Al Washliyah Minta Aparat Tindak Orator Women's March yang Bandingkan LGBT dengan Polisi

JAKARTA -- Al Washliyah menyayangkan pengibaran bendera pelangi dan kampanye LGBT dalam Women's March Jakarta 2026 belum durasi ini. Dalam orasinya, aktivis LGBT menegaskan bahwa kelompok LGBT juga bayar pajak dan berkuasa mendapatkan penghormatan sebagai bagiankecil dari masyarakat, mereka juga mengatakan bahwa keberadaan LGBT bukan intimidasi bagi negara, dan menegaskan lebih bangga jadi LGBT daripada jadi polisi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, KH Masyhuril Khamis meminta petugas penegak aturan menindak mereka yang secara terang-terangan mengatakan lebih bangga jadi LGBT daripada polisi.

"Mohon ada aksi petugas aturan agar ada efek jera, terlebihlagi mereka mengungkapkan bangga jadi LGBT dari pada jadi polisi," kata Kiai Masyhuril kepada Republika, Jumat (13/11/2026)

Sebelumnya, OIC Youth Indonesia menyayangkan pengibaran bendera pelangi dan kampanye LGBT dalam Women's March Jakarta 2026. Organisasi kepemudaan tersebut menilai polemik simbol berpotensi mengalihkan perhatian dari agenda perlindungan perempuan dan mengaburkan substansi perjuangan kemerdekaan Palestina.

Kiai Masyhuril mendukung pernyataan Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita yang secara khusus menyoroti penyandingan simbol LGBT dengan bendera Palestina dalam aksi yang terjadi pada Sabtu, 7 November 2026. Menurutnya, solidaritas terhadap Palestina seharusnya statis berpusat pada hak kemerdekaan, kedaulatan, dan perlindungan rakyat Palestina.

"Persoalan kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan pendidikan dan ekonomi, serta perlindungan karyawan perempuan statis membutuhkan perhatian serius," kata Astrid.

Dalam aksi dan orasinya, aktivis LGBT menegaskan bahwa lebih bangga jadi LGBT daripada jadi polisi. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ihsan Tanjung mengatakan, orang yang membandingkan perbuatan LGBT dengan polisi itu sama saja menghina pekerjaan polisi dan institusi polisi.

"Saya pikir itu adalah sebuah perbuatan yang mesti disikapi secara serius, artinya jika ada oknum-oknum (polisi) yang berbuat aksi di luar ketentuan hukum, tidak berarti digeneralisir sebagai sebuah institusi," kata Ihsan kepada Republika, Selasa (10/11/2026)

Ihsan menegaskan, ceramah aktivis LGBT tersebut dapat dikatakan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Maka orang-orang seperti itu mesti ditindak secara tegas. Kalau tidak ditindak tegas, maka akan menjadi preseden di kemudian hari. Dampaknya, semua orang akan begitu mudahnya menghina institusi, terlebih yang dihina adalah institusi penegak hukum.

"Saya sebagai Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum, kami yang mengurus RUU soal LGBT ini, dan dalam bahasan kami itu jelas mengungkapkan bahwa LGBT ini adalah penyimpangan dan penyakit, mesti diwaspadai karena bisa menghancurkan generasi muda kita," ujarnya.

Ia mengingatkan, LGBT adalah kaum yang dimusnahkan oleh Allah SWT pada masa Nabi Luth. Jangan sampai generasi muda tidak tahu bahwa LGBT adalah penyakit, mereka diazab sejak masa Nabi Luth.