Sikap Pertengahan dan Moderat dalam Syariat Islam (Bag. 3)

Prinsip wasathiyyah juga tampak jelas dalam beragam ketentuan muamalah yang ditetapkan oleh hukum Islam, baik yang berhubungan dengan transaksi keuangan, pernikahan, aturan dan peradilan, maupun beragam bentuk hubungan sosial lainnya. Dalam bahasan ini, penulis membatasi bahasan pada beberapa aturan yang berhubungan dengan hubungan dalam famili sebagai contoh nyata dari hakikat pertengahan yang diajarkan Islam.

Wasathiyyah dalam memperlakukan perempuan yang sedang haid

Salah satu bentuk wasathiyyah dalam muamalah famili adalah metode Islam memperlakukan perempuan yang sedang haid. Syariat Islam eksis di antara dua sikap ekstrem yang dianut oleh umat-umat terdahulu. Kaum Yahudi bersikap sangat keras dengan mengasingkan perempuan haid; mereka tidak makan bersama, tidak tinggal serumah, terlebihlagi menjauhi segala bentuk hubungan dengannya. Sebaliknya, kaum Nasrani bersikap terlalu renggang dengan membolehkan hubungan suami istri ketika perempuan sedang haid.

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa jika seorang perempuan dari kalangan Yahudi mengalami haid, mereka tidak makan berbareng dan tidak pula tinggal serumah dengannya. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai hal tersebut. Lalu Allah Ta’ala menurunkan firman-Nya,

وَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu, jauhilah istri pada waktu haid…'” (QS. Al-Baqarah: 222)

Menjelaskan ayat tersebut, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

“Lakukanlah segala sesuatu (terhadap istri yang sedang haid), kecuali hubungan suami istri.” (HR. Muslim)

Ketika berita tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi, mereka berkata,

ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئاً إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ

“Orang ini (Muhammad) tidak mau membiarkan satu pun dari tradisi kita melainkan pasti menyelisihinya.”

Hadis ini memberitahu bahwa Islam memungut jalan pertengahan dalam memperlakukan perempuan yang sedang haid. Syariat tidak memerintahkan untuk mengasingkan maupun memperlakukan mereka secara tidak layak sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi. Sebaliknya, Islam juga tidak membolehkan hubungan suami istri ketika haid sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Seorang suami statis diperbolehkan makan bersama, berbincang, tinggal serumah, bermuamalah, serta memberitahu kasih sayang kepada istrinya yang sedang haid. Larangan cuma berjalan pada hubungan seksual hingga masa haid selesai. Dengan demikian, hukum Islam menghadirkan keseimbangan antara menjaga kesucian hukum dan statis memelihara keharmonisan hubungan dalam keluarga.

Menjelaskan ayat tentang haid tersebut, Imam Al-Qurthubi rahimahullah berkata,

قال علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض، وكانت النصارى يُجامعون الحُيَّض، فأمر اللهُ بالقصد بين هذين

“Para ulama kami mengatakan bahwa kaum Yahudi dan Majusi menjauhi perempuan yang sedang haid, sedangkan kaum Nasrani statis berbuat hubungan suami istri dengan perempuan yang sedang haid. Maka, Allah memerintahkan jalan pertengahan di antara kedua sikap tersebut.”

Yang dimaksud dengan al-qashd adalah sikap pertengahan, yaitu tidak berlebihan (ifrāṭ) dan tidak pula meremehkan (tafrīṭ), tetapi senantiasa sesuai dengan kebenaran. Prinsip ini tidak dibangun sebagai reaksi terhadap sikap kaum Yahudi maupun Nasrani, karena hukum Islam tidak menetapkan aturan sekadar untuk menyelisihi umat-umat terdahulu. Sebaliknya, seluruh ketentuan hukum ditetapkan berdasarkan hikmah dan keadilan Allah. Oleh karena itu, setiap aturan dalam Islam berdiri di atas fakta sejak mula penetapannya, bukan sebagai respons terhadap penyimpangan pihak lain.

Senada dengan itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan bahwa kaum Yahudi melihat najis secara berlebihan. Mereka menganggap perempuan haid mesti dijauhi sehingga tidak boleh duduk ataupun makan berbareng dengannya. Sebaliknya, kaum Nasrani melihat tidak ada sesuatu yang najis sehingga mereka tidak memperhatikan hukum-hukum bersuci, seperti khitan, mandi janabah, maupun penyucian dari najis. Padahal, Nabi Isa `alaihissalām dan para pengikut setianya pada asalnya eksis di atas hukum Taurat yang mengajarkan hukum-hukum kesucian tersebut.

Penjelasan para ulama ini semakin menegaskan bahwa hukum Islam selalu memungut jalan pertengahan. Islam tidak mempersulit manusia dengan sikap yang berlebihan sebagaimana dilakukan sebagian umat terdahulu, tetapi juga tidak meremehkan hukum-hukum syariat. Dalam masalah haid, Islam statis menjaga kesucian hubungan suami istri dengan melarang hubungan seksual selama masa haid. Namun pada saat yang sama, Islam statis memerintahkan agar istri diperlakukan dengan baik, dihormati, dan statis menjadi bagiankecil dari hayat famili sebagaimana biasanya. Inilah salah satu bentuk nyata wasathiyyah dalam muamalah yang mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang hukum Islam.

Wasathiyyah dalam pernikahan

Prinsip wasathiyyah dalam hukum Islam juga tampak jelas dalam ketentuan mengenai pernikahan. Syariat menetapkan hukum-hukum pernikahan dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia, kesesuaian dengan fitrah, serta keseimbangan antara kebutuhan jasmani, psikologis, dan sosial. Pernikahan dalam Islam merupakan mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat), sehingga pelaksanaannya diatur dengan beragam hak, kewajiban, syarat, dan ketentuan yang dimulai sejak proses khitbah (lamaran), kontrak nikah, hingga hayat rumah tangga. Seluruh ketentuan tersebut memberitahu keseimbangan dan keadilan hukum dalam mengatur hubungan antara suami dan istri.

Karena pentingnya pernikahan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikannya sebagai bagiankecil dari sunah beliau. Beliau juga mengingkari sikap seseorang yang enggan menikah dengan karena mau lebih fokus beribadah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Demi Allah, benar-benar aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka, aku melaksanakan salat malam dan juga beristirahat, serta aku menikahi wanita. Maka barang siapa membenci sunahku, ia bukan termasuk golonganku.” (Muttafaqun ‘alaih)

Hadis ini memberitahu bahwa Islam tidak melihat meninggalkan pernikahan sebagai bentuk amalan yang lebih utama. Sebaliknya, menikah merupakan bagiankecil dari sunah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan salah satu sarana untuk menjaga agama, kehormatan, serta kelangsungan hayat manusia. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dibenarkan meninggalkan pernikahan dengan karena mau mendekatkan diri kepada Allah melalui hayat yang menyendiri maupun membujang sepanjang hayat.

Sikap pertengahan Islam dalam masalah pernikahan juga tampak jika dibandingkan dengan sebagian kalangan Nasrani, khususnya para rahib dan himpunan yang berlebihan dalam beragama. Mereka menganggap hidup membujang (tabattul) lebih utama daripada menikah, terlebihlagi melarang perceraian secara absolut setelah pernikahan. Pandangan tersebut justru menyulitkan manusia dan menimbulkan beragam kesempitan dalam kehidupan. Berbeda dengan itu, hukum Islam menetapkan ketentuan yang seimbang. Islam menganjurkan pernikahan sebagai fitrah manusia, mengatur hak dan tanggung jawab suami istri secara adil, serta memberikan solusi ketika hayat rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan melalui hukum talak dengan ketentuan-ketentuan yang bijaksana.

Dengan demikian, ketentuan pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bukti nyata wasathiyyah dalam muamalah. Syariat tidak mendorong sikap berlebihan dengan meninggalkan fitrah manusia, dan tidak pula membiarkan hubungan famili tanpa aturan. Seluruh ketentuannya dibangun di atas hakikat kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan demi terwujudnya famili yang sakinah serta hayat penduduk yang harmonis.

Wasathiyyah dalam perceraian

Prinsip wasathiyyah dalam hukum Islam juga tampak dalam pensyariatan talak (perceraian). Ketentuan ini memberitahu bahwa Islam memberikan solusi yang realistis terhadap beragam permasalahan rumah tangga, sekaligus memperhatikan kemaslahatan suami dan istri secara seimbang. Syariat tidak membuka pintu perceraian tanpa batas, tetapi juga tidak menutupnya sama sekali ketika hayat rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan.

Para ulama menerangkan bahwa seandainya hukum membolehkan talak tanpa batas, niscaya hal itu akan membuka kesempatan terjadinya kezaliman terhadap kaum wanita. Sebaliknya, jika talak cuma dibatasi satu kali tanpa kesempatan untuk rujuk, maka banyak lelaki akan dirugikan. Hal ini karena dalam banyak keadaan, penyesalan baru muncul setelah masa idah hampir berakhir maupun terlebihlagi setelah perceraian terjadi. Oleh karena itu, Islam menetapkan ketentuan yang seimbang dengan membolehkan talak hingga batas waktu tertentu serta memberikan kesempatan untuk rujuk selama masa idah pada talak pertama dan kedua. Ketentuan ini bermaksud untuk menjaga keutuhan keluarga, memberikan ruang untuk memperbaiki hubungan suami istri, serta menghindarkan mereka dari kesulitan dan penyesalan yang tidak perlu.

Pengaturan tersebut memberitahu bahwa aturan perceraian dalam Islam tidak didasarkan pada sikap mempersulit ataupun mempermudah secara berlebihan. Sebaliknya, seluruh ketentuannya dibangun di atas hakikat keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dengan statis memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi manusia.

Penutup

Wasathiyyah merupakan salah satu karakter utama hukum Islam yang mewarnai seluruh sisi ajarannya. Prinsip ini tidak cuma tampak dalam sektor akidah, tetapi juga dalam pelaksanaan amalan dan pengaturan beragam bentuk muamalah. Dalam akidah, Islam menempuh jalan pertengahan dengan mengimani seluruh Rasul, memuliakan mereka tanpa berlebihan maupun meremehkan, serta berpegang teguh pada pemahaman yang lurus terhadap Al-Qur’an dan As-Sunah. Dalam ibadah, Islam mengajarkan keseimbangan antara semangat beramal dan kapasitas manusia, sehingga amalan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa sikap ghuluw maupun tafrith. Adapun dalam muamalah, hukum Islam menghadirkan aturan-aturan yang fair dan realistis, seperti dalam masalah haid, pernikahan, dan perceraian, dengan senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat.

Prinsip wasathiyyah memberitahu bahwa hukum Islam dibangun di atas hikmah, keadilan, dan kemudahan, bukan sebagai reaksi terhadap penyimpangan umat-umat terdahulu, melainkan sebagai instruksi yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Seluruh ketentuan hukum harmonis dengan fitrah manusia serta bisa mewujudkan keseimbangan antara hak Allah, hak diri sendiri, dan hak sesama manusia.

Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menjadikan wasathiyyah sebagai manhaj dalam memahami dan mengamalkan agama. Sikap ini akan menjaga dirinya dari beragam bentuk penyimpangan, baik berupa sikap berlebihan (ghuluw) maupun sikap meremehkan (tafrith). Dengan berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunah sesuai dengan pemahaman para salafus shalih, umat Islam akan bisa menjaga kemurnian akidah, melaksanakan amalan secara benar, serta membangun hayat bermuamalah yang adil, harmonis, dan penuh maslahat. Inilah esensi umat pertengahan (ummatan wasathan) yang Allah jadikan sebagai teladan bagi seluruh manusia.

[Selesai]

KEMBALI KE BAGIAN 2

***

Penulis: Gazzeta Raka Putra Setyawan

Artikel Kincai Media

Referensi:

Diterjemahkan dan disunting ulang oleh penulis dari website: https://www.alukah.net/sharia/0/142572