Memahami Nusyūz dalam Islam (Bag. 5): Solusi Syariat dalam Menghadapi Nusyūz

Solusi hukum dalam menghadapi nusyūz

Tujuan hukum bukan menghukum, tetapi memperbaiki. Salah satu kesalahan dalam memahami hukum-hukum Islam tentang nusyūz adalah membacanya semata sebagai mekanisme hukuman dan hukuman. Seolah-olah hukum datang untuk mencari siapa yang salah, kemudian menghukumnya. Padahal, jika kita membaca nash-nash Al-Qur’an dan histori secara menyeluruh, deskripsi yang muncul justru sebaliknya.

Syariat Islam dalam menghadapi nusyūz datang dengan satu orientasi utama: al-iṣlāḥ (perbaikan). Bukan pembalasan, bukan pembuktian siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan bukan pula alat legitimasi untuk melampiaskan amarah yang terpendam.

Ini tampak jelas dari sepertiapa Al-Qur’an mengakhiri bahasan tentang penanganan nusyūz istri dalam QS. An-Nisā’: 34 (yang artinya), “Jika mereka menaatimu, maka janganlah Anda mencari-cari karena untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Demikian pula ketika Al-Qur’an membahas penanganan nusyūz suami dalam QS. An-Nisā’: 128 (yang artinya), “Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik.”

As-ṣulḥu khayrun, perdamaian itu lebih baik. Inilah hakikat agung yang merangkum semangat hukum dalam menghadapi seluruh permasalahan rumah tangga, termasuk nusyūz.

Prinsip-prinsip lazim penyelesaian perselisihan dalam Islam

Iṣlāḥ (perdamaian)

Iṣlāḥ (إصلاح) — yang berarti memperbaiki, mendamaikan, dan memulihkan — adalah hakikat paling mendasar dalam penyelesaian perselisihan menurut Islam. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Dan jika Anda cemas terjadi perselisihan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari famili lelaki dan seorang hakam dari famili perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.” (QS. An-Nisāʾ: 35)

Prinsip ini menekankan:

1) Mediasi aktif oleh pihak ketiga yang netral dan memahami konteks rumah tangga.

2) Islāḥbukan cuma menghentikan pertengkaran untuk sementara. Islāḥ berarti memperbaiki hubungan dengan mencari akar masalah, saling meminta maaf, dan sama-sama berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik.

3) Saat ini,islāḥ dapat dilakukan melalui beragam cara. Misalnya, dengan mengikuti konseling pernikahan, berkonsultasi dengan konselor maupun ustaz yang memahami syariat, maupun meminta pertolongan mediator famili maupun institusi seperti Pengadilan Agama untuk membantu menyelesaikan perselisihan secara adil.

Musyawarah, bunyi kedua pihak mesti didengar

Musyawarah adalah mekanisme pengambilan keputusan yang diajarkan Islam dalam urusan publik maupun privat. Musyawarah yang sehat dalam konteks penanganan nusyūz memiliki beberapa syarat krusial yang disebutkan para ulama:

1) Dilakukan dalam kondisi yang tenang, bukan di puncak kemarahan. Para ulama fikih dan konselor famili Islam menekankan bahwa pembicaraan dalam kondisi emosi yang memuncak hampir selalu memperburuk keadaan, bukan memperbaikinya.

2) Masing-masing pihak berbicara dengan jujur tentang apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan, tanpa menyerang, tanpa merendahkan, dan tanpa mengungkit masa kemudian yang tidak relevan.

3) Keduanya sama-sama berkomitmen bahwa tujuan pembicaraan adalah mencari solusi, bukan mencari kemenangan. (At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa as-Syarī’ah wa al-Manhaj, tafsir QS. An-Nisā’ [4]: 35, 5: 35)

Keadilan (‘adl)

Keadilan dalam Islam adalah salah satu harga paling sentral dalam Islam, dan ia mesti menjadi batin dari setiap proses penanganan nusyūz. Keadilan di sini mencakup dua dimensi penting.

Dimensi pertama: adil dalam menilai situasi. Sebelum memungut cara apapun, kedua pihak, termasuk pihak ketiga yang dimintai bantuan, mesti memastikan bahwa mereka memahami situasi secara utuh dan tidak membela sebelum mendengar kedua sisi cerita.

Dimensi kedua: adil dalam penanganan. Langkah-langkah yang diambil mesti proporsional,  tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Syariat menetapkan tahapan yang bertingkat justru untuk memastikan bahwa setiap cara sesuai dengan kadar masalah yang dihadapi. (Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 7: 385–390)

Menjaga hak kedua belah pihak

Prinsip terakhir ini adalah muara dari tiga hakikat sebelumnya. Seluruh mekanisme penanganan nusyūz dalam Islam dirancang untuk memastikan bahwa hak kedua belah pihak terlindungi, bukan cuma hak pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga hak pihak yang dituduh. Pihak yang merasa haknya dilanggar berkuasa mendapatkan perbaikan dan pemulihan. Namun pihak yang dituduh nusyūz juga berkuasa untuk didengar, untuk diperlakukan secara proporsional, dan untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri sebelum hukuman yang lebih bermutu dijatuhkan. (Al-Aḥwāl as-Shakhṣiyyah, hal. 345–350)

Wallahu Ta’ala a’lam. Semoga bermanfaat.

[Bersambung]

KEMBALI KE BAGIAN 4

***

Penulis: Junaidi Abu Isa

Artikel Kincai Media