Nyanyian Katniss menggerakkan pemberontakan di Panem. Pengalaman penduduk Indonesia memperlihatkan bahwa keberanian menyampaikan kritik statis terlalu sering mesti salingberhadapan dengan intimidasi terhadap keselamatan.
Katniss Everdeen tidak sedang berpidato ketika menyanyikan “The Hanging Tree” di reruntuhan District 12. Ia cuma menyanyikan lagu yang dikenalnya sejak kecil, ditemani burung mockingjay yang menirukan suaranya. Tim propaganda District 13 merekam momen tersebut. Dalam “The Hunger Games: Mockingjay – Part 1” (2014), nyanyian itu kemudian mengiringi pemberontakan penduduk District 5 yang bergeser menyerang danau hidroelektrik milik Capitol.
Perubahan suasananya terasa mengerikan. Suara seorang perempuan yang semula terdengar sendirian berkembang menjadi nyanyian banyak orang, sementara pasukan Capitol melepaskan tembakan ke arah para pemberontak. Lagu itu tidak menjanjikan siapa pun akan pulang dengan selamat. Orang-orang statis maju, meskipun mereka tahu risikonya.
Capitol telah membangun dominasi melalui hukuman, pengawasan, dan ketakutan selama puluhan tahun. Hunger Games sendiri merupakan tontonan yang dirancang untuk mengingatkan penduduk mengenai akibat melawan pemerintah. Ketika penduduk distrik mulai berani menentang perintah, senjata dan intimidasi yang selama ini menjaga kepatuhan tidak lagi cukup untuk mempertahankan kendali.
Di situlah “The Hanging Tree” memperoleh kekuatan politiknya. Ketakutan tidak serta-merta menghilang dari hayat rakyat Panem. Mereka statis takut kehilangan keluarga, rumah, dan nyawa. Tetapi semakin banyak orang yang mulai menganggap hayat di bawah dominasi Capitol sudah tidak dapat diterima.
Cr. Murray Close/Lionsgate
Lagu tentang kematian yang menemukan arti baru
“The Hanging Tree” tidak lahir sebagai lagu kampanye pemberontakan. Liriknya pertama kali muncul dalam novel “Mockingjay” (2010) karya Suzanne Collins. Asal-usulnya kemudian diperjelas dalam novel prekuel “The Ballad of Songbirds and Snakes” (2020), yang mengisahkan sepertiapa Lucy Gray Baird menciptakan lagu tersebut setelah sebuah eksekusi di District 12.
Liriknya bercerita tentang seorang lelaki yang digantung, kekasih yang dipanggil untuk melarikan diri, dan kemungkinan pertemuan yang berujung kematian. Ada cinta, kehilangan, serta intimidasi yang tidak pernah benar-benar pergi. Kata-katanya terlebihlagi membuka kemungkinan bahwa dua orang cuma dapat bergabung balik melalui kematian.
Katniss mengenal lagu itu dari ayahnya, jauh sebelum ia menjadi simbol pemberontakan. Bagi Katniss, lagu tersebut menyimpan kenangan pribadi. Bagi penduduk yang hidup di bawah dominasi Snow, kisah mengenai seseorang yang dihukum wafat dan seruan untuk melarikan diri dapat memperoleh arti yang berbeda.
Dalam film, fluktuasi itu juga terjadi melalui musik. Nyanyian Jennifer Lawrence yang sederhana dan hampir tanpa iringan berkembang menjadi aransemen dengan bunyi kolektif yang semakin kuat. Adegan pemberontakan District 5 membikin lirik tentang pohon gantungan terdengar seperti seruan menghadapi kekuasaan.
Tetapi babak tersebut menyimpan permasalahan yang patut diperiksa. Pemberontak District 5 mempertaruhkan nyawa untuk menghancurkan infrastruktur Capitol. Film memperlihatkan keberanian mereka, sekaligus biaya manusia yang menyertainya. Jika “The Hanging Tree” dibaca semata-mata sebagai imbauan untuk tidak takut mati, kita justru melewatkan kritik terhadap dominasi yang menjadikan kematian sebagai intimidasi sehari-hari.
Rakyat Panem tidak seharusnya mesti memilih antara hidup dalam penindasan dan wafat ketika melawannya. Pilihan kejam itulah yang diciptakan oleh pemerintahan Snow.
Ketika bunyi perlawanan menjadi alat propaganda
Ada permasalahan lain yang membikin “Mockingjay – Part 1” menarik sebagai esai politik. Lagu yang kemudian dinyanyikan para pembangkang tidak menghamburkan begitu saja. District 13 memiliki alat komunikasi, tim produksi, dan strategi untuk menjadikan Katniss sebagai wajah revolusi.
Plutarch Heavensbee, mantan Head Gamemaker Capitol yang kini eksis di pihak pemberontak, memahami metode kerja tontonan politik. Ia mengetahui bahwa penduduk lebih gampang digerakkan oleh seseorang yang mereka kenal daripada ceramah yang disusun oleh para imam pemberontakan. Katniss sudah memiliki tempat di hati penduduk distrik setelah tindakannya dalam Hunger Games memperlihatkan keberanian menghadapi ketentuan Capitol.
Karena itu, District 13 membutuhkan Katniss sebagai Mockingjay. Presiden Alma Coin dan Plutarch berupaya membentuk penampilannya, menyiapkan pesan, serta merekam video propaganda yang dikenal sebagai propo. Masalahnya, Katniss tidak pandai berpura-pura menyampaikan ceramah yang ditulis orang lain. Rekaman yang dirancang terlalu rapi justru terasa kaku.
Reaksi Katniss menjadi lebih meyakinkan ketika ia menyaksikan akibat serangan Capitol terhadap penduduk District 8. Kemarahannya muncul dari apa yang dilihatnya sendiri. Plutarch tidak menciptakan amarah itu, tetapi ia tahu sepertiapa mengubahnya menjadi materi propaganda yang dapat disebarkan ke seluruh Panem.
Hal serupa terjadi pada “The Hanging Tree”. Dalam film, Plutarch terlebihlagi menerangkan bahwa ia mengganti kata rope menjadi hope pada varian lagu yang digunakan dalam siaran propaganda. Satu kata yang mengacu pada tali gantungan diubah menjadi harapan. Maknanya disesuaikan dengan pesan yang mau disampaikan District 13.
Keputusan kecil itu memperlihatkan benar-benar mudahnya pengalaman seseorang diolah menjadi bahasa politik. Suara Katniss statis terdengar, tetapi pesan yang sampai kepada publik sudah melalui pilihan dan kepentingan orang lain.
Propaganda pemberontakan memang membantu menyatukan penduduk distrik. Di saat yang sama, Katniss mesti terus salingberhadapan dengan para imam yang melihat dirinya sebagai aset strategis. Ia mendukung perlawanan terhadap Snow tanpa sepenuhnya mempercayai Coin. Pengalaman menjadi alat tontonan Capitol membuatnya cukup mengenal ancaman ketika orang lain mulai menentukan apa yang mesti ia katakan dan lakukan.
Sebuah pergerakan dapat memiliki tujuan yang benar sambil statis menggunakan cara-cara yang patut dipersoalkan. Katniss perlahan memahami bahwa membebaskan rakyat dari Capitol juga berarti mempertanyakan siapa yang akan memegang dominasi setelah perang selesai.
Ketika bunyi publik mengubah keputusan politik
Indonesia tentu bukan Panem. Warga memiliki hak konstitusional untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta menggugat kebijakan negara melalui institusi hukum. Namun, hak tersebut tidak berarti hubungan antara penduduk dan dominasi selalu berjalan tanpa benturan.
Apa yang menarik dari “The Hanging Tree” adalah fluktuasi hubungan antara simbol dan orang-orang yang menggunakannya. Sebuah lagu yang semula milik Katniss menjadi milik banyak orang ketika mereka menemukan karena berbareng untuk melawan. Dalam politik Indonesia, kekuatan simbol semacam itu kelihatan pada pergerakan Peringatan Darurat 2024, meskipun konteks dan bentuk perlawanannya berbeda jauh dari Panem.
Pada Agustus 2024, gambar Garuda berlatar biru dengan artikel Peringatan Darurat menghamburkan luas di media sosial. Seruan itu kemudian menjadi salah satu simbol pergerakan penduduk yang menolak upaya revisi Undang-Undang Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Mahasiswa, buruh, aktivis, akademisi, hingga buruh industri imajinatif ikut menyuarakan penolakan. Pada 22 Agustus, demonstrasi terjadi di Jakarta dan sejumlah kota lain. Mereka menuntut agar DPR tidak mengubah ketentuan pencalonan imam daerah dengan metode yang dinilai bertentangan dengan putusan MK.
RELATED STORY: Enemy of the State: Ketika Intimasi Ditelanjangi Lensa Negara
Pada hari yang sama, DPR tidak berhasil mengesahkan revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa sidang paripurna tidak memenuhi kuorum. DPR kemudian mengungkapkan bahwa pendaftaran calon imam daerah akan mengikuti putusan MK.
Tidak tepat mengatakan demonstrasi sebagai satu-satunya penyebab pembatalan tersebut. Ada mekanisme parlemen dan keputusan aturan yang bekerja dalam peristiwa itu. Meski demikian, ombak penolakan publik menjadi bagiankecil krusial dari tekanan politik yang mengiringi prosesnya.
Peringatan Darurat memperlihatkan sepertiapa sebuah simbol dapat membantu penduduk menyatukan tuntutan. Gambar Garuda biru tidak memuat klarifikasi panjang mengenai putusan pengadilan maupun prosedur pembentukan undang-undang. Orang-orang yang menggunakannya kemudian mengisi simbol tersebut dengan tuntutan yang konkret: patuhi putusan MK dan hentikan revisi yang dipersoalkan. Mobilisasi itu juga memperlihatkan bahwa penduduk statis dapat memengaruhi arah keputusan politik ketika keberatannya disampaikan secara luas dan terorganisasi.
Namun, respons negara terhadap demonstrasi itu juga menyisakan anotasi buruk. Ombudsman RI mengecam aksi aparat yang berbuat pengejaran, penangkapan dengan kekerasan, dan intimidasi terhadap peserta aksi serta jurnalis. Keputusan politik yang sesuai dengan tuntutan penduduk tidak otomatis berarti hak mereka untuk menyampaikan tuntutan telah terlindungi dengan baik.
Harga yang dibayar ketika rakyat bersuara
Kekuatan mobilisasi publik statis menyisakan permasalahan yang lebih mendasar: apa yang mesti ditanggung penduduk ketika mereka memutuskan untuk bersuara? Dalam “The Hanging Tree”, intimidasi kematian merupakan bagiankecil dari mekanisme yang hendak dilawan. Di Indonesia, hak berdemonstrasi dijamin konstitusi, sehingga keselamatan orang yang menggunakan hak tersebut seharusnya tidak bersandar pada apakah pemerintah menyukai tuntutan mereka.
Persoalan itu balik kelihatan dalam ombak demonstrasi pada Agustus hingga September 2025. Aksi yang dipicu beragam persoalan, termasuk tunjangan personel DPR dan kebijakan ekonomi, meluas ke sejumlah daerah. Sebagian demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan, sementara banyak penduduk lainnya turun ke jalan untuk menyampaikan keberatan secara damai.
Dalam pernyataan berbareng pada 3 September 2025, enam institusi nasional hak asasi manusia menyampaikan bahwa Komnas HAM mencatat 10 korban wafat bumi dalam rangkaian peristiwa tersebut. Di Jakarta, sebanyak 1.683 peserta aksi tercatat ditahan di Polda Metro Jaya sepanjang 25–31 Agustus, meskipun sebagian besar telah dibebaskan ketika pernyataan diterbitkan.
Temuan yang lebih mendalam diumumkan pada April 2026. Melalui laporan pelacakan kenyataan bersama, enam institusi tersebut menyimpulkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan dan limitasi hak berkumpul serta berekspresi yang tidak proporsional. Mereka juga menemukan kegagalan petugas membedakan peserta aksi damai dari pelaku kekerasan.
Pembedaan itu memiliki akibat serius. Perusakan akomodasi publik maupun kekerasan terhadap orang lain dapat diproses menurut hukum. Tetapi aksi sebagian orang tidak dapat dijadikan karena untuk memperlakukan semua pengunjuk rasa sebagai ancaman. Ketika petugas gagal membedakannya, orang yang datang untuk menyampaikan gagasan ikut menghadapi konsekuensi penangkapan dan kekerasan. Rasa takut yang muncul dari pengalaman semacam ini dapat membikin hak berdemonstrasi semakin sulit digunakan.
Respons politik terhadap ombak demonstrasi tersebut tidak sepenuhnya selesai pada aksi pengamanan. Pada 5 September 2025, DPR mengumumkan sejumlah keputusan untuk menjawab tuntutan publik 17+8, termasuk penghentian tunjangan perumahan personel DPR dan moratorium lawatan kerja luar negeri dengan dispensasi tertentu.
Keputusan itu memberitahu adanya respons terhadap tekanan masyarakat. Tetapi konsesi kebijakan tidak menyelesaikan pertanyaan mengenai korban yang meninggal, penduduk yang terluka, maupun aksi petugas yang diduga melanggar hak asasi manusia. Demonstrasi 2025 memperlihatkan permasalahan yang tidak dapat dinilai cuma dari daftar tuntutan yang dipenuhi: ada biaya manusia yang mesti dipertanggungjawabkan setelah kerumunan membubarkan diri.
Risiko menyampaikan kritik juga dapat datang ketika seseorang tidak sedang eksis di tengah demonstrasi. Pada 12 Maret 2026, aktivis KontraS Andrie Yunus menjadi korban serangan air keras. Andrie dikenal melalui aktivitas pertahanan hak asasi manusia dan kritiknya terhadap ekspansi peran militer dalam urusan sipil. Serangan tersebut menyebabkan luka serius, termasuk kerusakan pada salah satu matanya.
Empat personel TNI kemudian dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut oleh pengadilan militer pada 10 Juni 2026. Dalam penilaian hakim yang dilaporkan ANTARA, aksi para terdakwa berhubungan dengan amarah mereka terhadap aktivitas dan kritik Andrie. Pengadilan mengungkapkan serangan tersebut tidak terbukti merupakan operasi intelijen yang diperintahkan melalui struktur komando.
Proses hukumnya statis menimbulkan perdebatan. Pada 20 Agustus 2026, pengadilan militer tingkat banding mengurangi hukuman penjara bagi dua terdakwa. Berdasarkan penelusuran Tim Advokasi untuk Demokrasi terhadap keterangan perkara, kriminal tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan pada tingkat pertama juga tidak lagi tercantum dalam hasil banding terhadap keduanya. Tim pertahanan korban mengkritik putusan tersebut dan mempertanyakan kecukupan pertanggungjawaban hukum.
Pemerintah melalui Menko Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan bahwa kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis tidak dapat dibenarkan. Sikap itu perlu diukur berbareng kenyataan yang dialami orang seperti Andrie. Serangan terhadap seorang pengkritik dapat menyampaikan pesan menakutkan kepada banyak orang lain, sekalipun mereka tidak pernah menjadi sasaran langsung. Karena itu, proses aturan dalam perkara ini krusial bagi keselamatan penduduk yang menjalankan hak menyampaikan pendapat.
Selain keselamatan fisik, ruang kritik membutuhkan kepastian hukum. Pada 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 mempersempit penafsiran ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Mahkamah menegaskan bahwa institusi pemerintah, himpunan dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, dan jabatan dikecualikan dari pengertian pihak yang dapat menjadi korban pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan yang diuji.
Putusan tersebut tidak membikin setiap ucapan otomatis bebas dari akibat hukum. Orang statis berkewajiban atas aksi yang melanggar hak orang lain. Batas yang ditegaskan MK krusial karena institusi publik mesti terbuka terhadap kritik atas kebijakan dan tindakannya. Warga tidak seharusnya dibayangi intimidasi kriminal pencemaran nama baik cuma karena mempertanyakan institusi yang menggunakan kewenangan negara.
“The Hanging Tree” memperlihatkan keadaan ketika rakyat telah kehilangan begitu banyak pilihan sehingga mereka bersedia mempertaruhkan nyawa untuk melawan. Indonesia memiliki konstitusi dan institusi yang seharusnya mencegah penduduk sampai pada pilihan tersebut. Keberanian penduduk tidak boleh menjadi karena bagi negara untuk membiarkan mereka terus menanggung konsekuensi yang sebenarnya dapat dicegah.
Cultura Lens
“The Hunger Games: Mockingjay – Part 2” (2015)
Warning: bagiankecil ini mengungkap peristiwa krusial menjelang akhir film.
Keberhasilan pemberontakan tidak langsung menyelesaikan permasalahan dominasi dalam “Mockingjay – Part 2”. Setelah Capitol dikalahkan dan Snow ditangkap, Presiden Coin mengajukan pelaksanaan Hunger Games terakhir dengan anak-anak famili elite Capitol sebagai peserta. Ia hendak menggunakan mekanisme penghukuman yang selama ini menjadi lambang kekejaman pemerintahan Snow. Katniss akhirnya mengarahkan panahnya kepada Coin ketika seharusnya ia mengeksekusi Snow.
Keputusan Katniss menolak kelanjutan mekanisme penghukuman yang telah menghancurkan hayat penduduk Panem. Coin ikut mengepalai pemberontakan, tetapi setelah kemenangan eksis di pihaknya, ia statis bersedia menjadikan anak-anak sebagai peserta Hunger Games. Katniss telah melihat akibat kekejaman itu sejak awal. Ia menolak membiarkan penguasa baru mempertahankannya atas nama kemenangan.
