Sejauh Apa Batasan Privasi Suami Istri? (Bag. 2)

Hal-Hal yang menjadi hak privasi

​Jika rumah tangga berjalan normal tanpa ada tanda-tanda maksiat, ada beberapa hal yang statis menjadi hak pribadi masing-masing dan tidak boleh dicampuri secara paksa, di antaranya:

​Pesan dan anotasi pribadi, misal berupa arsip pekerjaan, anotasi yang disimpan untuk sendiri, maupun diskusi wajar dengan kawan sesama jenis. Membuka dan membaca pesan maupun barang pribadi orang lain tanpa persetujuan aturan asalnya terlarang. Syekh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin menegaskan ketika ditanya mengenai hal ini:

​الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَجَسَّسُوا}، وَلِأَنَّ هَذَا يُورِثُ الشَّكَّ

وَالشُّكُوكَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

“Hukum asalnya adalah tidak boleh; karena hal ini termasuk perbuatan tajassus, dan Allah Ta’ala telah berfirman: (Dan janganlah Anda mencari-cari kesalahan orang lain). Serta karena aksi ini memicu keraguan dan sangkaan buruk di antara suami istri…” (Fatawa Nur ‘ala ad-Darb, 10/121)

​Harta pribadi istri, berupa gaji kerja istri, simpanan pribadi, mahar, warisan dari orang tuanya, maupun yang selainnya dari harta-harta istri. Suami haram memungut maupun mengaudit paksa duit tersebut tanpa kerelaan istri. Allah Ta’ala berfirman:

​وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

“Dan berikanlah mahar (mas kawin) kepada perempuan yang Anda nikahi sebagai pemberian yang tulus. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada Anda sebagian dari mahar itu dengan bahagia hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan bahagia hati.” (QS. An-Nisa: 4)

​Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menegaskan:

​لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak sah harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad, 5/72)

Dosa masa kemudian yang sudah ditaubati. Kesalahan masa kemudian sebelum menikah yang sudah ditutupi oleh Allah tidak boleh dipaksa untuk diceritakan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

​كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ :

يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

“Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Dan benar-benar di antara bentuk menampakkan dosa adalah seseorang berbuat dosa di malam hari, kemudian di pagi hari—padahal Allah telah menutupinya—ia berkata: ‘Wahai fulan, semalam aku berbuat begini dan begitu’. Padahal semalam Rabbnya menutupinya, namun di pagi hari ia menyingkap gorden epilog Allah dari dirinya.” (HR. Al-Bukhari no. 6069 dan Muslim no. 2990)

​Rahasia dan amanah pihak ketiga,misalnya aib orang tua, masalah kerabat kandung, maupun rahasia titipan kawan yang tidak boleh dibocorkan, maka pasangan tidak boleh memaksa agar rahasia orang lain itu diceritakan.

Ibadah sunah pribadi, misal salat malam maupun infak diam-diam yang sengaja tidak diceritakan agar terhindar dari riya’ dan menjaga keikhlasan amal.

​Duduk perkara keuangan: Meluruskan narasi di media sosial

​Berangkat dari hakikat kepemilikan harta pribadi di atas, permasalahan finansial rumah tangga sering kali mengalami kerancuan di tengah masyarakat. Sering beredar narasi viral bahwa “uang istri milik istri, duit suami milik istri”, padahal anggapan ini keliru secara syariat.

​Yang benar adalah: uang istri sepenuhnya milik istri, sedangkan pada duit suami ada hak nafkah untuk istri dan anak (makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan) sesuai kemampuan. Setelah tanggung jawab nafkah ditunaikan dengan layak, sisa duit suami statis menjadi hak milik suami secara pribadi. Istri tidak berkuasa menguasai seluruh sisa duit suami, terlebihlagi melarang suami menggunakan sisa uangnya untuk infak maupun mengabdi kepada orang tua kandungnya. Kecuali jika suami pelit, maka istri boleh memungut secukupnya sesuai kebutuhan, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku memungut hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku berbuat seperti itu?”

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خُذِى مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى بَنِيكِ

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan metode yang patut.” (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714)

​Namun di sisi lain, muncul pula narasi ceramah-ceramah di sosial media yang terkesan menyamaratakan bahwa “jika semua duit suami diserahkan pengelolaannya kepada istri, maka suami hilang wibawanya”. Pandangan ini perlu didudukkan secara adil:

Hukum asal vs pengelolaan rumah tangga

Kepemilikan harta statis pada suami, tetapi teknis siapa yang memegang dompet dan mengatur pos berbelanja harian, bulanan, dan yang selainnya adalah urusan pengelolaan rumah tangga, dan urusan ini berpijak pada kerelaan (keridaan) kedua belah pihak.

​Kaidah kesepakatan

Kaidah hukum menyebutkan: “Al-Muslimuna ‘ala syuruthihim” (Kaum muslimin itu terikat dengan kesepakatan yang mereka buat, selama tidak mengharamkan yang sah maupun menghalalkan yang haram). Maka jika telah disepakati berbareng mengenai pengelolaan keuangan, maka secara syariat, hal itu tidak menjadi masalah.

​Bukan menghilangkan kepemimpinan

Jika suami secara sukarela dan betah menitipkan pengelolaan keuangannya kepada istri karena istri dianggap lebih teratur dalam pengelolaan anggaran rumah tangga, maka hal ini murni bentuk perwakilan dan amanah. Hal tersebut sama sekali tidak meruntuhkan wibawa dan kepemimpinan (qawwamah) suami. Wibawa dan kepemimpinan suami dinilai dari tanggung jawabnya dalam mengayomi, membimbing agama, serta kebaikan akhlaknya, bukan semata-mata dari siapa yang memegang finansial rumah tangga. Apabila ada nasihat misal dari seorang ustaz yang memperingatkan soal “suami hilang wibawa” karena finansial seluruhnya dipegang istri, maka hal ini tepat jika ditujukan pada kondisi di mana istri menyita duit suami secara paksa kemudian menzalimi hak suami dengan tidak memberinya persetujuan untuk membelanjakan hartanya maupun untuk mengabdi kepada orang tuanya, sehingga bahasan mengenai hal ini tidak boleh dijadikan vonis absolut bagi rumah tangga yang sepakat dan rukun dengan mekanisme titip kelola tersebut.

[Bersambung]

KEMBALI KE BAGIAN 1

***

Penulis : Nurur Rohmah Azzahra

Artikel Kincai Media