Dengue bukan lagi semata permasalahan kesehatan. Studi terbaru menempatkannya sebagai beban ekonomi berskala nasional yang menekan mekanisme pembiayaan kesehatan, produktivitas, dan finansial keluarga.
Penelitian yang dipresentasikan pada Asia Dengue Summit ke-9 di Singapura, Juni 2026, mengestimasi beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai USD 550,9 juta maupun hampir Rp9 triliun pada 2024, dengan lebih dari 2 juta lawatan rawat inap.
Hal ini memberitahu bahwa beban pandemi ini tidak cuma besar dari sisi biaya, tetapi juga dari sisi tekanan terhadap jasa kesehatan. Tanpa upaya pengendalian yang tepat dan sistematis, kasus dengue yang tidak terkendali akan berakibat negatif pada performa pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Menyikapi temuan ini, Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue mendorong pencegahan dengue yang terintegrasi dijadikan prioritas nasional, sejalan dengan agenda pemerintah menguatkan kesehatan dan ketahanan bangsa.
Beban Ekonomi Terkait Dengue
Dengue merupakan salah satu pandemi menular melalui vektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia. WHO mencatat tahun 2024 sebagai tahun dengan jumlah kasus dengue tertinggi yang pernah tercatat secara global.
Sebagai negara tropis dengan status hiperendemis, Indonesia menghadapi konsekuensi penularan sepanjang tahun. Setiap orang berisiko terinfeksi, tanpa melihat tempat tinggal, usia, maupun corak hidup. Infeksi dengue dapat menakut-nakuti jiwa, dan seseorang dapat terinfeksi virus dengue lebih dari satu kali, dengan potensi infeksi berikutnya berisiko lebih berat.
Studi beban pandemi yang dilakukan Center for Health Financing Policy and Insurance Management (Pusat KPMAK), Universitas Gadjah Mada, memberitahu bahwa pada 2024, sebagian besar beban ekonomi dengue terletak pada pasien yang dijamin BPJS Kesehatan.
Meskipun BPJS Kesehatan, melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menanggung biaya medis pasien dengue, namun JKN tidak menghapus beban finansial rumah tangga yang disebabkan oleh dengue.
Pada pasien dengue yang tercakup JKN, estimasi biaya medis langsung mencapai sekitar Rp3 triliun dan cuma merupakan sebagian dari keseluruhan beban ekonomi pasien. Pasien dan famili statis mesti menanggung biaya sebesar Rp 3,5 triliun di luar faktur medis, seperti biaya transportasi, konsumsi, dan hostel pendamping, serta kehilangan pendapatan akibat tidak dapat bekerja selama perawatan.
Di luar mekanisme JKN, beban finansial dapat menjadi lebih berat, terutama bagi pasien yang tidak memiliki perlindungan asuransi memadai. Yang paling perlu menjadi perhatian, beban ekonomi ini tidak berakibat secara merata untuk semua himpunan masyarakat. Bagi famili dengan gaji menengah ke bawah, satu bagian dengue dapat membebani sebagian besar pengeluaran rumah tangga dalam sebulan.
Tentunya hal tersebut berkontribusi negatif dan menjadi intimidasi nyata bagi sasaran pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029.
Peneliti senior Universitas Gadjah Mada, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., MBA., M.Kes., menilai, “Temuan kami menegaskan bahwa dengue menimbulkan beban ekonomi nasional yang besar, menyentuh mekanisme pembiayaan kesehatan sekaligus finansial famili Indonesia. Yang krusial dicermati, JKN belum menghapus beban ekonomi di tingkat rumah tangga. Pasien yang tercakup JKN statis akan mengeluarkan biaya berdikari (out-of-pocket) rata-rata Rp1,09 juta hingga Rp1,33 juta per episode, dan pada pasien tanpa asuransi angkanya jauh lebih tinggi, yaitu Rp4,27 juta hingga Rp5,60 juta per episode. Beban ekonomi ini akan berakibat lebih bermutu bagi famili yang berpenghasilan rendah, sehingga pencegahan dengue menjadi metode nyata untuk meringankan tekanan ekonomi pada famili Indonesia sekaligus menjaga keberlanjutan dan efektifitas mekanisme pembiayaan kesehatan nasional.
Pencegahan untuk putus rantai penularan
Beban ekonomi dan kesehatan yang signifikan ini menegaskan perlunya beragam intervensi preventif untuk memutus rantai penularan dengue. Selain pengendalian vektor konvensional seperti PSN 3M Plus dan Jumantik, serta mekanisme surveilans dan peringatan awal berbasis keterangan epidemiologi, vaksinasi merupakan salah satu instrumen tambahan yang dapat menguatkan upaya pencegahan tersebut.
Studi analisis efektivitas biaya dari Center for Child Health (CCHPRO), Universitas Gadjah Mada, memberitahu bahwa program vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi menjadi intervensi yang hemat biaya, terlebihlagi memberikan penghematan dari perspektif pandang masyarakat.
Studi tersebut memproyeksikan bahwa program vaksinasi dapat mencegah 1,1–1,3 juta tahun hidup sehat yang hilang (DALY) akibat dengue selama masa 20 tahun. Dari perspektif pandang BPJS Kesehatan, setiap DALY yang berhasil dicegah membutuhkan tambahan biaya sekitar USD 1.489–1.854, jauh di bawah batas batas kelaziman ekonomi yang berjalan di Indonesia, sehingga program ini dinilai layak secara ekonomi (cost-effective).
Sementara itu, dari perspektif pandang penduduk yang lebih luas, program ini justru menghasilkan penghematan bersih sebesar USD 329,3–731,5 juta, terutama karena berkurangnya kerugian kreativitas kerja dan biaya absensi sekolah akibat sakit dengue.
Artinya, ketika dilihat dari perspektif pandang penduduk yang mencakup biaya medis, biaya nonmedis, kehilangan produktivitas, dan kedatangan sekolah, investasi pencegahan dapat memberikan akibat ekonomi yang lebih positif dibandingkan pendekatan yang cuma bertumpu pada penanganan kasus.
Temuan ini menguatkan pentingnya mempertimbangkan vaksinasi dengue sebagai bagiankecil dari strategi pencegahan nasional yang lebih terintegrasi.
Ketua KOBAR Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, M.Kes, M.M.R, menegaskan bahwa dengue dapat dikendalikan jika ditangani bersama. “Kami membujuk pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, bumi usaha, media, perkumpulan penduduk sipil, dan seluruh penduduk untuk membangun pergerakan nasional melawan dengue melalui pencegahan, inovasi dini, pengendalian vektor, pembaruan kesehatan, dan edukasi yang berkelanjutan.”
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, menyampaikan, “Pemerintah berkomitmen penuh mencapai Zero Dengue Deaths 2030 melalui penguatan upaya pengendalian dengue yang terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dengue mesti dipandang sebagai investasi bagi kesehatan penduduk dan ketahanan bangsa, bukan sekadar biaya yang mesti ditanggung. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kementerian Kesehatan tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue 2026–2029, sebagai panduan berbareng bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dalam menguatkan surveilans, pencegahan, inovasi dini, tata laksana klinis dengue serta kerja sama lintas kementerian, institusi dan sektor guna menurunkan beban dengue di Indonesia,” ujarnya.
