Review Buku Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara – Halo, Grameds! Kalau Anda lagi cari kitab yang bisa bantu memahami dasar-dasar sistem negara dan norma di Indonesia, kitab Hukum Tata Negara ini bisa jadi pilihan yang tepat.

Sebelum Anda memutuskan untuk membaca, yuk simak dulu review lengkapnya mulai dari sinopsis, isi buku, sampai kelebihan dan kekurangannya!

Sinopsis Buku Hukum Tata Negara

Hukum tata negara menekankan pada asas-asas norma tata negara. Sebagaimana yang kita ketahui, asas norma merupakan unsur krusial dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan norma praktis dapat berorientasi pada asas-asas norma tata negara. Asas merupakan suatu tumpuan berpikir dan berpendapat, sehingga dapat memberikan makna etis terhadap pembentukan sistem ketatanegaraan suatu negara.

Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan norma yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan pengetahuan politik mempelajari kekuasaan yang dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik alias keputusan politik. Pada hakikatnya, setiap undang-undang disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik. Sementara norma tata negara memandang undang-undang sebagai produk norma yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara dan diberi kewenangan melalui prosedur maupun tata langkah yang sudah ditetapkan oleh norma tata negara.

Ilmu norma tata negara adalah salah satu bagian pengetahuan norma yang menitikberatkan negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Frasa “hukum tata negara” berasal dari tiga kata dasar, ialah “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan norma dalam penataan negara. Dengan demikian, norma tata negara merupakan pengetahuan norma yang sangat krusial untuk mengetahui struktur ketatanegaraan suatu bangsa. Bagi akademisi dan kalangan umum, kitab ini sangat krusial dibaca agar tercipta kesadaran terhadap kewenangan dan tanggungjawab asasi sebagai subjek norma dalam tata negara Indonesia

Buku ini tidak hanya membahas kulit dari norma tata negara, tetapi juga membahas secara terperinci materi-materi berikut. Pertama, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Kedua, Konstitusi. Ketiga, Pembagian Kekuasaan. Keempat, Sistem Pemerintahan. Kelima, Sistem Perwakilan. Keenam, Partai Politik dan Pemilu. Ketujuh, Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan. Delapan, Asas Perundang-undangan. Terakhir, Sistem Pemerintahan Daerah.

Isi Buku Hukum Tata Negara

Buku Hukum Tata Negara karya Faisal Akbar Nasution dan Andryan ini terdiri dari 8 chapter yang membahas beragam aspek krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mulai dari konsep dasar hingga praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Bab 1: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Di chapter ini, Grameds dikenalkan dengan dasar-dasar norma tata negara, seperti pengertian, ruang lingkup, dan objek kajiannya.

Penulis juga menjelaskan kenapa norma tata negara itu penting, lantaran pengetahuan ini mengatur gimana negara dijalankan dan gimana hubungan antara pemerintah dan penduduk negara terbentuk.

Bisa dibilang, ini adalah fondasi awal sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam.

Bab 2: Konstitusi

Bab ini berfokus pada konstitusi sebagai norma tertinggi dalam negara. Dalam bab ini, Grameds bakal memahami kegunaan konstitusi, jenis-jenisnya, serta perannya dalam menjaga stabilitas sistem pemerintahan.

Selain itu, dijelaskan juga gimana konstitusi menjadi pedoman utama dalam membikin patokan lain.

Bab 3: Pembagian Kekuasaan

Di sini, konsep pembagian kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif bakal dibahas secara meluas.

Grameds bakal memandang gimana pembagian ini bermaksud untuk mencegah kekuasaan terpusat pada satu pihak saja, sehingga tercipta sistem checks and balances dalam negara.

Bab 4: Sistem Perwakilan

Bab ini menjelaskan gimana rakyat diwakili dalam pemerintahan melalui lembaga seperti DPR dan DPD.

Grameds bakal memahami pentingnya sistem perwakilan dalam demokrasi, serta gimana aspirasi masyarakat disalurkan melalui lembaga tersebut.

Bab 5: Partai Politik dan Pemilu

Di chapter ini, dibahas peran partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, Grameds juga bakal memahami proses pemilu sebagai sarana kerakyatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung.

Bab 6: Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan

Bab ini membahas hak-hak dasar manusia yang kudu dilindungi oleh negara, serta status kewarganegaraan. Grameds bakal belajar tentang kewenangan dan tanggungjawab sebagai penduduk negara, serta gimana negara menjamin kewenangan tersebut.

Bab 7: Asas Peraturan Perundang-undangan

Di bagian ini, dijelaskan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan hukum. Grameds bakal memahami gimana sebuah undang-undang dibuat agar tidak bertentangan dengan patokan yang lebih tinggi dan tetap sesuai dengan sistem norma yang berlaku.

Bab 8: Asas Pemerintahan Daerah

Bab terakhir membahas tentang pemerintahan daerah dan konsep otonomi daerah. Grameds bakal memahami gimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelebihan dan Kekurangan Buku Hukum Tata Negara

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan kitab Hukum Tata Negara.

Kelebihan Buku Hukum Tata Negara

Salah satu kelebihan utama kitab ini adalah penyusunan materinya yang runtut dan sistematis. Penulis memulai dari konsep paling dasar, seperti pengertian norma tata negara, lampau perlahan masuk ke pembahasan yang lebih kompleks seperti konstitusi, pembagian kekuasaan, hingga sistem pemerintahan daerah. Hal ini membikin pembaca, terutama pemula, bisa mengikuti alurnya dengan lebih mudah tanpa merasa bingung alias “loncat-loncat” antar topik.

Selain itu, bahasa yang digunakan cukup jelas dan nggak terlalu rumit untuk ukuran kitab hukum. Meskipun tetap menggunakan istilah akademik, penjelasannya tetap bisa dipahami oleh mahasiswa alias pembaca umum yang baru belajar. Ini jadi nilai plus, lantaran banyak kitab norma yang condong kaku dan susah dimengerti.

Kelebihan lainnya adalah cakupan materi yang komplit dan relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Buku ini nggak hanya membahas teori, tetapi juga menjelaskan gimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik. Misalnya, pembahasan tentang pembagian kekuasaan membantu Grameds memahami peran lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kehidupan nyata.

Buku ini juga cocok dijadikan pegangan dasar bagi mahasiswa norma alias siapa saja yang mau memahami struktur negara. Dengan membaca kitab ini, Grameds bisa mendapatkan gambaran utuh tentang gimana sistem negara bekerja, mulai dari pembentukan undang-undang hingga kewenangan dan tanggungjawab penduduk negara.

Kekurangan Buku Hukum Tata Negara

Namun, di kembali kelebihannya, kitab ini juga mempunyai beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pembahasan yang tetap condong teoritis. Beberapa bagian lebih konsentrasi pada konsep daripada contoh nyata, sehingga mungkin terasa kurang “hidup” bagi pembaca yang lebih suka penjelasan berbasis kasus alias ilustrasi sehari-hari.

Selain itu, lantaran kitab ini memang ditujukan sebagai pengantar, beberapa topik belum dibahas secara mendalam. Jadi, bagi Grameds yang mau kajian yang lebih kritis alias detail, kitab ini mungkin terasa kurang cukup dan perlu dilengkapi dengan referensi lain.

Kekurangan lainnya adalah style penulisan yang cukup akademis, sehingga bagi sebagian pembaca bisa terasa agak berat, terutama jika belum terbiasa membaca kitab hukum. Walaupun bahasanya relatif jelas, tetap saja memerlukan konsentrasi dan konsentrasi saat membaca.

Terakhir, kitab ini juga minim komponen pendukung visual seperti diagram, tabel, alias ilustrasi. Padahal, untuk materi seperti sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, visualisasi bisa membantu pemahaman menjadi lebih sigap dan mudah.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kitab Hukum Tata Negara adalah pilihan yang tepat untuk Anda yang mau memahami dasar norma tata negara secara sistematis dan jelas.

Meskipun ada beberapa bagian yang terasa cukup teoritis, kitab ini tetap memberikan pemahaman yang kuat dan terstruktur tentang gimana sistem ketatanegaraan Indonesia bekerja.

Penulis: Yulian Dwi Nugroho

Rekomendasi Buku Hukum

1. Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum

Hukum Internasional yang normanya berbasis kepada universalitas aliran norma alam dalam perkembangannya mengalami positivisasi sehingga identik dengan norma yang berbasis kepada kehendak dan perkenan negara (state consent). Hukum internasional kemudian bertumpu kepada sumber norma formal, ialah sumber norma yang meniscayakan adanya proses dan sistem pembentukan norma serta pembentuk norma itu sendiri ialah negara. Akhirnya norma internasional menjadi identik dengan sumber norma internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang terdiri atas konvensi/perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip norma umum, putusan pengadilan, dan aliran para master hukum. Sumber norma menjadi kontroversial, lantaran dia belum merupakan suatu doktrin norma yang kokoh, tetapi lebih sebuah wacana keilmuan norma yang tetap sarat dengan perdebatan.

Oleh lantaran itu dapat dipahami andaikan para master norma internasional berbeda pendapat mengenai posisi dan substansi dari sumber norma internasional. Bahkan, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang disepakati sebagai sumber norma internasional dalam makna umum sama sekali tidak menyebut secara definitif istilah ‘sumber hukum’. Para master juga mengakui sumber norma internasional di luar Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Buku ini membahas sumber norma internasional baik yang tercantum di dalam maupun di luar Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

2. Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam

Buku Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam membahas secara mendalam tentang konsep norma perikatan, ialah hubungan norma antara dua pihak alias lebih yang menimbulkan kewenangan dan kewajiban.

Dalam kitab ini, dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat muncul lantaran beragam hal, seperti perbuatan, peristiwa, maupun keadaan tertentu. Salah satu corak yang paling umum adalah perjanjian alias kontrak, di mana para pihak secara sadar menyepakati kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Menariknya, kitab ini tidak hanya membahas norma perikatan dari perspektif pandang norma positif (hukum yang bertindak di Indonesia), tetapi juga mengaitkannya dengan perspektif norma Islam.

3. Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial

Buku ini merupakan kumpulan dari hasil pemikiran para dosen-dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA). Pembuatan kitab ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pembangunan dan pembaharuan norma nasional Indonesia yang dirasa tetap lambat dan di satu pihak kudu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang begitu sigap berkembang di mana saat telah masuk Era Revolusi Industri 4.0 alias dikenal dengan istilah disruptive era menuju Era Industri 5.0, di mana tetap banyak aturan-aturan norma peninggalan Belanda yang tetap bertindak seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan tetap ratusan patokan norma tersebut segera diperbarui serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi global, dan perkembangan masyarakat.

Buku ini berisi pemikiran para pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda sebanyak 25 yang memberikan sumbangan pemikirannya terhadap pembaruan norma nasional Indonesia di Era Industri 4.0 dari perspektif bagian pengetahuan hukumnya masing-masing. Buku ini berfaedah bagi: Mahasiswa/i Hukum Strata 1 dan 2, pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya.

4. Filsafat Hukum Akar Reliositas Hukum

Hukum bukan sekadar jalinan tulisan tanpa makna, tetapi dia menjadi hidup ketika digerakkan oleh manusia yang mempunyai moral. Buku ini mencoba memandang pendapat moral sebagai jiwa norma yang diperoleh dari kandungan kitab suci Al-Quran sebagai samudra pengetahuan pengetahuan. Moral religius yang ada dalam Al-Quran sudah mulai dijauhkan dari hukum, sehingga norma hanya tampak bagai tubuh tanpa jiwa. Pendekatan norma Islam acap kali juga sangat dogmatik dengan menyederhanakan persoalan norma dengan semata berbincang legal dan haram tanpa memandang sisi lainnya, ialah moral.

Secara ontologi hukum, hendak dilihat prinsip yang terdapat dalam Al-Quran mengenai prinsip norma dan keadilan. Secara epistemologi dikaji beragam metode peletakan moral norma bagi manusia sejak dalam pembentukan family hingga dalam hubungan berbangsa. Secara aksiologi pada ujung dari pemikiran ini bakal dicapai tujuan dari penyelenggaraan moral hukum.

5. Hukum Waris Perspektif Hukum Positifdan Hukum Islam

Buku tidak hanya memaparkan secara normatif, seperti kitab norma waris pada umumnya. Berbagai kebenaran empiris diangkat dalam setiap kasus untuk dilakukan kajian penyelesaian sesuai norma positif maupun norma Islam.

Kekuatan kajian kasus dalam kitab ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca untuk keperluan praktis dalam penyelesaian sengketa waris. Harapan faedah lain, ialah kitab dapat dijadikan sumber referensi bagi kajian akademis untuk mendapatkan pandangan-pandangan kritis mengenai norma norma waris yang telah berlaku.