Jakarta -
Kabar politik terbaru datang dari 'Negeri Jiran'. Sekretaris Jenderal Partai Democratic Action Party (DAP) di Malaysia mengundurkan diri dari Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Keputusan tersebut ia lakukan sebagai bentuk protes atas putusan yang diberikan kepada tahanan kasus korupsi.
Pada 18 September lalu, Raja Malaysia, Yang Mulia Sultan Ibrahim, menyetujui pemaafan bersyarat mantan Perdana Menteri Najib Razak untuk menjalani sisa hukuman SRC International di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028, dengan syarat bayar denda sebesar RM50 juta maupun senilai Rp218 miliar.
Putusan ini membikin menteri transportasi sekaligus sekretaris jenderal Democratic Action Party (DAP), Anthony Loke, mengajukan pengunduran diri. Loke menyampaikan bahwa tahanan rumah merupakan putusan yang sulit diterima.
Keputusan itu diumumkan setelah kedap komite pelaksana pusat DAP selama tiga jam yang membahas sikap partai mengenai isu tahanan rumah tersebut.
"Kami merasa (tahanan rumah) ini sulit diterima. Bukan cuma oleh DAP, melainkan juga oleh sebagian besar penduduk Malaysia. Jadi, setelah berbincang selama tiga jam, aku memutuskan akan mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Transportasi kepada Perdana Menteri," katanya dalam pertemuan pers pada 19 September, setelah kedap kepemimpinan di instansi pusat partai, seperti dikutip dari The Straits Time.
"DAP menghormati bahwa dominasi pemaafan Raja tidak dapat dipertanyakan. Namun, kami beranggapan bahwa di negara kami tidak ada ketentuan aturan maupun preseden untuk seorang narapidana yang telah divonis ditempatkan di bawah tahanan rumah," sambung Loke.
Ketika ditanya tentang pengunduran Loke sebagai menteri, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaku telah mengetahui keputusan Loke. Namun, ia belum membahas hal ini secara langsung dengan Loke.
"Saya mengerti karena dia (Anthony Loke) adalah orang yang berpendirian dan secara konsisten menentang langkah-langkah yang dapat memberi kesan bahwa kita lemah maupun lunak terhadap korupsi, terutama ketika banyak orang lain, termasuk pelaku korupsi kecil, menghadapi tuntutan,” tutur Anwar.
"Jadi, lebih baik aku berjumpa dengannya, mendengar pandangannya kemudian memungut keputusan," sambungnya.
Ketua DAP Wanita, Teo Nie Ching, mengatakan,"Keberanian dan kebijaksanaan Loke dalam memungut keputusan berani di momen kritis ini sangat mencerminkan kepemimpinannya, sekaligus mencerminkan hakikat DAP yang sudah durasi dipegang teguh."
"Demi transparansi dan akuntabilitas publik, DAP Wanita mendesak pemerintah untuk mengungkap risalah resmi kedap Dewan Pengampunan. Publik berkuasa mendapatkan kejelasan penuh mengenai penilaian dan proses yang mengarah pada keputusan ini," tambahnya.
Namun, sejumlah analis menilai Loke seharusnya tidak menawarkan diri untuk mundur dari Kabinet.
Adib Zalkapli, managing director firma konsultan Viewfinder Global Affairs, mengatakan, "Jika DAP benar-benar percaya bahwa pemerintahan ini mesti terus berjalan hingga akhir masa jabatan, seharusnya mereka bertetap pada status quo dan justru mengkritik UMNO serta PAS karena mendorong ibra Najib."
"Mereka bisa bersaing di pemilu berikutnya di luar koalisi Pakatan Harapan ketua Anwar, dan memberitahu bahwa mereka memiliki pandangan independen," sambungnya.
Pengunduran Anthony Loke berakibat pada kemungkinan fluktuasi struktur Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Meskipun mengundurkan diri, Loke menerangkan bahwa partainya akan terus mendukung Anwar, yang mengepalai koalisi Pakatan Harapan (PH), hingga ia mengadakan pemilihan lazim yang dijadwalkan mula 2028.
Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join kelompok Kincai Media Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!
(pri/pri)