Kemkomdigi Kejar Target Internet 100 Mbps Demi Pemerataan Pendidikan

Kincai Media – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah memutar otak untuk merealisasikan pemerataan akses internet yang mumpuni di seluruh penjuru Tanah Air. Fokus utamanya jelas: mendukung penyelenggaraan pendidikan yang setara, agar pelajar di pelosok tak lagi dianaktirikan oleh sinyal yang timbul tenggelam dibandingkan rekan mereka di kota besar.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengakui adanya disparitas kualitas jasa yang cukup mencolok. Di daerah padat penduduk, hubungan relatif stabil dan kencang. Namun, ceritanya berbeda saat kita melirik ke daerah terpencil di mana penguatan prasarana tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Padahal, akses yang merata adalah kunci memperkecil tantangan digital yang dihadapi bumi pendidikan kita.

Dalam pertemuan dengan perwakilan Johns Hopkins School of Advanced International Studies di Jakarta, Senin (12/1), Nezar membeberkan informasi yang cukup menggelitik. Secara statistik, sarana akses internet sebenarnya sudah menjangkau sekitar 97 persen daerah berpenduduk. Angka yang terlihat elok di atas kertas, namun realita di lapangan menunjukkan kualitas layanannya tetap “belang-belang” namalain sangat beragam.

Kecepatan Masih Tertinggal di ASEAN

Satu kebenaran yang cukup menohok adalah posisi kecepatan internet Indonesia di kancah regional. Nezar mengungkapkan bahwa kecepatan internet rata-rata nasional saat ini baru bertengger di kisaran 45 Mbps. Angka ini, sayangnya, tetap berada di bawah rata-rata negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Pemerintah tidak tinggal tak bersuara memandang ketertinggalan ini. Kemkomdigi telah mematok sasaran ambisius untuk mendongkrak kecepatan internet hingga menyentuh nomor 100 Mbps dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Upaya ini tentu memerlukan strategi yang matang, terutama dalam menjangkau wilayah 3T yang kerap kali terpinggirkan dari peta konektivitas berkecepatan tinggi.

Selain kecepatan, mengambil teknologi jaringan generasi kelima alias 5G juga menjadi sorotan. Saat ini, cakupan jaringan 5G di Indonesia tetap sangat minim, ialah di bawah 10 persen. Perluasan jaringan ini masuk dalam agenda prioritas pemerintah guna mengejar ketertinggalan prasarana digital global.

Fondasi Pendidikan Digital

Pemerataan ini bukan sekadar soal adu sigap nomor Mbps, melainkan upaya negara memenuhi kewenangan dasar belajar. Nezar menegaskan bahwa support prasarana yang solid menjadi fondasi vital bagi kebijakan pendidikan berbasis digital. Tanpa internet yang stabil, platform pembelajaran daring hanyalah aplikasi tak berfaedah bagi siswa di daerah susah sinyal.

Kemkomdigi berupaya memastikan para pelajar dapat mengakses beragam solusi internet dan platform edukasi dengan lancar. Langkah ini diharapkan bisa memangkas kesenjangan digital yang selama ini menjadi penghambat utama pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.