Kekosongan Kursi Wapres, Ketum Muhammadiyah: Yang Penting Jangan Bertengkar

"Kekosongan posisi Wapres ini kan sudah menjadi ranahnya presiden dan kemudian dibawa ke MPR. Kita tunggu saja apa yang diusulkan oleh Presiden dan yang kelak diproses oleh MPR sebagai satu proses konstitusional," ujar Haedar saat ditemui usai meresmikan Mentari Mart di sela-sela aktivitas Tanwir Muhammadiyah di Palu, Jumat (13/11/2026) siang. 

Ia juga berpesan kepada penduduk dan elit politik agar tidak membikin kegaduhan di tengah proses penggantian wakil presiden.  

"Yang paling krusial kita jangan ramai, kita jangan heboh, kita jangan gaduh, terlebihlagi berkelahi gara-gara kekosongan posisi ini," ucap Haedar. 

Ia pun percaya Presiden Prabowo memiliki pandangan jauh ke depan dalam setiap keputusannya. 

"Saya percaya Presiden punya pandangan jauh ke depan, juga MPR punya pandangan jauh ke depan dan Muhammadiyah selalu menerima hasil apapun yang berkarakter konstitusional sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan," kata Haedar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi oleh petinggi lain untuk sementara waktu.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto statis dapat menjalankan dominasi pemerintahan sendiri, termasuk ketika sedang eksis di luar negeri. Ia menerangkan Wakil Presiden pada dasarnya bekerja membantu Presiden menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena jika tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan dominasi sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.