JAKARTA -- Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) membujuk penduduk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh evolusi isu politik nasional, terutama keterangan mengenai anggapan praktik penyadapan terlarang terhadap petinggi negara yang dikaitkan dengan elemen ketua Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Sikap tersebut disampaikan PP PERSIS melalui Taushiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam: Menjaga Keutuhan Bangsa, Menegakkan Keadilan, dan Memelihara Stabilitas Nasional Nomor 3086/JJ-C.3/PP/2026 yang diterima Republika, Kamis (5/11/2026).
Ketua Umum PP PERSIS, Dr. KH. Jeje Zaenudin, M.Ag dalam taushiyahnnya mengingatkan penduduk Jam’iyyah PERSIS dan penduduk agar statis tenang, menjaga persaudaraan, serta tidak gampang terpengaruh oleh keterangan dan narasi politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan maupun perpecahan.
Pesan menjaga persatuan itu sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya “Berpegang teguhlah Anda semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah Anda bercerai-berai.”
PP PERSIS juga mengimbau, penduduk untuk mengedepankan tabayyun sebelum menerima, menyebarkan, maupun memberikan penilaian terhadap keterangan yang belum terverifikasi.
Kebebasan berpendapat, menurut taushiyah tersebut, mesti disertai dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kehati-hatian agar tidak berkembang menjadi dakwaan maupun upaya mengadu domba.
Prinsip tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan umat Islam untuk meneliti fakta suatu berita sebelum memungut aksi maupun menyebarkannya. “Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya,” tambah KH. Jeje mengutip ayat tersebut.
Dalam menyikapi permasalahan strategis, Ketua Umum PP PERSIS meminta penduduk Jam’iyyah beraksi bijak dengan mengembalikan permasalahan kepada pihak yang memiliki otoritas, kompetensi, dan tanggung jawab. Pimpinan pusat juga akan terus mencermati serta memusyawarahkan evolusi situasi sesuai kewenangan dan mekanisme organisasi.
Hal itu mengacu pada Surat An-Nisa ayat 83, yang mengajarkan pentingnya mengembalikan suatu permasalahan kepada Rasul dan ulil amri agar pihak yang memiliki kapasitas dapat mengetahui kebenarannya.
Selain itu, PP PERSIS mendorong seluruh institusi negara dan petugas penegak aturan untuk beraksi profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Setiap anggapan pelanggaran hukum, termasuk penyadapan terlarang dan penyalahgunaan kewenangan, mesti diproses secara objektif dan bebas dari intervensi politik,” ujar Ustaz Jeje.
PP Persis juga mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, pihak yang terbukti bersalah mesti ditindak tanpa diskriminasi. Prinsip penegakan keadilan ini sejalan dengan Surat An-Nahl ayat 90, yang mengungkapkan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia berjalan fair dan berbuat kebajikan.
Di tengah dinamika politik nasional, PP PERSIS turut meminta para elite politik, pelaksana negara, dan ketua institusi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Persoalan antarlembaga negara hendaknya diselesaikan melalui komunikasi kelembagaan, mekanisme konstitusional, dan semangat kenegarawanan.
Pada saat yang sama, penduduk diajak menjalankan fungsi kontrol sosial melalui cara-cara konstitusional, damai, santun, dan konstruktif.
Kritik terhadap kebijakan maupun aksi petinggi negara merupakan bagiankecil dari amar makruf nahi mungkar dan tanggung jawab kewargaan, sepanjang didasarkan pada kenyataan serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menutup taushiyahnya, Ketua Umum PP PERSIS membujuk seluruh penduduk Jam’iyyah dan penduduk untuk memperbanyak doa, menaikkan ketakwaan, menjaga ukhuwah, serta berpartisipasi aktif memelihara ketenteraman masyarakat.
“Melalui taushiyah tersebut, PP PERSIS menegaskan tanggung jawab keagamaan, moral, dan kebangsaannya dalam menjaga keutuhan Jam’iyyah, umat, dan bangsa,” tutupnya.
