Cuti melahirkan sedianya merupakan kewenangan setiap wanita pekerja di mana saja. Tetapi, keputusan wali kota di Jepang ini untuk ambil libur melahirkan picu pro & kontra.
Ya, sebagai pejabat publik memang susah untuk rehat sejenak mengingat deretan tugas yang perlu dilakukannya tak ada habisnya. Bahkan, untuk mengambil haknya pun seperti libur mengandung alias melahirkan sepertinya susah terwujud. Tak heran, ketika ada pejabat publik seperti wali kota di Jepang mengusulkan libur melahirkan, justru menimbulkan reaksi dari kalangan umum.
Kisah wali kota di Jepang ambil libur melahirkan
Kisah itu bermulai saat wali kota yang memimpin sebuah kota mini di Jepang Barat mengumumkan bahwa dia bakal mengambil libur hamil. Namun di luar dugaan, reaksi dari luar di luar ekspektasinya.
"Saya sangat terkejut lantaran reaksinya sangat besar," kata Shoko Kawata seperti dikutip dari laman BBC.
Hal ini memang wajar mengingat saat ini tidak ada kerangka norma bagi pejabat terpilih lokal untuk mengambil libur ketika mereka mempunyai bayi. Kawata pun sedianya tidak bakal mengambil libur mengandung secara resmi. Sebagai gantinya, dia menugaskan wakilnya, Shigeto Nose, untuk sementara menjalankan perannya.
Terkait cutinya tersebut, Kawata memang sudah mengutarakannya dalam konvensi pers pada Mei lalu. Ia mengatakan bakal libur dua bulan sebelum dan dua bulan setelah tanggal perkiraan kelahirannya pada pertengahan Desember. Dengan keputusannya tersebut, dia tercatat mencetak sejarah sebagai wali kota pertama di Jepang yang mengambil libur hamil.
Semua orang di tempat kerja, yang rata-rata usianya 39 tahun, mendukungnya, katanya. Namun, perihal itu tidak terjadi di kalangan masyarakat umum, yang telah mengungkapkan beragam pandangan dalam ribuan unggahan X dan beberapa video YouTube.
Beberapa dari masyarakat mengatakan mempunyai bayi itu memang susah dan Kawata sebenarnya sudah melakukan yang terbaik. Hanya saja, masyarakat Jepang kandas merancang sistem dengan mempertimbangkan kehamilan, klaim seseorang.
Sementara ada juga komentar yang lain mengatakan Kawata memberikan contoh yang luar biasa dengan mengutamakan keluarganya dan mempermudah wanita lain untuk terjun ke bumi politik.
Namun, para kritikus beranggapan bahwa meninggalkan tugas publik adalah perilaku 'tidak bertanggung jawab'. Menurut mereka, jika Kawata mau mengandung dia semestinya melakukannya sebelum menjabat. Seseorang mengatakan pejabat tinggi yang mau mengambil libur panjang semestinya mengundurkan diri. Ada juga komentar lainnya yang bersikeras bahwa penghasilan kudu dipotong selama libur melahirkan.
Dengan banyaknya kritik tajam yang masuk, Kawata menepis perihal tersebut. Ia menyatakan bahwa dia menikmati pekerjaannya dan percaya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk mempunyai anak dan memulai sebuah keluarga.
"Jika kita mengkritik politisi yang mengambil libur melahirkan, itu berfaedah kita secara efektif mengecualikan semua wanita berumur 20-an hingga 40-an, wanita yang bisa mengandung dari kedudukan publik."
Shinji Ishimaru, mantan Wali Kota Akitakata di Prefektur Hiroshima, percaya bahwa masalah sebenarnya adalah mencari langkah untuk memastikan tugas-tugas tetap dilakukan selama libur melahirkan.
Sebenarnya, orang-orang setuju bahwa libur melahirkan itu baik, katanya di saluran YouTube-nya, tetapi dia mau kasus ini memicu obrolan konstruktif tentang menemukan solusi yang tidak mengganggu pekerjaan pemerintah kota.
Kawata menjadi wali kota wanita termuda di Jepang pada usia 33 tahun. Ia lulus dari Universitas Kyoto dengan gelar di bagian ekonomi sebelum mengejar pekerjaan di pemerintahan dan politik lokal. Ia menikmati upacara minum teh, mengenakan kimono, dan mengunjungi kuil dan candi, berasas laman profil resminya.
Dan dia telah naik pangkat di kancah politik yang sangat didominasi laki-laki. Hingga tahun lalu, hanya sekitar 4 persen dari 1.720 pemimpin kota di Jepang yang diisi perempuan.
Meskipun negara ini sekarang mempunyai perdana menteri wanita pertama, pemerintah secara teratur mendapat kritik lantaran tidak melakukan cukup banyak untuk mendorong lebih banyak wanita terjun ke politik.
Beberapa pihak mengatakan bahwa kabinet yang didominasi laki-laki dan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, yang telah memerintah Jepang selama sebagian besar sejarah pasca-perangnya, merupakan bagian dari masalah tersebut.
Sebuah survei Kantor Kabinet yang dirilis pada Juli 2025 mengidentifikasi beberapa halangan yang mencegah wanita memasuki bumi politik salah satunya kehamilan. Selain itu muncul juga dugaan bahwa politik adalah pekerjaan laki-laki, dan pelecehan.
Jepang memang menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di bumi tetapi secara konsisten berada di ranking rendah dalam indeks kesenjangan gender. Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia pada Juni 2025, Jepang berada di ranking ke-118 dari 146 negara. Jepang adalah negara G7 dengan keahlian terburuk dalam perihal kesetaraan gender.
Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join organisasi Kincai Media Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!
(pri/pri)
