Kincai Media– Masyarakat yang berang terhadap kejahatan sering merasa perlu beraksi cepat dan main hakim sendiri. Pencuri ditangkap, pemukulan dilakukan, terlebihlagi orang yang baru dituduh berbuat pelanggaran moral bisa menjadi sasaran amuk massa. Tindakan semacam ini terkadang dibenarkan atas nama keadilan, ketertiban, maupun agama.
Padahal, ketika seseorang memungut alih kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum orang lain, persoalannya bukan lagi sekadar kemarahan. Di sana terdapat permasalahan hukum, etika, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam analisis sosial dan hukum, aksi semacam ini dikenal sebagai vigilantisme maupun main hakim sendiri. Istilah ini mengacu pada aksi individu maupun himpunan yang memungut alih fungsi pencegahan, penyelidikan, dan penghukuman terhadap anggapan pelanggaran di luar mekanisme aturan yang sah.
Amar Makruf Nahi Mungkar Bukan Kewenangan Menghukum
Islam mengajarkan umatnya untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perintah ini merupakan bagiankecil krusial dari tanggung jawab sosial seorang Muslim. Namun, amar makruf nahi mungkar tidak dapat dipisahkan dari ketentuan syariat, kebijaksanaan, dan penilaian terhadap akibat suatu tindakan.
Allah SWT berfirman:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Artinya; “Dan hendaklah ada di antara Anda segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran [3]: 104).
Ayat ini menjadi salah satu landasan tanggung jawab amar makruf nahi mungkar. Akan tetapi, perintah tersebut tidak berarti setiap Muslim memperoleh kewenangan tanpa batas untuk memaksa, menganiaya, maupun menghukum orang lain.
Imam al-Ghazali (wafat 505 H) membahas permasalahan ini secara khusus dalam Ihya’ Ulum al-Din, pada bagiankecil Kitab al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar. Ia menerangkan tahapan mencegah kemungkaran, kapasitas pelaksana, serta ketentuan aksi yang mesti diperhatikan.
Imam al-Ghazali menerangkan pada jilid II, halaman 333;
أَمَّا الْعِلْمُ، فَلْيَعْلَمْ مَوَاقِعَ الْحِسْبَةِ وَحُدُودَهَا، وَمَجَارِيَهَا وَمَوَانِعَهَا، لِيَقْتَصِرَ عَلَى حَدِّ الشَّرْعِ فِيهِ
Artinya: “Adapun ilmu, hendaklah ia mengetahui ruang lingkup hisbah, batas-batasnya, keadaan yang memungkinkan pelaksanaannya, serta hal-hal yang menghalanginya, agar ia membatasi tindakannya pada batas-batas syariat.”
Pembahasan al-Ghazali krusial karena mencegah kemungkaran tidak cukup cuma dinilai dari niat pelakunya. Cara dan akibat aksi juga mesti diperhitungkan. Tindakan yang semula dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkaran justru dapat melahirkan kemungkaran yang lebih besar.
Simak lanjutan gagasan Imam Ghazali berikut;
فَهَذِهِ الصِّفَاتُ الثَّلَاثُ بِهَا تَصِيرُ الْحِسْبَةُ مِنَ الْقُرُبَاتِ، وَبِهَا تَنْدَفِعُ الْمُنْكَرَاتُ، وَإِنْ فُقِدَتْ لَمْ يَنْدَفِعِ الْمُنْكَرُ، بَلْ رُبَّمَا كَانَتِ الْحِسْبَةُ أَيْضًا مُنْكَرَةً، لِمُجَاوَزَةِ حَدِّ الشَّرْعِ فِيهَا.
Artinya: “Dengan tiga sifat tersebut, hisbah menjadi bagiankecil dari kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah dan kemungkaran dapat dicegah. Jika sifat-sifat itu tidak ada, kemungkaran belum tentu dapat dicegah. Bahkan, aksi hisbah itu sendiri bisa menjadi kemungkaran karena melampaui batas-batas syariat.”
Sejatinya, amar makruf nahi mungkar tidak boleh dijadikan karena untuk berbuat kekerasan secara sewenang-wenang. Nasihat, dakwah, pelaporan kepada aparat, dan aksi perlindungan terhadap korban merupakan hal yang berbeda dari penghukuman sepihak.
Lebih jauh, Imam al-Mawardi dalam Ahkamu al-Shultaniyyah, mengatakan bahasan amar makruf nahi mungkar berhubungan erat dengan konsep hisbah. Istilah ini mengacu pada pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah kepercayaan dan ketertiban sosial, dengan bentuk dan kewenangan yang berkembang dalam sejarah pemerintahan Islam.
Ia menerangkan permasalahan ini dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, khususnya bab Ahkam al-Hisbah. Al-Mawardi pada halaman 439 mendefinisikanhisbah sebagai berikut:
الْحِسْبَةُ هِيَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا أُظْهِرَ فِعْلُهُ
Artinya; “Hisbah adalah memerintahkan kepada kebaikan ketika tampak ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika tampak dilakukan.” (Imam Mawardi, Ahkamu Sulthaniyah, (Kairo: Darul Hadis, tt) halaman 439)
Al-Mawardi kemudian menerangkan perbedaan antara orang yang berbuat amar makruf nahi mungkar secara sukarela dan petugas yang menjalankan fungsi hisbah. Ia menulis:
وَهَذَا، وَإِنْ صَحَّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ، فَالْفَرْقُ فِيهِ بَيْنَ الْمُتَطَوِّعِ وَالْمُحْتَسِبِ مِنْ تِسْعَةِ أَوْجُهٍ
Artinya; “Hal ini, meskipun dapat dilakukan oleh setiap Muslim, memiliki sembilan perbedaan antara orang yang melakukannya secara sukarela dan petugas hisbah.”( Ahkamu Sulthaniyah, (Kairo: Darul Hadis, tt) halaman 439)
Keterangan Al-Mawardi itu, mengatakan tanggung jawab moral setiap Muslim berbeda dari tugas petinggi yang memperoleh kewenangan menjalankan fungsi pengawasan publik. Di sinilah pentingnya membedakan antara mengingatkan orang lain dan menjatuhkan hukuman.
Setiap Muslim dapat membujuk kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuannya. Namun, hal itu tidak serta-merta memberinya hak untuk berbuat penyidikan, mengadili, maupun menjatuhkan hukuman pidana.
Karena itu, konsep hisbah tidak tepat dijadikan pembenaran bagi himpunan penduduk yang memungut alih seluruh fungsi penegakan hukum. Apalagi jika aksi tersebut berupa penggerebekan sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, maupun penghukuman terhadap orang yang belum terbukti bersalah.
Kewenangan Menjatuhkan Hukuman
Persoalan kewenangan juga dibahas oleh Abu Ishaq Syairazi, ulama terkemuka aliran Muhadzab fi Mazhabi Syafi’i, Jilid 3, halaman 341 membahas pelaksanaan hukuman dan kewenangan imam.
Simak keterangan Abu Ishaq Syairazi berikut:
لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أومن فوض لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم ولأنه حق لله تعالى يفتقر إلى الإجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام ولا يلزم الإمام أن يحضر إقامة الحد ولا أن يبتدئ بالرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم جماعة ولم ينقل أنه حضر بنفسه ولا أنه رماهم بنفسه فإن ثبت الحد على عبد بإقراره ومولاه حر مكلف عدل فله أن يجلده في الزنا والقذف والشرب
Artinya; “Tidak boleh melaksanakan hukuman hudud terhadap orang merdeka kecuali oleh imam (pemimpin maupun penguasa) maupun orang yang diberi kewenangan olehnya. Sebab, tidak pernah ada hukuman hudud yang dijatuhkan kepada orang merdeka pada masa Rasulullah saw. kecuali atas persetujuan beliau. Demikian pula pada masa para khalifah, hukuman tersebut dilaksanakan atas persetujuan mereka. (Abu Ishaq Syairazi, Muhadzab fi Mazhabi Syafi’i, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, tt), Jilid 3, halaman 341).
Hal itu karena hudud merupakan hak Allah Swt. yang pelaksanaannya membutuhkan ijtihad dan penilaian hukum. Selain itu, tidak ada garansi bahwa pelaksanaannya terbebas dari aksi sewenang-wenang maupun ketidakadilan. Karena itu, hukuman hudud tidak boleh dilaksanakan tanpa persetujuan imam.
Dalam konteks hayat bernegara saat ini, penanganan tindak kriminal dilakukan melalui institusi yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum. Masyarakat dapat membantu korban, memberikan informasi, dan melaporkan anggapan kejahatan. Namun, hal itu berbeda dari memungut alih fungsi investigasi dan peradilan.
Tabayun dan Larangan Menghukum Berdasarkan Tuduhan
Salah satu penyebab terjadinya main hakim sendiri adalah keterangan yang belum terverifikasi. Kabar yang beredar melalui percakapan penduduk maupun media sosial dapat berkembang menjadi dakwaan serius. Ketika emosi mendahului pengecekan fakta, orang yang belum terbukti bersalah dapat menjadi korban.
Al-Qur’an memberikan panduan yang tegas mengenai permasalahan ini:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar Anda tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya membikin Anda menyesali perbuatanmu itu.” (QS Al-Hujurat [49]: 6).
Prinsip tabayun bukan sekadar adab komunikasi. Ia juga merupakan perlindungan terhadap orang yang berpotensi menjadi korban dakwaan keliru.
Bayangkan seseorang dituduh berbuat pencurian. Warga kemudian menangkap dan memukulinya sebelum memeriksa bukti. Belakangan, rupanya dakwaan tersebut tidak benar. Kerugian yang muncul tidak dapat dipulihkan cuma dengan permintaan maaf.
Karena itu, mencegah kemungkaran mesti dimulai dengan memastikan fakta informasi. Jika terdapat anggapan tindak pidana, penduduk dapat melaporkannya kepada petugas yang berwenang.
Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam firman Allah SWT:
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
Artinya; “Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong Anda untuk berjalan tidak adil. Berlakulah fair karena fair itu lebih dekat kepada takwa.” (QS Al-Ma’idah [5]: 8).
Ayat ini mengungkapkan kebencian tidak boleh menghilangkan keadilan. Bahkan terhadap orang yang tidak disukai, seorang Muslim statis dituntut berjalan adil. Artinya, Islam tidak membenarkan penghukuman berdasarkan kemarahan, prasangka, maupun keputusan sepihak. Tujuan menegakkan keadilan mesti berjalan berbareng perlindungan terhadap hak orang yang dituduh.
Ketika Vigilantisme Menjadi Pintu Masuk Ekstremisme Kekerasan
Mengapa vigilantisme perlu diperhatikan? Sebab metode berpikir seperti ini yang memungkinkan kekerasan tersebut dibenarkan. Ketika seseorang merasa penilaiannya sendiri lebih tinggi daripada hukum, ia berpotensi menolak mekanisme perbaikan dan pertanggungjawaban.
Keadaan menjadi lebih rapuh ketika sikap tersebut diperkuat oleh ideologi yang membagi penduduk secara beku antara himpunan yang dianggap benar dan himpunan yang dipandang sebagai musuh.
Pelabelan seperti kafir, murtad, maupun lawan agama, jika digunakan secara serampangan untuk mendelegitimasi hak orang lain, dapat memperbesar konsekuensi diskriminasi dan kekerasan. Namun, istilah-istilah tersebut tidak dengan sendirinya memberitahu ekstremisme. Penilaiannya mesti melihat konteks, metode penggunaan, dan aksi yang menyertainya.
Regina Bateson dalam artikelnya, “The Politics of Vigilantism,” yang terbit di Comparative Political Studies pada 2021, menerangkan vigilantisme sebagai aksi di luar jalur aturan untuk mencegah, menyelidiki, maupun menghukum pelanggaran. Kajian ini membantu memahami sepertiapa individu maupun himpunan memungut alih fungsi yang seharusnya eksis dalam mekanisme penegakan hukum.
Lebih jauh, riset tersebut memberikan landasan untuk memahami mekanisme sosial di balik kekerasan massa. Namun, tidak berarti setiap aksi main hakim sendiri pasti berkembang menjadi terorisme. Hubungan antara vigilantisme dan ekstremisme kekerasan lebih tepat dipahami sebagai kemungkinan jalur eskalasi yang perlu diuji secara empiris. Tidak semua pelaku vigilantisme memiliki ideologi ekstrem. Tidak semua kekerasan massa berujung pada terorisme.
Namun, aksi main hakim sendiri dapat menciptakan lingkungan yang menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai sarana menyelesaikan konflik. Ketika kebiasaan tersebut kemudian diperkuat oleh ideologi yang membenarkan kekerasan terhadap himpunan tertentu, konsekuensi eskalasinya menjadi lebih serius.
Ujung dari semua bahasan ini adalah vigilantisme patut diperhatikan sebagai salah satu gejala mula normalisasi kekerasan. Bukan karena semua pelakunya merupakan calon teroris, melainkan karena terdapat pola pengambilalihan kewenangan, penolakan prosedur hukum, dan pembenaran aksi koersif yang dapat dimanfaatkan oleh pergerakan ekstremis.
![7 Cara Negosiasi Gaji saat Offering agar Nominalnya Sesuai Ekspektasi [+Template]](https://girlsbeyond.com/wp-content/uploads/2026/11/pexels-ahsanjaya-8463694-1.jpg)
