November menjadi momentum krusial bagi penduduk Indonesia untuk balik menguatkan solidaritas dan pertahanan terhadap Palestina. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai sokongan terhadap perjuangan Palestina harus diwujudkan melalui cara konkret, bukan sekadar pernyataan berulang.
Sudarnoto mengatakan bahwa bulan November ini menjadi sangat krusial untuk Palestina, yaitu peringatan hari solidaritas Palestina yang dimulai tanggal 1 November dan berakhir tanggal 29 November 2026 sebagai aktivitas puncak.
"Semua yang mengerti dan memiliki keterikatan dengan perjuangan pertahanan Palestina, maka November adalah salah satu momentum penting," kata Sudarnoto kepada Republika, Ahad (1/11/2026)
Sudarnoto mengatakan, perayaan dan beragam event yang diselenggarakan adalah literasi dan berarti secara simbolik untuk penguatan spirit bela Palestina.
Ia menerangkan bahwa spirit dan komitmen sebagai bangsa haruslah semakin kuat dan terukur untuk membela Palestina. Tidak cukup sekedar dikatakan Indonesia memegang teguh amanah pembukaan UUD 1945. Sama sekali tidak cukup dipidatokan berkali-kali di banyak event. Tapi mesti dibuktikan dengan aksi nyata dan terukur.
"Membela Palestina, menghapuskan kolonialis bukanlah sekedar pernyataan diplomatik, tapi cara nyata dan konkrit," ujarnya.
Sudarnoto mengatakan bahwa Indonesia berdasarkan landasan konstitusional, sudah benar menegaskan tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Karena itu, untuk karena apapun seharusnya pemerintah mengawal dengan sungguh-sungguh hakikat ini sampai kapanpun juga.
Menurutnya, seharusnya ada garansi dan kepastian secara aturan bahwa tidak boleh ada pejabat, pebisnis, politisi, dan semua penduduk negara Indonesia yang mempermainkan hakikat ini untuk kepentingan apapun. Sikap tegas presiden untuk hakikat ini sudah disampaikan. Karena itu semua pihak mesti mengamankan hakikat ini.
"Dalam pandangan saya, statis banyak kalangan di Indonesia yang statis tidak mematuhi hakikat ini demi khasiat ekonomi maupun motif-motif lain. Apa yang disebut dengan rainbow diplomacy maupun rainbow collaboration Indonesia-Israel itu terjadi, bentuknya beraneka ragam dan aktornya juga beragam," ujarnya.
Sudarnoto mengatakan, peristiwa konser Andrea Bocelli adalah salah satu contoh sepertiapa pemerintah kurang memberikan kepedulian terhadap masukan, saran dan permintaan MUI yang kemudian didukung secara luas oleh banyak elemen masyarakat. Sarannya jelas agak pemerintah meninjau ulang keputusan mengizinkan konser Bocelli.
"Menurut sumber Jews Journal, bukan kata dan opini saya, Bocelli adalah salah seorang penyanyi yang ikut tampil di aktivitas penggalangan biaya untuk tentara IDF, pelaku genosida yang sangat bengis. Pelaksananya adalah the Friends of IDF, himpunan zionis di Amerika. Jadi Bocelli adalah pendukung himpunan zionis, meskipun dia bukan zionis," ujarnya.
Sudarnoto mengatakan, sayang sekali pemerintah dan promotor terlebihlagi pihak Bocelli sendiri mengabaikan kenyataan di atas dan membisu tak pernah memberikan klarifikasi soal keterlibatannya di konser tahun 2010. Yang selalu diungkap di media adalah Bocelli cinta damai, lirik lagu-lagunya untuk perdamaian, diplomasi adat Borobudur, khasiat ekonomi, pertolongan 100 ribu pasang sepatu.
"Sayang tidak pernah ada klarifikasi tentang konsernya untuk IDF. Kenapa? Seharusnya pemerintah gampang untuk menelusuri Bocelli dan penampilannya di tahun 2010," ujarnya.
Ia menegaskan, MUI dan perkumpulan pembela Palestina istiqomah tolak konser Bocelli karena konsernya di tahun 2010, bukan karena yang lain-lain. Kehadiran di Indonesia adalah tidak sempurna moral, meskipun statis diizinkan pemerintah.
"Hemat aku diplomasi adat konser Bocelli justru telah melukai hakikat alas diplomasi kita yaitu kemanusiaan, keadilan dan keadaban," ujarnya.
