Pajak Pembalut Memberatkan Perempuan, Ini Pandangan Fikih?

Kincai Media– Menstruasi merupakan bagiankecil alami dari hayat perempuan. Namun, memenuhi kebutuhan selama haid tidak selalu mudah. Bagi perempuan dari famili miskin, membeli pembalut bisa menjadi pengeluaran yang mesti diperhitungkan dengan cermat. Ironisnya, kebutuhan yang berhubungan langsung dengan kesehatan reproduksi ini statis menjadi objek pajak. Yaitu pajak pembalut.

Dalam mekanisme perpajakan Indonesia, pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Produk ini tidak tercantum sebagai barang kebutuhan pokok yang memperoleh ibra PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur jenis barang dan jasa tertentu yang memperoleh akomodasi ibra maupun tidak dipungut PPN.

Persoalannya bukan semata-mata soal pajak. Ada dimensi keadilan sosial dan kesehatan perempuan yang patut diperhatikan. Menstruasi bukan pilihan. Perempuan tidak bisa menghindari kebutuhan menjaga kebersihan selama siklus tersebut berlangsung.

Fenomena ini dikenal dengan istilah period poverty maupun kemiskinan menstruasi. Istilah ini mengacu pada kekurangan akses terhadap produk menstruasi, akomodasi sanitasi, dan edukasi mengenai menstruasi. Sejumlah riset yang diterbitkan dalam jurnal BMC Women’s Health membahas permasalahan tersebut sebagai masalah kesehatan masyarakat. Sebagian perempuan terlebihlagi terpaksa menggunakan tisu toilet maupun kain sisa sebagai alternatif pembalut karena kekurangan ekonomi.

Kondisi ini dapat memengaruhi kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari perempuan. Karena itu, keterjangkauan produk haid tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai permasalahan konsumsi rumah tangga.

Pertanyaan mendasarnya: apakah fair jika kebutuhan yang berhubungan langsung dengan kesehatan reproduksi statis dibebani pajak tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi penggunanya?

Pajak dalam Timbangan Kemaslahatan

Dalam perspektif pandang fikih siyasah, pajak berhubungan dengan tanggung jawab negara mengelola finansial publik dan mewujudkan kemaslahatan rakyat. Kebijakan fiskal tidak cukup dinilai dari besarnya penerimaan negara. Pemerintah juga mesti memperhitungkan distribusi beban dan dampaknya terhadap himpunan rentan.

Jalaluddin as-Suyuthi dalam buku Al-Asybah wa an-Nazha’ir mencantumkan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan imam terhadap rakyat mesti didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintah tidak boleh dilepaskan dari kepentingan masyarakat. Kebijakan yang sah secara administratif statis perlu diuji dari segi kemanfaatan dan keadilannya. Dalam konteks pajak pembalut, pertimbangannya bukan cuma apakah negara berkuasa memungut pajak, tetapi juga apakah kebijakan tersebut telah memperhitungkan kebutuhan alas perempuan.

Prinsip keadilan dalam pengumpulan pendapatan negara juga dijelaskan Abdul Wahab Khalaf dalam Al-Siyasah Al-Syar’iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyah fi al-Syu’un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah. Ia menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pendapatan negara.

Khalaf menulis:

يُرَاعَى فِي حُصُولِ عَلَى الْإِيرَادِ الْعَدْلُ وَالْمُسَاوَاةُ، بِحَيْثُ لَا يُطَالَبُ فَرْدٌ بِمَا لَا يَفْرِضُهُ الْقَانُونُ، وَلَا يُفْرَضُ عَلَى فَرْدٍ أَكْثَرُ مِمَّا تَحْتَمِلُهُ طَاقَتُهُ وَتَسْتَدْعِيهِ الضَّرُورَةُ.

Artinya: “Dalam memperoleh pendapatan, mesti diperhatikan keadilan dan persamaan. Seseorang tidak boleh dituntut bayar sesuatu yang tidak diwajibkan oleh hukum. Tidak pula seseorang dibebani melampaui kapasitas dan kebutuhan mendesaknya.”

Kata Abdul Khalaf tersebut kelihatan keadilan sebagai hakikat krusial dalam kebijakan fiskal. Negara memang membutuhkan pendapatan untuk membiayai pelayanan publik. Namun, kebutuhan pembiayaan negara tidak menghapus tanggung jawab untuk mempertimbangkan kapasitas masyarakat.

Dalam permasalahan pembalut, hakikat itu dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah pengenaan PPN sudah proporsional. Apalagi, kebutuhan haid berkarakter rutin dan tidak dapat ditunda sesuka hati.

Fatwa Ulama tentang Pajak Berkeadilan

Persoalan keadilan pajak bukan hal baru dalam bahasan ulama Indonesia. Dalam keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012, NU membahas aturan pajak dalam perspektif pandang Islam.

Keputusan tersebut menyatakan:

“Adapun pembayaran pajak yang dikenakan kepada rakyat miskin adalah haram. Sedangkan pengenaan pajak yang telah dilakukan secara berlebihan dan memberatkan rakyat, wajib dikurangi jenis-jenisnya, dan diturunkan besaran nilainya.”

NU juga merekomendasikan agar pemerintah mengurangi jenis pajak dan menurunkan besaran pungutan yang memberatkan rakyat. Pemerintah diminta membenahi pengelolaan pajak secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyelewengan biaya pajak juga mesti diberantas.

Hasil Munas NU 2012 tersebut memberikan kerangka etis untuk menilai pajak pembalut. Apabila pungutan pajak memperberat penduduk berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi, pemerintah patut mengevaluasi kebijakannya.

Hal ini sejalan dalam buku Bughyatul Murtasyidin;

(مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا

Artinya; (Masalah:) Apabila penguasa menetapkan sejumlah uang, misalnya beberapa dirham, kepada sebagian rakyat setiap tahun untuk digunakan bagi kepentingan lazim (kemaslahatan), maka jika mereka membayarkannya dengan kerelaan hati, bukan karena takut maupun merasa malu kepada penguasa maupun pihak lain, hukumnya boleh untuk memungut duit tersebut.

Namun, jika pembayaran itu tidak didasarkan pada kerelaan hati, melainkan karena keterpaksaan, ketakutan, maupun rasa malu, maka pungutan tersebut termasuk aksi memakan harta orang lain dengan metode yang batil. Penguasa tidak sah menggunakannya dengan metode apa pun. Bahkan, niat untuk membelanjakan duit tersebut bagi kepentingan lazim tidak serta-merta menjadikannya halal.

Majelis Ulama Indonesia juga meletakkan perhatian pada hakikat keadilan fiskal melalui Fatwa Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan. Fatwa tersebut mengungkapkan bahwa negara berkewajiban mengelola harta negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika sumber harta negara tidak mencukupi, negara boleh memungut pajak dengan sejumlah ketentuan, antara lain mempertimbangkan kapasitas finansial, keadilan, dan kemaslahatan umum.

Fatwa itu juga menegaskan bahwa objek pajak diarahkan pada harta yang berpotensi produktif dan/atau kebutuhan sekunder serta tersier. Dalam pembahasannya, MUI mengungkapkan bahwa barang yang menjadi kebutuhan primer penduduk (dharuriyat) tidak boleh dibebani pajak secara berulang maupun double tax. Barang konsumtif yang menjadi kebutuhan primer, khususnya sembilan bahan pokok, juga tidak boleh dibebani pajak.

Dalam konteks fatwa tersebut, pembalut memang tidak disebut secara khusus dalam rumusan sembilan bahan pokok tersebut. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa fatwa MUI secara tegas telah menetapkan pembalut bebas PPN. Namun, hakikat perlindungan kebutuhan primer yang dikemukakan MUI relevan untuk menjadi bahan penilaian dalam penilaian kebijakan perpajakan.

Pemerintah perlu menilai apakah produk haid layak diperlakukan sebagai kebutuhan esensial yang mendapat perlindungan fiskal. Penilaian tersebut seharusnya memperhitungkan sifat kebutuhan yang rutin, dampaknya terhadap kesehatan, serta beban yang ditanggung perempuan dari famili berpenghasilan rendah.

Jadi, haid adalah proses biologis yang tidak dapat dipilih, ditunda, terlebihlagi dihindari. Karena itu, memenuhi kebutuhan kebersihan selama haid bukanlah kemewahan, melainkan bagiankecil dari menjaga kesehatan dan kehormatan diri. Dalam perspektif pandang syariat, kebijakan fiskal seharusnya berpijak pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap himpunan rentan.