Tugas Dan Wewenang Presiden Menurut Uud 1945, Ini Penjelasan Lengkapnya

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Presiden adalah kedudukan seseorang sebagai kepala negara sesuai dengan UUD 1945 nan mempunyai tugas dan kewenangan dalam membentuk departeman-departemen nan kemudian bakal melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan.

Presiden Indonesia sendiri memengan dua jabatan, ialah menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan nan masing-masing tugas dan wewenangnya telah diatus oleh UUD 1945. Mengapa kita perlu mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan Presiden?

Hal ini lantaran sebagai pertangungjawaban kita sebagai penduduk negara nan baik untuk mengontrol dan mengawasi keahlian kepala negara kita. Presidenlah nan bakal memimpin negara dalam beragam aspek nan kemudian bakal berangkaian dengan kepentingan hidup orang banyak.

Itulah sebabnya peranan Presiden sangat krusial dalam berdirinya sebuah negara untuk berkembang dan menyejahterakan rakyatnya. Lalu siapa sebenanya presiden itu? Bagimana dia menjalankan peran dan fungsinya dalam keberlangsungan negara? Berikut ini penjelasan tentang tugas dan kewenangan presiden nan perlu Grameds ketahui agar memahami peran pentingnya dalam negara:

MENGENAL PERAN PRESIDEN UNTUK NEGARA

Sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden mempunyai tugas dan kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden kemudian bertanggung jawab atas pemerintahan untuk membentuk kepemerintahan itu sendiri. Mulai dari menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri dan pejabat publik nan pengangkatannya berasas political appointment. 

Di atas kedudukan Presiden tidak ada kedudukan alias lembaga nan lebih tinggi, selain konstitusi. Jadi dalam konsep sistem negara Indonesia nan konstitusional, Presiden secara politik bertanggung jawab kepada rakyat, dan secara norma bertanggung jawab kepada konstitusional. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara adalah simbol resmi negara Indonesia nan mempunyai nama kedudukan resmi ialah Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan sifatnya sebagai kepala negara, Presiden menjadi kepala negara simbolis dan kepala negara populis nan mempunyai kewenangan politik nan sudah ditetapkan oleh konstitusi negara. Selanjutnya, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah seseroang nan memegang kekuasaan penuh secara pelaksana untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melakukan tugas pelaksana tersebut, Presiden kemudian dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri dalam sebuah kabinet. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Presiden, dia mempunyai masa kedudukan selama 5 tahun dengan kesempatan 2 kali dalam periode jabatannya.

Berdasarkan pengertian Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial adalah kedudukan nan memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar, bukan lagi membedakan antara presiden selaku kepala negara alias kepala pemerintahan. Namun dalam praktiknya Presiden mempunyai tugas dan kewenangan nan jelas sebagai kepala negara sekaligus kepala kepemerintahan.

TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN

Dasar norma kewenangan Presiden diatur dan ditentukan dalam bab III UUD 1945, nan menyatakan bahwa Presiden memang diberi kekuasaan pemerintahan negara. Bab ini berisi 17 pasal nan kemudian mengatur beragam aspek tentang Presiden dan lembaga kepresidenan.

Termasuk rincian kewenangan nan dimiliki presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah. Hal ini berasas UUD 1945 pasal 4 ayat 1 nan menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Jika kita berbincang soal tugas dan kewenangan Presiden maka memerlukan penjelasan nan lebih jauh dan rinci. Merujuk pendapat Ibnu Kencana bahwa tugas dan kewenangan Presiden dibagi menjadi dua, ialah sebagai kepala negara dan kepala kepemerintahan.

Tugas dan kewenangan sebagai kepala negara adalah meliputi perihal nan sifatnya seremonial dan protokoler dari agenda kenegaraan. Jadi mirip seperti kewenangan kaisar, raja alias ratu tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah berfaedah sebagai penyelenggara tugas legislatif. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menunjukan makna nan tekandung dari peraturan tersebut bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan pelaksana dalam sebuah negara.

Kekuasaan pelaksana adalah kekuasaan mengenai pelaksaan Undang-Undang demi terselenggarakan kemauan negara demokrasi, kemauan negara nan dinyatakan melalui badan pembentuk Undang-Undang.

Tugas utama Presiden sebagai pelaksana bukanlah mempertimbangkan melainkan melaksakan Undang-Undang nan telah ditetapkan oleh badan legislatif. Dalam praktiknya kekuasaan pelaksana tidak hanya terdiri dari penyelenggaraan undang-undang saja, melainkan juga mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kekuasaan umum Presiden sebagai pelaksana berasal dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, termasuk pula kekuasaan administartif, legislatif, militer, dan diplomatik. Agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman Grameds, tulisan ini bakal membagi tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikut ini tugas dan kewenangan presdien nan perlu Grameds ketahui komplit berasas pasalnya dalam Undang-Undang:

1. Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara

  • Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angakatan Udara berasas Uundang-undang Pasal 10
  • Presiden memilih dan memutuskan pengangkatan duta dan konsul berasas Undang-undang Pasal 13 ayat 1
  • Menerima dan menempatkan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berasas Undang-undang Pasal 13 ayat 1

2. Tugas Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

  • Memegang kekuasaan pemerintahan berasas Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1
  • Menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya berasas Undang-undang Pasal  3 ayat 2
  • Mengangkat dan memberhentikan para menteri berasas Undang-undang Pasal 17 ayat 2
  • Mengesahkan rancangan Undang-Undang nan telah disetujui berbareng untuk menjadi Undang-Undang, berasas Undang-undang Pasal 2 ayat 4
  • Merancang Undang-undang Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nan kemudian diajukan presiden untuk dibahas berbareng DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berasas Undang-undang Pasal 23 ayat 2
  • Meresmikan personil BPK nan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berasas Undang-undang Pasal 23F ayat 1
  • Memberikan persetujuan dan menetapkan Hakim Agung nan pencalonannya diusulkan oleh komisi yudisial dan DPR, berasas Undang-undang Pasal 24A ayat 3
  • Mengangkat dan memberhentikan personil yudisial dengan persetujuan DPR, berasas Undang-undang Pasal 24B ayat 3
  • Menetapkan personil pengadil konstitusi di MK nan diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden, berasas Undang-Undang Pasal 24C ayat 3

3. Wewenang Presiden

  • Berhak mengusulkan Rancangan Undang-Undang kepada DPR untuk akhirnya ditindaklanjuti, berasas Undang-Undang Pasal 5 ayat 1
  • Dapat menyatakan perang,membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR, berasas Undang-Undang Pasal 11 ayat 1
  • Dapat membikin perjanjian internasional lainnya nan dapat menimbulkan akibat nan luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat nan mengenai dengan beban finansial negara dan/atau mengharuskan pembentukan dan perubahan UU dengan persetujuan DPR, berasas Undang-Undang Pasal 11 ayat 2
  • Berwenang menyatakan keadaan ancaman nan syarat-syarat dan hasilnya dalam keadaan ancaman telah ditetapkan dalam Undang-Undang, kewenangan presiden  berasas Undang-Undang Pasal 12
  • Berwenang memberi pemaafan dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, berasas Undang-Undang Pasal 14 ayat 1
  • Berwenang memberi amnesti dan abolasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, berasas Undang-Undang Pasal 14 ayat 2
  • Berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya nan telah diatur dalam Undang-Undang, kewenangan presiden berasas Undang-Undang Pasal 15
  • Membentuk suatu majelis pertimbangan nan bekerja memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden nan kemudian telah diatus dalam Undang-Undang, kewenangan presiden berasas Undang-Undang Pasal 16
  • Berwenang menetapkan peraturan pemerintan penganti Undang-Undang jika dalam perihal genting nan memaksa, berasas Undang-Undang Pasal 22 ayat 1

HAK PRESIDEN

Sebagai pemimpin eksekutif, Presiden mempunyai kewenangan progresif untuk merekruitmen sejumlah posisi pelaksana dalam bagian pemerintahan. Posisi pelaksana tersebut antara lain personil kabinet ialah menteri, menteri koordinator, menteri negara dan pejabat nan setingkat dengan menteri.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai tujuan negara nan diwujudkan dalam undang-undang dan pihak pelaksana lah nan bakal menjalankan undang-undang nan ditetapkan berbareng legislatif tersebut.

Hak progresif presiden merujuk pada pasal 17 ayat 2 UUD 1945 untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Itulah sebabnya biasanya presiden bakal melakukan perombakan dalam kabinetnya lantaran memang presiden mempunyai kewenangan untuk melakukannya.

Sebagai pemimpin eksekutif, Presiden juga mempunyai kekuasaan dalam bagian peraturan perundang-undangan nan bergaam. Yakni kekuasaan legislatif nan artinya berkuasa mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada DPR, kekuasaan reglementer untuk membentuk peraturan pemerintah, dan kekuasaan eksklusif nan berkuasan untuk membikin pengaturan dan keputusan Presiden. Berikut ini penjelasan tentang hak-hak legislatif Presiden secara lebih perincian agar memudahkan teman-teman Grameds untuk memahaminya:

1. Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Dalam konsep trias politica, kekuasaan legislatif adalah membentuk undang-undang nan direfleksikan kemudian lembaga nan memegang kekuasaan itu adalah DPR berasas UUD 945 pasal 20 ayat 1.

Dalam praktiknya kekuasaan legislatif tidak hanya dikuasai oleh DPR melainkan keterlibatan Presiden nan juga berkuasa ikut andil sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Keikutsertaan Presiden dalam bagian legislasi adalah perwujudan sistem antara presiden dan DPR berupa checks and balance.

Jadi DPR tidak bisa berarogansi dalam penguasaan legislatif sehingga bisa diminimalisir. Meskipun pada akhirnya undang-undang tetap bisa disahkan apalagi jika Presiden tidak menyetujuinya. Hak Presiden mengusulkan RUU APBN berasas pada UUD 1945 pasal 24 ayat 2 nan bersuara sebagai berikut:

“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan shopping negara (RUU APBN) bakal diajukan oleh Presiden untuk kemudian dibahas berbareng Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”

Pasal tersebut menunjukan bahwa kegunaan anggaran tidak hanya bisa dimonopoli peraturannya oleh DPR. Presiden juga mempunyai kewenangan untuk menjalankan kegunaan anggaran alias budget dalam rangka kekuasaan legislatif presiden.

2. Hak Untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang (Perpu)

Sebelumnya Grameds perlu mengetahui bahwa Perpu adalah peraturan perundang-undangan nan ditetapkan Presiden dalam perihal ikhwal nan genting dan memaksa. Syarat dan ketentuan kondisi kegentingan tersebut telah diatur dalam UU Nomor. 0 tahun 2004 pasal 1 nomor 4.

Materi Perpu kemudian sama dengan materi muatan pada Undang-Undang biasa. Jika negara dalam keadaan darurat alias staatsnoodrecht maka Presiden berkuasa menetapkan Perpu sesuai UUD 1945 pasal 22 ayat 1 berikut ini:

“Dalam perihal ikhwal kepentingan negara nan memaksa, presiden berkuasa menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dalm perihal ini presiden juga perlu mewujudkan sistem Check and balance dengan DPR.

Ada kriteria normatif tertentu nan kudu sesuai dalam menetapkan Perpu berasas UUD 1945 pasal 22 ayat 2. Intinya Perpu kudu mendapatkan persetujuan dari DPR dalam persidangan penetapannya. Jika DPR tidak menyetujuinya, maka Perpu tersebut kudu di cabut dan tidak bisa disahkan. UUD 1945 pasal 22 ayat 2 ini berfaedah sebagai antisipasi agar pemerintah tetap andal dalam menetapkan Perpu dalam suatu kondisi tertentu.

3. Hak Menetapkan Paeraturan Pemerintahan

Hak Presiden nan berkarakter regulatif dan penetapan peraturan pemerintah tercantum dalam UUD 1945 pasal 5 ayat 2 untuk menjalankan Undang-Undang. Peraturan ini berfaedah untuk mengefektifkan kegunaan undang-undang dengan langkah merinci ketentuan-ketentuannya dan mengolah dalam penerapannya.

Kekuasan reglementer presiden secara prinsip sebenarnya tidak melampaui undang-undang. Hal ini sesuai dengan konsep stuffanbau theory bahwa peraturan nan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan nan lebih tinggi alias disebut juga dengan istilah ex superior derogat lex inferior.

Undang-undang nan mengatur perihal tersebut adalah UU Nomor. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ialah menentukan bahwa UU alias Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan pemerintah secara reglementer dibatasi geraknya dengan ada tidaknya aktualisasi kekuasaan legislatif itu sendiri.

Jadi Presiden dapat membentuk peraturan pemerintah nan efektif jika dilakukan secara definitif sesuai kehendak kekuasaan pembentukan undang-undang. Kekuasaan presiden dalam menetapkan Perpu tidak berjuntai pada kekuasaan legislatif, tatapi sudah kudu ada Undang-Undang Induknya.

Itulah sebabnya Presiden tidak mungkin bisa menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undangnya. Sudah menjadi ketentuan bahwa peraturan pemerintah dibuat atas perintah undang-undang alias untuk melaksanakan suatu undang-undang nan lain. Hal ini lantaran Peratutran Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pendelegasian materiil dari undang-undang nan sudah ada lebih dahulu.

4. Hak Untuk Membuat Peraturan Presiden

Hak Presiden nan berkarakter regeling alias mengatur telah tercantum dalam UU Nomor. 10 Tahun 2004 pasal 1 nomor 6 berikut ini: “Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan nan dibuat oleh Presiden,” nan artinya Peraturan Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah dan di atas Peraturan Daerah. UU Nomor. 10 Tahun 2004 pasal 11 kemudian menunjukan bahwa muatan peraturan Presiden berisi materi nan diperintahkan oleh UU alias menteri untuk menjalankan peraturan pemerintah.

Kemudian, kewenangan Presiden dalam yudikatif tercantum dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 1 sebagai berikut: “Presiden memberi pemaafan dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung,” kemudian dilanjutkan dengan UUD 1945 pasal 12 ayat 2 berikut ini: “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Jadi presiden perlu memperhatikan dan mempertimbangan kepada mahkaman agung dan politik DPR sebalum memberikan amnesti dan abolisi. Contoh dalam kasusu ini adalah presiden pernah memberikan amnesti dan abosili kepada narapidanan personil Gerakan Aceh Merdeka nan dilaksanakan setelah ditanda tangaini nota kesepahaman antara mahkaman agung dan DPR kepada presiden.

Nah, itulah penjelasan tentang tugas dan kewenangan presiden nan perlu Grameds ketahui dan pahami. Sebagai orang nomor satu di Indonesia, presiden pasti mempunyai peran dan tanggung jawab nan besar bagi keberlangsungan negara. Dari penjelasan tugas dan kewenangan Presiden di atas maka dapat kita simpulkan bahwa Presiden adalah kedudukan nan memegang peran krusial dalam pembentukan dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan negara.

Jadi sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup orang banyak dan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Tak heran jika segala tingkah laku dan kebijakan presiden banyak disorot lantaran memang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun presiden kemudian kudu memeperhatikan dan mempertimbangan DPR dan lembaga lainnya, namun presiden mempunyai kewenangan untuk menetapkan berasas UUD 1945. Itulah sebabnya Presiden diharapkan bisa mempertimbangkan dengan seksama dalam memutuskan kebijakan tertentu demi kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan golongan alias golongan tertentu saja.

Jika teman-teman Grameds tertarik dengan bumi kepemerintahan, maka bisa belajar norma tata negara dan sistem norma lainnya nan berkaiatan dengan perihal tersebut, misalnya Presiden, Penasihat Presiden, DPR, MPR, dan sebagainya. Grameds bisa kunjungi koleksi kitab Gramedia di untuk memperoleh referensi tentang tugas dan kewenangan presiden dan lembaga lainnya, termasuk perkembangan norma peraturan pemerintahan. Berikut ini rekomendasi kitab Gramedia nan bisa Grameds baca untuk mempelajari tata norma negara, termasuk tugas dan kewenangan presiden: Selamat belajar. #SahabatTanpaBatas.

Rekomendasi Buku

Hukum Tata Negara dan Sistem Politik

Hukum Tata Negara dan Sistem Politik

button cek gramedia com

Buku ini menyodorkan beberapa proyeksi dan prediksi, semacam sebuah tawaran rumusan dan formula solusi nan ditawarkan penulis untuk mengantisipasi dan meredam problematika nan muncul dari kombinasi presidensial dengan multipartai di Indonesia, tentu saja itu semua dilakukan dari perspektif pandang dan optik kajian pengetahuan Hukum Tata Negara nan memang menjadi bagian nan ditekuni oleh penulis. Oleh lantaran itu, kitab ini sangat layak dijadikan kitab literatur dan referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, pengamat, dan kalangan umum nan tertarik dan concern pada Hukum Tata Negara.

Akuntabilitas Penasihat Presiden

Akuntabilitas Penasihat Presiden

button cek gramedia com

Albert Hasibuan menulis kitab ini setelah menyelesaikan tugasnya sebagai personil Dewan Pertimbangan Presiden SBY. Berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat nan terjadi dalam pertemuan dan audiensi dengan Wantimpres dicatat, dikomentari, dan diinterpretasi menjadi satu dalam Akuntabilitas Penasihat Presiden. Gagasan dan perdebatan tentang kewenangan asasi manusia dan korupsi dibahas dengan style bercerita nan mengalir sebagai corak pertanggungjawabannya selama menjadi personil Wantimpres.

Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi

Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi

button cek gramedia com

Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas keahlian sistem kerakyatan presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam aspek pengaruh nan dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem kerakyatan presidensial dalam kitab ini adalah sistem pemerintahan nan menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan pelaksana sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu bakal tampak kenapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu alias periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan non institusional nan perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita bakal sebuah sistem pemerintahan nan tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif – dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

ePerpus adalah jasa perpustakaan digital masa sekarang nan mengusung konsep B2B. Kami datang untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah."

logo eperpus

  • Custom log
  • Akses ke ribuan kitab dari penerbit berkualitas
  • Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
  • Tersedia dalam platform Android dan IOS
  • Tersedia fitur admin dashboard untuk memandang laporan analisis
  • Laporan statistik lengkap
  • Aplikasi aman, praktis, dan efisien

Selengkapnya
Sumber Gramedia Official Blog
Gramedia Official Blog