Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi alias Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Agraria/Pertanahan Dan Tata Ruang (JF ATR) diterbitkan untuk pelaksanaan transformasi tata kelola kedudukan fungsional, pengembangan pekerjaan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bagian agraria/pertanahan dan tata ruang, serta untuk peningkatan keahlian organisasi.

Dasar Hukum Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2026

Dasar norma diterbitkannya Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Agraria/Pertanahan Dan Tata Ruang (JF ATR) adalah sbb:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ketentuan Umum Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2026 

Dalam Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Agraria/Pertanahan Dan Tata Ruang (JF ATR) ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki kedudukan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok kedudukan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berangkaian dengan pelayanan fungsional yang berasas pada keahlian dan keahlian tertentu.

3. Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan agraria/pertanahan dan tata ruang.

4. Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah kedudukan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

5. Jabatan Fungsional Penata Pertanahan adalah kedudukan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan di bagian kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.

6. Jabatan Fungsional Penata Kadastral adalah kedudukan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

7. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral adalah kedudukan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan support teknis survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat Fungsional Penata Ruang yang selanjutnya disebut Penata Ruang adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

9. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Penata Pertanahan adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.

10. Pejabat Fungsional Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Penata Kadastral adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis.

11. Pejabat Fungsional Asisten Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Asisten Penata Kadastral adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan memberikan support teknis di bagian survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis.

12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara.

14. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Penata Ruang, Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Asisten Penata Kadastral.

15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Penata Ruang, Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Asisten Penata Kadastral sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bagian aparatur negara.

17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Instansi Pemerintah adalah lembaga pusat dan lembaga daerah.

19. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat ketua tinggi madya, pejabat ketua tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, alias pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja berdikari berasas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Jabatan Fungsional di Bidang ATR

Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Penata Ruang;

b. Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;

c. Jabatan Fungsional Penata Kadastral; dan

d. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang 2 merupakan kedudukan pekerjaan PNS.

Kedudukan, Tanggung Jawab dan Pangkat Golongan Jabatan Fungsional di Bidang ATR

1. Kedudukan, Tanggung Jawab Jabatan Fungsional di Bidang ATR

Penata Ruang, Penata Pertanahan, dan Penata Kadastral berdomisili sebagai pelaksana teknis fungsional di bagian Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Instansi Pemerintah.

Asisten Penata Kadastral berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bagian Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang/lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bagian pertanahan.

Penata Ruang, Penata Pertanahan, dan Penata Kadastral dan Asisten Penata Kadastral berdomisili di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat ketua tinggi madya, pejabat ketua tinggi pratama, pejabat administrator, alias pejabat pengawas yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Dalam perihal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional maka Penata Ruang, Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Asisten Penata Kadastral dapat berdomisili di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi.

2. Pangkat Golongan Jabatan Fungsional di Bidang ATR

Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Kadastral, dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral termasuk dalam klasifikasi/rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.

Jabatan Fungsional Penata Pertanahan termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang terdiri atas:

a. Penata Ruang Ahli Pertama;

b. Penata Ruang Ahli Muda;

c. Penata Ruang Ahli Madya; dan

d. Penata Ruang Ahli Utama.

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan terdiri atas:

a. Penata Pertanahan Ahli Pertama;

b. Penata Pertanahan Ahli Muda;

c. Penata Pertanahan Ahli Madya; dan

d. Penata Pertanahan Ahli Utama.

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral terdiri atas:

a. Penata Kadastral Ahli Pertama;

b. Penata Kadastral Ahli Muda;

c. Penata Kadastral Ahli Madya; dan

d. Penata Kadastral Ahli Utama.

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral terdiri atas:

a. Asisten Penata Kadastral Pemula;

b. Asisten Penata Kadastral Terampil;

c. Asisten Penata Kadastral Mahir; dan

d. Asisten Penata Kadastral Penyelia.

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Jabatan di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

Tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang ialah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang.

Tugas Jabatan Fungsional Penata Pertanahan ialah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan pertanahan.

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral ialah melaksanakan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis.

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral ialah melaksanakan kegiatan support teknis survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis.

Tugas Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan. Selain ruang lingkup kegiatan, Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dapat diberikan tugas lainnya.

Tugas, ruang lingkup dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.

Ekspektasi ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan keahlian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perihal kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang mensyaratkan sertifikasi, Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan kegiatan kudu mempunyai sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kegiatan secara komplit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kebutuhan PNS Dalam Jabatan di Bidang ATR

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dihitung berasas beban kerja yang ditentukan dari parameter sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Penata Ruang:

1. jumlah pengaturan penataan ruang;

2. jumlah pembinaan penataan ruang;

3. jumlah penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau

4. jumlah pengawasan penataan ruang.

b. Jabatan Fungsional Penata Pertanahan:

1. jumlah permohonan pelayanan pertanahan dan informasi pertanahan;

2. jumlah kegiatan hubungan kelembagaan, pengembangan sistem pelayanan, dan pengadministrasian tanah ulayat;

3. jumlah penyelenggaraan reforma agraria dan penatagunaan tanah;

4. jumlah pembinaan dan pengadaan tanah serta pengembangan pertanahan;

5. jumlah bagian area nilai tanah dan konsolidasi tanah;

6. jumlah bagian tanah yang dipantau, dikendalikan, dan ditertibkan;

7. jumlah informasi potensi tanah yang terindikasi terlantar;

8. jumlah penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan (sengketa, konflik dan perkara); dan/atau

9. jumlah kegiatan membuka tanah.

c. Jabatan Fungsional Penata Kadastral:

1. luas area yang diukur dan dipetakan;

2. jumlah bagian tanah yang ditingkatkan kualitas datanya;

3. jumlah informasi bagian tanah yang dikelola; dan/atau

4. jumlah bagian tanah yang diukur dan dipetakan.

d. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral:

1. jumlah bagian tanah yang diukur;

2. jumlah bagian tanah yang ditingkatkan kualitas datanya; dan/atau

3. jumlah bagian tanah yang dipetakan.

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian pertanahan dan suburusan tata ruang/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bagian pertanahan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan ditetapkan.

Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan

A. Pengangkatan

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dilakukan melalui:

a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan dari kedudukan lain; dan

c. promosi.

Selain pengangkatan ketiga jenis pengangkatan di atas, Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral dilakukan melalui penyesuaian.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui pengangkatan pertama, kudu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. mempunyai integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah:

1. bagi Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral:

a) strata satu (S-1) alias diploma empat (D-IV) rumpun pengetahuan terapan pada jenjang ahli pertama; dan

b) strata tiga (S-3) rumpun pengetahuan terapan pada jenjang mahir muda;

2. bagi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan:

a) strata satu (S-1) alias diploma empat (D-IV) rumpun pengetahuan terapan, sosial, dan umum pada jenjang mahir pertama; dan

b) strata tiga (S-3) rumpun pengetahuan terapan, sosial, dan umum pada jenjang mahir muda;

3. bagi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral:

a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) alias yang sederajat dan diploma satu (D-I) rumpun pengetahuan terapan pada jenjang pemula; dan

b) diploma tiga (D-III) rumpun pengetahuan terapan pada jenjang terampil;

e. mempunyai predikat keahlian paling rendah berbobot baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS bagi:

a. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama;

b. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda;

c. Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Ahli Pertama;

d. Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Ahli Muda;

e. Jabatan Fungsional Penata Kadastral Ahli Pertama;

f. Jabatan Fungsional Penata Kadastral Ahli Muda;

g. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Pemula; dan/atau

h. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Terampil.

Pengangkatan pertama harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, Jabatan Fungsional Penata Kadastral, dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Rincian kualifikasi pendidikan disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian pertanahan dan suburusan tata ruang/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bagian pertanahan dan disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui pengangkatan pertama.

Adapun pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui perpindahan dari kedudukan lain kudu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. mempunyai integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah:

1. bagi Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral:

a) strata satu (S-1) alias diploma empat (D-IV) rumpun pengetahuan terapan atau rumpun pengetahuan lain yang relevan sesuai tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral pada jenjang mahir pertama sampai dengan ahli muda; dan

b) strata dua (S-2) rumpun pengetahuan terapan alias rumpun pengetahuan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral pada jenjang mahir madya sampai dengan mahir utama;

2. bagi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan:

a) strata satu (S-1) alias diploma empat (D-IV) rumpun pengetahuan terapan, ilmu sosial, pengetahuan formal, alias rumpun pengetahuan lain yang relevan sesuai tugas Jabatan Fungsional Penata Pertanahan mahir pertama sampai dengan mahir muda; dan

b) strata dua (S-2) rumpun pengetahuan terapan, pengetahuan sosial, pengetahuan formal, atau rumpun pengetahuan lain yang relevan sesuai tugas Jabatan Fungsional Penata Pertanahan pada jenjang mahir madya sampai dengan mahir utama;

3. bagi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral:

a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) alias yang sederajat dan diploma satu (D-I) rumpun pengetahuan terapan untuk jenjang pemula sampai dengan jenjang mahir; dan

b) diploma tiga (D-III) rumpun pengetahuan terapan untuk jenjang penyelia;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun berasas ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan tugas di bidang:

1. penataan ruang paling singkat 2 (dua) tahun, untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang;

2. kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan/atau pengembangan pertanahan paling singkat 2 (dua) tahun, untuk Jabatan Fungsional Penata Pertanahan; dan

3. survei, pengukuran, dan/atau pemetaan kadastral paling singkat 2 (dua) tahun, untuk Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

g. mempunyai predikat keahlian paling rendah berbobot baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

h. berumur paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun, bagi yang bakal menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral dalam jenjang mahir pertama dan mahir muda, dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;

2. 55 (lima puluh lima) tahun, bagi yang bakal menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral dalam jenjang mahir madya; dan

3. 60 (enam puluh) tahun, bagi yang bakal menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral dalam jenjang mahir utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:

a. pejabat ketua tinggi utama, pejabat ketua tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral pada jenjang mahir utama;

b. pejabat pengurus ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral pada jenjang mahir madya;

c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral pada jenjang mahir muda; dan

d. pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral ahli pertama, serta Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

Selain perpindahan, perpindahan juga dilaksanakan antar Jabatan Fungsional dalam jenjang yang setara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perpindahan Jabatan Fungsional mahir utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, Jabatan Fungsional Penata Kadastral pada jenjang mahir utama, paling tinggi berumur 63 (enam puluh tiga) tahun;

b. perpindahan Jabatan Fungsional mahir pertama, mahir muda, dan ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang, Penata Pertanahan, dan Penata Kadastral pada jenjang mahir pertama, mahir muda, dan mahir madya, paling tinggi berumur 1 (satu) tahun sebelum pemisah usia pensiun kedudukan yang akan diduduki;

c. perpindahan Jabatan Fungsional pemula, terampil, mahir, dan penyelia lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Pemula, Asisten Penata Kadastral Terampil, Asisten Penata Kadastral Mahir, Asisten Penata Kadastral Penyelia, paling tinggi berumur 1 (satu) tahun sebelum pemisah usia pensiun kedudukan yang bakal diduduki;

d. perpindahan antar-Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, syarat jabatan, pengalaman bagian tugas, dan kebutuhan organisasi.

Asisten Penata Kadastral yang memperoleh piagam strata satu (S-1) alias diploma empat (D-IV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang akan diduduki;

b. piagam yang dimiliki sesuai dengan bagian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

c. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang telah disusun berasas ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

d. mempunyai pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral jenjang mahir pertama yang bakal diduduki.

Dalam perihal dilakukan penataan birokrasi alias kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.

Pengusulan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral pada jenjang mahir utama dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pemisah persyaratan usia.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui perpindahan kudu mempertimbangkan kesiapan lowongan kebutuhan.

Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian kualifikasi pendidikan huruf d disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian pertanahan dan suburusan tata ruang/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bagian pertanahan dan disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.

Sedangkan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

a. promosi ke dalam alias dari Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang; dan

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kudu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun berasas ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mempunyai predikat keahlian paling rendah berbobot sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. mempunyai piagam paling rendah sesuai dengan ketentuan;

d. mempunyai rekam jejak yang baik;

e. tidak sedang menjalani proses balasan disiplin PNS;

f. tidak pernah dikenakan balasan lantaran melakukan pelanggaran kode etik dan pekerjaan PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan

g. tidak pernah dikenakan balasan disiplin PNS tingkat sedang alias berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui Promosi untuk kenaikan jenjang kedudukan kudu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;

b. mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang kedudukan sesuai standar kompetensi yang telah disusun berasas ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. mempunyai predikat keahlian paling rendah berbobot baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d. berijazah paling rendah diploma tiga (D-III) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral pada jenjang penyelia; dan

e. berijazah paling rendah strata dua (S-2) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang, Penata Pertanahan, dan Penata Kadastral pada jenjang mahir madya dan mahir utama.

Promosi untuk kenaikan jenjang kedudukan dilaksanakan berasas pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja.

Untuk mengikuti uji kompetensi, Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan.

Angka Kredit Kumulatif dan sistem kenaikan jenjang kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang melalui promosi dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan kedudukan untuk jenjang jabatan yang bakal diduduki.

Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. mempunyai predikat kinerja paling rendah berbobot baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e. berijazah paling rendah:

1. strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) untuk Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral pada jenjang mahir pertama sampai dengan ahli muda; dan

2. strata dua (S-2) untuk Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral pada jenjang mahir madya.

f. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan tugas di bidang:

1. kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan/atau pengembangan pertanahan paling singkat 2 (dua) tahun, untuk Jabatan Fungsional Penata Pertanahan; dan

2. survei, pengukuran, dan/atau pemetaan kadastral paling singkat 2 (dua) tahun, untuk Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan kedudukan untuk jenjang kedudukan yang bakal diduduki.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Penata Ruang, Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Asisten Penata Kadastral diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani libur di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada kedudukan ketua tinggi, jabatan administrator, kedudukan pengawas, alias kedudukan pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Penata Ruang, Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Asisten Penata Kadastral yang diberhentikan karena argumen sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang kedudukan terakhir andaikan tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian keahlian tugas bidang agraria/pertanahan dan tata ruang selama diberhentikan.

Penata Ruang, Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Asisten Penata Kadastral yang diberhentikan karena ditugaskan pada kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil pertimbangan keahlian paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi andaikan tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Penata Ruang, Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf f di atas kudu diperiksa terlebih dulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Download Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Agraria/Pertanahan Dan Tata Ruang

Bagi yang membutuhkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Agraria/Pertanahan Dan Tata Ruang (JF ATR) silahkan download melalui link yang tersedia di bawah ini

Link download Download Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2026 (disini)

Demikian infomasi tentang Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Agraria/Pertanahan Dan Tata Ruang (JF ATR). Semoga ada manfaatnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan untuk pengembangan pekerjaan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bagian pendidikan tinggi serta untuk meningkatkan kinerja organisasi guna mendukung perwujudan tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dasar Hukum Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Dosen 

Dasar norma Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Dosen adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ketentuan Umum Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2026

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi alias Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada lembaga pemerintah.

2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu kedudukan pemerintahan alias diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berasas peraturan perundang- undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok kedudukan yang berisi kegunaan dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berasas pada skill dan keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Dosen adalah kedudukan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pejabat Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Dosen adalah ASN yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara.

8. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Dosen.

9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Dosen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bagian aparatur negara.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Instansi Pemerintah adalah lembaga pusat dan lembaga daerah.

14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, alias Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja berdikari berasas ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen

1. Kedudukan dan Tangg Jawab Jabatan Fungsional Dosen

Jabatan Fungsional Dosen merupakan kedudukan pekerjaan bagi PNS. Dosen berdomisili sebagai pelaksana teknis kegiatan di bagian pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi.

Dosen berdomisili di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin Perguruan Tinggi. Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Dosen dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi.

2. Jenjang Jabataan Golongan dan Ruang JF Dosen

Jabatan Fungsional Dosen termasuk dalam klasifikasi/rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi. abatan Fungsional Dosen merupakan kedudukan fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Dosen mempunyai jenjang kedudukan akademik yang terdiri atas:

a. Asisten Ahli;

b. Lektor;

c. Lektor Kepala; dan

d. Profesor.

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Jabatan Dan Ruang Lingkup Kegiatan

Tugas Jabatan Fungsional Dosen ialah melakukan kegiatan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan pengetahuan teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, serta melaksanakan tugas tambahan.

Tugas Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Perguruan Tinggi guna pencapaian sasaran organisasi. ) Ekspektasi ditetapkan berasas prinsip pengelolaan keahlian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan karier, Dosen dapat diberikan tugas tambahan sebagai ketua Perguruan Tinggi, posisi kepemimpinan lainnya pada Perguruan Tinggi, peran lainnya sesuai kebutuhan untuk menjalankan kegunaan organisasi Perguruan Tinggi, dan/atau peran lainnya di luar Perguruan Tinggi. Penugasan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai keahlian Dosen.

Kebutuhan PNS Dalam Jabatan Fungsional Dosen

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Dosen dihitung berasas beban kerja yang ditentukan dari parameter berikut:

a. jumlah keilmuan yang dikembangkan;

b. rasio Dosen dan mahasiswa; dan

c. jenis pendidikan tinggi.

Selain parameter di atas, menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bagian pendidikan dan urusan pemerintahan di bagian pengetahuan pengetahuan dan teknologi dapat menetapkan indikator lain setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Penetapan kebutuhan juga memperhatikan visi, misi, tujuan, dan rencana pengembangan Perguruan Tinggi.

Adapun Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bagian pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang pengetahuan pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen tidak dapat dilakukan sebelum pedoman kalkulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan.

Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan

A. Pengangkatan Dosen

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Dosen dilakukan melalui:

a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan dari kedudukan lain; dan

c. promosi.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui pengangkatan pertama kudu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. mempunyai integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. mempunyai kualifikasi akademik minimal:

1. lulusan program magister alias magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;

2. lulusan program ahli alias ahli terapan untuk program magister/magister terapan alias doktor/doktor terapan;

3. lulusan program ahli dan/atau magister/magister terapan atau program pekerjaan dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun untuk program profesi;

4. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan

5. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis; dan

e. mempunyai predikat keahlian paling rendah berbobot baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen dari calon PNS bagi Jabatan Fungsional Dosen pada jenjang Asisten Ahli dan/atau Lektor.

Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen dari calon PNS kudu mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Dosen dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas kedudukan sesuai kelas Jabatan Fungsional Dosen.

Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian kualifikasi pendidikan disusun oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bagian pendidikan dan urusan pemerintahan di bagian ilmu pengetahuan dan teknologi dan disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui pengangkatan pertama.

Adapun Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan dari kedudukan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. mempunyai integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. mempunyai kualifikasi akademik minimal:

1. lulusan program magister alias magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;

2. lulusan program ahli alias ahli terapan untuk program magister/magister terapan alias doktor/doktor terapan;

3. lulusan program ahli dan/atau magister/magister terapan atau program pekerjaan dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun untuk program profesi;

4. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan alias spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program spesialis; dan

5. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan alias spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh lembaga pembina;

f. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan tugas di bagian pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

g. mempunyai predikat keahlian paling rendah berbobot baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

h. berumur paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Asisten Ahli dan jenjang Lektor;

2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Lektor Kepala; dan

3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Profesor bagi PNS yang telah menduduki kedudukan ketua tinggi ; dan

i. persyaratan jenjang Jabatan Fungsional Dosen yang merupakan persyaratan jenjang kedudukan akademik ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bagian pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang pengetahuan pengetahuan dan teknologi.

Dalam perihal terdapat kebutuhan strategis organisasi, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen pada jenjang Lektor dan jenjang Lektor Kepala melalui perpindahan dapat dilaksanakan sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun alias 60 (enam puluh) tahun bagi jabatan ketua tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan kudu mempertimbangkan kesiapan lowongan kebutuhan. Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan dan mekanisme perpindahan dalam Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian kualifikasi akademik disusun oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bagian pengetahuan pengetahuan dan teknologi serta disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi akademik dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan dari kedudukan lain.

Sedanhgkan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui promosi dilaksanakan dengan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen.

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen kudu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen;

b. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. nilai predikat keahlian paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

d. persyaratan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan kedudukan merupakan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen 1 (satu) jenjang lebih tinggi. Dosen yang mempunyai pencapaian luar biasa dan persyaratan lainnya dapat diberikan kenaikan jenjang kedudukan akademik 2 (dua) tingkat lebih tinggi.

Kriteria pencapaian luar biasa dan persyaratan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan berasas pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja. Untuk mengikuti uji kompetensi, Dosen kudu telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen. Jumlah Angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berilmu doktor, ahli terapan, alias subspesialis dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang kedudukan akademik profesor.

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen kudu mempertimbangkan kesiapan lowongan kebutuhan. Penetapan kebutuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pemberhentian

Dosen diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Dosen;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani libur di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada kedudukan ketua tinggi, jabatan administrator, kedudukan pengawas, dan kedudukan pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional Dosen.

Dosen yang diberhentikan lantaran argumen ditugaskan secara penuh pada kedudukan pimpinan tinggi, kedudukan administrator, kedudukan pengawas, dan kedudukan pelaksana dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang kedudukan terakhir andaikan tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Dosendilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian keahlian bagian tugas Dosen selama diberhentikan.

Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi Dosen yang melaksanakan tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugas jabatannya.

Dosen yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada kedudukan ketua tinggi, jabatan administrator, kedudukan pengawas, dan kedudukan pelaksana dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya, setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya paling singkat 1 (satu) tahun, dengan hasil pertimbangan keahlian paling rendah berpredikat baik dan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi andaikan tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen.

Dosen kudu diperiksa terlebih dulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Download Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Dosen

Bagi yang membutuhkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi alias Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Dosen silahkan download melalui link yang tersedia di bawah ini

Link download Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Dosen

Demikian infomasi tentang Peraturan Menteri PANRB alias Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional Dosen. Semoga ada manfaatnya

Para miliarder alias orang kaya menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Mereka juga rupanya mempunyai karakter kepribadian yang khas, Bunda.

Studi yang dilakukan Rainer Zitelmann pernah mengungkap karakter kepribadian orang super kaya, yang kemudian diterbitkan di bukunya The Wealth Elite. Dalam penelitian, Zitelmann meminta 43 pengusaha dan penanammodal dengan kekayaan bersih setidaknya US$11 juta dolar masing-masing mengikuti tes kepribadian yang terdiri dari 50 pertanyaan berasas Teori Lima Faktor Kepribadian.

Menurut Teori Kepribadian Lima Faktor yang dikembangkan oleh psikolog kepribadian Paul Costa dan Robert McCrae dari National Institute on Aging, kepribadian seseorang ditentukan oleh lima aspek utama, ialah tingkat neurotisisme, kesadaran, ekstroversi, keterbukaan terhadap pengalaman, dan keramahan. Zitelmann memilih model tersebut lantaran diterima secara luas oleh banyak psikolog.

"Singkatnya, dapat dikatakan bahwa orang kaya mempunyai tingkat neurotisisme dan keramahan yang lebih rendah, namun mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, serta lebih ekstrovert dibandingkan populasi umum," kata Zitelmann, dikutip dari Business Insider.

Ciri kepribadian orang super kaya

Ada beberapa karakter kepribadian orang super kaya yang khas. Berikut cirinya dilansir laman BBC Science Fokus dan dari hasil penelitian Zitelmann:

1. Pandai mengendalikan emosi

Selain kekayaan finansial, ada satu kepribadian yang tampaknya dimiliki oleh orang-orang terkaya di dunia. Mereka dikenal pandai dalam mengendalikan emosi, Bunda.

"Orang-orang ini pandai mengendalikan emosi mereka, baik emosi positif maupun negatif, dan mereka condong kurang reaktif secara emosional terhadap bumi di sekitar mereka pada tingkat yang tinggi," kata psikolog sosial di University of Edinburgh, Dr. Steve Loughman.

2. Ekstrovert

Tak hanya bisa mengendalikan emosi, orang super kaya juga dikenal ekstrovert. Mereka mungkin suka berasosiasi dengan banyak orang demi kepentingan bisnis.

"Mereka mungkin terkesan dingin, tetapi mereka condong tidak bereaksi seperti kebanyakan orang," ujar Loughman.

"Mereka juga condong ekstrovert, ramah, dan terbuka terhadap pengalaman baru. Hal ini membantah stereotip terkenal tentang jutawan yang tertutup dan introvert yang sering digambarkan orang-orang," lanjutnya.

3. Memiliki tingkat keramahan yang rendah

Tidak semua orang super kaya ramah. Mereka malah condong mempunyai tingkat keramahan yang rendah, Bunda.

"Orang-orang ini condong mempunyai tingkat keramahan yang rendah. Ini tidak selalu berfaedah mereka kasar. Sebaliknya, ini hanya berfaedah bahwa mereka nyaman dengan konflik. Mereka dapat menantang orang lain tanpa perlu disukai," kata Loughman.

4. Tidak terlalu neurotik

Orang yang super kaya biasanya tidak terlalu neurotik. Perlu diketahui, neurotik adalah istilah yang menggambarkan seseorang yang selalu merasa stres, khawatir, dan mengalami emosi resah yang berlebihan.

"Individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi mempunyai tingkat stabilitas mental yang luar biasa tinggi," kata Zitelmann.

Dalam studinya, Zitelmann mengungkap bahwa orang super kaya punya kepercayaan diri yang tinggi. Mereka juga mempunyai toleransi yang besar terhadap rasa frustrasi.

5. Teliti

Sifat teliti adalah karakter kepribadian paling dominan pada orang yang sangat kaya. Menurut temuan Zitelmann, orang yang teliti condong berorientasi pada perincian dan sangat saksama ketika menyelesaikan tugas.

Penelitian Zitelmann menunjukkan bahwa orang yang sangat kaya condong berorientasi pada tujuan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka selalu menepati janji. Sifat itu membantu mereka mendapatkan kepercayaan dari mitra upaya maupun investor.

6. Terbuka terhadap pengalaman baru

Orang kaya juga sangat terbuka terhadap pengalaman baru. Dalam studinya, Zitelmann mengungkap 28 subjek tes dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat terbuka terhadap pengalaman baru.

Jawaban mereka menunjukkan bahwa mereka senang memikirkan gimana ide-ide baru dapat diterapkan. Orang-orang tersebut juga meyakini bahwa seseorang kudu terus memperluas wawasan pengetahuannya.

Demikian ciri kepribadian orang super kaya menurut penelitian dan pakar. Semoga info ini berfaedah ya, Bunda.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join organisasi Kincai Media Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!

(ank/som)