PTS melalui seluruh jalur seleksi, baik yang sudah terdata maupun belum terdata dalam DTSEN, tetapi memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin.

Kondisi tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan:

• Pendapatan kotor campuran orang tua/wali dalam satu bulan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) domisili asal mahasiswa;
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi pemerintah sekurang-kurangnya tingkat desa/kelurahan;
• Bukti pendukung seperti rekening listrik dan foto rumah.

Seluruh arsip tersebut bakal diverifikasi dan divalidasi oleh perguruan tinggi. Prioritas ketiga berjuntai pada kesiapan kuota.

Jangka Waktu Pemberian KIP Kuliah 2026

Jangka waktu pemberian KIP Kuliah disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

Program Reguler

Program Profesi

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah 2026.

Jadwal KIP Kuliah 2026

Berikut agenda krusial KIP Kuliah Tahun 2026 berasas pedoman:

Pedoman juga mencantumkan agenda proses SNBP dan UTBK-SNBT yang berangkaian dengan penerimaan mahasiswa baru. Detail tanggal krusial KIP Kuliah dapat dilihat melalui laman resmi KIP Kuliah.

Cara Daftar KIP Kuliah 2026

Pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk, ialah SNBP, SNBT, dan Mandiri, dilakukan secara online melalui laman resmi KIP Kuliah.

Laman resmi KIP Kuliah

Secara umum, tahapan pendaftaran KIP Kuliah 2026 adalah sebagai berikut:

1. Membuat akun KIP Kuliah

Calon penerima melakukan pendaftaran akun melalui laman KIP Kuliah dengan memasukkan:

• NIK;
• NISN;
• NPSN;
• Alamat email aktif.

Sistem bakal melakukan pengesahan terhadap NIK, NISN, dan NPSN serta kepantasan mendapatkan KIP Kuliah.

2. Menerima Nomor Pendaftaran dan Kode Akses

Jika proses pengesahan berhasil, sistem bakal mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke email yang didaftarkan.

Karena itu, calon pendaftar kudu menggunakan alamat email yang aktif dan dapat diakses.

3. Login ke sistem KIP Kuliah

Calon mahasiswa kemudian masuk ke laman KIP Kuliah menggunakan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses.

Selanjutnya, pendaftar memilih proses seleksi yang bakal diikuti, ialah SNBP, SNBT, alias Mandiri.

4. Melengkapi informasi dan dokumen

Pendaftar menyelesaikan proses pendaftaran sesuai jalur seleksi yang dipilih dengan mengisi seluruh info dan mengunggah bukti alias arsip yang diminta pada laman KIP Kuliah.

5. Verifikasi oleh perguruan tinggi

Setelah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, calon penerima KIP Kuliah dapat menjalani proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, perguruan tinggi mengusulkan mahasiswa tersebut kepada Kemdiktisaintek sebagai penerima KIP Kuliah.

Penerima KIP Kuliah ditetapkan oleh PPAPT Kemdiktisaintek berasas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa aktif.

Pendaftaran Akun KIP Kuliah Bisa Dilakukan Mandiri

Pedoman KIP Kuliah 2026 menjelaskan bahwa pendaftaran akun dapat dilakukan melalui dua cara:

1. Siswa mendaftar secara mandiri; atau
2. Perguruan tinggi mendaftarkan mahasiswa yang telah diterima dan melakukan registrasi.

Bagi calon mahasiswa yang melakukan pendaftaran mandiri, pastikan informasi NIK, NISN, dan NPSN yang digunakan betul dan sah sesuai informasi Dapodik.

Pembebasan Biaya UTBK-SNBT bagi Pelamar Tertentu

Pedoman juga mengatur pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi di bawah Kemdiktisaintek melalui jalur UTBK-SNBT bagi pelamar KIP Kuliah yang memenuhi ketentuan.

Pembebasan biaya tersebut bertindak bagi siswa pelamar KIP Kuliah yang telah terdaftar alias mempunyai akun pada SIM KIP Kuliah, merupakan pemegang alias pemilik KIP Pendidikan Menengah yang terdata dalam DTSEN, dan masuk dalam 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Calon Pendaftar

Agar proses pendaftaran melangkah lancar, calon mahasiswa sebaiknya memperhatikan beberapa perihal berikut:

Pertama, pastikan NIK, NISN, dan NPSN yang digunakan sudah betul dan valid.

Kedua, gunakan email aktif lantaran Nomor Pendaftaran dan Kode Akses dikirimkan melalui email.

Ketiga, siapkan arsip pendukung kondisi ekonomi andaikan diperlukan, terutama bagi calon penerima yang kudu membuktikan status miskin alias rentan miskin.

Keempat, ikuti proses seleksi masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih, ialah SNBP, SNBT, alias Mandiri.

Kelima, setelah diterima dan melakukan registrasi di perguruan tinggi, ikuti proses verifikasi KIP Kuliah yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Bantuan Jika Mengalami Kendala Pendaftaran KIP Kuliah

Calon pendaftar yang mengalami hambatan dapat memanfaatkan akomodasi FAQ dan Contact Us/Help Desk pada laman KIP Kuliah.

Pedoman juga menyediakan beberapa kanal bantuan, antara lain:

• Helpdesk pada laman SIM KIP Kuliah;
• Email pengaduan pengaduan@kemdiktisaintek.go.id;
• Media sosial resmi KIP Kuliah dari PPAPT Kemdiktisaintek;
• Pengelola alias operator KIP Kuliah di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi.

Download Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah 2026

Bagi calon mahasiswa, sekolah, orang tua, maupun perguruan tinggi yang memerlukan info lengkap, Pedoman Pendaftaran Program KIP Kuliah Tahun 2026 dapat dijadikan referensi untuk memahami persyaratan, manfaat, jadwal, serta tahapan pendaftaran.

Link Download Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah

Nama dokumen: Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah
Tahun: 2026
Versi: 1.1
Penerbit: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Unit: Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT)

Catatan: Jadwal dan info teknis pendaftaran sebaiknya selalu diperiksa kembali melalui laman resmi KIP Kuliah lantaran pedoman mencantumkan bahwa perincian tanggal krusial dapat dilihat pada laman KIP Kuliah.

FAQ KIP Kuliah 2026

Apa itu KIP Kuliah 2026?

KIP Kuliah 2026 adalah program pemerintah untuk membantu calon mahasiswa dari family miskin alias rentan miskin agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Siapa yang dapat mendaftar KIP Kuliah 2026?

Lulusan SMA, SMK, alias sederajat yang lulus pada tahun melangkah alias maksimal dua tahun sebelumnya, telah diterima melalui seleksi perguruan tinggi, dan memenuhi persyaratan ekonomi yang ditetapkan.

Apakah KIP Kuliah hanya untuk PTN?

Tidak. Berdasarkan pedoman, KIP Kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa yang diterima di PTN maupun PTS pada program studi yang memenuhi ketentuan.

Apakah KIP Kuliah bayar UKT alias SPP?

Ya. Biaya pendidikan alias UKT/SPP penerima KIP Kuliah dibayarkan pemerintah langsung kepada perguruan tinggi sesuai ketentuan.

Berapa support biaya hidup KIP Kuliah 2026?

Bantuan biaya hidup ditetapkan dalam lima klaster, ialah Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000 per bulan.

Kapan pendaftaran akun KIP Kuliah 2026?

Registrasi alias pendaftaran akun KIP Kuliah 2026 berjalan 3 Februari sampai 31 Oktober 2026.

Apa saja informasi yang diperlukan untuk membikin akun?

Data yang diperlukan adalah NIK, NISN, NPSN, dan alamat email aktif.

Apakah pendaftaran KIP Kuliah dilakukan secara online?

Ya. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi KIP Kuliah untuk jalur SNBP, SNBT, maupun Mandiri.

Apakah penerima KIP Kuliah tetap kudu diverifikasi kampus?

Ya. Calon penerima yang telah diterima di perguruan tinggi dapat menjalani verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai penerima KIP Kuliah.

Berapa lama KIP Kuliah diberikan?

Jangka waktu berbeda sesuai jenjang. Untuk program Sarjana dan Diploma Empat maksimal 8 semester, Diploma Tiga 6 semester, Diploma Dua 4 semester, dan Diploma Satu 2 semester. Program pekerjaan mempunyai ketentuan tersendiri.

Penutup

Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Tahun 2026 memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang mempunyai keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses pendidikan tinggi. Selain pembebasan biaya pendidikan, penerima juga memperoleh support biaya hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi siswa yang memenuhi persyaratan, jangan menunda proses pendaftaran. Pastikan informasi NIK, NISN, NPSN, email, serta arsip pendukung telah dipersiapkan dengan benar. Selanjutnya, ikuti seluruh tahapan seleksi dan verifikasi sesuai ketentuan.

Untuk info dan pendaftaran, gunakan laman resmi KIP Kuliah Kemdiktisaintek dan perhatikan info terbaru yang tersedia di dalam sistem.

KomunitasBelajar.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 017/F/AN/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional bagi Penyelenggara Tingkat Pusat, Penyelenggara Tingkat Daerah, dan Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 14 April 2026 oleh Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin. Juknis ini menjadi pedoman dalam persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan TKA dan AN pada tingkat pusat, daerah, hingga satuan pendidikan.

Apa Itu Juknis TKA dan AN 2026?

Petunjuk teknis ini memberikan ketentuan operasional penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN).

Dalam juknis, TKA didefinisikan sebagai kegiatan pengukuran capaian keahlian akademik siswa pada mata pelajaran tertentu, sedangkan AN merupakan pertimbangan sistem pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Juknis juga mengatur beragam komponen penting, antara lain:

·          Pendataan dan pendaftaran peserta.

·          Penentuan satuan pendidikan pelaksana.

·          Kesiapan sarana dan prasarana.

·          Penentuan status dan moda pelaksanaan.

·          Pengaturan ruang, gelombang, dan sesi.

·          Kriteria serta penunjukan proktor, teknisi, dan pengawas ruang.

·          Simulasi dan gladi bersih.

·          Pelaksanaan TKA dan AN.

·          Pelaksanaan susulan.

·          Pengolahan dan pelaporan hasil.

·          Penerbitan dan verifikasi SHTKA.

·          Pembiayaan pelaksanaan TKA dan AN.

Dengan demikian, Keputusan Kepala BKPDM Nomor 017/F/AN/2026 tidak hanya mengatur penyelenggaraan tes, tetapi juga memberikan panduan teknis dari tahap pendataan hingga pelaporan hasil.

Dasar Hukum Juknis TKA dan AN 2026/2027

Keputusan Kepala BKPDM Nomor 017/F/AN/2026 antara lain merujuk pada:

·        Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

·        Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024;

·        Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;

·        Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022;

·        Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2026;

·        Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional sebagaimana diubah dengan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026;

·        Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;

·        Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik; dan

·        Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.

Pendataan dan Pendaftaran Peserta TKA dan AN

Salah satu bagian krusial dalam juknis adalah pendataan calon peserta TKA dan AN.

Pendataan dilakukan secara terintegrasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Data yang dikelola mencakup informasi satuan pendidikan, riwayat hidup murid, dan informasi peserta TKA dan AN.

Data calon peserta berasal dari Dapodik dan EMIS. PD Data yang merupakan hasil verifikasi dan pengesahan siswa dari Dapodik dan EMIS digunakan sebagai pedoman informasi calon peserta TKA dan AN.

Tahapan krusial pendataan

Secara umum, proses pendataan meliputi:

Dapodik/EMIS → PD Data → Impor Data → Pendaftaran Peserta → DNS → Verifikasi dan Validasi → Finalisasi → Penomoran Peserta → DNT → Kartu Peserta.

DNS alias Daftar Nominasi Sementara merupakan daftar calon peserta yang telah didaftarkan untuk kemudian diverifikasi dan divalidasi.

Setelah diverifikasi dan divalidasi serta diberi nomor peserta, informasi tersebut menjadi DNT (Daftar Nominasi Tetap).

Pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan

Murid menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan yang ditandatangani orang tua/wali, serta pas foto terbaru maksimal enam bulan terakhir dalam corak arsip digital.

Selanjutnya, satuan pendidikan melakukan pendaftaran calon peserta melalui laman TKA dan AN. DNS kemudian diterbitkan untuk diverifikasi oleh satuan pendidikan dan calon peserta.

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara

Juknis membagi tanggung jawab penyelenggaraan TKA dan AN berasas tingkatan.

1. Penyelenggara Tingkat Pusat

Tingkat pusat antara lain bertugas:

·          merencanakan mekanisme pendataan;

·          mengembangkan sistem pendataan;

·          menetapkan jadwal pendataan;

·          mengoordinasikan pendataan secara nasional;

·          menjaga kualitas dan validitas data;

·          mengelola hak akses;

·          memantau dan mengevaluasi proses pendataan serta pendaftaran; dan

·          memelihara data peserta serta sistem info TKA dan AN.

·          Pada tahap pelaksanaan, pusat juga menyiapkan server, mengatur agenda token, memantau sinkronisasi, menyediakan posko, serta membantu penyelesaian masalah teknis secara berjenjang.

2. Penyelenggara Tingkat Provinsi

Penyelenggara tingkat provinsi mempunyai tanggung jawab antara lain menetapkan satuan pendidikan pelaksana, memverifikasi data, memproses penomoran peserta, menerbitkan dan mendistribusikan DNT, serta memelihara informasi peserta.

Untuk jenjang pendidikan tertentu, pembagian pengelolaan juga melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

3. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat kabupaten/kota, tugas meliputi koordinasi dengan provinsi dan satuan pendidikan, pemutakhiran data, penetapan satuan pendidikan pelaksana, verifikasi DNS, publikasi DNT, dan pemeliharaan data peserta.

4. Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, terutama

·          dalam memutakhirkan informasi satuan pendidikan dan murid;

·          mengimpor data murid;

·          mendaftarkan peserta;

·          mengunggah foto peserta;

·          memverifikasi DNS;

·          menyerahkan data hasil verifikasi;

·          mengunggah SPTJM;

·          menerima DNT; dan

·          mengelola data TKA dan AN di satuan pendidikan.

Ketentuan Sarana dan Prasarana TKA dan AN

Satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan ruangan, komputer, jaringan internet, serta sumber daya listrik.

Ruangan TKA dan AN kudu mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang memadai, listrik yang stabil, terlindung dari gangguan, jaringan internet yang stabil, serta pengaturan tempat duduk yang mendukung pelaksanaan tes secara tertib.

Juknis juga menetapkan rasio penggunaan komputer.

Untuk SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK, satu komputer dapat digunakan maksimal oleh 8 peserta dalam 8 sesi berurutan pada satuan pendidikan formal.

Sementara itu, untuk SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat, satu komputer dapat digunakan maksimal oleh 16 peserta dalam 16 sesi berurutan pada satuan pendidikan formal.

Untuk satuan pendidikan nonformal, rasio yang ditentukan adalah maksimal 1 komputer untuk 4 peserta dalam 4 sesi berurutan. Selain itu, komputer persediaan disediakan sebesar 10% dari total komputer yang dibutuhkan.

TKA dan AN Moda Daring

Pada moda daring, komputer proktor dan komputer klien membutuhkan hubungan internet selama pelaksanaan.

Juknis menetapkan kebutuhan bandwidth minimal 16 Mbps untuk 40 pelanggan yang digunakan unik untuk penyelenggaraan TKA dan AN. Contoh yang diberikan dalam juknis adalah kebutuhan sekitar 0,4 Mbps per komputer klien.

Adapun spesifikasi minimal komputer moda daring antara lain:

·          Komputer Proktor

·          PC/All in One/Laptop;

·          CPU dual core;

·          monitor minimal 11,6 inci;

·          RAM 2 GB;

·          resolusi 1024 × 720 piksel;

·          NIC/WiFi;

·          penyimpanan tersedia minimal 10 GB;

·          sistem operasi Windows 7 alias yang lebih baru;

·          menggunakan Proktor Browser.

·          Komputer Klien

·          PC/All in One/Laptop;

·          CPU dual core;

·          monitor minimal 11,6 inci;

·          RAM 2 GB;

·          resolusi 1024 × 720 piksel;

·          penyimpanan tersedia minimal 10 GB;

·          NIC/WiFi;

·          sistem operasi Windows 7, Mac OS, alias Chrome OS sesuai ketentuan;

·          menggunakan Exambrowser Client.

Untuk Windows, juknis menyebut penggunaan Windows 10 alias jenis terbaru lebih disarankan.

TKA dan AN Moda Semi Daring

Pada moda semi daring, hubungan internet diperlukan antara lain untuk proses sinkronisasi, aktivasi komputer proktor, rilis token, dan pengunggahan jawaban peserta. Komputer pelanggan tidak memerlukan koneksi internet selama tes berlangsung.

Untuk jaringan semi daring, juknis menetapkan antara lain:

·          kabel minimal CAT5E 100/1000;

·          switch;

·          bandwidth minimal 1 Mbps stabil;

·          protokol jaringan dibuat tetap sesuai segmen IP yang ditentukan.

Komputer proktor pada moda semi daring memiliki persyaratan lebih tinggi, antara lain processor 4 core dengan clock rate minimal 1,6 GHz 64 bit, RAM 8 GB, dua LAN/NIC 100/1000 Mbps, serta penyimpanan kosong minimal 100 GB.

Komputer proktor menggunakan VirtualBox, VHD, dan Exambrowser Admin, sedangkan komputer pelanggan menggunakan Exambrowser Client.

Penentuan Status Mandiri atau Menumpang

Satuan pendidikan dapat memilih status berdikari apabila memenuhi kriteria yang ditentukan, antara lain mempunyai proktor dan teknisi, komputer sesuai kebutuhan, serta prasarana pendukung penyelenggaraan TKA dan AN.

Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, satuan pendidikan dapat memilih status menumpang ke satuan pendidikan lain yang melaksanakan TKA dan AN secara berdikari dengan jarak terdekat.

Penentuan status dan moda dilakukan melalui laman manajemen TKA dan AN.

Jika memilih status mandiri, satuan pendidikan kemudian memilih moda daring alias semi daring. Jika memilih status menumpang, satuan pendidikan menentukan tempat penyelenggaraan dan moda mengikuti tempat pelaksanaan tersebut.

Kriteria Proktor, Teknisi, dan Pengawas Ruang

1. Kriteria Proktor

Proktor kudu memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

·          tenaga pendidik alias tenaga kependidikan;

·          disiplin, jujur, bertanggung jawab dan teliti;

·          memiliki kompetensi TIK;

·          pernah mengikuti training alias pernah bekerja sebagai proktor;

·          bersedia ditugaskan;

·          bersedia menandatangani pakta integritas;

·          tidak pernah mendapatkan hukuman pembebasan tugas sebagai proktor; dan

·          sehat jasmani dan rohani.

Proktor juga dapat berasal dari satuan pendidikan lain apabila satuan pendidikan belum mempunyai proktor.

2. Kriteria Teknisi

Teknisi kudu mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola jaringan pada laboratorium alias ruang komputer. Teknisi juga kudu memenuhi ketentuan integritas, kerahasiaan, kesehatan, dan persyaratan lainnya.

Teknisi dapat berasal dari satuan pendidikan lain apabila satuan pendidikan belum mempunyai teknisi.

3. Kriteria Pengawas Ruang

Pengawas ruang merupakan tenaga pendidik yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, menjaga kerahasiaan, sehat jasmani dan rohani, bersedia menandatangani pakta integritas, serta berasal dari satuan pendidikan lain.

Pengawas ruang untuk SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK/sederajat ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Untuk SMP/MTs/sederajat dan SD/MI/sederajat, pengawas ruang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama.

Simulasi, Gladi Bersih, dan Pelaksanaan TKA dan AN

Simulasi dan gladi bersih merupakan bagian penting sebelum penyelenggaraan TKA dan AN.

Simulasi bermaksud mengukur keahlian infrastruktur satuan pendidikan, sedangkan gladi bersih bermaksud memastikan kesiapan infrastruktur pusat dan satuan pendidikan pelaksana.

Secara umum, tahapan penyelenggaraan meliputi:

·          Menyiapkan berkas administrasi.

·          Menyiapkan komputer dan jaringan.

·          Memasang aplikasi.

·          Melakukan sinkronisasi untuk moda semi daring.

·          Melaksanakan simulasi, gladi bersih, dan TKA/AN.

·          Mengunggah hasil.

·          Mengunggah daftar datang dan buletin acara.

·          Membuat laporan pelaksanaan.

Pada saat pelaksanaan, proktor melakukan login pada aplikasi, merilis token, kemudian peserta mengerjakan TKA dan AN.

Bagaimana Jika Sekolah Berada di Lokasi Blankspot?

Juknis memberikan sistem unik bagi satuan pendidikan yang berada di letak tanpa akses jaringan internet.

Pelaksanaan tetap dapat dilakukan menggunakan moda semi daring melalui sistem permintaan token offline.

Proktor mengusulkan permohonan melalui laman manajemen TKA dan AN pada menu Sekolah Blankspot. Sebelum hubungan internet terputus, proktor wajib memastikan seluruh informasi peserta dan sesi tes telah tersinkronisasi dengan server pusat. Setelah permohonan disetujui, token offline dapat dilihat melalui laman manajemen TKA dan AN.

Ketentuan Peserta SMK/MAK yang Sedang PKL

Juknis juga mengatur peserta SMK/MAK yang pada waktu pelaksanaan TKA dan AN sedang melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Peserta dapat mengikuti TKA sesuai agenda yang ditetapkan. Satuan pendidikan asal kudu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi alias Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya agar peserta terdaftar dan dapat ditempatkan sesuai letak ujian.

Peserta dapat ditempatkan pada satuan pendidikan terdekat di sekitar letak PKL dengan koordinasi dan rekomendasi pihak yang berwenang.

TKA dan AN Susulan

Peserta dapat mengikuti TKA dan AN susulan apabila mengalami hambatan teknis, nonteknis, alias force majeure.

Contoh hambatan teknis yang disebutkan dalam juknis antara lain:

·          gangguan listrik;

·          gangguan jaringan;

·          kerusakan perangkat.

Kendala nonteknis dapat berupa sakit alias kondisi lain sesuai pedoman penyelenggaraan TKA dan AN. Force majeure dapat berupa bencana alam, keadaan darurat, alias kondisi lain di luar kendali peserta dan satuan pendidikan.

Peserta yang mengikuti susulan kudu sudah tercetak dalam DNT dan terdata pada laman manajemen TKA dan AN.

Satuan pendidikan wajib melaporkan hambatan melalui berita kegiatan dengan bukti pendukung. Peserta yang dapat mengikuti susulan adalah peserta yang laporannya telah diverifikasi sesuai kewenangan.

Pengolahan dan Pelaporan Hasil TKA dan AN

Setelah pelaksanaan, proktor mengunggah daftar hadir dan buletin kegiatan ke laman manajemen TKA dan AN.

Untuk moda semi daring, respon peserta pada setiap sesi diunggah ke server pusat. Data jawaban kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pusat yang membidangi kegunaan asesmen pendidikan Kementerian. Selanjutnya dilakukan penskoran dan kajian informasi hasil TKA dan AN.

Hasil TKA merupakan hasil perseorangan siswa dalam bentuk Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian.

Sementara itu, hasil AN diperoleh dari agregasi skor peserta AN yang terdiri atas murid, pendidik, dan kepala satuan pendidikan. Hasil AN menjadi bagian dari pertimbangan sistem pendidikan melalui platform Rapor Pendidikan.

SHTKA Dapat Diverifikasi Secara Publik

SHTKA merupakan sertifikat yang memuat nilai TKA dan kategori nilai setiap mata pelajaran.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyediakan Portal Verifikasi Publik SHTKA untuk memverifikasi keaslian dan informasi pada Sertifikat Hasil TKA.

Verifikasi dapat dilakukan tanpa login dengan memasukkan nomor peserta TKA dan kode unik SHTKA. Juknis mencantumkan alamat portal resmi shtka.kemendikdasmen.go.id.

SHTKA digital mempunyai tanda tangan elektronik sebagai bukti arsip resmi. SHTKA yang dicetak secara bentuk juga dilengkapi QR Code untuk mendukung proses verifikasi keaslian dokumen.

Pembiayaan TKA dan AN

Hal krusial yang perlu diketahui sekolah dan peserta adalah TKA dan AN dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah sehingga siswa tidak dikenakan biaya apapun.

Satuan pendidikan dapat mengalokasikan anggaran pelaksanaan sesuai ketentuan BOS alias sumber sah lainnya.

Kebutuhan anggaran dapat mencakup:

·          sarana dan prasarana;

·          komputer;

·          jaringan dan internet;

·          listrik;

·          proktor;

·          teknisi;

·          pengawas;

·          kartu peserta;

·          kartu login;

·          pencetakan dokumen; dan

·          transportasi peserta bagi sekolah yang berstatus menumpang.

Untuk satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikdasmen, perencanaan kebutuhan TKA dan AN yang menggunakan BOS Reguler dapat dimasukkan dalam ARKAS.

Hal Penting yang Perlu Disiapkan Sekolah

Berdasarkan Juknis TKA dan AN 2026, satuan pendidikan sebaiknya memastikan beberapa perihal berikut:

1. Data peserta

Pastikan informasi siswa pada Dapodik/EMIS dan Verval PD telah betul dan sesuai.

2. DNS dan DNT

Lakukan pemeriksaan DNS dengan teliti sebelum finalisasi dan pastikan peserta telah masuk DNT.

3. Proktor dan teknisi

Tetapkan petugas yang memenuhi persyaratan serta memahami aplikasi dan jaringan TKA/AN.

4. Komputer

Pastikan jumlah komputer mencukupi sesuai rasio, termasuk komputer persediaan sebesar 10%.

5. Jaringan

Pastikan jaringan dan bandwidth memenuhi persyaratan sesuai moda yang dipilih.

6. Aplikasi

Pastikan aplikasi proktor dan client sudah terpasang dan siap digunakan.

7. Ruang, gelombang, dan sesi

Atur peserta dengan memperhatikan kapabilitas komputer, ruang, gelombang, dan sesi.

8. Administrasi

Siapkan kartu login, daftar hadir, buletin acara, pakta integritas, surat kesiapan, dan arsip lain sesuai tahapan.

9. Simulasi dan gladi bersih

Jangan melewatkan simulasi dan gladi bersih karena keduanya digunakan untuk menguji kesiapan infrastruktur.

10. Antisipasi gangguan

Sekolah perlu menyiapkan prosedur penanganan gangguan jaringan, listrik, perangkat, maupun kondisi lain yang dapat menghambat pelaksanaan.

Download Juknis TKA dan AN 2026 Nomor 017/F/AN/2026

Bagi Bapak/Ibu kepala sekolah, guru, operator, proktor, teknisi, pengawas, dinas pendidikan, maupun pihak lain yang membutuhkan arsip lengkap, berikut file Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 017/F/AN/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TKA dan AN.

Link Dokumen: Petunjuk Teknis TKA dan AN 2026

Nomor: 017/F/AN/2026

Tanggal: 14 April 2026

Jumlah halaman: 48 halaman

Dokumen tersebut merupakan file yang menjadi dasar penyusunan tulisan ini. Judul dan ruang lingkup keputusan tercantum pada halaman awal dokumen.

FAQ Juknis TKA dan AN 2026

Apa nomor Keputusan Kepala BKPDM tentang Juknis TKA dan AN 2026?

Nomornya adalah Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 017/F/AN/2026.

Kapan Keputusan Nomor 017/F/AN/2026 ditetapkan?

Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 14 April 2026.

Apa yang diatur dalam Juknis 017/F/AN/2026?

Juknis mengatur penyelenggaraan TKA dan AN mulai dari pendataan, kesiapan infrastruktur, penentuan status dan moda, pengaturan ruang, gelombang dan sesi, proktor, teknisi, pengawas, pelaksanaan, susulan, hasil, SHTKA, hingga pembiayaan.

Siapa yang menjadi penyelenggara TKA dan AN?

Penyelenggaraan melibatkan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan sesuai kewenangan masing-masing. Penyelenggara tingkat pusat terdiri dari Kemendikdasmen dan Kementerian Agama.

Apakah sekolah boleh memilih status menumpang?

Ya. Satuan pendidikan yang tidak memenuhi kriteria pelaksanaan berdikari dapat memilih status menumpang ke satuan pendidikan lain yang melaksanakan TKA dan AN secara berdikari dengan jarak terdekat.

Apa perbedaan moda daring dan semi daring?

Moda daring memerlukan hubungan internet untuk komputer proktor dan komputer pelanggan selama pelaksanaan. Moda semi daring membutuhkan internet untuk sinkronisasi, aktivasi proktor, rilis token, dan unggah jawaban, sedangkan komputer pelanggan tidak memerlukan internet saat pelaksanaan.

Siapa yang menunjuk proktor dan teknisi?

Proktor dan teknisi ditunjuk oleh kepala satuan pendidikan pelaksana TKA dan AN.

Siapa yang menunjuk pengawas ruang?

Untuk SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK/sederajat, pengawas ruang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Untuk SMP/MTs/sederajat dan SD/MI/sederajat, pengawas ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama.

Apakah peserta yang mengalami gangguan teknis dapat mengikuti tes susulan?

Dapat, sepanjang memenuhi ketentuan peserta susulan, sudah tercetak dalam DNT, terdata pada laman manajemen TKA dan AN, serta kendalanya dilaporkan dan diverifikasi sesuai ketentuan.

Apakah siswa dikenakan biaya mengikuti TKA dan AN?

Tidak. Juknis menyatakan TKA dan AN dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah sehingga siswa tidak dikenakan biaya apapun.

Apa arsip hasil TKA yang diterima murid?

Hasil perseorangan TKA berupa Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian.

Apakah SHTKA dapat diverifikasi?

Ya. Kemendikdasmen menyediakan Portal Verifikasi Publik SHTKA yang dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dan informasi SHTKA.

Kesimpulan

Keputusan Kepala BKPDM Kemendikdasmen Nomor 017/F/AN/2026 menjadi arsip teknis krusial bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TKA dan AN. Juknis ini memberikan alur yang cukup lengkap, mulai dari pendataan calon peserta, penetapan satuan pendidikan, kesiapan sarana prasarana, penentuan moda, pengaturan sesi, penunjukan petugas, pelaksanaan, penanganan peserta PKL dan susulan, pengolahan hasil, penerbitan SHTKA, sampai pembiayaan.

Bagi satuan pendidikan, perhatian utama perlu diberikan pada validitas informasi peserta, kesiapan komputer dan jaringan, penetapan proktor serta teknisi, pengaturan ruang dan sesi, kelengkapan administrasi, serta kesiapan menghadapi gangguan teknis.

Dengan memahami juknis ini sejak awal, sekolah dapat mempersiapkan penyelenggaraan TKA dan AN secara lebih terencana, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kerangka Asesmen TKA SMK/MAK menjadi salah satu arsip krusial dalam penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Peraturan ini menetapkan Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagai referensi dalam pengembangan asesmen yang mengukur kompetensi akademik dan kompetensi fondasi sesuai program keahlian.

Dokumen yang menjadi dasar artikel ini merupakan salinan Peraturan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah dan ditetapkan di Jakarta pada 3 Agustus 2026.

Penyelenggaraan TKA pada jenjang SMK/MAK mempunyai karakter yang berbeda lantaran selain memberikan pembelajaran akademik, SMK/MAK juga membekali siswa dengan kompetensi kejuruan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pekerjaan dan pengembangan karier.

Kompetensi tersebut tidak hanya berangkaian dengan penguasaan pengetahuan, tetapi juga keahlian menerapkan konsep, menganalisis permasalahan, dan mengambil keputusan dalam konteks dunia kerja.

Karena itu, dalam kerangka TKA SMK/MAK, asesmen dilengkapi dengan mata uji Program Keahlian yang dirancang untuk mengukur kompetensi fondasi sesuai skill yang dipelajari murid.

Kerangka tersebut juga memperhatikan keberagaman konsentrasi skill di SMK/MAK. Asesmen difokuskan pada kompetensi fondasi yang menjadi irisan utama dari beragam konsentrasi keahlian dalam setiap program keahlian.

Dengan demikian, hasil TKA diharapkan tidak hanya memberikan info mengenai capaian belajar murid, tetapi juga dapat menjadi bahan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran SMK/MAK.

Apakah TKA SMK/MAK Menentukan Kelulusan?

Hal krusial yang perlu diketahui oleh siswa, guru, orang tua, dan satuan pendidikan adalah bahwa mata uji Program Keahlian dalam TKA bukan merupakan instrumen penentu kelulusan murid.

Penentuan kelulusan tetap menjadi kewenangan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata uji Program Keahlian dalam TKA digunakan untuk mengukur kompetensi fondasi yang dianggap esensial dan representatif terhadap capaian pembelajaran pada masing-masing program keahlian.

Kerangka asesmen ini selanjutnya menjadi pedoman dalam pengembangan instrumen yang valid, reliabel, dan relevan untuk mengukur capaian pembelajaran pada SMK/MAK.

50 Mata Uji Program Keahlian TKA SMK/MAK

Salah satu bagian penting dalam Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026 adalah daftar mata uji Program Keahlian.

Dokumen mencantumkan 50 mata uji Program Keahlian, yaitu:

1)       Teknik Perawatan Gedung

2)       Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil

3)       Teknik Konstruksi dan Perumahan

4)       Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan

5)       Teknik Furnitur

6)       Teknik Mesin

7)       Teknik Otomotif

8)       Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

9)       Teknik Logistik

10)    Teknik Elektronika

11)    Teknik Pesawat Udara

12)    Teknik Konstruksi Kapal

13)    Kimia Analisis

14)    Teknik Kimia Industri

15)    Teknik Tekstil

16)    Teknik Ketenagalistrikan

17)    Teknik Energi Terbarukan

18)    Teknik Geospasial

19)    Teknik Geologi Pertambangan

20)    Teknik Perminyakan

21)    Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

22)    Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

23)    Layanan Kesehatan

24)    Teknik Laboratorium Medik

25)    Teknologi Farmasi

26)    Pekerjaan Sosial

27)    Agribisnis Tanaman

28)    Agribisnis Ternak

29)    Agribisnis Perikanan

30)    Usaha Pertanian Terpadu

31)    Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian

32)    Kehutanan

33)    Teknika Kapal Penangkap Ikan

34)    Nautika Kapal Penangkap Ikan

35)    Teknika Kapal Niaga

36)    Nautika Kapal Niaga

37)    Pemasaran

38)    Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

39)    Akuntansi dan Keuangan Lembaga

40)    Usaha Layanan Pariwisata

41)    Perhotelan

42)    Kuliner

43)    Kecantikan dan Spa

44)    Seni Rupa

45)    Desain Komunikasi Visual

46)    Desain dan Produksi Kriya

47)    Seni Pertunjukan

48)    Broadcasting dan Perfilman

49)    Animasi

50)    Busana

Daftar tersebut tercantum pada bagian Mata Uji dan Jenis Soal dalam kerangka asesmen.

Bentuk Soal TKA SMK/MAK

Peraturan ini juga menjelaskan corak soal yang digunakan pada setiap mata uji.

Setiap mata uji menggunakan soal tunggal, ialah soal yang berdiri sendiri dan tidak berangkaian dengan soal lainnya.

Ada tiga corak soal yang digunakan, yaitu:

1. Pilihan Ganda Sederhana

Pada bentuk ini hanya terdapat satu jawaban yang benar. Peserta memilih satu jawaban dari beberapa pilihan yang tersedia.

2. Pilihan Ganda Kompleks MCMA

MCMA atau Multiple Choice Multiple Answers memungkinkan terdapat lebih dari satu jawaban benar.

Peserta harus memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar.

3. Pilihan Ganda Kompleks Kategori

Pada bentuk ini terdapat beberapa pernyataan yang semuanya kudu diberikan respons.

Contohnya adalah menentukan apakah suatu pernyataan "benar" atau "salah", maupun "sesuai" alias "tidak sesuai".

Ringkasannya

Pilihan Ganda Sederhana-->Satu jawaban benar

PG Kompleks MCMA-->Dapat lebih dari satu jawaban benar

PG Kompleks Kategori-->Setiap pernyataan kudu direspons

Kompetensi yang Diukur dalam TKA SMK/MAK

Kerangka asesmen TKA Program Keahlian tidak sekadar mengukur keahlian mengingat materi.

Secara umum, kompetensi diarahkan untuk mengukur keahlian pada tiga level kognitif, yaitu:

1. Pengetahuan dan Pemahaman

Murid dituntut memahami konsep, istilah, prinsip, prosedur, alat, bahan, maupun karakteristik pekerjaan sesuai bagian keahliannya.

2. Aplikasi

Murid dituntut bisa menerapkan konsep, prinsip, prosedur, teknologi, alat, data, atau info dalam menyelesaikan persoalan yang berangkaian dengan bidang keahliannya.

3. Penalaran

Murid dituntut bisa menganalisis permasalahan, mengevaluasi info alias prosedur, mengambil keputusan, serta menentukan solusi dalam konteks pekerjaan.

Pola tersebut terlihat pada beragam program skill dalam dokumen. Misalnya, pada Teknik Perawatan Gedung, keahlian diukur melalui Pengetahuan dan Pemahaman, Aplikasi, serta Penalaran.

Pada Teknik Konstruksi dan Perumahan, keahlian juga diukur melalui tiga level tersebut dengan proses berpikir seperti mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan, menggunakan, menghitung, menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan.

Muatan TKA Disesuaikan dengan Program Keahlian

Salah satu karakteristik penting Kerangka Asesmen TKA SMK/MAK adalah muatan yang diujikan disesuaikan dengan program keahlian.

Sebagai contoh, pada Teknik Perawatan Gedung, muatan mencakup:

·          Wawasan bumi kerja bagian perawatan gedung;

·          Kecakapan kerja dasar, K3LH dan budaya kerja;

·          Statika bangunan;

·          Dasar bangunan bangunan;

·          Gambar teknik.

Sementara itu, pada Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB), muatan antara lain mencakup sistem informasi gedung dan perkembangan teknologi, kecakapan kerja dasar dan K3LH, gambar teknik dan Building Information Modeling (BIM), statika bangunan, serta dasar bangunan bangunan.

Pada Teknik Furnitur, muatan asesmen mencakup wawasan bumi kerja, basic job skills, K3LH dan budaya kerja, gambar teknik, pemilihan kayu, pembuatan sambungan, serta perawatan peralatan tangan dan mesin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa TKA Program Keahlian dirancang agar tetap berangkaian dengan kompetensi fondasi dan kebutuhan bumi kerja pada masing-masing bidang.

TKA SMK/MAK Mengikuti Perkembangan Dunia Kerja

Kerangka asesmen tidak hanya berorientasi pada materi yang berkarakter teoritis. Mata uji Program Keahlian dirancang agar mempunyai keahlian penyesuaian terhadap perubahan teknologi, proses bisnis, dan transformasi industri.

Karena itu, sejumlah materi dalam arsip juga mengarah pada keahlian menggunakan teknologi dan memahami perkembangan industri.

Sebagai contoh, pada bidang DPIB terdapat materi CAD/BIM, sedangkan pada program skill lainnya terdapat kompetensi yang berangkaian dengan teknologi, prosedur kerja, K3LH, budaya kerja, hingga pengambilan keputusan berasas kasus.

Dengan pendekatan tersebut, TKA diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai penguasaan kompetensi fondasi siswa SMK/MAK.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Siswa SMK untuk TKA?

Berdasarkan kerangka asesmen tersebut, persiapan menghadapi TKA Program Keahlian sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan menghafal teori.

Beberapa perihal yang dapat menjadi perhatian siswa antara lain:

1. Pahami konsep dasar keahlian.

Kuasai konsep dan prinsip dasar yang menjadi fondasi program keahlian.

2. Latihan Penerapan.

Biasakan mengerjakan soal yang meminta penerapan konsep dalam situasi pekerjaan atau kasus tertentu.

3. Tingkatkan Kemampuan Analisis.

Soal dapat menuntut peserta menganalisis info dan menentukan solusi yang paling tepat.

4. Pahami K3LH dan Budaya Kerja.

Aspek keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan hidup, serta budaya kerja menjadi bagian dari banyak program keahlian.

5. Kenali Dunia Kerja.

Murid perlu memahami proses bisnis, profesi, prosedur kerja, teknologi, dan perkembangan industri sesuai bagian keahlian.

6. Latihan Berbagai Bentuk Soal

Karena terdapat pilihan dobel sederhana, MCMA, dan pilihan dobel kompleks kategori, siswa perlu memahami karakter masing-masing corak soal.

Download Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026

Bagi guru, kepala sekolah, siswa SMK/MAK, orang tua, dan pihak lain yang memerlukan arsip lengkap, Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dapat digunakan sebagai rujukan untuk mempelajari secara lebih lengkap:

·          daftar mata uji Program Keahlian;

·          bentuk dan jenis soal;

·          muatan setiap program keahlian;

·          kompetensi yang diukur;

·          level kognitif;

·          proses berpikir;

·          batasan/catatan materi;

·          serta contoh soal yang terdapat dalam lampiran.

Link download Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026 (disini)

Dokumen komplit terdiri atas 387 halaman, sehingga pembimbing dan siswa dapat memandang kerangka asesmen secara lebih rinci sesuai program skill masing-masing.

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan arsip Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026 yang dilampirkan. Untuk mengetahui rincian kompetensi pada program skill tertentu, sebaiknya merujuk langsung pada bagian program skill yang berkepentingan dalam dokumen lengkap.

FAQ Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026

1. Apa itu Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026?

Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026 merupakan peraturan yang menetapkan Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

2. Apa yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026?

Dokumen ini mengatur kerangka asesmen TKA SMK/MAK, termasuk mata uji Program Keahlian, jenis soal, muatan, kompetensi yang diukur, level kognitif, serta rincian kompetensi pada beragam program keahlian.

3. Berapa jumlah mata uji Program Keahlian TKA SMK/MAK?

Dalam dokumen tercantum 50 mata uji Program Keahlian, mulai dari Teknik Perawatan Gedung hingga Busana.

4. Apa saja corak soal TKA SMK/MAK?

Ada tiga bentuk, ialah pilihan dobel sederhana, pilihan dobel kompleks MCMA, dan pilihan dobel kompleks kategori.

5. Apakah TKA Program Keahlian menentukan kelulusan siswa?

Tidak. Mata uji Program Keahlian dalam TKA bukan instrumen penentu kelulusan. Penentuan kelulusan tetap menjadi kewenangan satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Apa tujuan mata uji Program Keahlian?

Mata uji Program Keahlian bermaksud mengukur kompetensi fondasi yang esensial sesuai program skill yang dipelajari siswa serta memberikan info mengenai capaian pembelajaran.

7. Apa level kognitif yang diukur?

Secara umum, kerangka asesmen menggunakan tiga level kognitif, ialah Pengetahuan dan Pemahaman, Aplikasi, dan Penalaran.

8. Apakah materi TKA sama untuk semua siswa SMK?

Tidak. Mata uji dan muatan disesuaikan dengan Program Keahlian, sehingga kompetensi yang diukur berangkaian dengan bagian skill masing-masing.

9. Apakah TKA hanya mengukur mahfuz teori?

Tidak. Kerangka asesmen juga mengukur keahlian menerapkan konsep, menganalisis permasalahan, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam konteks bidang keahlian dan bumi kerja.

10. Di mana bisa mendapatkan arsip komplit Kerangka Asesmen TKA SMK/MAK?

Dokumen yang menjadi sumber tulisan ini adalah Salinan Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, komplit dengan lampiran kerangka asesmen dan contoh soal.

Kesimpulan

Peraturan Kepala BKPDM Nomor 1 Tahun 2026 memberikan kerangka krusial bagi penyelenggaraan dan pengembangan TKA pada SMK/MAK, khususnya melalui mata uji Program Keahlian.

Kerangka ini menempatkan kompetensi fondasi sebagai konsentrasi asesmen dengan memperhatikan pemahaman konsep, kemampuan menerapkan, dan penalaran. Materi juga dikaitkan dengan perkembangan teknologi, proses bisnis, kebutuhan bumi kerja, K3LH, serta karakteristik masing-masing program keahlian.

Dengan adanya kerangka ini, pembimbing dapat mempunyai referensi dalam mempersiapkan pembelajaran dan siswa dapat lebih terarah dalam mempersiapkan diri menghadapi TKA sesuai bidang keahliannya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan. Peraturan ini sebagai pengganti atas Permendibudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan norma penyelenggaraan belanja barang/jasa pada satuan pendidikan.

Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan pedoman yang jelas mengenai siapa yang berwenang melakukan belanja, tahapan pelaksanaannya, penggunaan Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan, hingga sistem pengawasan dan pembinaan.

Pada tulisan ini bakal dibahas secara komplit isi Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 beserta poin-poin penting yang wajib diketahui oleh kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, maupun masyarakat.

Latar Belakang Terbitnya Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026

Pemerintah memandang bahwa setiap satuan pendidikan memerlukan sistem pembelanjaan peralatan dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan sekolah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penggunaan biaya pendidikan kudu dapat dipertanggungjawabkan melalui prosedur yang jelas serta didukung bukti penggunaan biaya yang sah. Oleh lantaran itu, Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 dicabut dan digantikan dengan Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026.

Tujuan Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan

Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 menegaskan bahwa shopping barang/jasa bermaksud untuk:

a)    memperoleh barang alias jasa yang tepat sesuai kebutuhan;

b)    mempertimbangkan kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi;

c)    memastikan setiap biaya satuan pendidikan digunakan secara transparan;

d)    meningkatkan akuntabilitas pengelolaan biaya pendidikan.

Prinsip Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa

Seluruh proses shopping harus berpedoman pada lima prinsip utama, yaitu:

1)    Efisien

2)    Efektif

3)    Transparan

4)    Bersaing

5)    Akuntabel

Prinsip tersebut menjadi dasar dalam seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Satuan Pendidikan yang Diatur

Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan ini bertindak bagi beragam jenis satuan pendidikan, meliputi:

a. Satuan Pendidikan anak usia dini, meliputi taman kanak-kanak; kelompok bermain; taman penitipan anak; dan Satuan Pendidikan anak usia awal sejenis

b. Satuan Pendidikan dasar, meliputi SD dan SMP

c. Satuan Pendidikan menengah meliputi SMA dan SMK

d. Satuan Pendidikan khusus, meliputi SDLB, SMPLB, SMALB dan sekolah luar biasa

e. Satuan Pendidikan kesetaraan meliputi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Belanja yang diatur mencakup seluruh penggunaan biaya untuk penyediaan barang/jasa, namun tidak termasuk belanja honor maupun gaji.

Siapa Pelaksana Belanja?

Pelaku shopping terdiri atas:

1. Pelaksana

Pelaksana adalah Kepala Satuan Pendidikan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan shopping barang/jasa.

Kepala sekolah juga dapat membentuk tim alias golongan kerja untuk membantu pelaksanaan belanja.

2. Penyedia

Penyedia dapat berupa perorangan atau badan usaha. Penyedia wajib memiliki:

a)    NPWP;

b)    identitas penyedia;

c)    kemampuan menyediakan barang/jasa.

Selain syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud di atas, Belanja Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan kudu memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan.

Etika Pelaksanaan Belanja

Semua pelaku wajib:

a. menjunjung  tinggi  nilai  profesionalitas  dan kemandirian dalam penyelenggaraan Belanja Satuan Pendidikan;

b. menghindari bentrok kepentingan serta mengupayakan pencegahan penyalahgunaan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung;

c. menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Belanja Satuan Pendidikan; dan

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diputuskan sesuai dengan kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan.

Tahapan Belanja Barang/Jasa

Permendikdasmen mengatur empat tahapan utama Belanja Barang/Jasa Satuan Pendidikan yang kudu dilakukan secara sistematis dan terukur yakni

a. persiapan Belanja Satuan Pendidikan;

b. pemilihan barang/jasa dan Penyedia;

c. penyelenggaraan kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan; dan

d. pelaporan Belanja Satuan Pendidikan.

Berikut ini penjelasan atas keempat tahapan tersebut:

1. Persiapan

Persiapan Belanja Satuan Pendidikan merupakan kegiatan perencanaan untuk menentukan kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan. Tahap ini meliputi penyusunan arsip perencanaan yang sekurang-kurangnya memuat:

a)    jumlah barang/jasa;

b)    spesifikasi;

c)    waktu dan letak serah terima;

d)    anggaran;

e)    persyaratan penyedia.

Persiapan arsip perencanaan Belanja Satuan Pendidikan) dilakukan oleh Pelaksana berasas kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan; dan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.

Namun, ketentuan ini dapat dikecualikan untuk shopping dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.

2. Pemilihan Barang/Jasa dan Penyedia

Pemilihan barang/jasa dan Penyedia dilakukan melalui meliputi:

a)    perbandingan nilai dan kualitas;

b)    negosiasi;

c)    penetapan penyedia.

Pada prinsipnya dilakukan terhadap minimal dua penyedia alias lebih, selain peralatan atau jasa hanya tersedia pada satu penyedia.

Negosiasi barang/jasa merupakan proses tawar-menawar atau obrolan antara Pelaksana dan Penyedia untuk memperoleh kesepakatan belanja.

Negosiasi barang/jasa bermaksud untuk menjamin aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan letak dalam penyediaan barang/jasa oleh Penyedia kepada Pelaksana.

Adapun Penetapan barang/jasa dan Penyedia dilakukan berdasarkan hasil komparasi nilai dan kualitas barang/jasa dan/atau negosiasi barang/jasa dengan Penyedia. Penetapan barang/jasa dan Penyedia dilakukan dalam kesepakatan belanja.

3. Pelaksanaan Kesepakatan

Pelaksanaan kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan meliputi meliputi:

a)    pengiriman barang;

b)    pemeriksaan;

c)    penerimaan;

d)    pembayaran.

Pengiriman barang/jasa dilakukan oleh Penyedia sesuai dengan kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan. Sedangkan pemeriksaan barang/jasa dilakukan oleh Pelaksana terhadap kesesuaian:

a. jumlah barang/jasa;

b. spesifikasi barang/jasa dan tanggung jawab Penyedia; dan

c. waktu dan letak serah terima.

Sekolah menerima barang/jasa andaikan hasil pemeriksaan barang/jasa sesuai dengan kesepakatan. Jika barang tidak sesuai kesepakatan, penyedia wajib melakukan penyesuaian. Biaya akibat ketidaksesuaian menjadi tanggung jawab penyedia. Untuk upaya mikro, upaya kecil, dan koperasi, pembayaran dapat dilakukan secara langsung alias menggunakan duit muka sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perihal terjadi penggantian kepala Satuan Pendidikan dan/atau perubahan Satuan Pendidikan, maka penyelesaian Belanja Satuan Pendidikan dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan yang baru. Kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan dapat dilakukan pembatalan berasas persetujuan kedua belah pihak pelaku Belanja Satuan Pendidikan.

4. Pelaporan

Setiap pelaksana wajib menyusun laporan yang mencakup:

a)    dokumen persiapan;

b)    hasil pembandingan;

c)    hasil negosiasi;

d)    kesepakatan belanja;

e)    berita acara pemeriksaan dan penerimaan;

f)      bukti pembayaran.

Pelaporan diintegrasikan dengan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan Kementerian. Apabila sistem belum tersedia, pelaporan dapat dilakukan secara manual alias melalui media lain yang disediakan Kementerian.

Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan

Dalam rangka mendorong penyelenggaraan tahapan Belanja Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip Belanja Satuan Pendidikan, Kementerian menyediakan suatu Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan. Sistem ini dikelola dan dikembangkan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan kegunaan jasa teknis tata kelola sumber daya satuan pendidikan.

Adapun tujuan penggunaan Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan adalah untuk:

a)    memfasilitasi pelaksanaan shopping secara elektronik;

b)    mendokumentasikan seluruh proses belanja;

c)    menyediakan data penyelenggaraan belanja;

d)    meningkatkan akuntabilitas pengelolaan biaya sekolah.

Penyelesaian Sengketa

Dalam perihal terdapat sengketa antara Pelaksana dan Penyedia, penyelesaian sengketa kudu dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila musyawarah dan mufakat alias sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan sengketa Belanja Satuan Pendidikan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan Pembinaan

1. Pengawasan

Pengawasan penyelenggaraan Belanja Satuan Pendidikan dilakukan dalam rangka mendorong kepatuhan terhadap tahapan dan tujuan Belanja Satuan Pendidikan.

Pengawasan dilakukan oleh:

1)    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

2)    Pemerintah Daerah;

3)    Komite Sekolah.

Selain pengawasan, pemerintah juga melakukan pembinaan guna meningkatkan kompetensi, kepatuhan terhadap tahapan belanja, dan pencapaian tujuan pengelolaan shopping satuan pendidikan.

Pengawasan dapat dilakukan berdasarkan:

a. informasi pelaporan Belanja Satuan Pendidikan pada Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan; dan

b. informasi pelaporan Belanja Satuan Pendidikan di luar Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan.

Hasil pengawasan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan

2. Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk:

a. peningkatan kompetensi dalam penyelenggaraan Belanja Satuan Pendidikan;

b. meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan tahapan Belanja Satuan Pendidikan; dan

c. mendorong pencapaian tujuan Belanja Satuan Pendidikan.

Pembinaan dilakukan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Ketentuan Penutup

Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 secara resmi mencabut Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan dan mulai bertindak sejak diundangkan.

Download Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026

Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 menjadi pedoman baru dalam tata kelola shopping barang/jasa oleh satuan pendidikan. Regulasi ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pemilihan penyedia yang objektif, pengarsipan yang lengkap, pelaporan yang akuntabel, serta pemanfaatan sistem info untuk mendukung transparansi.

Dengan adanya patokan ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat mengelola biaya secara lebih profesional sehingga mendukung peningkatan mutu jasa pendidikan.

Bagi yang memerlukan salinan Permendikdasmen No 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan silahkan download melalui link yang tersedia di bawah ini

Link download Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa itu Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026?

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur tata langkah belanja barang/jasa oleh satuan pendidikan agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Siapa yang menjadi pelaksana belanja?

Pelaksana belanja adalah Kepala Satuan Pendidikan yang dapat membentuk tim alias kelompok kerja untuk membantu pelaksanaannya.

3. Apakah semua pembelian harus melalui arsip perencanaan?

Tidak. Belanja dengan nilai paling banyak Rp1.000.000 dapat dikecualikan dari ketentuan penyusunan arsip perencanaan.

4. Apa saja tahapan belanja barang/jasa?

Tahapan meliputi persiapan, pemilihan barang/jasa dan penyedia, pelaksanaan kesepakatan, serta pelaporan.

5. Siapa yang melakukan pengawasan?

Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, dan komite sekolah sesuai kewenangannya.

6. Apakah Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tetap berlaku?

Tidak. Peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak bertindak sejak berlakunya Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026.

Tulisan reflektif adalah tulisan yang berangkat dari pengalaman, perasaan, dan pemikiran pribadi. Jenis tulisan ini membantu penulis memahami diri, memandang makna dari peristiwa, serta melatih kejujuran dalam berkarya. Tidak kudu panjang alias puitis, yang terpenting adalah ketulusan dan kesadaran dalam menuliskannya.

Kuis tebak quote adalah langkah seru untuk mengenal karya sastra sekaligus menguji ingatan pembaca. Melalui potongan kalimat, pembaca diajak menebak titel karya alias penulisnya. Aktivitas ini bisa meningkatkan minat baca dan membikin sastra terasa lebih dekat dan menyenangkan.

Berikut contoh kuis tebak quote sastra Indonesia:

1.Pertanyaan Pertama

“Aku mau mencintaimu dengan sederhana.”
Tebak: quote ini berasal dari karya siapa?

2.Pertanyaan Kedua

“Bermimpilah setinggi langit, jika jatuh bakal berada di antara bintang.”
Tebak: novel apa yang mempopulerkan quote ini?

3.Pertanyaan Ketiga

“Kita boleh kehilangan apa saja, asal jangan harapan.”
Tebak: tema karya sastra apa yang paling dekat dengan quote ini?

4.Pertanyaan Keempat

“Hidup kudu tetap berjalan, seberat apa pun langkahnya.”
Tebak: aliran sastra apa yang biasanya memuat pesan seperti ini?

5.Pertanyaan Kelima

“Setiap orang punya ceritanya sendiri.”
Tebak: quote ini cocok digunakan dalam cerita jenis apa?

Kuis seperti ini bisa digunakan dalam pembelajaran, organisasi literasi, alias media sosial. Selain menghibur, pembaca juga terdorong mencari tahu karya aslinya dan mengenal lebih banyak penulis Indonesia.

Writer’s block adalah kondisi ketika penulis merasa buntu, susah menemukan ide, alias kehilangan semangat menulis. Hal ini wajar dan nyaris dialami semua penulis, baik pemula maupun profesional. Yang terpenting bukan menghindarinya, tetapi mengetahui langkah mengatasinya.

Berikut lima langkah yang bisa dilakukan untuk keluar dari kebuntuan menulis:

1. Berhenti Sejenak dan Istirahat

Terlalu memaksa diri justru membikin pikiran semakin lelah. Ambil jarak sejenak, lakukan kegiatan lain, lampau kembali menulis dengan pikiran yang lebih segar.

2. Menulis Bebas Tanpa Aturan

Cobalah menulis apa pun tanpa memikirkan struktur, tata bahasa, alias kualitas. Tujuannya hanya satu: mengalirkan kata agar pikiran kembali aktif.

3. Membaca Karya Orang Lain

Membaca dapat memicu buahpikiran baru dan memberi perspektif berbeda. Sering kali, inspirasi muncul setelah memandang langkah orang lain bercerita.

4. Mengganti Sudut Pandang

Jika cerita terasa buntu, coba ubah perspektif: dari perspektif pandang tokoh lain, waktu yang berbeda, alias bentrok yang baru.

5. Kembali ke Tujuan Menulis

Ingat kembali argumen awal menulis. Apakah untuk berbagi cerita, mengekspresikan diri, alias berkarya? Mengingat tujuan bisa memulihkan motivasi.

Writer’s block bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses kreatif. Dari kebuntuan, penulis justru bisa menemukan langkah baru dalam menulis dan memahami dirinya.

Menjadi penulis dahsyat bukan hanya soal bakat, tetapi juga kebiasaan. Banyak penulis besar mempunyai rutinitas yang membantu mereka tetap konsisten, fokus, dan terus menghasilkan karya. Rutinitas inilah yang membentuk produktivitas dan kualitas tulisan.

Berikut tujuh rutinitas yang sering dilakukan penulis produktif:

1. Menulis Setiap Hari

Penulis dahsyat menjadikan menulis sebagai kebiasaan, bukan menunggu inspirasi. Bahkan menulis satu paragraf tetap dianggap kemajuan.

2. Membaca Secara Rutin

Membaca memperkaya kosakata, perspektif pandang, dan style bahasa. Penulis yang baik nyaris selalu adalah pembaca yang aktif.

3. Mencatat Ide Kapan Saja

Ide bisa muncul kapan saja. Penulis terbiasa mencatat pendapat di kitab mini alias ponsel agar tidak hilang.

4. Mengatur Waktu Khusus Menulis

Rutinitas waktu membantu menjaga konsistensi. Ada yang menulis pagi, malam, alias saat suasana tenang.

5. Tidak Takut Revisi

Penulis produktif memahami bahwa tulisan pertama bukan yang terbaik. Revisi adalah bagian krusial dari proses.

6. Mengamati Kehidupan Sekitar

Pengamatan menjadi bahan cerita. Penulis terbiasa memperhatikan percakapan, suasana, dan pengalaman orang lain.

7. Menjaga Motivasi dan Disiplin

Ada hari ketika menulis terasa sulit. Namun, disiplin membikin penulis tetap bergerak meski tanpa mood.

Rutinitas sederhana yang dilakukan terus-menerus bakal menghasilkan perubahan besar. Produktivitas penulis tidak datang tiba-tiba, tetapi dibangun dari kebiasaan mini yang konsisten.

Sastra lokal Nusantara merupakan bagian krusial dari kekayaan budaya Indonesia. Setiap daerah mempunyai cerita, puisi, alias tradisi lisan yang mencerminkan nilai, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat setempat. Karya-karya ini tidak hanya berfaedah sebagai hiburan, tetapi juga sebagai warisan budaya yang perlu dijaga.

Berikut lima contoh karya sastra lokal dari beragam daerah di Indonesia:

1. Pantun Melayu (Sumatra dan Riau)

Pantun merupakan sastra lisan yang berkembang di masyarakat Melayu. Ciri khasnya adalah rima dan struktur empat baris. Pantun sering digunakan untuk menyampaikan nasihat, perasaan, hingga humor.

2. Hikayat (Aceh dan Melayu)

Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang menceritakan kepahlawanan, legenda, alias kisah kerajaan. Bahasa yang digunakan biasanya klasik dan sarat nilai moral.

3. Babad Tanah Jawi (Jawa)

Karya sastra sejarah yang menceritakan asal-usul kerajaan dan perjalanan tokoh-tokoh krusial di tanah Jawa. Menggabungkan unsur sejarah, mitos, dan budaya lokal.

4. I La Galigo (Sulawesi Selatan)

Epos panjang dari masyarakat Bugis yang menceritakan kisah tokoh mitologis dan kehidupan masyarakat masa lampau. Karya ini termasuk salah satu naskah sastra terpanjang di dunia.

5. Cerita Rakyat Malin Kundang (Sumatra Barat)

Cerita rakyat yang dikenal luas tentang anak durhaka. Kisah ini sarat pesan moral tentang hormat kepada orang tua dan akibat dari sikap sombong.

Karya sastra lokal Nusantara menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai tradisi literasi yang kuat sejak lama. Cerita-cerita tersebut merekam nilai budaya, langkah hidup, serta pandangan masyarakat terhadap dunia.

Melestarikan sastra lokal berfaedah menjaga identitas budaya sekaligus memperkenalkannya kepada generasi baru agar tetap hidup dan relevan.

Menerbitkan karya adalah angan banyak penulis. Namun, perjalanan dari naskah hingga menjadi kitab memerlukan proses yang tidak singkat. Penulis perlu memahami tahapan agar karya yang dibuat siap dan layak diterbitkan.

Berikut lima langkah krusial dari naskah ke penerbit:

1. Menyelesaikan Naskah

Langkah pertama adalah memastikan naskah selesai. Tidak kudu sempurna, tetapi utuh dari awal hingga akhir. Banyak penulis berakhir di tengah proses lantaran menunggu tulisan terasa “sempurna”.

2. Melakukan Penyuntingan Mandiri

Setelah naskah selesai, lakukan revisi. Perbaiki alur, bahasa, penulisan, dan bagian yang terasa lemah. Penyuntingan awal membantu naskah lebih rapi sebelum dikirim.

3. Mencari Informasi Penerbit

Setiap penerbit mempunyai kriteria berbeda. Ada yang konsentrasi pada fiksi, nonfiksi, kitab anak, alias sastra. Pilih penerbit yang sesuai dengan jenis naskah yang ditulis.

4. Mengirimkan Naskah

Biasanya penerbit meminta sinopsis, riwayat hidup penulis, dan naskah komplit alias sebagian. Pastikan mengikuti ketentuan pengiriman yang telah ditetapkan.

5. Proses Seleksi dan Produksi

Jika naskah diterima, proses berikutnya meliputi editing, layout, kreasi sampul, hingga pencetakan. Penulis biasanya bakal bekerja sama dengan penyunting dalam tahap ini.

Perjalanan menerbitkan kitab memang memerlukan kesabaran. Tidak semua naskah langsung diterima, dan revisi adalah bagian dari proses. Namun, setiap langkah adalah pengalaman krusial bagi perkembangan penulis.

Membandingkan karya sastra adalah langkah untuk memahami gimana penulis menyampaikan ide, membangun cerita, dan menampilkan perspektif pandang yang berbeda. Setiap karya mempunyai gaya, tema, dan pendekatan unik meskipun membahas topik yang serupa.

Berikut lima corak komparasi karya sastra yang bisa dipelajari:

1. Perbandingan Tema

Beberapa karya mungkin mengangkat tema yang sama, seperti cinta, keluarga, alias perjuangan, tetapi disampaikan dengan pendekatan berbeda. Ada yang romantis, ada yang realistis, ada pula yang kritis terhadap sosial.

2. Perbandingan Tokoh

Cara penulis membangun karakter sangat beragam. Tokoh bisa digambarkan kuat, rapuh, penuh konflik, alias berkembang seiring cerita. Membandingkan tokoh membantu memahami kedalaman karakter.

3. Perbandingan Gaya Bahasa

Setiap penulis mempunyai karakter unik bahasa. Ada yang puitis, lugas, deskriptif, alias simbolik. Gaya bahasa memengaruhi suasana dan langkah pembaca menikmati cerita.

4. Perbandingan Alur Cerita

Alur bisa maju, mundur, alias campuran. Beberapa karya menggunakan bentrok sederhana, sementara yang lain kompleks dan penuh kejutan.

5. Perbandingan Pesan alias Makna

Pesan yang disampaikan bisa berbeda meskipun temanya sama. Ada karya yang menekankan harapan, kritik sosial, alias refleksi kehidupan.

Melalui komparasi karya, pembaca belajar memandang sastra dari beragam perspektif pandang. Sementara bagi penulis, kegiatan ini membantu menemukan style sendiri dan memahami langkah membangun karya yang lebih kuat.

Membaca ekspresif adalah langkah membaca dengan melibatkan emosi, intonasi, dan penjiwaan agar teks terasa hidup. Teknik ini penting, terutama saat membaca puisi, cerpen, alias naskah sastra, lantaran membantu pendengar maupun pembaca merasakan makna yang mau disampaikan.

Berikut lima teknik membaca ekspresif yang bisa dilatih:

1. Memahami Isi Teks Terlebih Dahulu

Sebelum membaca, pahami makna, suasana, dan pesan dari teks. Dengan memahami isi, pembacaan bakal terasa lebih alami dan tidak sekadar membunyikan kata.

2. Mengatur Intonasi

Naik-turun nada bunyi sangat memengaruhi kesan yang muncul. Bagian sedih, tegang, alias senang perlu dibacakan dengan intonasi yang berbeda agar lebih terasa.

3. Menggunakan Jeda yang Tepat

Jeda membantu menegaskan makna dan memberi waktu bagi pendengar untuk memahami. Jangan membaca terlalu sigap tanpa berhenti.

4. Menyesuaikan Ekspresi dan Emosi

Ekspresi wajah dan penjiwaan krusial saat membaca, terutama saat tampil di depan orang lain. Emosi yang tepat bakal membikin pembacaan lebih hidup.

5. Melatih Artikulasi dan Kejelasan Suara

Pengucapan kata kudu jelas agar pesan tersampaikan. Latihan vokal dan pengaturan napas dapat membantu pembacaan terdengar lebih kuat dan nyaman didengar.

Membaca ekspresif bukan hanya soal suara, tetapi juga keahlian merasakan teks. Semakin sering berlatih, semakin mudah menjiwai referensi dan menyampaikan maknanya kepada orang lain.