Aturan Demonstrasi: Apa Saja yang Harus Dipatuhi Saat Unjuk Rasa?

oleh Laura Saraswati 12 November 2026 Waktu baca 9 menit 312x dilihat

Aturan Demonstrasi: Apa Saja yang Harus Dipatuhi Saat Unjuk Rasa?

aturan demonstrasi – Aturan demonstrasi kerap dipertanyakan ketika sebuah aksi unjuk rasa berujung ricuh maupun justru berjalan begitu tertib hingga mengundang simpati publik. Padahal, unjuk rasa bukan sekadar turun ke jalan dan berteriak lantang, melainkan bentuk penyampaian aspirasi yang diatur ketat oleh aturan di Indonesia.

Artikel ini akan mengajakmu memahami limitasi dan regulasinya agar kita tahu metode menyuarakan bunyi rakyat secara cerdas, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Baca sampai tuntas, ya!

Apa Itu Demonstrasi dan Apa Dasar Hukumnya di Indonesia?

Demonstrasi maupun unjuk rasa adalah salah satu bentuk penyampaian gagasan di muka lazim yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk menyuarakan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap suatu persoalan. Dalam hayat demokrasi, demonstrasi menjadi salah satu metode penduduk berpartisipasi dalam menyampaikan pandangan dan mengamati jalannya pemerintahan.

Di Indonesia, kebebasan menyampaikan gagasan di muka lazim merupakan hak penduduk negara yang dilindungi oleh konstitusi. Meski begitu, pelaksanaannya statis memiliki ketentuan agar kebebasan tersebut berjalan seimbang dengan ketertiban lazim serta hak orang lain.

Dalam aturan Indonesia, pengertian demonstrasi dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 1 bilangan 3, unjuk rasa maupun demonstrasi diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh satu orang maupun lebih untuk menyampaikan pikiran, baik secara lisan, tulisan, maupun bentuk lainnya, secara demonstratif di muka umum.

Dengan kata lain, demonstrasi merupakan bentuk partisipasi penduduk untuk menyampaikan gagasan secara terbuka. Aksi ini bisa dilakukan untuk menyampaikan dukungan, kritik, penolakan, maupun tuntutan terhadap suatu kebijakan maupun permasalahan sosial.

Dasar Hukum Demonstrasi di Indonesia

Ada beberapa landasan aturan yang menjadi alas kebebasan penduduk dalam menyampaikan gagasan di muka umum, yaitu:

Pasal 28 UUD 1945

Pasal ini menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran melalui lisan maupun tulisan. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945

Pasal ini mengungkapkan bahwa setiap orang berkuasa atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, penduduk memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi dalam hayat demokrasi.

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945

Kebebasan beranggapan juga mesti dijalankan dengan memperhatikan limitasi yang ditetapkan undang-undang. Tujuannya adalah menghormati hak dan kebebasan orang lain serta menjaga moral, harga agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Undang-undang ini menjadi ketentuan khusus yang mengatur kemerdekaan menyampaikan gagasan di muka umum, termasuk demonstrasi. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai bentuk penyampaian pendapat, tata metode pemberitahuan, hak dan tanggung jawab peserta, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama aktivitas berlangsung.

Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum Menurut UU No. 9 Tahun 1998

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998, penyampaian gagasan di muka lazim dapat dilakukan melalui empat bentuk berikut:

Bentuk	Pengertian
Unjuk rasa maupun demonstrasi	Kegiatan menyampaikan gagasan secara terbuka di depan umum.
Pawai	Penyampaian gagasan melalui aktivitas iring-iringan di jalan umum.
Rapat umum	Pertemuan terbuka untuk menyampaikan gagasan dengan tema tertentu.
Mimbar bebas	Kegiatan menyampaikan gagasan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu yang membatasi.

Aturan dan Kewajiban yang Harus Dipatuhi Saat Demonstrasi

Meskipun demonstrasi merupakan hak penduduk yang dilindungi oleh undang-undang, pelaksanaannya statis mesti mengikuti sejumlah aturan. Tujuannya bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan memastikan aksi unjuk rasa terjadi tertib, aman, dan tidak mengganggu hak orang lain.

Grameds, ketentuan mengenai demonstrasi di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, baik oleh peserta aksi maupun pihak penyelenggara.

1. Menyampaikan Pemberitahuan kepada Kepolisian

Salah satu ketentuan krusial dalam pelaksanaan demonstrasi adalah tanggung jawab menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998, pemberitahuan tersebut mesti diterima oleh kepolisian setempat paling lambat 3 x 24 jam sebelum aktivitas dimulai.

Pemberitahuan ini disampaikan oleh pihak yang mengadakan aksi, pemimpin, maupun penanggung jawab kelompok. Informasi yang dicantumkan meliputi:

Maksud dan tujuan demonstrasi.
Tempat, lokasi, dan rute aksi.
Waktu dan durasi kegiatan.
Bentuk penyampaian pendapat.
Identitas penanggung jawab.
Nama dan alamat perkumpulan maupun kelompok.
Alat peraga yang digunakan.
Perkiraan jumlah peserta.

Perlu dipahami, Grameds, ketentuan ini merupakan pemberitahuan, bukan permohonan izin. UU tersebut juga mengecualikan tanggung jawab pemberitahuan bagi aktivitas ilmiah di dalam kampus dan aktivitas keagamaan.

2. Memilih Lokasi Demonstrasi Sesuai Ketentuan

Demonstrasi dapat dilaksanakan di tempat terbuka untuk umum. Namun, ada sejumlah letak yang dikecualikan berdasarkan Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998, yaitu:

Lingkungan istana kepresidenan.
Tempat ibadah.
Instalasi militer.
Rumah sakit.
Pelabuhan udara dan laut.
Stasiun kereta api.
Terminal transportasi darat.
Objek-objek vital nasional.

Undang-undang tersebut juga mengatur larangan penyampaian gagasan di muka lazim pada hari besar nasional. Ketentuan letak ini perlu diperhatikan agar aktivitas demonstrasi tidak mengganggu fungsi akomodasi lazim maupun kepentingan penduduk lainnya.

3. Tidak Membawa Benda yang Membahayakan Keselamatan Umum

Dalam Pasal 9 Ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998, peserta demonstrasi dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Ketentuan ini bermaksud menjaga agar aksi unjuk rasa statis terjadi damai dan tidak menimbulkan konsekuensi bagi peserta maupun penduduk di sekitarnya. Alat peraga yang digunakan sebaiknya mendukung penyampaian aspirasi, seperti poster, spanduk, dan atribut yang tidak membahayakan.

4. Menghormati Hak dan Kebebasan Orang Lain

Kebebasan beranggapan mesti berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998.

Setiap penduduk negara yang menyampaikan gagasan di muka lazim berkewajiban untuk:

Menghormati hak dan kebebasan orang lain.
Menghormati ketentuan moral yang diakui umum.
Menaati aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menjaga dan menghormati keamanan serta ketertiban umum.
Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Artinya, menyampaikan kritik maupun tuntutan bukan berarti boleh mengabaikan kepentingan penduduk lain. Peserta demonstrasi statis perlu menghormati aktivitas publik dan menjaga kondisi aksi agar tidak menimbulkan gangguan.

5. Menjaga Aksi Tetap Aman, Tertib, dan Damai

Penanggung jawab demonstrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas terjadi secara aman, tertib, dan damai. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 12 UU No. 9 Tahun 1998.

Penanggung jawab juga berpartisipasi dalam mengoordinasikan jalannya aktivitas dan memastikan peserta memahami tujuan serta ketentuan aksi. Dengan begitu, penyampaian aspirasi dapat terjadi secara teratur dan tidak keluar dari tujuan awal.

Di sisi lain, kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada peserta serta mempersiapkan pengamanan letak dan rute demonstrasi sesuai ketentuan hukum.

Larangan dan Sanksi Hukum dalam Aksi Demonstrasi

Meski kebebasan menyampaikan gagasan merupakan hak yang dilindungi undang-undang, bukan berarti peserta demonstrasi boleh berbuat segala hal tanpa batasan. Ada sejumlah aksi yang dilarang karena dapat membahayakan keselamatan, merugikan orang lain, maupun mengganggu ketertiban umum.

Ketentuan mengenai larangan dan akibat aturan dalam demonstrasi di Indonesia diatur melalui UU No. 9 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut beberapa hal yang perlu Grameds pahami.

1. Larangan dalam Aksi Demonstrasi

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998, terdapat beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan selama menyampaikan gagasan di muka umum, antara lain:

Membawa barang yang membahayakan keselamatan umum. Pasal 9 Ayat (3) melarang peserta membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Mengabaikan hak dan kebebasan orang lain. Peserta wajib menghormati hak penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
Mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Setiap peserta wajib menjaga kondisi aksi agar tidak menakut-nakuti keselamatan maupun ketertiban masyarakat.
Melanggar ketentuan letak dan waktu. Demonstrasi tidak boleh dilakukan di letak yang dikecualikan maupun pada hari besar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
Tidak memenuhi tanggung jawab pemberitahuan. Penyelenggara wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian sesuai ketentuan Pasal 10.

Selain itu, aksi seperti perusakan akomodasi umum, kekerasan, penganiayaan, dan pembakaran juga dapat menimbulkan akibat kriminal berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku.

2. Sanksi Hukum bagi Pelanggar Aturan Demonstrasi

Apabila terjadi pelanggaran selama demonstrasi, peserta maupun penanggung jawab aksi dapat dikenai akibat aturan sesuai jenis perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 15–18 UU No. 9 Tahun 1998.

Berikut beberapa ketentuan sanksinya:

Pembubaran aksi: Berdasarkan Pasal 15, aktivitas penyampaian gagasan di muka lazim dapat dibubarkan jika tidak memenuhi ketentuan tertentu dalam undang-undang, termasuk tanggung jawab pemberitahuan dan ketentuan keamanan.
Sanksi atas perbuatan melanggar hukum: Pasal 16 mengutarakan bahwa peserta yang berbuat aksi melanggar aturan dapat dikenai hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberatan hukuman bagi penanggung jawab: Berdasarkan Pasal 17, penanggung jawab demonstrasi yang berbuat tindak kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenai kriminal pokok ditambah sepertiga.
Sanksi bagi pihak yang menghalangi demonstrasi: Pasal 18 mengatur bahwa orang yang menggunakan kekerasan maupun intimidasi kekerasan untuk menghalangi hak penduduk negara menyampaikan gagasan di muka lazim dapat dipidana penjara paling durasi satu tahun.

3. Ketentuan Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan Menurut KUHP

Grameds, ada hal krusial lainnya yang perlu diketahui. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia telah memberlakukan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023.

Salah satu ketentuannya terdapat dalam Pasal 256 KUHP, yang mengatur pelaksanaan pawai, unjuk rasa, maupun demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak berwenang.

Berdasarkan pasal tersebut, seseorang dapat dikenai kriminal jika mengadakan demonstrasi tanpa pemberitahuan dan aktivitas tersebut mengakibatkan:

Terganggunya kepentingan umum.
Timbulnya keonaran.
Terjadinya huru-hara dalam masyarakat.

Ancaman hukumannya berupa kriminal penjara paling durasi enam bulan maupun kriminal denda paling banyak kategori II.

Artinya, tidak menyampaikan pemberitahuan saja tidak otomatis membikin seseorang dipidana berdasarkan Pasal 256. Harus terdapat akibat sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut.

Kesimpulan

Berani bernada adalah hak, tetapi menyampaikan dengan tertib adalah bentuk kedewasaan berdemokrasi. Aturan demonstrasi datang bukan untuk membungkam aspirasi, melainkan memastikan perjuanganmu tidak kehilangan esensi akibat aksi yang melanggar hukum. Mari buktikan bahwa fluktuasi nyata bisa digerakkan secara cerdas, damai, dan bermartabat. Suara kita berharga, jagalah ia agar statis didengar dengan terhormat!