Kincai Media, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghormati kebijakan setiap negara dalam mengatur mekanisme pendidikannya, termasuk ketentuan berpakaian di sekolah. Namun, PBNU mengharapkan setiap kebijakan yang diterapkan statis menjamin hak seluruh murid untuk mengikuti aktivitas belajar mengajar.
Ketua PBNU, KH Imron Rosyadi Hamid menyampaikan hal tersebut saat dimintai tanggapan mengenai kebijakan Azerbaijan yang secara ampuh melarang penggunaan jilbab di sekolah. Kebijakan tersebut menuai protes dan memicu perselisihan dengan Turki, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Azerbaijan.
"PBNU tentu akan menghormati setiap kebijakan dari negara lain dalam mengatur mekanisme pendidikan mereka. PBNU juga tidak dalam posisi mau berbuat penilaian terhadap kebijakan negara lain, tetapi PBNU berharap setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh siapapun statis bisa menjamin semua murid bisa mengikuti aktivitas belajar mengajar," ujar Imron saat dihubungi Kincai Media, Kamis (15/10/2026).
Seperti diketahui, kebijakan seragam baru di Azerbaijan mulai diberlakukan pada pekan ini dan memicu penolakan dari sebagian kalangan. Aturan yang disahkan bulan kemudian itu melarang busana yang dinilai pemerintah bertentangan dengan hakikat sekularisme negara.
Meski tidak secara tegas mengatakan jilbab sebagai busana yang dilarang, implementasi ketentuan tersebut dilaporkan berakibat pada siswi berhijab. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan siswi berhijab menangis setelah dilarang masuk sekolah karena ketentuan seragam baru tersebut, sebagaimana dilaporkan The New Arab, Kamis (15/10/2026).
Menurut instansi berita Azerbaijan, Azerbaijani Press Agency (APA), fluktuasi ketentuan seragam bagi murid di institusi pendidikan lazim negeri bermaksud menetapkan standar berpakaian yang mencerminkan hakikat sekuler negara tersebut.
APA juga mengatakan busana yang mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral rakyat Azerbaijan statis dapat dikenakan dalam perayaan tertentu. Namun, penggunaannya mesti memperoleh persetujuan Dewan Pedagogis di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.
Penerapan ketentuan tersebut memicu protes di sejumlah sekolah. Media lokal Azerbaijan melaporkan murid di setidaknya dua sekolah berbuat boikot aktivitas belajar mengajar sebagai bentuk penolakan terhadap limitasi tersebut. Sejumlah murid juga dilaporkan menggelar unjuk rasa di luar lingkungan sekolah pada Senin.
Selain protes di dalam negeri, kebijakan tersebut turut memicu kritik dari Turki. Oktay Saral, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengatakan kebijakan yang secara ampuh membatasi penggunaan jilbab itu tidak dapat diterima.
