7 Negara dengan Pajak Buku Tertinggi di Dunia

Buku menjadi salah satu sumber ilmu sekaligus sarana hiburan yang seharusnya bisa dinikmati oleh beragam kalangan. Namun, harga buku di setiap negara rupanya tidak cuma dipengaruhi oleh biaya produksi, distribusi, dan penerbitan. Kebijakan perpajakan juga memiliki peran dalam menentukan harga akhir yang mesti dibayar oleh pembaca.

Bahkan, sejumlah negara mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cukup tinggi untuk pembelian buku. Fenomena ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pencinta buku serta pegiat literasi yang mendambakan akses bahanbacaan murah dan merata.

Berdasarkan keterangan mendunia perpajakan dari VATCalc, ada negara yang mengenakan PPN berdasarkan tarif standar, sementara negara lainnya memberikan dispensasi untuk buku pendidikan, buku anak-anak, maupun penerbitan ilmiah. Berikut 7 negara dengan tarif pajak buku yang relatif tinggi, komplit dengan kebijakan dan hajat perubahannya.

1. Denmark – PPN Buku Mencapai 25%

Denmark selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan implementasi tarif PPN paling tinggi untuk produk literasi cetak di tingkat global. Berdasarkan peraturan fiskal yang berlaku, negara ini mematok tarif hingga 25% untuk setiap pembelian buku bacaan.

Kebijakan tersebut sering kali dikritik oleh beragam kalangan karena dinilai memberatkan adat membaca, mengingat buku diperlakukan sama seperti barang konsumsi mewah maupun komoditas lazim lainnya di pasar bebas.

Kendati demikian, pemerintah Denmark melalui mantan Menteri Kebudayaan Jakob Engel-Schmidt (sekarang menjabat sebagai Menteri Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi Denmark) telah mengajukan kebijakan untuk menghapus PPN buku dan menerapkan tarif 0%. Mengutip Marosa VAT, kebijakan ini mencakup buku cetak maupun buku elektronik, termasuk audiobook. Perubahan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 1 Juli 2027.

2. Armenia – PPN Buku Umum Sebesar 20%

Beralih ke area Kaukasus, Armenia menerapkan kebijakan perpajakan yang membedakan secara tegas antara buku literatur pendidikan dengan buku bahanbacaan komersial umum.

Sebagai salah satu negara dengan pajak buku tinggi, Armenia menetapkan tarif PPN sebesar 20% khusus untuk kategori buku lazim kecuali buku sekolah, buku anak-anak, buku latihan, buku musik, serta penerbitan ilmiah dan pendidikan tertentu.

Kebijakan ini membikin buku-buku populer, novel fiksi, maupun karya sastra lazim di Armenia dibanderol dengan harga yang relatif mahal bagi penduduk luas.

3. Chili – PPN Pembelian Buku Sebesar 19%

Di area Amerika Selatan, Chili turut tercatat sebagai salah satu negara dengan pajak buku tinggi melalui implementasi tarif PPN standar sebesar 19% untuk hampir seluruh produk terbitan. Angka ini dinilai cukup memberatkan bagi ekosistem penerbitan lokal serta daya beli penduduk yang mau memperkaya wawasan melalui hobi membaca.

Pajak yang tinggi membikin biaya produksi dan distribusi buku di Chili melambung, sehingga berakibat langsung pada tingginya harga unit di beragam toko buku komersial. Berbagai perkumpulan penulis dan kelompok pembaca di Chili telah durasi menyuarakan protes agar pemerintah memberikan insentif khusus berupa ibra maupun penurunan tarif PPN untuk buku.

4. Sri Lanka – PPN Buku Sekolah Sebesar 18%

Sri Lanka sempat menjadi sorotan bumi pendidikan ketika menerapkan tarif PPN standar sebesar 18% yang menyasar langsung pada pembelian buku-buku sekolah. Kebijakan tersebut memicu perdebatan sengit karena dianggap membebani para orang tua murid setiap kali tahun doktrin baru dimulai.

Buku yang seharusnya menjadi hak alas anak-anak dalam mengenyam pendidikan justru dikenai pungutan pajak yang cukup memberatkan perekonomian famili kelas menengah ke bawah. Meski demikian, pemerintah Sri Lanka mulai memberitahu upaya untuk memberikan keringanan pajak bagi masyarakat.

Presiden Anura Kumara Dissanayake mengumumkan hajat penghapusan PPN untuk buku sekolah pada September 2026. Rencana tersebut akan dibahas melalui kebijakan anggaran pemerintah. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berjalan dan masuk secara resmi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

5. Montenegro – PPN Buku Sebesar 15%

Montenegro menjadi negara berikutnya yang mengenakan pajak cukup tinggi untuk pembelian buku, yaitu sebesar 15%. Negara di area Eropa Tenggara ini memang memiliki beberapa kategori barang dan jasa yang memperoleh tarif PPN lebih rendah dibandingkan tarif standar.

Namun, buku dan penerbitan tertentu statis dikenai tarif sebesar 15%. Kebijakan tersebut berjalan untuk sejumlah produk literasi, termasuk buku yang dijual melalui toko buku maupun saluran distribusi lainnya. Sementara itu, tarif PPN standar Montenegro eksis di bilangan 21%.

6. Finlandia – PPN Buku Sebesar 13,5% Sejak Januari 2026

Finlandia dikenal secara mendunia sebagai negara dengan mekanisme pendidikan terbaik, tetapi kebijakan perpajakan terhadap produk buku rupanya menyimpan dinamika tersendiri. Berdasarkan pembaruan peraturan yang berjalan sejak Januari 2026, Finlandia menerapkan tarif PPN khusus sebesar 13,5% untuk beberapa kategori publikasi.

Meskipun pemerintah Finlandia kerap memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan formal, keberadaan pajak pada produk bahanbacaan tertentu statis memberikan tantangan tersendiri bagi industri penerbitan independen. Penyesuaian tarif yang berjalan di mula tahun 2026 ini menuntut para pelaku industri buku di Finlandia untuk mengatur strategi penetapan harga yang lebih cermat.

7. Indonesia – PPN Buku Komersial Sebesar 11%

Saat ini, Indonesia menerapkan tarif PPN sebesar 11% untuk buku komersial, fiksi, serta beragam jenis bahanbacaan non-pendidikan umum. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif PPN buku tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di area ASEAN.

Meskipun buku pelajaran lazim yang memenuhi persyaratan, buku suci, dan buku pelajaran kepercayaan mendapatkan akomodasi ibra pajak, buku-buku lazim penunjang ilmu di luar sekolah statis dikenai tarif PPN 11%. Kondisi ini membikin harga buku bahanbacaan di Indonesia relatif mahal bagi sebagian besar masyarakat, yang pada akhirnya turut memengaruhi rendahnya minat baca nasional.

Membaca buku merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa yang cerdas, kritis, dan berkekuatan saing global. Namun, di beberapa negara, akses terhadap ilmu pengetahuan statis sering kali dibebani oleh kepentingan fiskal negara. Bagaimana gagasan kamu, Beauties?

***

Mau jadi bagiankecil dari Buzznesia Community di mana Anda bisa ikutan beragam online dan offline event seru yang diadakan oleh Buzznesia/Beautynesia? Komunitas ini terbuka untuk umum, baik perempuan dan juga laki-laki, kami juga memiliki kelompok khusus untuk Anda yang statis berstatus mahasiswa/mahasiswi. Yuk, gabung ke Buzznesia Community. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)