Dari pemberontakan militer dan konspirasi politik hingga propaganda negara, film-film ini memperlihatkan beragam wajah perebutan kekuasaan.
Pada 12 Desember 1979, sekelompok perwira militer Korea Selatan bergeser memungut alih kendali angkatan bersenjata. Di Cile, enam tahun sebelumnya, pemerintahan Salvador Allende berakhir setelah serangan militer terhadap istana kepresidenan. Sementara itu, pada 25 April 1974, pemberontakan militer di Portugal justru membuka jalan bagi berakhirnya kediktatoran yang telah terjadi selama puluhan tahun.
Ketiga peristiwa tersebut memiliki latar politik dan akibat yang berbeda, tetapi memperlihatkan satu kesamaan: dominasi dapat bergeser bukan melalui mekanisme politik yang semestinya, melainkan melalui penggunaan kekuatan, konspirasi, maupun pembangkangan terhadap pemerintahan yang berkuasa.
Dalam sinema, kudeta dan aksi makar menjadi subjek yang menarik karena mempertemukan ambisi individu dengan permasalahan yang jauh lebih besar, seperti legitimasi negara, loyalitas militer, intervensi asing, dan nasib penduduk sipil. Sebagian sinema menempatkan pemirsa di tengah operasi perebutan kekuasaan, sementara yang lain menggunakan dokumentasi sejarah, kisah personal, maupun satire untuk mempertanyakan sepertiapa sebuah pemerintahan dapat dijatuhkan.
Lima belas sinema berikut dipilih berdasarkan hubungan langsungnya dengan kudeta, baik sebagai peristiwa utama, latar yang menentukan konflik, maupun objek kritik terhadap propaganda politik. Daftar ini mencakup peristiwa nyata dan cerita fiktif dari beragam negara, tanpa urutan peringkat kualitas.
Kudeta di Dalam Institusi Kekuasaan
12.12: The Day (2023) — Korea Selatan
Sutradara: Kim Sung-su
Kudeta tidak selalu dimulai dengan tank yang bergeser menuju istana. Dalam “12.12: The Day”, perebutan dominasi terjadi melalui jaringan perwira, perintah militer yang saling bertentangan, dan pertarungan untuk menguasai struktur komando.
Film ini memungut inspirasi dari pemberontakan militer 12 Desember 1979 di Korea Selatan, tidak durasi setelah Presiden Park Chung-hee dibunuh. Hwang Jung-min memerankan Chun Doo-gwang, figur yang didasarkan pada Chun Doo-hwan, sementara Jung Woo-sung memainkan Lee Tae-shin, seorang komandan yang berupaya mencegah militer digunakan untuk kepentingan politik.
Kim Sung-su membangun ketegangan melalui pergerakan pasukan, komunikasi antarkomandan, serta keputusan yang mesti dibuat sebelum situasi sepenuhnya dikuasai salah satu pihak. Konfliknya memperlihatkan benar-benar rentannya sebuah institusi ketika kepatuhan terhadap ketua mulai menggantikan kesetiaan terhadap aturan dan negara.
“12.12: The Day” menjadi salah satu pilihan paling representatif dalam daftar ini karena kudeta bukan sekadar latar sejarah, melainkan keseluruhan mesin dramatiknya.
Seven Days in May (1964) — Amerika Serikat
Sutradara: John Frankenheimer
Bagaimana jika intimidasi terhadap demokrasi Amerika Serikat justru datang dari pucuk ketua militernya sendiri?
Pertanyaan tersebut menggerakkan “Seven Days in May”, thriller politik yang diadaptasi dari novel Fletcher Knebel dan Charles W. Bailey II. Ceritanya mengikuti Kolonel Martin Casey, diperankan Kirk Douglas, yang mencurigai adanya hajat kudeta terhadap Presiden Jordan Lyman setelah sang presiden menyetujui kontrak perlucutan senjata nuklir dengan Uni Soviet.
Sumber intimidasi utamanya adalah Jenderal James Scott, diperankan Burt Lancaster, yang menganggap kebijakan presiden membahayakan keamanan nasional. Konflik ini mengubah permasalahan pertahanan menjadi pertanyaan konstitusional: apakah kepercayaan seorang perwira tentang keselamatan negara memberinya hak untuk menggulingkan imam sipil?
Dengan skenario Rod Serling dan latar kecemasan Perang Dingin, Frankenheimer memperlihatkan makar sebagai konspirasi yang dibangun melalui kerahasiaan institusional, bukan pemberontakan terbuka sejak awal. Film ini relevan karena menempatkan intimidasi terhadap demokrasi di dalam mekanisme yang seharusnya melindunginya.
23-F: La película (2011) — Spanyol
Sutradara: Chema de la Peña
Pada 23 Februari 1981, demokrasi Spanyol yang baru tumbuh menghadapi salah satu cobaan terbesarnya. Letnan Kolonel Antonio Tejero berbareng personel bersenjata menyerbu parlemen ketika para personel dewan sedang menjalankan proses politik.
Peristiwa tersebut menjadi pusat “23-F: La película”, yang mengikuti krisis selama kurang lebih 17 jam ketika institusi demokrasi Spanyol eksis di bawah intimidasi kudeta.
Film ini mempertemukan aksi di bangunan parlemen dengan manuver politik dan militer yang terjadi di luar ruangan tersebut. Perebutan dominasi tidak cuma ditentukan oleh orang-orang yang membawa senjata, tetapi juga oleh keputusan petinggi yang mesti menentukan sikap terhadap pemberontakan.
Berbeda dari “Seven Days in May” yang membayangkan intimidasi kudeta di Amerika Serikat, “23-F: La película” merekonstruksi peristiwa nyata ketika pemerintahan demokratis Spanyol hampir digulingkan. Kedudukannya dalam daftar ini juga memperlihatkan bahwa berakhirnya kediktatoran tidak otomatis menghapus efek politik militer.
Valkyrie (2008) — Jerman
Sutradara: Bryan Singer
Percobaan pembunuhan Adolf Hitler pada 20 Juli 1944 sering dikenang sebagai sebuah operasi perlawanan terhadap rezim Nazi. Namun, dalam “Valkyrie”, hajat tersebut juga diperlihatkan sebagai bagiankecil dari upaya memungut alih pemerintahan Jerman.
Tom Cruise memerankan Kolonel Claus von Stauffenberg, seorang perwira yang terlibat dalam konspirasi untuk menyingkirkan Hitler. Para konspirator berupaya memanfaatkan Operation Valkyrie, hajat darurat yang telah tersedia dalam struktur militer Jerman, untuk menggerakkan Tentara Cadangan dan merebut kendali setelah kematian Hitler.
Di sinilah sinema tersebut menjadi relevan dengan tema kudeta. Para pelaku tidak cuma membutuhkan keberhasilan sebuah pembunuhan politik, tetapi juga kendali atas komunikasi, legitimasi perintah, serta kepatuhan petugas negara.
Bryan Singer menyusun cerita sebagai thriller operasi militer, dengan ketegangan yang berasal dari koordinasi, batas waktu, dan kemungkinan kegagalan setiap tahap rencana. “Valkyrie” memperlihatkan sepertiapa sebuah konspirasi dapat mencoba menggunakan alat pemerintahan yang sudah ada untuk menggulingkan penguasa yang membentuknya.
April Captains (2000) — Portugal
Sutradara: Maria de Medeiros
Tidak semua kudeta menghasilkan pemerintahan militer yang lebih represif. Revolusi Anyelir di Portugal menjadi salah satu contoh krusial ketika pemberontakan di dalam angkatan bersenjata justru membuka jalan menuju demokrasi.
“April Captains”, maupun “Capitães de Abril”, merekonstruksi peristiwa 25 April 1974 melalui perspektif pandang sejumlah tokoh, termasuk para perwira yang terlibat dalam pergerakan melawan rezim Estado Novo. Dengan mengikuti peristiwa dalam rentang waktu yang relatif singkat, Maria de Medeiros menghadirkan fluktuasi politik besar melalui keputusan dan aksi manusia yang eksis di dalamnya.
Salah satu simbol paling dikenal dari Revolusi Anyelir adalah bunga yang diselipkan ke laras senapan tentara. Simbol tersebut mencerminkan karakter pergerakan yang kemudian dikenang karena relatif minim pertumpahan darah dibandingkan banyak kudeta militer lainnya.
Dalam daftar ini, “April Captains” menjadi pembanding krusial terhadap kisah kudeta yang berakhir dengan kediktatoran. Film tersebut memberitahu bahwa aksi menggulingkan pemerintah perlu dibaca berbareng konteks politik, tujuan para pelaku, dan mekanisme dominasi yang muncul sesudahnya.
Intervensi Asing dan Perebutan Kepentingan
Coup 53 (2019) — Iran
Sutradara: Taghi Amirani
Pada Agustus 1953, Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh digulingkan melalui operasi yang melibatkan badan intelijen Inggris dan Amerika Serikat. Konflik mengenai nasionalisasi industri minyak Iran menjadi salah satu aspek krusial di balik intervensi tersebut.
Melalui “Coup 53”, Taghi Amirani menyelidiki balik peristiwa itu dengan menggunakan wawancara, arsip, dan penelusuran arsip sejarah. Dokumenter ini dikembangkan melalui proses riset panjang, dengan Walter Murch sebagai editor dan Ralph Fiennes terlibat dalam penyajian salah satu bagiankecil rekonstruksinya.
Alih-alih cuma menyusun kronologi penggulingan Mossadegh, sinema ini berupaya menelusuri sepertiapa sebuah operasi politik direncanakan, dijalankan, dan kemudian dijelaskan kepada publik selama puluhan tahun.
“Coup 53” menjadi krusial karena memperluas pengertian kudeta dari perselisihan antara pemerintah dan militernya sendiri menuju permasalahan kedaulatan negara. Perebutan dominasi dapat melibatkan kepentingan ekonomi dan jaringan intelijen yang bekerja jauh dari pandangan penduduk negara yang menjadi sasaran.
Soundtrack to a Coup d’État (2024) — Kongo
Sutradara: Johan Grimonprez
Jazz, dekolonisasi Afrika, dan perebutan dominasi dalam Perang Dingin berjumpa dalam dokumenter yang menggunakan pendekatan berbeda dari kebanyakan sinema politik.
“Soundtrack to a Coup d’État” menelusuri krisis Kongo setelah kemerdekaannya dari Belgia pada 1960, ketika Perdana Menteri Patrice Lumumba menjadi sasaran pertarungan kepentingan internasional. Film ini menghubungkan keruntuhan pemerintahan Lumumba dan pembunuhannya pada 1961 dengan kebijakan negara-negara Barat, persaingan ideologi, serta kepentingan terhadap sumber daya lingkungan Kongo.
Johan Grimonprez membangun narasinya melalui montase rekaman arsip, ceramah politik, arsip sejarah, dan musik jazz. Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Nina Simone, hingga aksi protes musisi Abbey Lincoln dan Max Roach menjadi bagiankecil dari sejarah yang diceritakan.
Musik dalam sinema ini memiliki fungsi politik. Diplomasi adat Amerika Serikat terjadi ketika pemerintahnya turut terlibat dalam persaingan dominasi di Afrika. Kontras antara kebebasan artistik jazz dan praktik intervensi geopolitik memberikan dimensi yang tidak lazim ditemukan dalam dokumenter tentang kudeta.
Film ini memperlihatkan bahwa perebutan dominasi dapat terjadi melalui beragam saluran sekaligus, termasuk diplomasi, ekonomi, propaganda, dan budaya.
Masyarakat Ketika Negara Berubah
The Battle of Chile (1975–1979) — Cile
Sutradara: Patricio Guzmán
Ketika Patricio Guzmán dan timnya mulai merekam pergolakan politik Cile pada Oktober 1972, mereka sedang mendokumentasikan sebuah penduduk yang terbelah oleh kontradiksi mengenai masa depan pemerintahan Salvador Allende. Proses pemotretan berlanjut hingga kudeta militer 11 September 1973.
Hasilnya adalah trilogi dokumenter “The Battle of Chile”, yang terdiri atas “The Insurrection of the Bourgeoisie” (1975), “The Coup d’État” (1976), dan “Popular Power” (1979).
Ketiga bagiankecil tersebut merekam beragam lapisan konflik, dari mobilisasi oposisi dan krisis politik hingga pergerakan penduduk yang berupaya mempertahankan pemerintahan Allende. Rekaman demonstrasi, perdebatan, dan ketegangan jalanan memperlihatkan proses yang terjadi sebelum militer memungut alih kekuasaan.
Nilai krusial “The Battle of Chile” terletak pada kedekatan kameranya dengan peristiwa yang direkam. Dokumenter ini bukan rekonstruksi yang dibuat puluhan tahun kemudian, melainkan kesaksian visual yang dihasilkan ketika situasinya statis berkembang.
Guzmán mengingatkan bahwa kudeta bukan peristiwa yang berdiri sendiri pada hari tentara bergerak. Pergantian dominasi dengan kekerasan sering didahului oleh perselisihan panjang yang melibatkan institusi, kepentingan ekonomi, media, dan penduduk sipil.
The Event (2015) — Uni Soviet
Sutradara: Sergei Loznitsa
Pada Agustus 1991, sekelompok petinggi garis keras Soviet berupaya memungut alih dominasi dari Mikhail Gorbachev. Upaya tersebut gagal, tetapi menjadi salah satu peristiwa krusial menjelang bubarnya Uni Soviet.
Sergei Loznitsa menyusun “The Event” dari rekaman dokumentasi yang memperlihatkan penduduk Leningrad ketika berita kudeta menyebar. Ribuan orang berkumpul di jalanan, mendengarkan pidato, mencari informasi, dan mencoba memahami fluktuasi politik yang sedang berlangsung.
Berbeda dari sinema yang memusatkan perhatian pada strategi para konspirator, “The Event” menempatkan orang banyak sebagai subjek utama. Kamera memperlihatkan wajah-wajah yang belum mengetahui sepertiapa krisis akan berakhir.
Pilihan penggunaan gambar hitam putih dan rekaman dokumenter menciptakan pengalaman yang dekat dengan ketidakpastian sejarah. Penonton mengetahui sepertiapa Uni Soviet akhirnya runtuh, tetapi orang-orang dalam rekaman tersebut belum memiliki ilmu itu.
Film ini memperlihatkan sisi kudeta yang sering hilang dari thriller politik: penduduk yang mesti menentukan sikap ketika keterangan terbendung dan masa depan negara belum jelas.
Jango (1984) — Brasil
Sutradara: Sílvio Tendler
João Goulart, yang dikenal dengan panggilan Jango, menjabat sebagai Presiden Brasil sebelum digulingkan oleh militer pada 1964. Pemerintahannya menghadapi penentangan dari himpunan konservatif, kalangan militer, dan pihak-pihak yang menganggap agenda reformasinya sebagai ancaman.
Dokumenter “Jango” karya Sílvio Tendler menelusuri perjalanan politik Goulart, termasuk beragam ketegangan yang berujung pada penggulingannya dan pengasingan setelah kudeta.
Film ini menggunakan materi dokumentasi untuk menghubungkan perjalanan seorang imam dengan fluktuasi politik Brasil. Dengan pendekatan biografis, kudeta ditempatkan sebagai bagiankecil dari sejarah yang lebih panjang, bukan satu-satunya peristiwa yang diceritakan.
“Jango” juga memiliki posisi krusial dalam konteks sejarah perfilman Brasil. Dirilis pada masa transisi menuju berakhirnya pemerintahan militer, dokumenter ini menjadi sarana untuk meninjau balik sejarah politik yang selama bertahun-tahun eksis di bawah efek rezim hasil kudeta.
’76 (2016) — Nigeria
Sutradara: Izu Ojukwu
Dalam “’76”, sebuah percobaan kudeta militer menjadi intimidasi terhadap hayat pasangan suami istri yang sebelumnya mesti menghadapi permasalahan famili dan perbedaan latar etnis.
Cerita berlatar Nigeria pada 1976, ketika percobaan penggulingan pemerintahan Jenderal Murtala Mohammed mengguncang negara tersebut. Ramsey Nouah memerankan Kapten Joseph Dewa, seorang perwira yang terseret dakwaan keterlibatan dalam konspirasi, sementara Rita Dominic memerankan istrinya, Suzy.
Izu Ojukwu tidak menjadikan strategi para perencana kudeta sebagai satu-satunya sumber konflik. Film ini lebih banyak menyoroti sepertiapa dakwaan politik, loyalitas militer, dan ketidakpastian aturan memengaruhi hubungan keluarga.
Latar Nigeria setelah perang kerabat juga memberikan konteks mengenai ketegangan antarkelompok dan permasalahan identitas nasional. Melalui hayat Joseph dan Suzy, akibat perebutan dominasi terasa dalam ruang domestik, jauh dari tempat para petinggi militer memungut keputusan.
“’76” menawarkan perspektif pandang yang jarang mendapat perhatian dalam sinema tentang kudeta: hayat famili prajurit yang mesti menanggung akibat dari perselisihan politik yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.
Amaneció de golpe (1998) — Venezuela
Sutradara: Carlos Azpúrua
Pada 4 Februari 1992, himpunan militer Venezuela melancarkan percobaan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Carlos Andrés Pérez. Pemberontakan tersebut gagal, tetapi menjadi titik krusial dalam sejarah politik Venezuela, termasuk meningkatnya perhatian publik terhadap Hugo Chávez yang terlibat dalam pergerakan itu.
“Amaneció de golpe” memungut peristiwa tersebut sebagai latar drama tentang penduduk yang menghadapi anarki selama satu malam. Ketika pemberontakan berlangsung, ketakutan, kemarahan, dan ketidakpastian mengubah hubungan antartokoh.
Melalui perspektif pandang hayat sehari-hari, Carlos Azpúrua memperlihatkan bahwa kudeta bukan sekadar urusan perwira yang memerintahkan pasukan. Bagi penduduk sipil, pergolakan tersebut datang sebagai gangguan mendadak terhadap rasa terlindungi dan keteraturan hidup.
Film ini menggunakan dramatisasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumentasi yang sepenuhnya setia terhadap setiap detail sejarah. Justru melalui pendekatan tersebut, “Amaneció de golpe” memusatkan perhatian pada pengalaman emosional ketika stabilitas politik yang dianggap biasa tiba-tiba runtuh.
Ideologi, Propaganda, dan Kudeta Fiktif
Coup d’État (1973) — Jepang
Sutradara: Kijū Yoshida
Sebelum sebuah kudeta dijalankan, sering kali terdapat ide politik yang menjanjikan fluktuasi radikal terhadap negara. “Coup d’État” karya Kijū Yoshida menelusuri permasalahan tersebut melalui sosok Ikki Kita, filsuf nasionalis Jepang yang gagasannya memengaruhi sejumlah perwira muda.
Film ini berhubungan dengan pemberontakan militer 26 Februari 1936, ketika sekelompok perwira Jepang berupaya mengubah struktur pemerintahan melalui aksi bersenjata.
Namun, Yoshida tidak membangun filmnya sebagai thriller operasional. Ia lebih tertarik pada bumi pemikiran Kita, kepercayaan politik yang berkembang di sekelilingnya, dan hubungan antara ideologi dengan aksi revolusioner.
Pendekatan historis dan kejiwaan ini membikin “Coup d’État” berbeda dari sinema yang mengandalkan ketegangan aksi militer. Pertanyaan utamanya bukan cuma sepertiapa negara dapat direbut, tetapi juga ide seperti apa yang membikin seseorang merasa memiliki pembenaran untuk berbuat makar.
Pengkhianatan G30S/PKI (1984) — Indonesia
Sutradara: Arifin C. Noer
Tidak banyak sinema dalam sejarah Indonesia yang memiliki hubungan sedemikian kuat dengan pembentukan ingatan politik penduduk seperti “Pengkhianatan G30S/PKI”.
Diproduksi pada masa Orde Baru, sinema Arifin C. Noer menggambarkan peristiwa Gerakan 30 September 1965 berdasarkan narasi resmi pemerintah saat itu, termasuk penempatan PKI sebagai pihak utama yang berkewajiban atas pergerakan tersebut dan penggambaran Soeharto sebagai figur yang memulihkan keadaan.
Selama bertahun-tahun, sinema ini disebarluaskan melalui televisi dan pemutaran yang berhubungan dengan institusi pendidikan. Kehadirannya membikin interpretasi sejarah varian negara memperoleh jangkauan yang luas di tengah masyarakat.
Namun, representasi peristiwa 1965 dalam sinema tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai rekonstruksi sejarah yang netral. Tanggung jawab politik, motif para pelaku, dan proses peralihan dominasi setelah peristiwa tersebut merupakan permasalahan sejarah yang membutuhkan pengecekan terhadap sumber di luar narasi resmi Orde Baru.
RELATED STORY: Jurnalistik Versus Propaganda: Membaca Ulang G30S Melalui Lensa Peter Weir
Dalam kurasi ini, “Pengkhianatan G30S/PKI” memiliki posisi yang berbeda dari film-film lainnya. Nilainya bukan terletak pada ketepatan sinema sebagai dokumentasi kudeta, melainkan pada sepertiapa pemerintah menggunakan medium sinema untuk membangun legitimasi dominasi dan memengaruhi metode generasi berikutnya mengingat sejarah.
Steel Rain (2017) — Korea Selatan
Sutradara: Yang Woo-seok
“Steel Rain” membayangkan sebuah kudeta di Korea Utara yang memicu krisis keamanan besar di Semenanjung Korea. Jung Woo-sung memerankan perantara Korea Utara yang mesti melindungi pemimpinnya setelah serangan himpunan pemberontak, sementara Kwak Do-won memerankan petinggi Korea Selatan yang terseret dalam situasi tersebut.
Berbeda dari sebagian besar sinema dalam daftar ini, “Steel Rain” menggunakan skenario geopolitik fiktif untuk membangun thriller aksi dan spionase. Kudeta menjadi pemicu rangkaian peristiwa yang melibatkan hubungan antarnegara, intimidasi perselisihan militer, serta konsekuensi eskalasi nuklir.
Film ini menarik karena memberitahu sepertiapa penggulingan pemerintahan dalam negara yang memiliki kapasitas nuklir dapat menimbulkan akibat jauh melampaui perbatasannya sendiri.
Jika “12.12: The Day” merekonstruksi perebutan dominasi dalam sejarah Korea Selatan, “Steel Rain” menggunakan imajinasi politik untuk mempertanyakan sepertiapa bumi akan menghadapi krisis serupa di Korea Utara.
Keduanya memperlihatkan dua pendekatan berbeda dalam sinema politik Korea: melihat balik kudeta yang membentuk sejarah dan membayangkan kudeta yang dapat mengubah masa depan.
Ketika Kekuasaan Berpindah Tangan
Dari ruang komando militer di Seoul hingga jalanan Santiago, film-film ini memperlihatkan bahwa kudeta tidak pernah cuma menjadi urusan mereka yang merencanakan dan menjalankannya. Ada pemerintahan yang runtuh, institusi yang kehilangan legitimasi, serta penduduk yang mesti menanggung akibatnya.
Sebagian peristiwa kemudian dikenang sebagai pemberontakan, aksi makar, maupun revolusi, bersandar pada konteks sejarah dan siapa yang membentuk narasinya. Melalui dokumenter, drama politik, dan fiksi, sinema memberi ruang untuk memeriksa bukan saja sepertiapa dominasi direbut, tetapi juga sepertiapa perebutan itu dipahami, dibenarkan, maupun dipersoalkan oleh generasi berikutnya.
