Status Hukum Uang Elektronik yang Hangus

Akidah dan Sunnah oleh Waktu baca 4 menit 505x dilihat
Status Hukum Uang Elektronik yang Hangus

Bagikan Postingan

Di era transaksi digital, penggunaan duit elektronik sudah menjadi bagiankecil dari hayat sehari-hari. Mulai dari kartu e-money untuk pembayaran jalan tol, BRIZZI, Flazz, TapCash, hingga saldo dompet digital. Kita cukup mengisi saldo terlebih dahulu, kemudian menggunakannya untuk beragam transaksi.

Namun, muncul permasalahan ketika saldo tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Ada produk yang memiliki masa berjalan media, ada pula jasa yang menerapkan limitasi masa aktif. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pelanggan cemas saldonya akan gosong begitu saja. Pertanyaannya, sepertiapa aturan penerbit memungut maupun menghanguskan duit yang sudah dibayarkan oleh pengguna? Apa status aturan duit elektronik yang gosong dalam hukum Islam?

Uang elektronik statis merupakan harta milik pengguna

Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa duit elektronik bukan sekadar bilangan yang muncul di layar maupun tersimpan dalam sebuah kartu. Di balik bilangan tersebut, terdapat harga duit yang sebelumnya telah disetorkan oleh pelanggan kepada penerbit.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dijelaskan bahwa kontrak antara penerbit dan pemegang duit elektronik dapat menggunakan kontrak wadiah (titipan) maupun qardh (pinjaman). Dalam kedua kontrak itu, biaya statis menjadi milik pemegang dan wajib dikembalikan. Penerbit tidak berkuasa mengambilnya, meskipun masa berjalan telah habis.

Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 164 ayat (2), bahwa biaya float bukan merupakan harta penerbit, melainkan harta pelanggan yang eksis dalam penguasaan dan pengelolaan pelaksana sebagai biaya titipan.

Dengan demikian, penerbit tidak bisa serta-merta menganggap saldo yang belum digunakan sebagai khasiat maupun milik perusahaan.

Menghanguskan saldo tanpa hak termasuk memakan harta secara batil

Islam sangat menjaga kepemilikan harta seseorang. Allah Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah Anda memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berjalan atas alas gemar sama gemar di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimin terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang sah maupun menghalalkan yang haram.” (HR. at-Tirmidzi no. 1352)

Hadis ini memberitahu pentingnya memenuhi kesepakatan dalam transaksi. Akan tetapi, syarat yang disepakati juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.

Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid hafidzahullah, ditanya tentang kartu prabayar bersaldo yang berjalan setahun. Jawabannya,

ولا حرج في جعل البطاقة ذات صلاحية محددة، إذا لم يترتب على ذلك ضياع ما فيها من رصيد؛ فإن هذا غرر محرم، وأكل للمال بالباطل.

“Tidak kenapa kartu diberi masa berlaku, selama tidak berakibat hilangnya saldo di dalamnya. Sebabnya, itu adalah gharar yang haram dan memakan harta dengan batil.” (https://islamqa.info/ar/answers/296329)

Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafidzahullah pernah ditanya mengenai kartu pulsa prabayar yang menyebabkan sisa saldo hilang jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Beliau mengkritisi praktik tersebut. Menurut beliau, jika seseorang membeli saldo sebagai sesuatu yang menjadi haknya untuk digunakan sampai habis, kemudian saldo itu dihapus cuma karena melewati batas waktu, maka hal tersebut termasuk memakan harta dengan metode batil.

Namun, beliau membedakan antara dagang saldo dan kontrak sewa khasiat (ijarah). Apabila seseorang memang menyewa suatu khasiat untuk jangka waktu tertentu, kemudian tidak memanfaatkannya sampai masa sewanya berakhir, maka persoalannya berbeda. (Fatwa Syekh Shalih al-Fauzan, Fi Batha’iq al-Jawwal Musbaqat ad-Daf’i Idza Lam Yustahlak ar-Rashid, rekaman 1194–2802)

Bagaimana ketentuan Bank Indonesia?

Menariknya, permasalahan ini juga telah diatur secara tegas dalam peraturan Indonesia. Pasal 161 ayat (3) PBI Nomor 23/6/PBI/2021 menyatakan:

“Berakhirnya masa berjalan media duit elektronik tidak menghapus dan/atau menghilangkan harga duit elektronik yang belum digunakan.”

Bahkan, ayat (4) mewajibkan penerbit menyampaikan mekanisme penyelesaian saldo yang belum digunakan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pelanggan statis memiliki hak tagih atas saldo itu.

Ketentuan ini diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 4/Munas-XI/2025 tentang Status Saldo Kartu Uang Elektronik yang Hilang maupun Rusak. Pada halaman 96, MUI menegaskan bahwa saldo statis merupakan hak pemilik dan pemilik berkuasa meminta pengembalian saldo maupun penerbitan kartu baru. Meskipun fatwa ini membahas kartu hilang maupun rusak, hakikat kepemilikan saldo tersebut relevan untuk memahami permasalahan ini.

Kesimpulan

Berdasarkan klarifikasi di atas, perlu dibedakan dua keadaan.

Pertama, saldo duit elektronik yang merupakan harga duit milik pengguna, seperti saldo kartu e-money maupun dompet digital. Menghanguskan saldo tersebut cuma karena masa berjalan media berakhir, tanpa penyelesaian hak pengguna, tidak dibenarkan. Hal ini bertentangan dengan hakikat perlindungan harta dalam Islam dan ketentuan Bank Indonesia.

Kedua, pulsa maupun paket jasa yang sejak mula merupakan pembelian khasiat dalam jangka waktu tertentu. Apabila akadnya benar-benar berupa penyewaan khasiat dengan masa berjalan yang jelas dan disepakati, berakhirnya hak penggunaan setelah masa tersebut tidak otomatis termasuk memungut harta secara batil.

Dalam perspektif pandang maqashid syari’ah, permasalahan ini berhubungan dengan hifzh al-mal (menjaga harta). Islam tidak cuma mengatur metode memperoleh harta, tetapi juga melindungi hak kepemilikan dan melarang pengambilannya tanpa karena yang dibenarkan. Wallahu Ta’ala a’lam.

Baca juga: Warisan Digital: Akun Media Sosial, E-Wallet, dan Aset Online dalam Fikih Mawaris

***

Penulis: Junaidi Abu Isa

Artikel Kincai Media

Artikel Lainnya Akidah dan Sunnah
↑
Close Right Ads
Close Left Ads