Ketika Perceraian Terjadi Tanpa Saksi (bag. 2)

Keabsahan talak tanpa saksi dalam perspektif fikih

Tidak ditemukan syarat adanya persaksian di dalam talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Oleh lantaran itu, talak tetap sah ketika tidak ada saksi. Namun, adanya saksi dalam talak adalah sunah yang dianjurkan. Syekh bin Baz (n.d) rahimahullah menyebut di dalam fatwanya, pendapat yang dipegang oleh para ustadz adalah bahwa talak tetap sah meskipun tidak ada saksi. Adapun menghadirkan saksi hanyalah sunah. Allah Ta’ala telah menjelaskan tentang talak dalam banyak ayat tanpa mensyaratkan adanya persaksian, demikian pula Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Diriwayatkan dari ‘Imran bin Husain radhiyallahu ‘anhu bahwa dia berkata,

أَشْهِدْ على طلاقها

“Persaksikanlah talaknya dan rujuknya.”

Ia juga berkata,

من طلق في غير إشهاد فقد طلق بغير السنة

“Barang siapa menjatuhkan talak tanpa persaksian, maka dia telah menjatuhkan talak tidak sesuai dengan sunah.” (HR. Abu Dawud)

Hal ini dijadikan dalil dan argumen bahwa yang disyariatkan adalah menghadirkan saksi dalam talak, lantaran bisa saja seseorang menjatuhkan talak lampau mengingkarinya. Jika talak itu disaksikan, maka perihal itu bakal membantu dalam menetapkan kewenangan dan mencegah kembali kepada kebatilan dengan langkah mengingkari talak tersebut. Persaksian membantu dalam menunaikan kewenangan dan menetapkan kewenangan bagi pihak istri. Maka sunahnya adalah menghadirkan saksi dalam talak dan juga dalam rujuk.

Hal ini juga diperkuat oleh firman Allah Ta’ala,

وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang setara di antara kamu, dan tegakkanlah kesaksian itu lantaran Allah.” (QS. At-Talaq: 2)

Ayat ini ditafsirkan sebagai perintah menghadirkan saksi dalam talak dan juga dalam rujuk. Ayat tersebut mencakup keduanya, sehingga disyariatkan menghadirkan saksi pada talak dan rujuk.

Namun demikian, persaksian tersebut bukanlah syarat. Rujuk tetap sah meskipun tanpa saksi, selama istri mengakuinya dan suami menyampaikan rujuk tersebut kepadanya dalam masa iddah.

Menghadirkan saksi dalam talak dan rujuk tidak wajib menurut kebanyakan ulama, namun merupakan sunah yang sangat dianjurkan. Adapun ungkapan ‘tidak sesuai sunah’ berarti menyelisihi yang lebih utama dan lebih sempurna. Al-‘Utsaimin (2006) juga mengemukakan pendapatnya, “Adapun talak, maka persaksian di dalamnya adalah sunah, bukan syarat… dan rujuk juga dianjurkan adanya persaksian, namun tidak wajib.’ Ruslan (2016) menjelaskan bahwa ajaran Syafi’i, Maliki, dan Hanafi beranggapan bahwa persaksian dalam rujuk hukumnya sunah, bukan wajib. Al-Hamd (1982) mengungkapkan bahwa, para mahir fikih juga menjelaskan bahwa ‘Imran bin Husain menganggap meninggalkan persaksian sebagai tindakan menyelisihi sunah. Lahiriah ucapannya menunjukkan bahwa persaksian itu tidak wajib, lantaran dia tetap menganggap rujuknya sah meskipun meninggalkan sunah.

Dengan demikian, ungkapan tersebut bukanlah penetapan norma baru, melainkan pengarahan dari sahabat menuju perihal yang lebih utama dan lebih sempurna, guna mencegah perselisihan dan pengingkaran setelah terjadinya talak dan rujuk, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama.

Regulasi talak tanpa saksi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang sekarang telah diperbaharui menjadi UU No. 3 Tahun 2006) menegaskan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak.”

Bagi umat Islam di Indonesia, ketentuan ini diperjelas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa lembaga peradilan yang berkuasa adalah Pengadilan Agama. Selain itu, Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak merupakan pernyataan (ikrar) suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu karena putusnya perkawinan.

Berdasarkan patokan tersebut, secara yuridis umum pengadil di Pengadilan Agama tidak mengakui talak yang dilakukan di luar pengadilan. Apabila talak telah terjadi di luar pengadilan, kemudian suami mengusulkan janji talak di Pengadilan Agama, maka talak yang dianggap sah adalah yang diucapkan di hadapan sidang pengadilan. Talak tersebut dihitung sebagai talak satu, sedangkan talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan norma dan dianggap tidak pernah terjadi.

Ketentuan mengenai tata langkah perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 39, menegaskan beberapa perihal penting.

Pertama, perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian oleh pengadilan tidak berhasil.

Kedua, perceraian kudu didasarkan pada argumen yang cukup, ialah adanya kondisi yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun dalam ikatan rumah tangga.

Ketiga, prosedur penyelenggaraan perceraian di depan sidang pengadilan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 

Terdapat setidaknya lima persoalan norma yang timbul dari praktik talak di luar pengadilan.

Pertama, muncul perdebatan mengenai keabsahan talak tersebut.

Kedua, terdapat potensi terjadinya penghitungan talak ganda.

Ketiga, tidak adanya agunan perlindungan norma bagi para pihak.

Keempat, pasangan yang berpisah di luar pengadilan mengalami hambatan untuk melangsungkan pernikahan resmi dengan pihak lain.

Kelima, terdapat kesulitan dalam memperoleh hak-hak pasca perceraian. (Zainuddin, et al. 2019)

Baca juga: Hukum-Hukum Terkait Perceraian

Penutup

Definisi talak secara hukum adalah memutuskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak alias yang semisal dengan itu. Hikmah dari hukum ini adalah ketika ikatan pernikahan tidak bisa dipertahankan, semisal kedua alias salah satu dari suami istri tidak bisa memenuhi kewenangan satu sama lain, dan hal-hal lain yang menjadikan tujuan pernikahan tidak tercapai. Secara perspektif fikih, talak tidaklah mensyaratkan saksi, sehingga talak jatuh ketika diucapkan oleh suami kepada istrinya meskipun tanpa saksi. Persaksian dalam talak secara fikih terbatas pada kesunahan, bukan kewajiban. Namun, secara izin norma di Indonesia, talak hanya bisa dipersaksikan di depan Pengadilan Agama, sehingga talak yang jatuh selain di hadapan Pengadilan Agama tidak tercatat oleh negara.

Dampak yang timbul dari talak tanpa pencatatan di Pengadilan Agama antara lain:

Pertama, timbul perbedaan pendapat mengenai sah alias tidaknya talak tersebut.

Kedua, terdapat kemungkinan terjadinya kalkulasi talak secara berulang.

Ketiga, tidak tersedia kepastian perlindungan norma bagi para pihak yang terlibat.

Keempat, pasangan yang berpisah di luar pengadilan menghadapi halangan ketika hendak melangsungkan pernikahan resmi dengan pihak lain.

Kelima, muncul beragam kesulitan dalam memperoleh hak-hak setelah perceraian.

[Selesai]

KEMBALI KE BAGIAN 1

***

Penulis: Triani Pradinaputri

Artikel Kincai Media

Referensi:

Al-Ḥamd, A. Q. A. al-Syaibah. (1982). Fiqh al-Islām. Mathābi‘ al-Rāsyid.

Al-Mallībārī, Ḥ. b. ‘A. A. al-Mi‘bārī. (2018). Fatḥ al-Mu‘īn bi sharḥ Qurrat al-‘Ayn bi muhimmat al-dīn. Dār Ibn Ḥazm.

Al-Miṣrī, I. Naqīb. (2015). ‘Umdat al-sālik wa ‘uddat al-nāsik. Dār Ibn Ḥazm.

Al-Ramlī, I. Ruslān. (2016). Sharḥ Sunan Abī Dāwūd li-Ibn Ruslān. Dār al-Falāḥ.

Bin Bāz, ‘A. A. (n.d.). Fatāwā nūr ‘alā al-darb.

Ḥaytū, S. M. Ḥ. (2022). Imtā‘ al-asmā’ fī sharḥ matn Abī Shujā‘. Dār al-Muṣṭafā.

Qubaysī, M. A. (2007). Fiqh al-ṭalāq wa tawābi‘uh. Dār al-Malak.

Al-‘Uthaymīn, M. b. Ṣ. (2006). Fatḥ dhī al-jalāl wa al-ikrām bi-sharḥ Bulūgh al-marām. Al-Maktabah al-Islāmiyyah.

Zainuddin, K., & Caniago, S. (2019). Itsbat talak dalam perspektif norma perkawinan di Indonesia. Al-Aḥwāl, 12 (1).