Pajak Digital Disebut Berlaku 9 November 2026, Apa Saja Transaksi yang Dikenakan?

Kabar pemberlakuan pajak digital menjadi dialog hangat baru-baru ini. Kabar ini ramai usai Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, memberi pernyataan mengenai pemungutan pajak digital yang akan diberlakukan sejumlah bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform e-commerce dalam waktu dekat.

Lantas seperti apa klarifikasi pajak digital dan jenis transaksi seperti apa yang dikenakan? Mari simak klarifikasi berikut ini, Bunda.

Mengenal apa itu pajak digital?

Pungutan pajak digital mulanya disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hashim Djojohadikusumo. Ia memaparkan bahwa pemerintah berencana mengenakan pajak digital pada aktivitas transaksi keuangan, termasuk transfer bank, untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

"Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO, dan sebagainya harus-harus ikut pungut dan mesti setor pajak yang selama ini tidak dipungut," kata Hashim, seperti dilansir CNBC Indonesia.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti ,menyampaikan pajak digital yang dimaksud Hashim mengacu pada Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

SPP-TDLN merupakan cara pemerintah untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.

Dilansir halaman CNN Indonesia, SPP-TDLN adalah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memungut PPN atas pembelian maupun penggunaan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.

Lewat mekanisme ini, bank dan institusi pembayaran yang ditunjuk ikut membantu mengenali transaksi yang termasuk objek PPN. SPP-TDLN melengkapi mekanisme pajak dari transaksi digital luar negeri, yang belum dipungut PPN melalui mekanisme PMSE. Jika memenuhi kriteria dan PPN belum dipungut melalui mekanisme lain, pajaknya dapat dipungut melalui SPP-TDLN.

"Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang sederajat antara pelaku upaya dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan keterangan dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Inge.

Dari sisi masyarakat, kata Inge, mekanisme ini memberikan kemudahan dan kepastian sehingga konsumen tidak perlu berbuat sendiri pengelolaan penyetoran dan pelaporan PPN atas penggunaan jasa digital luar negeri yang seharusnya dipungut.

Pajak digital bukan pajak baru, DJP tegaskan remitansi tak dikenakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan SPP-TDLN bukan pajak baru. Pajak digital ini sudah diterapkan sejak 25 September 2026. Transaksi seperti transfer duit pribadi, kiriman duit keluarga, dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN.

DJP menegaskan tidak semua transaksi dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN cuma dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan.

Inge mengatakan pada tahap awal, yaitu 25 September 2026, Dirjen Pajak telah menunjuk enam institusi sebagai Pemungut PPN dalam pelaksanaan SPP-TDLN (issuer). Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam masa stabilisasi.

Enam institusi sebagai issuer dalam rancangan SPP-TDLN terdiri dari lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selain itu, DJP menunjuk PT Fintek Karya Nusantara maupun LinkAja sebagai issuer.

DJP memastikan sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui tahap pengetesan dalam lingkungan sandboxing dan masa stabilisasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran keterangan serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan.

"Kami akan menyampaikan keterangan mengenai penunjukan issuer baru, jika seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," pungkasnya.

Inge menyampaikan mengenai transfer biaya perbankan dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer biaya individual maupun kiriman duit masyarakat.

Transaksi yang dikenakan pajak digital 

Berkaitan dengan implementasi pajak digital, Hashim Djojohadikusumo menyebut, pemerintah akan menerapkan pajak digital (digital taxation) pada 9 November 2026. Kebijakan ini akan melibatkan perbankan hingga perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk mengoptimalkan penerimaan negara. 

Hashim mengatakan bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech, termasuk platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo, akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran pajak yang selama ini belum dipungut.

"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya mesti ikut pungut dan mesti setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim.

Kabar pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026 perlu dipahami secara utuh, Bunda. DJP menegaskan bahwa SPP-TDLN bukan pajak baru dan tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas seluruh transaksi perbankan, transfer antarbank, maupun pembayaran melalui dompet digital. Pemungutan PPN cuma berjalan untuk transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan.

(rap/rap)