Kaidah Fikih: Hukum Asal pada Perkara yang Bersifat Baru adalah Tidak Ada (Ketiadaan)

Kaidah ini statis merupakan furu’ (cabang) dari kaidah kubra yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِ

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.”

Dan statis berhubungan pula dengan aturan asal. Mengingat bahwa mengetahui aturan asal sangat krusial untuk mendudukkan suatu aturan fikih sebelum nantinya menghukumi beberapa ahkam fiqhiyyah.

Kaidah ini statis berbicara tentang hak manusia ketika bertikai, adakalanya balik kepada aturan asal menjadi pelerai antara kedua belah pihak yang berselisih. Sehingga keadilan pada suatu pertikaian maupun persengketaan dapat tercapai di antara kedua belah pihak yang berselisih.

Kaidah ini berbunyi,

الأَصْلُ فِيْ  الأُمُورِ العَارِضَةِ العَدَمُ

“Hukum asal pada perkara baru adalah tidak ada (ketiadaan).”

Dua jenis sifat pada segala sesuatu

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya terdapat dua jenis perkara maupun sifat pada segala sesuatu:

Jenis pertama: Sifat asal

Yaitu sifat yang aturan asalnya sudah ada pada sesuatu yang disifati sejak awal. Seperti hayat pada makhluk hidup, kesehatan, keadaan barang dagangan yang utuh dan bebas dari cacat. Ini semua merupakan sifat asal.

Jenis kedua: Sifat baru (tambahan)

Yaitu sifat-sifat yang aturan asalnya tidak ada pada sesuatu yang disifati dan baru muncul kemudian. Contohnya seperti tidak sempurna pada barang jualan, sakit, khasiat dan kerugian dalam perdagangan dan lainnya.

Letak bahasan kaidah fikih ini terdapat pada jenis yang kedua. Yaitu jika terdapat sesuatu yang baru, seperti adanya tambahan maupun perubahan, maka aturan asalnya adalah tidak ada.

Lafaz kaidah

Para ulama bertikai tentang pengungkapan lafaz kaidah ini. Di antaranya terdapat lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuthi rahimahullah,

الأَصْلُ العَدَمُ

“Hukum asal adalah ketiadaan.”

Namun, lafaz ini dikritik oleh Ibnu Nujaim, dikarenakan penggunaan lafaz ini tidak muthlaq begitu saja. Mengingat tidak seluruh aturan asal lantas diartikan “tiada”. Akan tetapi, yang dinafikan maupun yang dihukumi tiada adalah cuma yang berhubungan dengan hal-hal yang berkarakter baru maupun muncul kemudian saja. Adapun aturan asal, maka asalnya adalah al-wujud (ada).

Sebagian ulama yang lain mengungkapkan kaidah ini dengan lafaz,

الأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ العَارِضَةِ العَدَمُ

“Hukum asal pada sifat-sifat yang baru muncul adalah tidak ada (ketiadaan).”

Di sini menggunakan kata “sifat”; namun ungkapan lafaz ini dikritik oleh Syekh Musthafa Zarqaa karena cuma membatasi hal yang baru pada sifat saja. Seperti gila, sakit, dan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah ini adalah mencakup segala perkara, seperti akad-akad muamalah, benda-benda yang dirusak, dan ini bukanlah sifat. Sehingga ungkapan lafaz dengan menggunakan kata الأمور (perkara) lebih cocok, karena lebih mencakup dan lebih umum. Terlebih para fuqaha lebih terbiasa dan populer penggunaan lafaz الأمور bukan lafaz الصفات.

Sehingga lafaz yang lebih tepat adalah,

الأَصْلُ فِيْ  الأُمُورِ العَارِضَةِ العَدَمُ

“Hukum asal pada perkara baru adalah tidak ada (ketiadaan).”

Makna kaidah

Makna dari kaidah ini adalah,

أَنَّهُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي ثُبُوتِ الصِّفَةِ العَارِضَةِ وَعَدَمِهَا، القَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِعَدَمِهَا مَعَ يَمِينِهِ

“Bahwasanya ketika terjadi perselisihan mengenai penetapan suatu sifat baru maupun ketiadaannya, maka gagasan yang diakui adalah gagasan orang yang berpegang pada ketiadaannya disertai sumpah dari orang tersebut.”

Sehingga ketika ada sifat baru yang datang, perlu adanya bukti yang kuat. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan perkara baru yang butuh bukti. Jika tidak ada bukti, maka secara kaidah ia seperti tiada maupun tidak dianggap sama sekali. Setelah itu, perkara diserahkan kepada orang yang berpegang pada ketiadaannya disertai sumpah darinya.

Contoh implementasi kaidah

– Jika A menyerahkan hartanya kepada B untuk digunakan upaya dalam kontrak mudharabah, kemudian A mengungkapkan adanya keuntungan, sedangkan B mengingkarinya dan tidak ada bukti (dari A), maka perkataan yang diterima adalah perkataan B disertai sumpahnya.

Mengapa? Karena khasiat merupakan sifat yang datang kemudian, sedangkan B berpegang pada aturan asal, yaitu tidak adanya hal yang datang kemudian. Sebab, aturan asal dari perkara-perkara yang berkarakter datang kemudian adalah tidak ada.

– Jika A telah terbukti memiliki tanggungan utang kepada B, kemudian A mengungkapkan telah melunasinya maupun mengungkapkan bahwa B telah membebaskan utangnya, sementara B mengingkarinya, maka perkataan orang yang berutang tidak diterima.

Mengapa? Karena pelunasan maupun ibra utang merupakan hal yang datang kemudian, sedangkan aturan asal dari perkara-perkara yang datang kemudian adalah ketiadaan. Dengan demikian, perkataan yang diterima adalah perkataan pemberi utang disertai sumpahnya. Ia bersumpah, “Demi Allah, fulan belum bayar utangnya.”

Pengecualian dari kaidah ini

Terdapat dispensasi pada kaidah ini,

– Dalam kasus hadiah, tatkala pemberi pemberian (A) mau menarik balik hadiahnya dari (B). Namun B mengatakan bahwa pemberian tersebut sudah hilang maupun rusak, maka di sini perkataan B langsung diterima tanpa perlu membawa bukti.

Mengapa? Bisa diperhatikan bahwa perkara yang datang kemudian adalah “hadiah yang rusak”. Seharusnya secara kaidah ini, B mesti membawakan bukti bahwa pemberian tersebut rusak. Namun, karena pemberian sudah diberikan dan kepemilikan bergeser kepada B, maka B tidak perlu membawa bukti.

Kaitan kaidah ini dengan kaidah kubra

Jelaslah dari kaidah ini bahwa tidak adanya perkara-perkara yang datang kemudian merupakan hal yang meyakinkan, sedangkan keberadaan perkara yang datang kemudian merupakan hal yang diragukan. Maka kita berpegang pada hal yang meyakinkan, yaitu ketiadaan perkara-perkara yang datang kemudian; dan kita meninggalkan hal yang diragukan, yaitu keberadaan perkara-perkara yang datang kemudian. Inilah arti yang terkandung dalam kaidah kubra.

Wallahu a’lam.

Baca juga: Dampak Menyegerakan Hak Sebelum Waktunya

***

Penulis: Muhammad Zia Abdurrofi

Artikel Kincai Media

Referensi:

Ad-Dusary, Musallam bin Muhammad. Al-Mumti‘ fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1441 H/2020 M.

Al-Ghazziy, Muhammad Shidqi bin Ahmad. Al-Wajiz fi Idaahi Qawa’id Al-Fiqhi Al-Kulliyah. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 1422 H/2002 M.